Hasil Kajian RUU PT oleh HMP PL ITB


ini hasil dari curhat sore senator kita kemarin, diskusi singkat, nyantai, dan penuh inspirasi. silahkan dinikmati, semoga bisa menambah pengetahuan dan kepedulian kita terhadap nasib pendidikan generasi penerus kita nantinya... :D

Ini mukanya anak2 HMP PL ITB di Semarang

Mahasiswa dan Nasib Pendidikan Tinggi Negeri Ini
Oleh : Gabriel Efod V. P.
Pro-kontra Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Pendidikan Tinggi (RUU PT) sudah menjadi perdebatan yang panjang setahun belakangan, khususnya di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. Apa yang dipermasalahkan dari RUU ini? Hal inilah yang menjadi inti pembahasan dari obrolan dan diskusi santai yang digagas serta diselenggarakan oleh Tim Kesenatoran HMP Pangripta Loka ITB, bertajuk “CURHAT SORE SENATOR HMP” pada Jumat, 24 Juni 2011, lalu.

Semenjak dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi, telah dibuat beberapa draft RUU PT dengan berbagai perubahannya, baik itu yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Diskusi santai yang kami adakan kemarin mengacu pada draft keempat RUU PT, tertanggal 6 Juni 2011, yang diajukan oleh pemerintah.

Hakikat Pendidikan Tinggi
Seperti yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, salah satu fungsi Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan sudah sepatutnya menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang pada hakikatnya berorientasi pada terjaminnya hak-hak asasi warga negara dalam pemenuhan pendidikan dan keilmuannya.

Namun, bagaimanakah format awal tujuan pendidikan yang diamendemenkan dalam RUU PT tersebut? Pada bagian “menimbang”, terlihat bahwa pendidikan tinggi memiliki peran yang strategis baik itu dalam pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada satu hal pokok yang kami rasa dapat menjadi blunder dalam pelaksanaan pendidikan tinggi tersebut, yaitu pelayanan pendidikan yang secara eksplisit diorientasikan pada daya saing bangsa dalam era globalisasi. Begitu baik visi pendidikan tinggi yang diarahkan pada daya saing bangsa, namun hal ini dapat menyimpang dari tujuan besar pelayanan pendidikan sesuai hakikatnya, yaitu pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara. Sebab, pada kenyataannya belum semua daerah di Indonesia dapat disetarakan kualitas pendidikan tingginya maupun kuantitas perguruan tingginya. Kita harus membenahi “pendidikan tinggi” itu sendiri, sebelum akhirnya menuju visi besar pendidikan tinggi sebagai daya saing bangsa pada era globalisasi.

Statuta Perguruan Tinggi dan Majelis Pemangku
Tahukah kawan, pada pasal 1 poin 12, dijelaskan bahwa Statuta Perguruan Tinggi (statuta) pada dasarnya mengatur seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik. Nonakademik? Ya, segala hal di luar urusan akademik, termasuk keuangan dan kemahasiswaan, juga diatur oleh statuta ini. Statuta merupakan dasar dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang secara langsung mengatur kehidupan akademik dan nonakademik kampus. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai mahasiswa sangatlah erat hubungannya dengan bagaimana isi statuta, baik itu kegiatan, berbagai kewajiban, hak-hak dasar, bahkan hingga organisasi kemahasiswaan. Pada pasal 19 poin ketiga, tertulis “Organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan statuta”. Saya sendiri agak tergelitik membacanya, organisasi kemahasiswaan dengan landasan hukum berupa AD/ART (sebagai dasar organisasinya masing-masing) dan secara kultural tumbuh dan berkembang di kampus, haruslah menyesuaikan diri dengan landasan perundangan utama yaitu statuta yang baru dibuat hingga RUU ini disahkan. Apakah statuta ini dapat merangkum kepentingan mahasiswa? Inilah yang menjadi tugas kita sebagai mahasiswa.

Lalu siapa yang bertanggung jawab membuat dan merubah statuta ini? Suatu organ perguruan tinggi bernama Majelis Pemangku-lah yang memiliki fungsi tersebut (pasal 51 dan 63), serta menjalankan fungsi penentu kebijakan umum dan pengawasan nonakademik (pasal 1 poin 14). Saat ini, kurang lebih Majelis Pemangku sama fungsinya dengan Majelis Wali Amanah (MWA). Majelis Pemangku beranggotakan Menteri Pendidikan Nasional, gubernur, pemimpin (rektor), wakil dosen, wakil tenaga kependidikan (pegawai non-dosen), wakil masyarakat, dan tambahan Menteri Keuangan untuk Majelis Pemangku PTN Berbadan Hukum. Satu hal yang sangat janggal, tidak ada wakil mahasiswa dalam komposisi keanggotaan Majelis Pemangku ini. Mahasiswa sebagai organ dengan porsi terbesar dalam perguruan tinggi, serta merupakan subjek dan objek pendidikan dalam perguruan tinggi, justru tidak disertakan dalam fungsi superior Majelis Pemangku. Pada draft RUU ketiga yang diajukan DPR, sesungguhnya perwakilan mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, dilibatkan dalam Majelis Pemangku. Tapi pada perubahan di draft RUU terbaru ini, posisi mahasiswa dalam Majelis Pemangku telah ditiadakan.

Apa yang dikhawatirkan peran Majelis Pemangku dengan tidak adanya posisi mahasiswa di dalamnya? Dua hal yang kami simpulkan dapat menjadi boomerang bagi pendidikan tinggi di Indonesia; sistem portofolio dalam otonomi nonakademik bidang keuangan perguruan tinggi dan ketidakjelasan definisi wakil masyarakat dalam Majelis Pemangku. Pertama, sistem portofolio (pasal 47 poin 5 / pasal 59 poin 4), yaitu investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha, dapat menciptakan suatu peluang masuknya pihak-pihak luar kampus ke dalam dinamika kampus tersebut. Peluang masuknya pihak luar kami artikan sebagai pihak-pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan di perguruan tinggi dan terlibat dalam urusan politik. Secara singkat : politik dekat dengan kekuasaan, kekuasaan dekat dengan uang, dengan adanya kekuasaan dan uang sangat mungkin pihak-pihak tertentu dapat “masuk” ke dalam kampus. Apalagi, yang kedua, dengan tidak terdefinisikan dengan jelasnya ‘wakil masyarakat’ dalam keanggotaan Majelis Pemangku, pihak-pihak tertentu tadi dapat menjadi anggota Majelis Pemangku. Dengan fungsi superior-nya, Majelis Pemangku memiliki “kekuasaan” lebih dalam mengatur perguruan tinggi, dan dengan tersisipkannya pihak dengan kepentingan tertentu di dalamnya, bukan tidak mungkin fungsi-fungsi mahasiswa, kehidupan kampus, bahkan riset-riset dosen dapat didikte secara halus dilandasi akan kepentingan golongan, bukan lagi pada dasar kebenaran ilmiah dan keilmuan.

Bagaimanakah peran mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi ini? Ini pula yang menjadi pertanyaan kami. Sepatutnya ada posisi mahasiswa dalam keanggotaan Majelis Pemangku. Mengapa ? Tiga peran mahasiswa yaitu SUARA, PENGAWASAN, serta SUBJEK-OBJEK PENDIDIKAN. Dengan adanya mahasiswa, ada fungsi aspirasi dan suara dari elemen terbesar perguruan tinggi yaitu mahasiswa. Kedua, fungsi pengawasan yang secara kultural juga dilaksanakan mahasiswa, utamanya adalah pengawasan peran independen dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam mengawasi wewenang menteri dalam membentuk badan yang melibatkan masyarakat (pasal 6 poin e) agar independensi pendidikan terjamin. Ketiga, sebagai subjek dan objek pendidikan, mahasiswa memiliki hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikannya (kampus), oleh karena itu penting adanya mahasiswa dalam keanggotaan Majelis Pemangku.

Perguruan Tinggi Asing
Dalam draft RUU PT ini, dijelaskan pula mengenai keterlibatan perguruan tinggi asing dalam pendidikan tinggi di Indonesia (bab VI, pasal 87 – 89). Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia, justru dengan adanya transfer nilai yang positif dari adanya perguruan tinggi asing akan menjadi baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya di Indonesia. Namun hal ini kami sebut sebagai lampu kuning bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Berkaca dari adanya sekolah berstandar internasional setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, secara filosofi ada beberapa tujuan pendidikan yang harus diatur dan dijamin oleh pemerintah melalui turunan undang-undang (PP atau Permen).

Lampu kuning yang kami maksud adalah standard pendidikan asing yang berbeda dengan standard pendidikan Indonesia. Bukan standard dalam arti standard kualitas pendidikannya, melainkan standard filosofis penanaman nilai ke-Indonesia-an dalam pendidikan. Penanaman nilai ke-Indonesia-an, budaya Indonesia, dan semangat nasionalisme sangatlah penting. Tidak hanya belajar sebagai investasi pribadi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, namun belajar sebagai investasi bangsa yang bertujuan memperkaya anak muda calon pemimpin bangsa, membangun bangsa, dan memakmurkan bangsa serta masyarakatnya di masa depan.

Biaya dan Pendanaan Pendidikan
Sejak isu RUU PT ini muncul dan menjadi polemik di masyarakat, biaya dan pendanaan pendidikan menjadi salah satu masalah utama yang diangkat, khususnya berdampak pada komersialisasi pendidikan. Namun pada draft RUU PT terakhir yang kami diskusikan ini, porsi pembiayaan yang dijamin bahwa maksimal sepertiga dari biaya operasional (pasal 99, 103, dan 108) tidak begitu dipermasalahkan. Yang pasti sudah dijamin bahwa pembiayaan pendidikan mahasiswa dapat sesuai kemampuan ekonominya dan dapat dibantu dengan bantuan biaya pendidikan (beasiswa).

Satu hal yang menarik, yang kami temukan adalah mengenai porsi minimal 20% mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik tinggi. Hal ini kami rasa baik sebagai usaha mencerdaskan muda mudi bangsa. Namun, setelah memperhitungkan dengan data statistik yang kami dapatkan dari Swiss International, satu hal menarik kami simpulkan bahwa dengan solusi yang diberikan di atas ternyata tidak menjamin dalam mencerdaskan anak muda khususnya dari golongan masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini belum tepat sasaran serta tidak dapat mengatasi masalah hak berpendidikan masyarakat kelas bawah.

Dari sekitar 237 juta penduduk di Indonesia, terbagi atas beberapa kelas ekonomi antara lain :
1.) 16,8 juta masyarakat kelas atas yang dapat berinvestasi hingga masing-masing 600 juta rupiah;
2.) kelas menengah ke atas yang tidak kami definisikan jumlahnya;
3.) 3,08 juta orang dengan penghasilan 5,2-6 juta rupiah/bulan;
4.) 11,85 juta orang berpenghasilan 2,6-5,2 juta rupiah/bulan;
5.) 27,73 juta orang dengan penghasilan 1,5-2,6 juta/bulan;
6.) 91,24 juta orang berpenghasilan 1-1,5 juta/bulan; dan
7.) lebih banyak lagi orang berpenghasilan 0-1 juta/bulan yang tidak terdefinisikan.

Lalu dari semua itu, hanya sekitar 22.000 anak muda dari kelas masyarakat miskin yang beruntung dari 110.000 calon mahasiswa yang mendapatkan tempat di PTN melalui SNMPTN. Apabila digambar secara visual, dari piramida kelas ekonomi masyarakat Indonesia (6 kelas : kelas atas, kelas menengah A, B, C, D, dan kelas bawah) serta diperbandingkan dengan perhitungan biaya operasional pendidikan tinggi yang ada, porsi 80% yang diterima di PTN adalah dari masyarakat kelas atas & kelas menengah strata A (paling atas). Sedangkan untuk 20 % yang dialokasikan untuk masyarakat kelas bawah, ternyata hanya mampu untuk masyarakat kelas menengah starata B dan strata C. Sebagai kesimpulan, ternyata RUU PT ini tidak menjawab pertanyaan dapatkah hak berpendidikan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah dapat dijamin oleh amendemen NKRI. Dari sana terlihat bahwa perguruan tinggi masih kokoh berdiri sebagai mercusuar atau menara gading yang sulit digapai masyarakat khususnya kelas ekonomi berpenghasilan rendah. Untuk itu, untuk diri kita masing-masing, muncul satu pertanyaan, dapatkah kita sebagai mahasiswa menyejahterakan bangsa kita? Karena kita lah orang-orang yang beruntung bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang sewajibnya kita gunakan untuk memajukan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sedikit untuk Mahasiswa
Diskusi santai serta berbagi pandangan seputar kehidupan bangsa ini, kami sebagai Tim Kesenatoran HMP Pangripta Loka ITB memang baru menginisiasi lagi di himpunan kami. Bukan kajian yang berat-berat, namun setidaknya ada sedikit porsi untuk membuka mata kita semua agar tahu realitas bangsa. Utamanya adalah merubah pandangan kita sebagai mahasiswa, tidak lagi kerdil, hanya memikirkan kesenangan kehidupan kampus dan berbagai masalahnya, namun lebih besar lagi apa yang dapat kita berikan kepada negara kita ini setelah kita semua menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kawan, ayo kita budayakan diskusi di kampus kita…
Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater …
Semerah darah, sebening air mata, HMP …, HMP HMP HMP …
Gabriel Efod Virant Pangkerego
HMP 09 034
Tim Kesenatoran 11/12
HMP Pangripta Loka ITB



Reformasi struktur keuangan daerah untuk pembangunan


Indonesia pemegang rekor dengan pemekaran daerah terbanyak

Indonesia memegang rekor terbaru, negara dengan pemekaran daerah terbanyak! Itulah berita dari detik.com hari kamis, 9 Juni 2011. Sejak adanya otonomi daerah pada tahun 1998, jumlah provinsi, kabupaten, dan kota jumlahnya bertambah. Berdasarkan hasil survey badan pusat statistik (BPS), jumlah provinsi yang ada di Indonesia adalah sebanyak 33 provinsi,bertambah tujuh provinsi semenjak UU no.22/1999 tentang otonomi daerah sehingga sejak tahun 2000 provinsi Indonesia ditambah oleh provinsi maluku utara, banten, kepulauan bangka-belitung, gorontalo, papua barat, sulawesi barat,dan kepulauan riau). Untuk jumlah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2010 sudah sebanyak 399 kabupaten dan 98 kota.

33 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia pada tahun 2010, sedangkan jumlah provinsi,kabupaten,dan kota pada tahun 1998 adalah sebanyak 27 provinsi dan 293 jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Jelas terjadi peningkatan sejak model pemerintahan kita berubah dari model pembangunan top-down menjadi bottom-up dan diberlakukannya UU no.22/1999 ttg otonomi daerah dan PP no.129/2000 tentang persyaratan,pembentukan,dan kriteria pemekaran,penghapusan,dan penggabungan daerah.

Sumber gambar: http://acehterkini.com/uu-otda-belum-rampung-pemekaran-sebaiknya-ditunda/

Dasar hukum otonomi daerah
Maksud dan tujuan otonomi daerah yakni memecah perhatian pemerintah, maksudnya adalah dari sistem kepemerintahan yang terpusat menjadi dikotak-kotakan kedaerah. Sistem pemerintahan terdesentralisasi ini juga dibuat regulasinya dalam UU 22/1999 dan PP 129/2000/

Namun UU 22/1999 dan PP 129/2000 sekarang telah ditinggal,sekarang Indonesia memakai aturan baru untuk pemerintahan daerah dengan menggunakan UU no.32/2004 tentang pemerintahan daerah dan PP no.78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Ada beberapa perbedaan dari UU dan PP baru tersebut. Hal yang berbeda pada UU baru, antara lain adalah pemilihan kepala daerah dipilih melalui pilkada, adanya hirarki antara pemerinta pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan pengawasan terhadap kepala daerah dan DPRD yang diperketat. Sedangkan untuk PP baru,perbedaan yang muncul dengan PP sebeleumnya antara lain adanya syarat pemekaran yang berbeda dengan aturan lama,seperti rekomendasi dari masyarakat, kabupaten induk dan provinsi, adanya mekanisme penghapusan dan penggabungan daerah, dsb.

Otonomi daerah seperti yang dimaksudkan pada UU 32/2004 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan,pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah. Paradigma yang berkembang adalah dengan adanyanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah berhak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Paradigma ini berkembang, sehingga memicu pemekaran didaerah-daerah Indonesia karena mengasumsikan dengan hak pemerintah daerah untuk mengola daerahnya masing-masing, maka dapat mempercepat kesejahteraan didaerah sendiri.
Pertanyaan besarnya adalah apakah setelah 13 tahun reformasi dan mengubah struktur pemerintahan di negeri ini untuk mencapai kesejahteraan,kita sudah berada pada rel sejahtera?

Implikasi daerah otonomi baru (DOB) dalam keuangan


Studi dari BAPPENAS dan UNDP pada tahun 2008 menunjukkan bahwa peforma daerah otonomi baru (DOB) berada dibawah daerah induk (daerah asal DOB). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti terlihat bahwa pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke DOB,karena data yang ada menunjukkan penduduk miskin terkonsentrasi di DOB. Ketertinggalan lain DOB dibandingkan dengan daerah induk adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia. Dari hasil studi ini terlihat bahwa ternyata yang menjadi DOB adalah daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya miskin, kekayaan alamnya sedikit, dan sumber daya manusianya tertinggal. Sehingga sulit untuk DOB berkembang dan membantu pemerintah pusat sebagai tangan-tangan yang mendorong percepatan pertumbuhan dan kesejahteraan.
Untuk mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah daerah ini membutuhkan dana sebagai alatnya dan setiap daerah berhak untuk mengatur keuangannya masing-masing dalam rangka memajukan pembangunan, logika sederhana saja, bagaimana memajukan pembangunan apabila tidak memiliki dana. Lalu pertanyaannya kemudian bagaimana pengalokasian dana untuk pembangunan di Indonesia. Berikut artikel yang menarik untuk disimak :


ALOKASI ANGGARAN
Anggaran daerah banyak tersedot buat belanja pegawai
JAKARTA. Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2010 banyak tersedot untuk belanja pegawai. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mencatat sepanjang tahun 2010 alokasi belanja pegawai naik menjadi Rp 198 triliun ketimbang tahun 2009 sebesar Rp 123 triliun.

Sedangkan, alokasi belanja modal dalam APBD pada tahun 2010 sebesar Rp 96 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar Rp 104 triliun. "Disini kelihatan belanja modal turun dan belanja pegawai yang naik," ujar Agus dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Kamis (28/4).

Menurutnya, porsi alokasi belanja pegawai dalam APBD pada tahun 2010 meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 38%. Adapun alokasi belanja modal dalam APBD hanya 22%. "Tentu trend ini mesti kita kaji dengan waspada," imbuhnya.

Menurutnya, pada tahun lalu sebanyak 145 daerah yang memiliki alokasi belanja pegawai lebih dari 60% dari APBD. Sehingga, alokasi anggaran belanja modalnya hanya berkisar antara 30% hingga 40%.

Mengacu pada kondisi ini, Agus menyampaikan solusi untuk mengalirkan anggaran belanja modal lebih banyak
.Pertama, rasionalisasi belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja APBD melalui peningkatan persentase belanja modal. Ketiga, mengarahkan belanja APBD untuk kegiatan yang menyokong kegiatan ekonomi lokal, pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sudah meminta kepada setiap Gubernur untuk mengkaji komposisi anggaran setiap kabupaten/kota masing-masing. "Supaya bisa memperbaiki serta mempertajam sasaran anggaran untuk masyarakat," kata Gamawan.

Bukan itu saja, upaya perbaikan itu juga berlaku bagi pengelolaan anggaran pemerintah pusat yang mengalir ke daerah. Gamawan menjelaskan, pada tahun 2010 alokasi transfer ke daerah mencapai Rp344,7 triliun, tahun 2011 sebesar Rp393 triliun.

Sedangkan tahun 2012 rencana alokasi tarnsfer ke daerah mencapai Rp437,1 triliun. "Dulu tahun 2005 baru Rp150 triliun, bayangkan dalam 7 tahun hampir 300%," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Ini justru menyedihkan, maraknya pemekaran di daerah ternyata bukan malah mempercepat pembangunan, malah justru membebani anggaran pemerintah untuk membiayai pegawai negeri dan kebutuhan sehari-hari pemerintah. Saya buka seorang yang anti dengan pegawai negeri, tapi sehebat apapun pegawai negeri tidak akan mampu berbuat apa-apa dengan tidak adanya dana. Mungkin benar dana untuk pegawai negeri dibuat tinggi agar pegawai negeri mampu fokus pada pekerjaannya, tapi apa yang harus dikerjakannya apabila tidak memiliki dana? Saya memiliki pengalaman, betapa sulitnya mencari data-data di daerah. Bukan karena sulit di birokrasinya, tapi karena ketidakadanya data tersebut. Heran memang, kalau tidak ada data, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Namun hal ini logis jikalau kita liat biaya pembangunan yang sedikit.
Ini pekerjaan rumah untuk negeri ini, kita pernah dengar berita bagaimana gaji pemimpin di negeri ini masih lebih besar dibandingkan dengan gaji pemimpin negeri china dan amerika serikat. Pemerintah adalah fasilitator, arsitek pembangunan negeri, tapi apa jadinya negeri ini jikalau uang yang ada hanya dihabiskan untuk biaya sehari-hari pemerintah dan menelantarkan mereka yang membutuhkan. Bekerja dipemerintah berarti bekerja sosial untuk negeri ini. Yah saya enggak mau melanjutkan tulisan ini, bukan karena takut, tapi rasanya esensinya sudah ada, pemekaran daerah jangan dibuat hanya untuk berlomba-lomba menerbitkan SKPD dan mendapatkan asuransi kelangsungan hidup diumur tua, membangun pemerintahan daerah baru bukan untuk mengambil sebanyak-banyaknya dana dari yang sudah dijatahkan, tapi berbuat yang terbaik untuk negeri ini, ini PR besar untuk pemerintah daerah dan nasional kita. Sadarkan diri, perbaiki struktur keuangan demi pembangunan negeri ibu pertiwi!

Sumber :

http://bandung.detik.com/read/2011/06/09/110459/1656516/486/indonesia-pegang-rekor-dunia-pemekaran-daerah-terbanyak?g991103485 (di akses pada hari kamis,9/6/2011 pukul 13.37 WIB
Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik
UU 22/1999 tentang otonomi daerah
UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah
PP 129/2000 tentang persyaratan,pembentukan,dan kriteria pemekaran,penghapusan,dan penggabungan daerah.
PP 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah
Studi evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007

Buat apa keluar dari sekolah?

Mau sukses? keluarlah dari sekolah!

Ini slogan beberapa pemikir yang dicetak pula dalam beberapa buku dan tersebar luas dalam jaringan dunia maya. Memang pada awalnya beberapa sejarah hidup orang-orang sukses yang keluar dari sekolahnya, sebut saja Albert einstain, Thomas alfa edison, Harry houdini, Kolonel sanders, Bill gates, Benyamin franklin, dsb menjadi motivasi untuk mampu berkarya walaupun tidak mengecap pendidikan untuk anak-anak yang bernasib sama dengan mereka.

Namun dalam beberapa perspektif malah menjadikan mereka sebagai contoh sukses yang tidak ber-sekolah dan mengajak orang-orang untuk keluar dari sekolah. Virus ini menyebar pula ke negeri ini, mencaci-maki pendidikan formal dan bermimpi jikalau ia keluar dari sekolah hari ini ia bisa sukses (?). Benarkah itu?

Bagi saya ini kesalahan dalam penerjemahan sejarah kehidupan orang-orang sukses yang keluar dari sekolahnya. Fokus titik balik kehidupannya memang pada saat ia keluar dari sekolah dan terpuruk namun tetap mampu bangkit dan sukses. Tapi intisari yang harus kita pelajari dari sejarah kehidupan orang-orang yang tidak bersekolah namun sukses tersebut adalah :

1. Kemauan untuk bangkit
Niat, kemauan, semangat, gairah, motivasi, dan langkah-langkah untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam hal ini keterpurukannya adalah ketika ia keluar dari sekolah. Poin ini adalah hal yang paling inspiratif, bahwa hidup seperti roda, pernah dibawah dan diatas, namun tak menyerah pada nasib dan menunggu untuk hidup di atas tapi berjuang untuk berada diatas dan belajar untuk tidak kembali jatuh dititik terendah sebuah kehidupan.

Sumber gambar: http://kfk.kompas.com/kfk/view/79716-berani-tampil-beda
2. Berbedalah dengan yang lain dan berharap hanya sedikit orang yang berbeda
Beda dari yang lain. Yang berbeda bukan dari banyak orang seumuran yang bersekolah, dan ia tidak bersekolah. Namun berbeda disini adalah berbeda secara pemikiran. Untuk kasus sekolah ini, pendidikan yang ada disekolah diterima oleh semua murid, sehingga semua siswa/i mendapat pendidikan yang sama sehingga memunculkan cara pandang dan pola pikir yang sama. Namun ini menjadi berbeda ketika ada orang-orang yang putus dari sekolah, tidak mendapatkan pendidikan, cara pandang, dan pola pikir yang berbeda dengan orang kebanyakan. Dan orang-orang sukses yang putus sekolah memiliki ini, cara pandang dan pola pikir yang berbeda namun konstruktif. Ini disebabkan pula oleh budaya/habit yang ia lakukan, jikalau orang lain seumurannya melakukan sesuatu yg rutin, bagun pagi pulang sore tidur dan begitu seterusnya, orang yang putus sekolah ini tidak begitu, memiliki kesempatan untuk tidak melakukan rutinitas, pertanyaaannya adalah apa kegiatan orang-orang yang memiliki waktu luang lebih ini untuk mengisi waktunya,yaa kalau hanya diisi dengan hal-hal yang tidak postif dan konstruktif hasilnya akan lebih buruk, tapi jikalau ia mengisi waktunya dengan hal-hal yang aneh rasanya hasilnya akan terbalik.

Oke, pesan yang ingin saya sampaikan pada tulisan ini adalah, pertama dan ini bersifat umum, ketika membaca buku jangan pernah ditelan mentah-mentah dan hanya mangguk-mangguk saja sehingga tidak menganalisis dan dicertan terlebih dahulu dan pesan kedua adalah, buat apa putus sekolah jikalau ingin sukses? hal yang dilakukan justru menjadi berbeda dari orang kebanyakan, berpikir beda, bertindak laku beda, sehingga memilik hasil yang berbeda. Yaa bagi saya kunci kesuksesan itu ketika menjadi satu orang yang tidak sama dengan yang lainya, ketika kita mampu untuk berpikir dan bertindak kreatif hingga berbeda dengan orang kebanyakan dan mampu memberikan manfaat yang lebih. Inovasi kata kuncinya.

Semoga tulisan iseng ini bermanfaat ,ingat jangan ditelan mentah-mentah, hahahaha

Proses memarjinalkan penduduk Indonesia dan diss-orientasi pembangunan

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2010 berdasarkan sensus terakhir,menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 % per tahun.

Dan belajar dari pengalaman yang ada di Indonesia sejak tahun 1965 dibawah kepemimpinan presiden Soeharto yang sudah terjadi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia ternyata membawa masalah dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang belum mampu diserap oleh sektor pertanian, industri, dan jasa saat itu. Pertambahan jumlah penduduk berarti penambahan aktivitas. Dan aktivitas dari kebanyakan penduduk adalah aktivitas untuk menghidupi dirinya ataupun keluarganya (mencari nafkah). Sehingga karena aktivitas ini, penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja. Penduduk, beraktivitas, dan menjadi tenaga kerja. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah banyaknya supply tenaga kerja apakah sebanding dengan demand pekerjaan yang ada? Jawabannya adalah tidak.

Isu tentang entrepreneurship yang merebak, yang menyatakan Indonesia masih memerlukan banyaknya wiraswasta untuk dapat menyerap tenaga kerja adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyediakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan mengokohkan sektor swasta (entah perusahaan lokal ataupun internasional, tapi beriringan dengan perjalanan zaman memang perusahaan lokal masih kalah bersaing dengan perusahaan asing).

Okelah, di era orde baru sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling banyak, namun jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar ini ternyata tidak mampu menghasilkan pendapatan domestrik bruto (PDB) yang lebih banyak daripada sektor industri dan jasa pada jaman itu. Peralihan fokus dari sektor pertanian menjadi industri dan jasa yang dinahkodai oleh kemajuan teknokrat saat itu,Habibie, ternyata memiliki kondisi yang sebalikanya dengan sektor pertanian, hanya mampu menyerap lebih sedikit tenaga kerja namun menyumbangkan PDB yang lebih besar. Sayangnya sektor industri dan jasa ini memerlukan tenaga kerja yang lebih handal, sebut saja untuk manufaktur ataupun konstruksi, haruslah sumber daya manusia yang cakap untuk mampu ada didalamnya (baca : memperoleh pendidikan yang lebih baik). Sedangkan jumlah tenaga kerja berpendidikan yang kita punya tidak lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja tidak terdidik, mengingat fasilitas pendidikan yang ada di negeri ini.

Lahan pekerjaan yang ada untuk mayoritas tenaga kerja ini adalah pertanian. Dan pertanian paling banyak adalah diperdesaan. Sehingga timbulah pilihan untuk masyarakat perdesaan yang bernotabene sebagai tenaga kerja tak terdidik ini untuk melakukan urbanisasi ke kota. Padahal, situasi di kota tidak lebih baik dibandingkan di desa. Alhasil, dikota pun kita lihat banyak yang beralih ke sektor informal menjadi pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek, tukang becak, penyanyi jalanan, buruh pabrik, dsb. Sebenarnya kita punya banyak definisi tentang masyarakat marjinal. Tapi yang sering kita pakai adalah masyarakat miskin dan kekurangan.

Ya, kemiskinan dan termarjinalkan sudah melekat, bukan hanya orang-orang yang (maaf) cacat secara fisik hari ini termarjinalkan, masyarakat berpenghasilan minum juga disebut sebagai masyarakat marjinal. Mungkin kemiskinan menurut angka statistik Indonesia berkurang, dari maret 2008 jumlahnya sebesar 34,96 juta orang miskin menjadi 31,9 juta jiwa orang miskin ditahun 2010, angka PDB indonesia dimata dunia naik menjadi peringkat ke-18 dunia menurut world bank, dan hari ini ibu pertiwi pun termasuk dalam negara-negara di G-20 dimana negara dengan volume ekonomi terbesar di dunia. Tapi secara kasat mata, kita mampu melihat berapa banyak masyarakat Indonesia yang penghasilannya tetap sama ataupun menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Harga kebutuhan barang pokok sampai pendidikan terus meningkat, tak sedikit pendidikan berkelas hari ini dinikmati oleh segelintiran masyarakat keatas, dari biaya pendidikannya sampai biaya pendidikan tambahan/belajar privat yang sudah menelan biaya banyak.

Angka statistik yang berasal dari agregat mampulah bicara tentang kemajuan Indonesia, namun secara mikro kita pasti melihat bagaimana kemiskinan termarjinalkan terjadi di Indonesia. Ketika kita mampu memahami bahwa kesalahan satu orang bukan mutlak 100% kesalahan adalah miliknya, maka pemahaman ini mampu melahirkan pendapat bahwa kemiskinan ini bukan 100% milik orang miskin yang tidak mau berusaha. Harus dilihat apakah masyarakat miskin memiliki lingkungan yang mendukung untuk bekerja, disokong oleh regulasi yang mendorong produktivitas kerja maupun keamanan dalam bekerja, memiliki infrastruktur yang memadai didaerahnya, dsb. Lingkungan sosial bermasyarakat, regulasi, dan infrastruktur, bagi saya ketiga hal itulah yang mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga, kemiskinan bukan hanya faktor kemauan dan kecerdasan masyarakat kelas bawah untuk mengangkat peformanya menjadi lebih ‘berkelas’, namun juga faktor pemerintah memberikan kebijakan insentif dan mengondisikan lingkungan yang sehat secara fisik dan kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan.

Krisis ekonomi dunia ditahun 1998 dan 2008, keduanya mampu memunculkan potensi sektor informal yang tidak terganggu stabilitasnya akibat adanya krisis tersebut. Contohnya mudah saja, apakah tukang parkir terganggu dengan inflasi? Atau apakah pedagang kaki lima terusik karena kenaikan kurs valuta asing kita naik? Secara langsung jelas tidak. Tapi tentu hal-hal tersebut berpengaruh kepada segelintir orang pemilik negeri ini yang bermain di sektor non-riil yang tiga tahun lalu kocar-kacir karena kemerosotan harga saham.
Sayang seribu sayang, pahlawan perekonomian di kedua masa krisis tersebut sampai sekarang belum memiliki tempat yang layak. Fasilitas dan infrastruktur yang dibangun berarah kepada orang-orang yang lebih memiliki, sebut saja gedung DPR yang baru, pembukaan lahan di Tanjung priuk, Jakarta yang hanya mampu dibeli oleh kelas borjuis, dan fasilitas perumahan apartemen yang tidak mampu mengurangi permasalahan perumahan kumuh di metropolitan. Menolong pahlawan dengan tidak menolong, itulah slogan pembangunan negeri kita hari ini. Memalingkan perhatian terhadap sektor informal dan masyarakat menengah kebawah, sehingga harusnya kita bertanya, untuk siapa pembangunan ini?

Malam-malam di Surakarta

Saya rasa kita bisa belajar dari kota Surakarta, dimana pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tradisional yang ada mampu direlokasi (bukan digusur), ditempatkan ke tempat yang lebih layak, gratis, dan hanya membayar Rp 2.600,-/harinya, dan ternyata para PKL dan pasar tradisional ini mampu memberikan peningkatan keuangan daerah Solo dan mengalahkan pasar-pasar swalayan yang ada. Inilah salah satu contoh keberhasilan pembangunan, walaupun hanya dalam konteks daerah. Tapi yang harus kita sadari dan kita benahi adalah sebuah pemikiran, siapa rakyat kita, potensi apa yang ada, bagaimana mengembangkannya, dan membuatnya mampu bersaing ditaraf nasional dan internasional. 

Menurut saya, pembangunan di negeri ini memang diss-orientasi tidak berpihak pada yang rakyat kebanyakan,tidak mengembangkan potensi yang ada, dan lebih memilih untuk memasukkan unsur modern untuk menggantikan tradisi-tradisi lama, bukan memodernkan tradisi lama dengan gaya Indonesia sehingga masyarakat menengah kebawah mampu menaikkan harkat derajatnya dan bersaing dilevel yang lebih tinggi.

Yah, ini cuman corat coret sotoy saya saja yang tidak seratus persen percaya terhadap angka-angka pengurangan orang miskin dan kemajuan ekonomi di negeri ini dan merasa adanya keberpihakan pada salah satu kategori masyarakat sehingga memarjinalkan kategori masyarakat lainnya yang saya pikir lebih banyak jumlahnya dan memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan. Sepakat atau tidak sepakat tergantung anda



Selamat jalan Ariyanni

Memang benar kamu oportunis ri
Pergi pertama mengahadap Sang pencipta
Memang benar kamu orang yang paling semangat dan cekatan ri
Sampai terburu-buru menghadap yang Maha Kuasa

Ariyanni , terima kasih karena telah menghias dunia kami
Kini giliran kami mempercantik perjalananmu ke dunia sana
Satu kursi akan hilang besok
Satu nama keluar lagi dari buku absen
Mungkin sudah nasib kami untuk setiap tahun ditinggalkan orang lain
Tapi percaya ri, senyum dan canda tawa kita pasti terus terukir didalam hati
Biarlah gerhana hanya datang satu malam
Tapi cahayanya terus tertanam dalam jiwa-jiwa manusia
Biarlah engkau pergi ri, pergilah dengan tenang
Kalau memang itu yang terbaik untuk ari

Maaf ri, kalau dulu kita banyak salah
Kita pasti banget maafin semua kesalahan ariyanni
Hari ini kami ikhlas kalau besok ari udah enggak ada bersama kita
Kami berdoa yaa Tuhan, mudahkanlah perjalanan keluarga kami ini untuk bertemu dengan-MU
Selamat jalan ri,
Terima kasih telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga bagi kami


Dari studio proses naik mobil sampai studio kota naik becak kita pernah ri :)
Hati-hati dijalan ri, kita semua sayang sama lo, kita pasti rindu senyum manis dan tawa canda lo, kita pasti kangen gimana caranya lo marah, bete, dan nyiyir, kita pasti kangen, dan kita pasti enggak akan pernah lupa, hati-hati ri, sampai jumpa nanti dikehidupan yang lain

Keberhasilan Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) & Penerapannya di Kebumen


Otonomi daerah dan alokasi dana desa
Sejak adanya otonomi daerah di Indonesia, setiap pendekatan pembangunan mulai diarahkan dari pendekatan yang selama ini bersifat top-down menjadi pembangunan yang bersifat bottom-up. Sehingga setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan termasuk salah satu haknya untuk mengelola kekayaan daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah (Menurut UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah pasal 21 tentang hak dan kewajiban daerah). Hak daerah untuk mengatur keuangannya masing-masing ini kembali didukung oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah alokasi dana desa (ADD) yang termasuk dalam pendapatan desa yang sah yang bersumber dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa minimal 10% dan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perdesaan,menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola dan mengontrol keuangan yang ada untuk dapat diterjemahkan dalam bentuk pembangunan desa. Singkatnya ADD ini adalah salah satu tools pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di era pembangunan bottom-up melalui metode pengelolaan dan pengontrolan keuangan untuk pembangunan desa.

Kemudian yang menarik adalah ternyata sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ADD, kabupaten Kebumen telah memulainya terlebih dahulu. Berkat dorongan dari masyarakat kebumen untuk mengelola keuangan sendiri untuk menyejahterakan masyarakat. Berikut adalah ringkasan perjalanan sukses ADD di kabupaten Kebumen berdasarkan penelitian dari pusat penelitian sosial AKATIGA.

Alokasi dana desa di Kabupaten Kebumen
Hal yang menarik di Kebumen adalah perjuangan masyarakat setempat untuk meng-goal-kan ADD yang sudah dimulai sejak tahun 1998, dimulai dari gerakan masyarakat yang menuntut pejabat-pejabat desa yang korup untuk diturunkan dan menuntut untuk di adakannya reformasi dan pada tahun 2000 oleh kepada desa Tanjung Sari,kecamatan Petanahan, Amirudin yang mengutarakan konsep ADD walaupun belum terkonsep dengan baik. Namun Amirudin dapat menggalang forum komunikasi perangkat desa se-kecamatan Petanahan dan menyampaikan aspirasinya ke DPRD kabupaten Kebumen. Namun usulan ini ditolak oleh Bupati Kebumen, Rutriningsih karena tidak ada landasan hukum untuk mengelola keuangan di desa.

ADD kembali diperjuangkan oleh forum komunikasi PERKASA (perangkat desa se-Kebumen) yang dibantu oleh LSM Lembah Lokulo ke DPRD lewat diskusi dan komunikasi yang intensif. Para penggagas dan penggerak perjuangan ADD ini juga mendorong partisipasi masyarakat dengan sosialisasi kedesa-desa tentang ADD untuk ikut serta dalam perjuangan ADD ini. Perjuangan suksesi ADD ini juga melihat momentum yang ada, yaitu momentum LPJ Bupati tahun 2002 yang mengetahui adanya SILVA (sisa anggaran pembangunan yang tidak terserap) sebesar Rp 56 Milyar yang mampu untuk merealisasikan anggaran ADD, lalu momentum adanay P2TPD (Program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah) yang akhirnya membentuk tim perumus draft ADD yang secara formal dikukuhkan dengan SK dan didalamnya termasuk para penggerak-penggerak suksesor ADD. Momentum terakhir yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan pemilu tahun 2004, DPRD sibuk untuk berkonsentrasi terhadap pemilu sehingga menunda pengesahan ADD. Akhirnya para pengusung ADD menggerakkan para kades dari seluruh desa beserta perangkanya dan berhasil menggerakkan sekitar seribu orang untuk berdemo. Akhirnya gerakan ini berhasil, perda disahkan pada detik-detik terakhir menjelang pemilu 2004.

Perda nomor 3 tahun 2005 tentang Alokasi dana desa akhirnya disahkan pada bulan Maret 2004. Namun setelah disahkan terpaksa harus direvisi kembali karena ADD yang ada mengisyaraktan alokasi ADD adalah 10% dari total APBD padahal didapat perda yang ada seharusnya alokasi ADD minimal 10% dari ABPD setelah dikurangi oleh urusan wajib. Akhirnya pada tahun 2006, meskipun revisi masih dilakukan, desa masih berjuang untuk merebutkan anggaran melalui program dana kemandirian dan pemberdayaan masyarakat (DKPM) yang dipergunakan sebagai bahan uji coba ADD dengan format yang serupa seperti ADD.

Pada tahun 2007, ADD di Kebumen dilaksanakan, alokasi ADD berjumlah Rp 33 M atau 18,9% dari dana APBD setelah dikurangi unsur wajibnya. Di tahun 2008, jumlah dana ADD meningkat menjadi sekitar Rp 37 M. Dan ditahun 2009 jumlahnya sama dengan jumlah dana pada tahun 2008. Pemerintah yang awalnya enggan merespon permintaan masyarakat untuk merealisasikan ADD ternyata sekarang mulai beralih untuk mendukung kegiatan-kegaiatan yang berupaya untuk memperkuat basis desa, termasuk ADD, dan merencanakan BAPEMADES untuk membuat program desa mandiri dengan membuat suatu desa menjadi desa model. Pemilihan desa model ini bekerja sama dengan FORMASI (Forum masyarakat sipil,hanya diperuntukkan untuk aktifis dan LSM) dengan indikator-indikator sebagai desa model seperti : desa yang memiliki komitmen terhadapt pembangunan desa, mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan, dan mau membuat BUMDes (Badan usaha milik desa). Gerakan FORMASI ini tidak hanya untuk membantu pemerintah dalam mencari desa model, namun juga bertujuan untuk menguatkan partisipasi agar ADD dapat memenuhi kebutuhan dasar dan partisipasi sehingga pihak luar yang ingin belajar mengenai anggaran partisipasi dapat belajar di desa-desa Kebumen (tidak belajar di FORMASI lagi). Bahkan kepala BAPERMADES menyatakan bahwa FORMASI sukses membangun perencanaan partisipatif di desa melalui program pendampingannya dan berharap perencanaan desa dapat mencapai skala dusun ataumungkin RT/RW,sehingga perencanaan pada tingkat desa berasal dari akumulasi tingkat dusun ataupun RT/RW.

Tantangan kedepan di kabupaten Kebumen adalah bagaiman untuk menilai pencapaian ADD ditinjau dari keberhasilannya memecahkan permasalahan kemiskinan di desa. Namun walau terlihat prosentase angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang berkurang 1% sejak diberlakukannya ADD dan meningkatkan indeks pembangunan manusia kabupaten Kebumen dalam skala Jawa Tengah, tidak dapat dipastikan hal itu adalah dikarenakan oleh ADD,mengingat adanya program-program yang dirancang juga untuk mengentaskan kemiskinan, seperti PNM,dana bantuan institusi vertikal, dan P2P (dana bantuan untuk pemugaran rumah). Kekurangan data pemerintah daerah terhadap jumlah masyarakat miskin sebelum adanya ADD dan sesudah ADD dilaksanakan, membuat parameter keberhasilan ADD ini hanya dilihat dari sudut pandang administratif, rumusan rencana di RPJMDes yang disusun oleh desa, dan observasi langsung untuk melihat perubahan fisik pada desa.
Bagaimana FORMASI tetap mendampingi masyarakat desa di Kabupaten Kebumen juga menjadi sorotan penting walaupun desa sudah bisa menganggarkan dana ADD,namun FORMASI memiliki peran penting karena bisa dibilang satu-satunya organisasi yang masih konsen untuk melakukan pengawalan dan menjaga terus partisipasi masyarakat yang berkembang di desa-desa Kabupaten Kebumen dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar yang ada di desa.

Sumber gambar: http://fk-bk.blogspot.com/2013/12/2014-alokasi-dana-desa-di-kebumen-naik.html

Keberhasilan dari suksesi ADD di kabupaten Kebumen adalah salah satu contoh di Indonesia tentang keberhasilan partisipasi masyarakat untuk mengintervensi kebijakan yang ada. Penelitian yang hari berkembang adalah tentang peran pemimpin daerah dalam memimpin daerahnya. Sehingga dirasa faktor leadership menjadi faktor penting dalam keberhasilan daerah. Tapi ini berlaku sebaliknya di kabupaten Kebumen. Bukan berarti Rutriningsih,Bupati Kebumen, buruk dalam leadership, namun keberhasilan dari sebuah perencanaan dan kebijakan publik adalah peran dari stakeholder yang ada. Dan masyarakat kebumen berhasil membuktikan, sebagai salah satu stakeholder yang mendorong terciptanya kebijakan publik.

Jadi, keberhasilan dari suatu daerah tidak hanya ditentukan dari kepemimpinan pimpinan daerah atau pemerintah, namun dapat juga dari stakeholder lain, seperti masyarakat ataupun swasta yang mampu mendorong kebijakan publik sehingga menuai hasil keberhasilan di daerah.

Sumber :
Laporan’Perjalanan panjang reformasi – Jaminan kesehatan Jembrana di Kabupaten Jembrana dan alokasi dana desa di Kebumen’ oleh AKATIGA dan PKM
ADD dan problematika desa oleh Imam Yudhianto Soetopo
Permendagri no.37/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
UU no.32/2004 tentang pemerintahan daerah

Daftar harga penginapan gagak 143 B


#isengisengdesain

Tujuan dan metode partisipasi

Partisipasi terkadang memiliki dua terminologi apabila dipandang dalam sudut pandang berbeda. Partisipasi dapat menjadi hak warga negara untuk berpendapat, namun pula dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan. Partisipasi ini memiliki proses yang mampu bersifat deliberatif ataupun inklusif.

Masyarakat menuntut pemerintah daerah membuka ruang partisipasi dalam proses pembangunan
Deliberatif berarti proses pengambilan keputusan yang didahului dengan diskusi tentang alasan dukungan /penentangan terhadap suatu pandangan. Proses ini mengasumsikan adanya pandangan yang berbeda dan masing-masing pandangan tersebut musti dihargai. Deliberasi ini adalah hal yang inheren dalam proses pengambilan keputusan pada masyarakat yang demokratis.
Inklusif, proses ini melibatkan kelompok sosial dalam proses pengambulan keputusan dan biasanya menekankan keterlibatan mereka yang terabaikan atau termarjinalisasi oleh kekuatan sosial ekonomi yang ada. Namun kedua sifat partisipasi ini akan sukses apabila menggunakan metode yang tepat. Nah berikut adalah beberapa tujuan dari proses partisipasi dan metodenya masing-masing :

Proses partisipasi untuk menciptakan visi bersama
Metode :

a. Scenario planning
Metode ini adalah salah satu pendekatan untuk mendesain masa depan yang dimaksudkan untuk menyusun strategi. Metode ini bertujuan untuk menstimulasi debat dan bagaimana mempengaruhi masa depan. Peserta dari prosesi hanya sekitar 20-40org yang meliputi orang-orang yang terpandang (seperti politisi, aktivis, pengusaha,dsb) dan merupuskan beberapa skenario masa depan. Prosesi ini memiliki karakteristik seperti dilakukan intensif, bersifat inklusif dann holistik, memberi opsi-opsi masa depan dan motivasi kepada peserta terhadap masa depan, dan prosesnya logis,terbuka,interaktif,imajinatif,dan kreatif.

Langkah-langkah dalam metode ini adalha dimulai dengan menentukan pusat kepedulian, mengidentifikasi penggerak yang menjadi faktor penentu dan variabel2 lain yg mempengaruhi, menganalisis driving forces, menentukan prioritas driving forces, membuat kerangka skenario, mengembangkan indikator dan implikasi, kemudian menyusun narasi skenario.

b. Strategic planning
Strategic planning mungkin lebih santer didengar di Indonesia sebagai renstra (rencana strategis). Strategic planning ini dianggap sebagai metode yang ampuh dalam mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat. Metodi ini merupakan alternatif dari metode yang lebih konvensional dalam perencanaan jangka panjang/perencanaan yang sangat menekankan pada ketercapian tujuan.

Langkah-langkah dalam metode ini adalah merumuskan misi & mandat serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu visi organisasi ke depan, menganalisis SWOT, mengidentifikasi isu strategis, dan menetapkan strategi untuk mengelola isu.

c. Future Search Confrence
Metode ini mulai populer di Indonesia, biasanya metode ini digunakan suatu organiasi atau komunitas untuk menciptakan visi bersama yang ditinjau dari masa lalu. Proses mimiliki kunci keberhasilan dari perekrutan anggotanya dan biasanya metod ini melibatkan banyak stakeholders dan idealnya terdapat 64 orang yang terbagi menjadi 8 kelompok. Metode ini juga memerlukan fasilitator yang handal dalam keberjalanannya.

Langkah-langkah dari metode ini adalah dengan mereview masa lalu, mengeksplorasi keadaan sekarang, menciptakan skenario masa depan, mengidentifikasi visi bersama, dan kemudian menyusun rencana aksi.

d. Dialog Stakeholder
Stakeholder yang dimaksud dapat berupa individu,kelompok,atau organisasi yang memiliki kepentingan dan biasanya dalam metode ini mendiskusikan suatu topik masalah. Namun seharusnya sebelum memulai metode ini dimulai dengan analisis stakeholder yang dapat digunakan untuk menyeleksi peserta dialog ini. Analisis stakeholder ini juga diperuntukkan membangun suatu pemahaman yg lebih mendalam tentang karakteristik individu/kelompok,serta kepentingan masing-masing dalam kaitan dengan suatu aktivitas. Hasil dari analisis stakeholder ini digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder yang memiliki potensi untuk melaksanakan kegiatan ataupun proyek dan menggali berbagai pendekatan yang diperlukan untuk individu/kelompok tertentu yang bisa mendukung atau menentang.
Membangun dialog antar stakeholder ini juga tidak mudah karena musti mengidentifikasi masing-masing stakeholder, seperti sejarah stakeholder yang mumungkinkan bentrok dengan stakeholder lain,dsb. Namun, dialog stakeholder ini dapat menggunakan berbagai teknik sesuai dengan tujuan pertemuan dan materi yang dibahas.

Proses partisipasi untuk membangun rencana
Metode :

a. Metode perencanaan proyek yang mengarah pada tujuan/ ZOPP (zielobjektiev orientierte prokekt plannung)
Metode ZOPP ini mengandalkan pengetahuan,gagasan,dan pengalaman yang dikontribusika oleh peserta. Beberapa prinsip dasar yang penting dari metode ini adalah kerja sama antar pihak akan lebih lancar dan produktif apabila ssemua yang terlibat menyetujui tujuan bersama dan mengemukakannya secara jelas, dalam kerja sama pembangunan,pemecahan,atau penghapusan masalah harus diatasi dari akar penyebabnya oleh karena itu diperlukan analisis masalah serta sebab akibatnya dan kemudian merumuskan tujuan yang realistis, dan prinsip terakhir adalah masalah dan penyebabnya tidak berada dalam isolasi,tetapi terkait dengan orang,kelompok,dan organisasi. Oleh sebab itu kita hanya bisa berbicara tentang masalah jika kita memiliki pemahaman dan gambaran yang komperhensif ttg kepentingan dari kelompok,individu,dan institusi yang terlibat. Hasil dari analisis ini dibuat dalam bentuk dokumen seperti review partisipasi, pohon masalah, pohon tujuan, indikasi alternatif potensial, dan solusi.

Langkah-langkah dalam metode ZOPP adalah analisis partisipasi, analisis masalah,analisis tujuan, diskusi alternatif, menyusun matriks perencanaan proyek (dari menentukan asumsi-asumsi penting,menetapkan indikator, alat verifikasi sampai menganalisis relevansi asumsi,resiko, dan memaskukkannya dalam konsep proyek dan mengecek seberapa jauh pelaksanaan proyek agar mampu menjamin hasil dan menentukan spesifikasi dari jumlah dan biaya dari setiap aktivitas)

b.Action Planning (menggunakan teknik idea writting)
Penyusunan action planning mustilah didahului oleh perumusan visi yang dibuat secara spesifik. Dengan bekal tersebut dapat dibuat proses lanjutan untuk membuat action plan. Dan idea writting adalah proses cepat tanpa menghilangkan kesempatan untuk bertukar pikiran. Sebelumnya dibuat terlebih dahulu selembar kertas yang berisikan intruksi serta ruang kosongdengan pertanyaan siapa? apa? kapan? bagaimana? dan cara mengukur ketercapian?

Langkah-langkah dalam action planning dengan menggunakan teknik idea writting adalah dengan masing-masing kelompok menulis isi dari kertas yang tersedia tersebut, kemudian hasilnya diputarkan kepada kelompok disebelahnya dan memberikan komentar atau tambahan gagasan terhadap yang dituliskan kelompok sebelumnya,dan terus seperti itu sampai kertas tersebut sampai kembali pada kelompok penulis asalnya dan membaca gagasan atau komentar dari kelompok-kelompok lainnya. Kemudian dibuat diskusi tentang gagasan apa yang nampaknya disukai oleh semua orang dan sebaliknya. Upayakan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang muncul. Akhirnya dibuat kesimpulan dari ksepakatan yang dibuat dari tiap-tiap kertas gagasan.


c.Action planning (Versi ToP)
Technology of participation (ToP) diperuntukkan membangun action planning yang praktis, realistis,dan dapat dilaksanakan. Ada tujuh langkah yang harus dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu kemana kita melangkah? dimana kita? bagaimana kita sampai kesana?

Ketujuh langkah tersebut adalah menetapkan context, mendifinisikan victory circle, mengkahi current reality, menetapkan komitmen, needed action dan work team, schedule & coordinating mechanism,dan reflection.

d. Mawas diri
Metode mawas diri ditemukan oleh Yayasan Indoensia Sejahtera. Sesuai dengan namanya, mawas diri secara harfiah berarti melihat ke dalam diri sendiri untuk mengenali secara sadar berbagai kelemahan dan kekurangan yang dihadapi. Sehingga diharapkan individu yang telah sampai pada tingkat mawas diri mampu melakukan tindakan untuk menanggulanginya dengan penuh kesadaran dan dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya. Dengan metode ini masyarakat diajak untuk mengumpulkan dan mengelompokkan masalah kemudian menyusun prioritas masalah. Masalah tersebut didiskusikan untuk dicara cara menanganinya.

Proses partisipasi untuk membangun gagasan
Metode :

a. Brainstorming
Brainstorming adalah metode paling sederhana dan paling sering digunakan dalam proses partisipasi, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dari semua orang. Gagasan seperti apapun diterima dari yang berkualitas sampai pada yang sembarangan dan tidak boleh dikritik. Metode ini dapat pula dibuat dalam bentuk lisan ataupun tulisan apabila banyak peserta yang tidak nyaman apabila berbicara didepan kelompok.

b. Snowcard/snowball
Metode ini sering digunakan untuk mengembangkan analisis SWOT. Dan teknik ini adalah gabungan dari teknik brainstorming yang menghasilkan daftar panjang jawaban yang mungkin bagi masalah tertentu dan langkah pensistesisan, dimana jawaban dikelompokkan ke dalam kategori menurut tema bersama. Masing-masing jawaban individu dalam setiap kelompok yang terdiri dari 5-9 orang menuliskan masing-masing jawaban dalam kartu putih yang disebut snow card, masing-masing kartu ditempelkan di ke dinding menurut tema yang sama,kemudian menghasilkan beberapa 'bola salju' kartu. Dan pastikan bahwa setiap peserta duduk mengelilingi sebah meja dalam suatu ruangan berdinding yang dekatnya dimana kartu-kartu putih bisa ditempel dan dibaca dengan mudah oleh semua anggota kelompok.

Proses partisipasi untuk menentukan prioritas/membuat pilihan
Metode :

a. Nominal Group Technique (NGT)
NGT adalah salah satu teknik untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul. Metode ini memanfaatkan penghitungan kuantitatif.

Langkah-langkah dalam melakukan NGT adalah peserta dalam jumlah kecil (5-9 orang) masing-masing memberikan ide/gagasan terhadap isu yang ada, kemudia ide-ide tersebut diklarifikasikan makna dari setiap ide tersebut. Setelah semua peserta sudah satu suhu terhadap makna dari setiap gagasan yang ada kemudian setiap peserta melakukan voting terhadap 5 gagasan yang mereka anggap paling penting dan setiap peringkat diberikan bobot tertentu. Sehingga saat diakhir ditabulasikan dapat dilihat mana yang menjadi prioritas utama.

Proses partisipasi untuk menjaring aspirasi/masukan publik
Metode :

a. Konsultasi publik
Adalah suatu metode untuk pertukaran informasi,gagasan,dan kepedulian tentang suatu isu antara pemerintah, perencana,dan masyarakat. Dalam proses ini terjadi diseminasi antara suatu rencana program/proyek serta bagaimana rencana tersebut dilaksanakan sehingga masyarakat yang diharapkan mendukung program tersebut mempunyai kesempatan untuk mengintervensi perumusan kebijakan dan memberikan alternatif-alternatif desain,dsb.

b. Program interaktif melalui radio

Proses partisipasi untuk mengumpulkan informasi/analisis situasi
Metode :

a. Analisis SWOT
Analisis SWOT, berarti mengidentifikasi terlebih dahulu faktor internal (Strengths & Weakness) dan faktor eksternal (oppurtunities & threats). Analisis SWOT dapat melengkapi teknik-tekniks analisis situasi dan analisis stakeholders. Analisis SWOT ini adalah teknik partisipasi yang sangan sederhana dan sistematis yang dapat digunakan diberbagai situasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta mengoptimalkannya dan mengidentifikasi kelemahan dan ancaman untuk merumuskan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Analisis SWOT ini sering digunakan untuk proses penyusunan perencanaan strategis.

b.Focus group disscusions (FGD)
FGD adalah suatu metode yang memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk memberikan pandangannya tentang suatu topik. Kegiatan ini memungkinkan untuk kepada peserta berdiskusi menyampaikan pendapat dari masing-masing perspektif. FGD ini adalah diskusi yang direncanakan dengan hati-hati dan membangun iklim yang memungkinan agar peserta diskusi dapat mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut. Adaa beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas FGD yaitu pertanyaan yang diajukan,keterampilan moderator, dan ketepatan peserta yang terlibat.

c. Participatory Apparaissal
Metode ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pembangunan di negara-negara berkembang yang cenderung mengabaikan kepentingan kelompok marjinal. Awal mula adanya metode ini dikembangkan adalah sebagai alat belajar mengenai kondisi dan kehidupan masyarakat perdesaan. Sehingga participatory apparaissal ini populer melalui participatory rural apparaissal (PRA). Metode PRA ini merupakan kumpulan dari berbagai teknik untuk memahami kondisi desa secara partisipatif dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data,menganalisis data, dan komunikasi.

Berikut adalah sejumlah teknik PRA : pemetaan,penelusuran lokasi (transek), sketsa kebun, alur sejarah, bagan kecendrungan dan perubahan, kalender musim, jadwal sehari, analisis mata pencaharian, diagram venn, matriks rangking, mengorganisasikan masalah dan potensi, wawancara semi terstruktur, penyusunan rencana kegiatan, dan lokakarta desa.

Sumber : Buku Inovasi,partisipasi,dan good governance, bagian keenam tentang proses dan teknik-teknik yang deliberatif dan inklusif oleh senior saya di planologi ITB, ibu Hetifah Sj Sumarto.