Beriringankah Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia?

Perdebatan wacana intelektual antara kaum Keynesian dan Monetaris merupakan salah satu perdebatan paling menarik dalam ilmu ekonomi (selain perdebatan menarik lainnya seperti perdebatan antara Adam Smith vs Karl Marx, Effisiensi vs Distribusi, Nasionalisme vs Liberalisasi, Proteksi vs Free Trade, dsb). Kaum Keynesian, mereka yang percaya dan terus memperbarui teori-teori John Maynard Keynes (bapak ilmu ekonomi modern), mempercayai bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan output rendah. Hal ini dikarenakan pengeluaran agregat lebih kecil dibandingkan pengeluaran agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar untuk melakukan penyesuaian. Sedangkan mereka yang berada sebagai kaum monetaris, adalah pengikut ajaran Milton Friedman (peraih nobel bidang ekonomi tahun 1976 dan pelopor neoliberalisme). Kaum Monetaris percaya bahwasanya perekonomian cenderung seimbang dan sumber daya digunakan penuh. Kepercayaan kaum Monetaris ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat kekuatan pasar yang tidak diikut-sertakan dalam model Keynesian, yakni turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui pigou effect. Agar lebih mudah dimengerti, berikut saya tampilkan perbedaan-perbedaan perspektif mendasar antara kaum Keynesian dan Monetaris.

TABEL I PERBEDAAN PERSPEKTIF KAUM KEYNESIAN & MONETARIS
Komponen Perbedaan
Keynesian
Monetaris
Pertumbuhan ekonomi
Dilakukan melalui kebijakan fiskal
Dilakukan melalui kebijakan moneter
Fluktuasi
Terjadi akibat perubahan dalam faktor-faktor dalam GDP.
Terjadi akibat pelonjakan dalam jumlah uang yang beredar.
Inflasi
Terjadi karena pengeluaran agregat lebih besar
Terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak
Perubahan dalam jumlah uang beredar
Tidak mempengaruhi tingkat dan suku bunga, pengaruhnya kecil bagi PDB
Mempengaruhi tingkat suku bunga, pengaruhnya besar bagi PDB
Konsentrasi waktu
Jangka pendek
Jangka panjang
Pasar tenaga kerja
Lebih banyak mengabaikan pasar tenaga kerja
Memperhatikan kembali pasar tenaga kerja

Perdebatan keduanya tentunya mempengaruhi wacana intelektual dan aktor yang berperan sebagai decision makers. Keduanya pernah mengenyam kemenangan sendiri-sendiri. Teori Keynes terbukti ampuh menanggulangi depresi tahun 1930an dan Kaum Monetaris sempat berjaya pada tahun 1970an.

Mana yang lebih baik? Tentunya akan sangat tergantung dari apa justifikasinya dan bagaimana kondisinya. Misalnya, contoh kasus pertama, ketika suku bunga rendah, masyarakat akan memegang jumlah uang lebih banyak (jumlah uang beredar naik), maka akan terjadi inflasi. Tentunya yang harus dilakukan adalah mengandalkan kebijakan moneter untuk meningkatkan suku bunga agar mengurangi jumlah uang beredar, sehingga hasilnya dapat menurunkan tingkat inflasi dan harga mencapai titik keseimbangannya kembali (dapat dilihat dengan menggunakan pisau analisis kurva IS-LM). Contoh kasus lainnya ialah ketika jumlah produksi pangan lebih banyak dibandingkan permintaan agregat. Kasus ini akan menyebabkan harga komoditas pangan menjadi turun dan dapat menyebabkan petani merugi. Dalam kasus ini yang harus dilakukan adalah melalukan kebijakan fiskal seperti misalnya memaksimalkan peranan bulog sebagai buffer stock untuk menjaga keseimbangan kurva penawaran-permintaan sehingga harga kembali menjadi stabil dan tidak memberatkan petani.

Perlu diingat kembali bahwa kebijakan moneter dan fiskal bukan seperti memilih mana yang lebih buruk antara terlalu banyak merokok yang dapat menyebabkan impotensi atau terlalu banyak memakan nasi (karbohidrat) yang dapat menyebabkan penyakit gula. Tidak merokok kadang menyebabkan sulit berkonsentrasi, tidak makan nasi menyebabkan kekurangan energi. Yang paling baik adalah setelah makan nasi dilanjutkan merokok, sehingga kelebihan energi tidak menyebabkan sulit berkonsentrasi (perlu diingat ini bukan analogi yang baik!).

Dalam problematika krisis ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter, keduanya tentu harus berperan saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Kebijakan Moneter & Fiskal Indonesia per-September 2013
Black September! Bayang-bayang inilah yang menghantui perekonomian nasional pada bulan September 2013. Ketidakmampuan produsen pangan lokal mencukupi kebutuhan pangan, labilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan membengkaknya defisit neraca perdagangan adalah rententan masalah yang memiliki keterkaitan antar masing-masing variabel. Problematika ini ditanggapi dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal menjadi kewenangan lembaga eksekutif. Berikut ini saya tampilkan perkembangan kebijakan (baik moneter maupun fiskal) yang ditempuh selama bulan Juni hingga September 2013 dalam merespon masalah dan ancaman krisis ekonomi.

TABEL II PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI SELAMA BULAN JUNI-SEPTEMBER 2013
Tanggal
Masalah yang berkembang
Kebijakan
Rasionalisasi
13 Juni 2013
Desakan pencabutan Subsidi BBM
Kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%
Ekspektasi inflasi dari rencana kebijakan subsidi BBM dan stabilitas sisem kuangan ditengah ketidakpastian di pasar keuangan global
22 Juni 2013
Membengkaknya defisit primer APBN
Mencabut subsidi BBM
Impor BBM semakin memberatkan APBN
11 Juli 2013
Inflasi bulan Juli 2013
Kenaikan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 6,5%.
Memasikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan BBM bersubsidi
25 Juli 2013
Food volatile inflation menjelang hari raya Iedul Fitri 1434 H
Membuka keran impor kebutuhan pangan, seperti daging
Menyeimbangan kurva penawaran dan permintaan
23 Agustus 2013
Mencegah krisis ekonomi, menyusul terjadinya kemerositan nilai tukar rupiah dan IHSG di BEI
Pengeluaran empat paket kebijakan pemerintah, yaitu:
 (1) memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah,
(2) menjaga pertumbuhan ekonomi,
(3)menjaga daya beli,
(4) mempercepat investasi
Dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meminimalisir dampak guncangan ekonomi
29 Agustus 2013
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
Kenaikan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 7%
Menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar
12 September 2013
Langkah lanjutan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan penyesuaian terhadap defisit transaksi
Kenaikan BI Rte sebesar 25 bps menjadi 7,25%
Ketidakpastian global yang masih tinggi memberikan tekanan terhadap ekonomi Indonesia
Sumber: Rekapitulasi Statement Kebijakan Moneter BI dan Kebijakan Pemerintah Juni-September 2013

Dari tabel II, kita bisa interpretasikan bahwa BI lebih responsif menanggapi masalah ancaman krisis. Dari bulan juni hingga September, BI telah menaikkan BI Rate sebanyak 125 bps! Tentunya ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter sekarang lebih reaktif dan tidak kaku. Hal ini berbeda dengan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah, selama empat bulan terlihat pemerintah eksekutif ‘hanya’ bergerak mencabut subsidi BBM dengan segala urusan pembagian BLSM-nya dan mengeluarkan empat paket kebijakan pemerintah dalam merespon ancaman krisis. Bahkan untuk paket kebijakan saja, selain dampaknya tidak terasa dalam jangka pendek, kerjanya pun juga lama! Terhitung membutuhkan satu bulan sejak kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menyusun tim dan menentukan indikator keberhasilannya. Pekerjaan pemerintah eksekutif lebih banyak berkutat pada penyesuaian stabilisasi harga komoditas dengan menggunakan rumusan impor ditengah melemahnya nilai tukar rupiah.

Kebijakan moneter seperti kenaikan BI Rate sebenarnya lebih ampuh untuk menekan pelemahan rupiah dengan menguatkan nilai nominal rupiah, tapi tidak akan cukup ampuh menghadapi masalah ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini disebabkan dari kurangnya pasokan dalam negeri, seperti kebutuhan input produksi industri dan komoditas pangan. Selama masih tingginya akan kebutuhan impor, selamanya diharuskan membayar dengan dollar, dan selama itu pulalah kebutuhan mengeluarkan mata uang dalam bentuk dollar tetap banyak.

Meningkatnya BI Rate dapat menyebabkan bank menaikkan suku bunganya. Hal ini akan memberatkan produsen lokal, baik pengusaha yang bekerja di jasa keuangan dan UMKM, untuk memperoleh modal kerja dan meningkatkan kinerja. Hasilnya memungkinan sektor riil bergerak semakin lambat dan tidak bergerak. Ketika sektor riil tidak bergerak, sulit rasanya mengharapkan adanya pengurangan ketergantungan akan komoditas impor dan meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Bentuk kesalahan fatal dalam kebijakan publik adalah error type III, yakni salah dalam menemukan masalah inti hingga kemudian salah mengeluarkan solusi kebijakan dan hasilnya justru menimbulkan masalah baru. Masalah penurunan ekspor dan ketergantungan impor bukan diselesaikan dengan meningkatan nilai nominal rupiah hingga meringankan biaya pembayaran. Langkah ini dampaknya minim! Yang seharusnya dilakukan ialah lebih banyak mengutak-atik dan mempercepat kebijakan fiskal pro-produsen domestik guna mencukupi permintaan efektif domestik maupun meningkatan produktivitas ekspor.

Baik atau buruk, kita harus tetap apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh BI. Walaupun belum tentu tindakannya menyelesaikan masalah inti, tapi BI bergerak lebih cepat dan responsif. Sementara pemerintah pemerintah bergerak lebih lambat dan kadang kala terlambat (seperti kasus subsidi BBM). Teori bahwa kebijakan fiskal berdampak dalam jangka pendek dan kebijakan moneter untuk jangka panjang tidak berlaku dalam problematika nasional sekarang. Kebijakan fiskal yang dipimpin oleh pemerintah justru berjalan lebih lambat dan mementingkan urusan jangka panjang. Hal ini berkebalikan dengan kebijakan moneter yang dipimpin oleh BI dalam aktivitasnya selama bulan Juni-September 2013.

Sumber gambar: http://www.debtonation.org/topics/keynes/

Saya jelaskan di awal tentang kaum Keynesian dan Monetaris. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya dalam kondisi sekarang, kebijakan moneter ala kaum Monetaris bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Apakah kita sudah terjebak dalam arus pikiran neolib sehingga lebih banyak mengandalkan kebijakan moneter? Dan semakin terjebak dalam paradigma neolib, bahwa pemerintah terbaik adalah tidak melakukan apa-apa dalam urusan ekonomi (?).

Mudah-mudahan tidak…

Semoga Semoga bangsa ini dapat berpikir cerdas, bahwa solusi terbaik bukanlah hanya mengandalkan kebijakan moneter saja. Tapi pertemuan antara kebijakan moneter dan fiskal yang saling mendukung dalam menyelesaikan inti masalah.

Semoga prilaku pemerintah dengan kebijakan fiskalnya tidak konsisten hingga akhir tahun: bergerak lambat, dampak kebijaksanaan tidak secepat masalah yang terus berkembang, dan lebih sibuk untuk urusan politik dibanding problematika ekonomi nasional yang pelik.

0 catatan pembaca:

Poskan Komentar