Apresiasi untuk mereka para aktivis
Mungkin saya termasuk orang yg telat kalau menulis ini, tapi euforia saya tidak bisa berhenti melihat gelora semangat bangsa ini untuk terus meneriakkan keadilan dan kebenaran. Setidaknya akhir tahun 2012 kemarin dan awal tahun 2013 ini kita bisa lihat adanya pasal-pasal dalam dua undang-undang "terkenal" (bukan berarti putusan MK yang lain enggak penting, tapi karena dua UU ini terus ramai-ramai dibicarakan media massa karena menyangkut hak sebagai bangsa) yang akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal-pasal yang mengatur ttg fungsi dan tugas BP Migas dalam UU 22/2001 ttg minyak dan gas bumi & pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dalam UU 20/2003 ttg sistem pendidikan nasional
Pencabutan pasal-pasal dalam UU 22/2001 dilatarbelakangi karena penilaian MK terhadap UU Migas yang membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi oleh pihak asing dan adanya pertentangan prinsip penguasaan negara dalam pengelolaan migas dengan prinsip yang dimaksud oleh konstitusi. Tuntutan terhadap UU Migas ini diajukan oleh sejumlah aktivis, organisasi, dan tokoh-tokoh nasional seperti PP Muhammadiyah, Fahmi Idris, Komaruddin Hidayat, Adhie Massardie, Dr.Kurtubi, Dr.Rizal Ramli,Kwik Kian Gie,dsb
Pencabutan RSBI dalam UU 20/2003 pada tanggal 8 Januari 2013 kemarin dilakukan karena penilaian MK terhadap RSBI yang dinilai bertentangan dengan UUD'45 dan merupakan bentuk dari liberalisasi pendidikan. Gugatan terhadap RSBI ini diajukan oleh Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP).
Pencabutan pasal-pasal dalam dua undang-undang ini memang akhirnya memicu kontroversi dan perdebatan. Tapi bagi saya pribadi, ini menunjukkan masih adanya nilai-nilai perjuangan untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang adil dan bermartabat tanpa perlu menelanjangi dirinya sendiri terhadap tuntutan asing sembari ibu pertiwi berkata "cmon, fuck me babe". Alhamdulillah dan senang gembira sekali melihat perjuangan para aktivis yang akhirnya memberikan hasil positif. Walau ini bukan akhir perjuangan menjadikan bangsa yang adil dan bermartabat, tapi setidaknya ada seberkas cahaya harapan, bahwa masih banyak orang-orang yang tiada lelah dan henti berjuang untuk negeri ini! Selamat teman-teman aktivis! Merdeka!
Pencabutan pasal-pasal dalam UU 22/2001 dilatarbelakangi karena penilaian MK terhadap UU Migas yang membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi oleh pihak asing dan adanya pertentangan prinsip penguasaan negara dalam pengelolaan migas dengan prinsip yang dimaksud oleh konstitusi. Tuntutan terhadap UU Migas ini diajukan oleh sejumlah aktivis, organisasi, dan tokoh-tokoh nasional seperti PP Muhammadiyah, Fahmi Idris, Komaruddin Hidayat, Adhie Massardie, Dr.Kurtubi, Dr.Rizal Ramli,Kwik Kian Gie,dsb
Pencabutan RSBI dalam UU 20/2003 pada tanggal 8 Januari 2013 kemarin dilakukan karena penilaian MK terhadap RSBI yang dinilai bertentangan dengan UUD'45 dan merupakan bentuk dari liberalisasi pendidikan. Gugatan terhadap RSBI ini diajukan oleh Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP).
Pencabutan pasal-pasal dalam dua undang-undang ini memang akhirnya memicu kontroversi dan perdebatan. Tapi bagi saya pribadi, ini menunjukkan masih adanya nilai-nilai perjuangan untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang adil dan bermartabat tanpa perlu menelanjangi dirinya sendiri terhadap tuntutan asing sembari ibu pertiwi berkata "cmon, fuck me babe". Alhamdulillah dan senang gembira sekali melihat perjuangan para aktivis yang akhirnya memberikan hasil positif. Walau ini bukan akhir perjuangan menjadikan bangsa yang adil dan bermartabat, tapi setidaknya ada seberkas cahaya harapan, bahwa masih banyak orang-orang yang tiada lelah dan henti berjuang untuk negeri ini! Selamat teman-teman aktivis! Merdeka!
 |
| tantangan jadi aktivis |
Komentar