Pembubaran PKI & Bangkitnya Kembali Kapitalisme

PKI, komunis, kejam, keji, pembunuh, dan jangan jadi komunis seperti PKI. Mungkin hantu pikiran yang terus mengawang dalam pikiran banyak orang akibat propaganda G30S/PKI. Bangsa ini rasanya tidak akan pernah lupa terbunuhnya sembilan perwira TNI AD dan putri terkecil Jendral AH Nasution, yakni Ade Irma Suriani Nasution pada tahun 1965.

Tapi apa benar sejarah PKI seperti yang ada di film propaganda G30S/PKI yang tayang di televisi jaman dulu? Dan apakah tepat sejak pemberantasan PKI dan ideologi komunisme, Negara ini jadi lebih baik? Negara ini kembali berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan?

Sumber gambar: http://pramukanewss.blogspot.com/2013/06/nasib-anggota-pki-usai-oktober-1965.html


Oke, gw bukan ahli sejarah, bukan lulusan ilmu sejarah, dan enggak banyak-banyak banget baca buku sejarah, tapi seenggaknya banyak hal yang menurut gw ‘mengganjal’ dari film propaganda G30S/PKI 

Pertama, Pemilu 1955 yang katanya pemilu paling demokratis, menghasilkan empat partai politik yang menjadi pemenang. Keempat partai politik tersebut ialah PNI, NU, Masyumi, dan PKI. PNI akhirnya pecah akibat masalah internal partai. Sedangkan Masyumi dibubarkan akibat peristiwa PRRI/SEMESTA dan NU kembali kejalur dakwah. Praktis saat itu hanya PKI yang menjadi satu-satunya partai politik pemenang pemilu 1955 yang bertahan. Alhasil, Presiden Soekarno mendekat ke PKI untuk mendapatkan dukungan politik. Kemudian pertanyaannya jadi seperti ini: kalau PKI dekat dengan Soekarno, mengapa ia harus membunuh perwira TNI AD dan berupaya mengkudeta Soekarno? Sebagai organisasi politik yang dekat dengan orang nomor satu Negara, untuk apa PKI menusuk Presiden Soekarno dari belakang? Toh kan PKI sudah dapat tempat disebelah sisi Presiden Soekarno.

Kedua, rahasia SUPERSEMAR yang belum terbongkar hingga hari ini masih menjadi misteri. Sejarah itu bisa dibuat oleh penguasa dan setiap orang bisa saja menuliskan sejarah dan membanggakan dirinya sendiri. Tapi ada poin-poin penting yang selalu menjadi fakta sejarah sebelum adanya interpretasi. SUPERSEMAR adalah fakta sejarah, unchanging truth. Jika selamanya tidak kita ketahui kebenaran SUPERSEMAR, selamanyalah kita hanya menerka sejarah dari hubungan antara peristiwa dalam sejarah.

Ketiga, tentunya bagian ini yang paling panjang sehingga baru akan terdapat kesimpulan di akhir,
terlepas salah-benar, tepat-tidak tepat, tapi menurut gw ideologi marxisme yang diinisasi oleh Karl Marx memiliki kelebihan dibanding perspektif lainnya, seperti pendekatan sejarah dalam analisa ekonomi (kemudian disebut sebagai ilmu ekonomi sejarah), analisa hubungan aktor borjuis-proleter, revolusi sosial, dan penggalangan kekuatan masyarakat termarjinalkan seperti buruh.
Pendekatan sejarah dalam ilmu ekonomi misalnya,tidak sedikit aliran pemikiran ekonomi yang menggunakan instrument ini di Indonesia. Ada beberapa contoh: pertama pemikiran pandangan the founding fathers, Soekarno dan Hatta, dalam menganalisa dan merumuskan konsep kebangsaan. Soekarno, merumuskan sosio-demokrasi (demokrasi politik disertai dengan demokrasi ekonomi) dan sosio-nasionalisme (semangat nasionalisme disertai dengan rasa cinta dan kemanusiaan). Sedangkan Hatta (1933), mengemukakan secara spesifik mengenai struktur sosial di jaman kolonial Belanda dan merumuskannya menjadi tujuan kemerdekaan bangsa. Adapun komponen pokok dalam pandangan ekonomi bung Hatta ialah: (1) diversifikasi produksi untuk menghilangkan ketergantungan atas ekspor bahan-bahan mentah primer, (2) perkembangan ekonomi dan kemakmuran yang merata, dan (3) pengalihan dominasi penguasaan usaha-usaha ekonomi dari tangan pihak asing dan golongan non-pribumi ke tangan pribumi Indonesia.
Pendekatan sejarah dalam ilmu ekonomi ini juga kembali digunakan oleh pemikir-pemikir ekonomi di Indonesia,seperti pemikir ekonomi strukturalis (Prof. Sritua Arief), ekonomi pancasila (Prof. Mubyarto). Baik Soekarno, Hatta, Sritua Arief, dan Mubyarto, kesemuanya memperlihatkan kepincangan masyarakat pada masa kolonial. Ada hubungan antara kaum elit pribumi dengan kompeni. Hubungan keduanya dalam memaksa dan mengesploitasi masyarakat bawah menanam, bercocok-tanam, bekerja untuk kepentingan mereka. Ini dibuktikan antara lain dala bentuk menurunnya tingkat upah riil buruh, menurunnya tingkat tukar petani kecil, semakin banyaknya petani tidak bertanah, dan semakin tingginya tingkat pengangguran. Produk lokal (saat itu seperti cengkeh, rempah-rempah, dsb) dipaksakan mengikuti kebutuhan penjajah dan dihargai relatif rendah. Sedangkan produk penjajah dihargai relatif lebih mahal.

Setelah PKI tiada
Penuntasan PKI (baca: pembunuhan massal pendukung PKI) tidak hanya berakhir pada TAP MPR No.XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tapi juga menggantikan orde lama dengan orde baru. Pemberantasan PKI dan kisah heroik Jendral Soeharto memberantas PKI, menempatkan pak Harto sebagai Presiden kedua Indonesia.

Orde baru, katanya, menjadikan ekonomi sebagai panglima. Terlebih di akhir tahun orde lama terjadi inflasi besar-besaran. Banyak pihak yang menilai orde lama lebih menjadikan politik sebagai panglima. Kharisma bung Karno memudar ketika masyarakat mendesak kebutuhan ekonomi. Alhasil, yang dilakukan segera oleh pemerintahan orde baru setelah naik ialah menerbitkan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967. Setahun kemudian barulah terbit UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa dengan UU PMA yang diterbitkan lebih dahulu dibandingkan UU PMDN menjadikan pemerintah orde baru lebih pro-asing dibanding pro-rakyat. Kebutuhan hari itu memang tidak kuatnya modal dalam negeri dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional, sehingga pembangunan dilakukan dengan rangsangan modal asing. Alasan ini awalnya mungkin bisa kita terima, tapi nyatanya makin lama makin kebablasan (bahkan hingga hari ini).

Kebablasan modal asing dalam orde baru ini tidak hanya berupa investasi langsung maupun tidak langsung, tapi juga dalam bentuk bantuan dan hutang luar negeri. Pertama kita bahas tentang investasi asing terlebih dahulu. Pertanyaannya seperti ini, benarkan investasi asing yang didapatkan dengan ‘cuma-cuma’ menguntungkan pembangunan nasional? Ternyata tidak juga! Mengapa? Oke, analoginya seperti ini: ada dua orang si A dan si B. Si A memiliki modal sedangkan B tidak punya modal namun memiliki potensi usaha. Alhasil B mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dari si A. Tentu hasilnya, dengan perandaian bahwa produk si B akhirnya terjual semua, si B dapat menjalankan usaha dan mendapatkan keuntungan. Tapi, perlu diingat, tidak ada orang yang secara cuma-cuma memberikan modal kepada orang lain untuk bantuan usaha. Artinya akan terdapat keuntungan yang akan diperoleh si  A dari pemberian modalnya ke si B untuk menjalankan usahanya.

Analogi di atas, gw pikir sama dengan analogi investasi asing di dalam negeri. Tentu perekonomian domestik memiliki keuntungan setelah datang investasi asing, seperti pembukaan lapangan kerja, terserapnya tenaga kerja, penambahan produk nasional, dsb. Tapi harus diingat pula, bahwa pihak pemberi modal akan mendapatkan keuntungan pula, yang mana keuntungan ini belum tentu akan dihabiskan didalam negeri. Jadi sangat amat memungkinkan sekali perusahaan asing yang bercokol di Indonesia membawa keuntungannya keluar negeri. Artinya investasi asing yang masuk akan diikuti dengan terepatriasinya keuntungan diluar negeri. Kesimpulannya, kalau ingin menghitung berapa besar keuntungan dari investasi asing, kita tidak hanya bisa melihatnya dari seberapa besar modal asing yang masuk membantu pembangunan, tapi juga harus membandingkannya dengan seberapa besar uang yang akhirnya dibawa keluar negeri.

Kedua, tentang hutang luar negeri.  Masih ingat kata-kata “Go to hell with your aid!” oleh bung Karno yang marah dengan prilaku IMF ditanah air? Mungkin orasi bung Karno itu harus kita jawab dengan “Yes, we’re going to hell now”. Bung Karno bukan marah tanpa sebab, tapi ada unsur politik dalam bantuan dan hutang luar negeri yang waktu itu ditawarkan oleh IMF. Tidak ada Negara yang cuma-cuma memberikan bantuan kepada Negara lain. Ada unsur politik. Unsur politik inilah yang tidak teramati secara eksakta dalam hitungan ekonomi. Pernyataan bahwa tidak masalah berhutang asal dapat dibayar tentunya menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Pertama pendekatan yang digunakan untuk melihat kemampuan membayar berdasarkan GDP, kedua persoalan hutan tidak bisa direduksi hanya sebagai persoalan keuangan dan manajemen belaka, namun pula mereduksi keberadaan pemerintah sebagai institutsi politik yang musti mempertanggungjawabkan keputusannya kepada khalayak ramai, dan ketiga unsur politik yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kita enggak bisa lihat orang bule setulus dan seputih kulitnya. Apalagi dalam era globalisasi, mana ada makan gratis? (brief definition of economics: there is no free lunch, adalah kata-kata nabi neoliberalisme, Milton Friedman). Sangat panjang kalau kita bahas tentang bahayanya hutang dan brengseknya pemberi hutang. Satu contoh saja yang saya berikan dalam tulisan ini. Diperkirakan 30 persen hingga 33 persen pinjaman dari WB merupakan hasil perbuatan yang sengaja meninggikan nilai pinjaman sehingga nilai nomonalnya berada 30 persen hingga 33 persen di atas nilai riilnya (Winters, 1999). Artinya apa? Proses mark-up bukan hanya sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tapi juga juga prilaku pemberi hutang luar negeri di Indonesia. Mungkin ini yang namanya karma ya.

Ketiga, selain investasi asing yang kebablasan dan hutang luar negeri, ciri lain dari pembangunan orde baru adalah nafsunya mengejar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya distribusi pendapatan akan mengikuti pertumbuhan ekonomi, bukan distribusi pendapatan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya  kemudian ialah: apakah tempat mengejar pertumbuhan ekonomi yang di ukur melalui GDP? Jawabannya tepat, tapi tetap tidak boleh mendewakan GDP karena masih terdapat aspek yang tidak terhitung dalam GDP. Seperti misalnya hutang luar negeri, apakah pantas Negara pemberi hutang dan Negara penerima hutang duduk bersama sebagai satu kasta hanya karena ukuran GDP-nya sama-sama besar? Ada ukuran lain yang kiranya mungkin dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi berdasarkan hutang luar negeri tersebut, berikut rumusannya (Kashliwal, 1995).
NI= GDP – (B+K+P+A)
NI : Pendapatan nasional dalam harga pasar
B : Pembayaran hutang luar negeri
K : Keuntungan yang diangkut oleh investor asing ke luar negeri
P : Penyusutan
A : Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri

Terakhir dan yang menurutku paling penting sekaligus memberikan maksud membuat tulisan ini. Penuntasan PKI dan paham komunisme menurutku malah menjadikan perdebatan ideologis dan intelektual tidak berkembang. Justru pemikiran lebih banyak terputar dalam paham kapitalisme semata. Hal ini kemudian memarjinalkan pemikir-pemikir strukturalis, komunisme, sosialisme, dan apapun isme-isme lainnya. Padahal pemikiran-pemikiran itulah yang dapat menjadi anti-thesis dan melahirkan thesis baru ‘asli’ milik bangsa ini. Hebatnya para pendiri bangsa ini menurutku ialah mereka pelajari betul-betul ideologi (sehingga menjadikan mereka begitu ideologis, bukan populis) tapi tetap dapat berkompromi dan moderat dengan paham ideologi lainnya dalam merumuskan bangsa dan Negara ini. Sekali lagi aku contohkan bung Karno yang pada umur 25 tahun menuliskan tulisan klasiknya “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” sebagai suatu mahakarya dan titik-tolak pemikiran bung Karno membangun bangsa ini dikemudian hari. Atau seberapa hebatnya Ki Bagus Hadikusumo & KHA Kahar Mudzakir (Muhammadiyah), Abi Kusno Cokrosuyoso (SI), A.Rahman Baswedan (Partai Arab Indonesia), A. Subardjo (Masyumi), H. Agus Salim & A. Wahid Hasjim (NU) yang membuang Piagam Jakarta dari UUD’45 agar bangsa kita yang heterogen dalam asal-usul mereka itu dapat bergabung ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Oh my God, mungkin inilah maksud semboyan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka-ragam ideologi bersatu membentuk Indonesia.

Inilah menurutku yang paling mengharukan dari pembasmian PKI dengan paham komunismenya. Tidak banyak warna yang menjadikannya indah. Memang PKI enggak baik-baik amat juga, beberapa kali tingkah lakunya enggak benar (pendapat seorang teman yang secara objektif kesal dengan tingkah laku PKI), tapi ketiadaan PKI justru membangkitkan paham kapitalisme, menurunnya kualitas perdebatan konstruktif antar ideologi, dan menyingkirkan paham-paham lainnya. Kita jadi lebih percaya dengan ajaran bangsa lain dibandingkan berpikir dengan bangsa ini. Kita lebih senang menolak sesuatu secepat mungkin tanpa menelusurinya lebih jauh terlebih dahulu.

0 catatan pembaca:

Posting Komentar