Proses memarjinalkan penduduk Indonesia dan diss-orientasi pembangunan

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2010 berdasarkan sensus terakhir,menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 % per tahun.

Dan belajar dari pengalaman yang ada di Indonesia sejak tahun 1965 dibawah kepemimpinan presiden Soeharto yang sudah terjadi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia ternyata membawa masalah dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang belum mampu diserap oleh sektor pertanian, industri, dan jasa saat itu. Pertambahan jumlah penduduk berarti penambahan aktivitas. Dan aktivitas dari kebanyakan penduduk adalah aktivitas untuk menghidupi dirinya ataupun keluarganya (mencari nafkah). Sehingga karena aktivitas ini, penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja. Penduduk, beraktivitas, dan menjadi tenaga kerja. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah banyaknya supply tenaga kerja apakah sebanding dengan demand pekerjaan yang ada? Jawabannya adalah tidak.

Isu tentang entrepreneurship yang merebak, yang menyatakan Indonesia masih memerlukan banyaknya wiraswasta untuk dapat menyerap tenaga kerja adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyediakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan mengokohkan sektor swasta (entah perusahaan lokal ataupun internasional, tapi beriringan dengan perjalanan zaman memang perusahaan lokal masih kalah bersaing dengan perusahaan asing).

Okelah, di era orde baru sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling banyak, namun jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar ini ternyata tidak mampu menghasilkan pendapatan domestrik bruto (PDB) yang lebih banyak daripada sektor industri dan jasa pada jaman itu. Peralihan fokus dari sektor pertanian menjadi industri dan jasa yang dinahkodai oleh kemajuan teknokrat saat itu,Habibie, ternyata memiliki kondisi yang sebalikanya dengan sektor pertanian, hanya mampu menyerap lebih sedikit tenaga kerja namun menyumbangkan PDB yang lebih besar. Sayangnya sektor industri dan jasa ini memerlukan tenaga kerja yang lebih handal, sebut saja untuk manufaktur ataupun konstruksi, haruslah sumber daya manusia yang cakap untuk mampu ada didalamnya (baca : memperoleh pendidikan yang lebih baik). Sedangkan jumlah tenaga kerja berpendidikan yang kita punya tidak lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja tidak terdidik, mengingat fasilitas pendidikan yang ada di negeri ini.

Lahan pekerjaan yang ada untuk mayoritas tenaga kerja ini adalah pertanian. Dan pertanian paling banyak adalah diperdesaan. Sehingga timbulah pilihan untuk masyarakat perdesaan yang bernotabene sebagai tenaga kerja tak terdidik ini untuk melakukan urbanisasi ke kota. Padahal, situasi di kota tidak lebih baik dibandingkan di desa. Alhasil, dikota pun kita lihat banyak yang beralih ke sektor informal menjadi pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek, tukang becak, penyanyi jalanan, buruh pabrik, dsb. Sebenarnya kita punya banyak definisi tentang masyarakat marjinal. Tapi yang sering kita pakai adalah masyarakat miskin dan kekurangan.

Ya, kemiskinan dan termarjinalkan sudah melekat, bukan hanya orang-orang yang (maaf) cacat secara fisik hari ini termarjinalkan, masyarakat berpenghasilan minum juga disebut sebagai masyarakat marjinal. Mungkin kemiskinan menurut angka statistik Indonesia berkurang, dari maret 2008 jumlahnya sebesar 34,96 juta orang miskin menjadi 31,9 juta jiwa orang miskin ditahun 2010, angka PDB indonesia dimata dunia naik menjadi peringkat ke-18 dunia menurut world bank, dan hari ini ibu pertiwi pun termasuk dalam negara-negara di G-20 dimana negara dengan volume ekonomi terbesar di dunia. Tapi secara kasat mata, kita mampu melihat berapa banyak masyarakat Indonesia yang penghasilannya tetap sama ataupun menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Harga kebutuhan barang pokok sampai pendidikan terus meningkat, tak sedikit pendidikan berkelas hari ini dinikmati oleh segelintiran masyarakat keatas, dari biaya pendidikannya sampai biaya pendidikan tambahan/belajar privat yang sudah menelan biaya banyak.

Angka statistik yang berasal dari agregat mampulah bicara tentang kemajuan Indonesia, namun secara mikro kita pasti melihat bagaimana kemiskinan termarjinalkan terjadi di Indonesia. Ketika kita mampu memahami bahwa kesalahan satu orang bukan mutlak 100% kesalahan adalah miliknya, maka pemahaman ini mampu melahirkan pendapat bahwa kemiskinan ini bukan 100% milik orang miskin yang tidak mau berusaha. Harus dilihat apakah masyarakat miskin memiliki lingkungan yang mendukung untuk bekerja, disokong oleh regulasi yang mendorong produktivitas kerja maupun keamanan dalam bekerja, memiliki infrastruktur yang memadai didaerahnya, dsb. Lingkungan sosial bermasyarakat, regulasi, dan infrastruktur, bagi saya ketiga hal itulah yang mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga, kemiskinan bukan hanya faktor kemauan dan kecerdasan masyarakat kelas bawah untuk mengangkat peformanya menjadi lebih ‘berkelas’, namun juga faktor pemerintah memberikan kebijakan insentif dan mengondisikan lingkungan yang sehat secara fisik dan kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan.

Krisis ekonomi dunia ditahun 1998 dan 2008, keduanya mampu memunculkan potensi sektor informal yang tidak terganggu stabilitasnya akibat adanya krisis tersebut. Contohnya mudah saja, apakah tukang parkir terganggu dengan inflasi? Atau apakah pedagang kaki lima terusik karena kenaikan kurs valuta asing kita naik? Secara langsung jelas tidak. Tapi tentu hal-hal tersebut berpengaruh kepada segelintir orang pemilik negeri ini yang bermain di sektor non-riil yang tiga tahun lalu kocar-kacir karena kemerosotan harga saham.
Sayang seribu sayang, pahlawan perekonomian di kedua masa krisis tersebut sampai sekarang belum memiliki tempat yang layak. Fasilitas dan infrastruktur yang dibangun berarah kepada orang-orang yang lebih memiliki, sebut saja gedung DPR yang baru, pembukaan lahan di Tanjung priuk, Jakarta yang hanya mampu dibeli oleh kelas borjuis, dan fasilitas perumahan apartemen yang tidak mampu mengurangi permasalahan perumahan kumuh di metropolitan. Menolong pahlawan dengan tidak menolong, itulah slogan pembangunan negeri kita hari ini. Memalingkan perhatian terhadap sektor informal dan masyarakat menengah kebawah, sehingga harusnya kita bertanya, untuk siapa pembangunan ini?

Malam-malam di Surakarta

Saya rasa kita bisa belajar dari kota Surakarta, dimana pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tradisional yang ada mampu direlokasi (bukan digusur), ditempatkan ke tempat yang lebih layak, gratis, dan hanya membayar Rp 2.600,-/harinya, dan ternyata para PKL dan pasar tradisional ini mampu memberikan peningkatan keuangan daerah Solo dan mengalahkan pasar-pasar swalayan yang ada. Inilah salah satu contoh keberhasilan pembangunan, walaupun hanya dalam konteks daerah. Tapi yang harus kita sadari dan kita benahi adalah sebuah pemikiran, siapa rakyat kita, potensi apa yang ada, bagaimana mengembangkannya, dan membuatnya mampu bersaing ditaraf nasional dan internasional. 

Menurut saya, pembangunan di negeri ini memang diss-orientasi tidak berpihak pada yang rakyat kebanyakan,tidak mengembangkan potensi yang ada, dan lebih memilih untuk memasukkan unsur modern untuk menggantikan tradisi-tradisi lama, bukan memodernkan tradisi lama dengan gaya Indonesia sehingga masyarakat menengah kebawah mampu menaikkan harkat derajatnya dan bersaing dilevel yang lebih tinggi.

Yah, ini cuman corat coret sotoy saya saja yang tidak seratus persen percaya terhadap angka-angka pengurangan orang miskin dan kemajuan ekonomi di negeri ini dan merasa adanya keberpihakan pada salah satu kategori masyarakat sehingga memarjinalkan kategori masyarakat lainnya yang saya pikir lebih banyak jumlahnya dan memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan. Sepakat atau tidak sepakat tergantung anda



0 catatan pembaca:

Posting Komentar