Beriringankah Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia?

Perdebatan wacana intelektual antara kaum Keynesian dan Monetaris merupakan salah satu perdebatan paling menarik dalam ilmu ekonomi (selain perdebatan menarik lainnya seperti perdebatan antara Adam Smith vs Karl Marx, Effisiensi vs Distribusi, Nasionalisme vs Liberalisasi, Proteksi vs Free Trade, dsb). Kaum Keynesian, mereka yang percaya dan terus memperbarui teori-teori John Maynard Keynes (bapak ilmu ekonomi modern), mempercayai bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan output rendah. Hal ini dikarenakan pengeluaran agregat lebih kecil dibandingkan pengeluaran agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar untuk melakukan penyesuaian. Sedangkan mereka yang berada sebagai kaum monetaris, adalah pengikut ajaran Milton Friedman (peraih nobel bidang ekonomi tahun 1976 dan pelopor neoliberalisme). Kaum Monetaris percaya bahwasanya perekonomian cenderung seimbang dan sumber daya digunakan penuh. Kepercayaan kaum Monetaris ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat kekuatan pasar yang tidak diikut-sertakan dalam model Keynesian, yakni turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui pigou effect. Agar lebih mudah dimengerti, berikut saya tampilkan perbedaan-perbedaan perspektif mendasar antara kaum Keynesian dan Monetaris.

TABEL I PERBEDAAN PERSPEKTIF KAUM KEYNESIAN & MONETARIS
Komponen Perbedaan
Keynesian
Monetaris
Pertumbuhan ekonomi
Dilakukan melalui kebijakan fiskal
Dilakukan melalui kebijakan moneter
Fluktuasi
Terjadi akibat perubahan dalam faktor-faktor dalam GDP.
Terjadi akibat pelonjakan dalam jumlah uang yang beredar.
Inflasi
Terjadi karena pengeluaran agregat lebih besar
Terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak
Perubahan dalam jumlah uang beredar
Tidak mempengaruhi tingkat dan suku bunga, pengaruhnya kecil bagi PDB
Mempengaruhi tingkat suku bunga, pengaruhnya besar bagi PDB
Konsentrasi waktu
Jangka pendek
Jangka panjang
Pasar tenaga kerja
Lebih banyak mengabaikan pasar tenaga kerja
Memperhatikan kembali pasar tenaga kerja

Perdebatan keduanya tentunya mempengaruhi wacana intelektual dan aktor yang berperan sebagai decision makers. Keduanya pernah mengenyam kemenangan sendiri-sendiri. Teori Keynes terbukti ampuh menanggulangi depresi tahun 1930an dan Kaum Monetaris sempat berjaya pada tahun 1970an.

Mana yang lebih baik? Tentunya akan sangat tergantung dari apa justifikasinya dan bagaimana kondisinya. Misalnya, contoh kasus pertama, ketika suku bunga rendah, masyarakat akan memegang jumlah uang lebih banyak (jumlah uang beredar naik), maka akan terjadi inflasi. Tentunya yang harus dilakukan adalah mengandalkan kebijakan moneter untuk meningkatkan suku bunga agar mengurangi jumlah uang beredar, sehingga hasilnya dapat menurunkan tingkat inflasi dan harga mencapai titik keseimbangannya kembali (dapat dilihat dengan menggunakan pisau analisis kurva IS-LM). Contoh kasus lainnya ialah ketika jumlah produksi pangan lebih banyak dibandingkan permintaan agregat. Kasus ini akan menyebabkan harga komoditas pangan menjadi turun dan dapat menyebabkan petani merugi. Dalam kasus ini yang harus dilakukan adalah melalukan kebijakan fiskal seperti misalnya memaksimalkan peranan bulog sebagai buffer stock untuk menjaga keseimbangan kurva penawaran-permintaan sehingga harga kembali menjadi stabil dan tidak memberatkan petani.

Perlu diingat kembali bahwa kebijakan moneter dan fiskal bukan seperti memilih mana yang lebih buruk antara terlalu banyak merokok yang dapat menyebabkan impotensi atau terlalu banyak memakan nasi (karbohidrat) yang dapat menyebabkan penyakit gula. Tidak merokok kadang menyebabkan sulit berkonsentrasi, tidak makan nasi menyebabkan kekurangan energi. Yang paling baik adalah setelah makan nasi dilanjutkan merokok, sehingga kelebihan energi tidak menyebabkan sulit berkonsentrasi (perlu diingat ini bukan analogi yang baik!).

Dalam problematika krisis ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter, keduanya tentu harus berperan saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Kebijakan Moneter & Fiskal Indonesia per-September 2013
Black September! Bayang-bayang inilah yang menghantui perekonomian nasional pada bulan September 2013. Ketidakmampuan produsen pangan lokal mencukupi kebutuhan pangan, labilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan membengkaknya defisit neraca perdagangan adalah rententan masalah yang memiliki keterkaitan antar masing-masing variabel. Problematika ini ditanggapi dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal menjadi kewenangan lembaga eksekutif. Berikut ini saya tampilkan perkembangan kebijakan (baik moneter maupun fiskal) yang ditempuh selama bulan Juni hingga September 2013 dalam merespon masalah dan ancaman krisis ekonomi.

TABEL II PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI SELAMA BULAN JUNI-SEPTEMBER 2013
Tanggal
Masalah yang berkembang
Kebijakan
Rasionalisasi
13 Juni 2013
Desakan pencabutan Subsidi BBM
Kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%
Ekspektasi inflasi dari rencana kebijakan subsidi BBM dan stabilitas sisem kuangan ditengah ketidakpastian di pasar keuangan global
22 Juni 2013
Membengkaknya defisit primer APBN
Mencabut subsidi BBM
Impor BBM semakin memberatkan APBN
11 Juli 2013
Inflasi bulan Juli 2013
Kenaikan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 6,5%.
Memasikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan BBM bersubsidi
25 Juli 2013
Food volatile inflation menjelang hari raya Iedul Fitri 1434 H
Membuka keran impor kebutuhan pangan, seperti daging
Menyeimbangan kurva penawaran dan permintaan
23 Agustus 2013
Mencegah krisis ekonomi, menyusul terjadinya kemerositan nilai tukar rupiah dan IHSG di BEI
Pengeluaran empat paket kebijakan pemerintah, yaitu:
 (1) memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah,
(2) menjaga pertumbuhan ekonomi,
(3)menjaga daya beli,
(4) mempercepat investasi
Dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meminimalisir dampak guncangan ekonomi
29 Agustus 2013
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
Kenaikan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 7%
Menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar
12 September 2013
Langkah lanjutan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan penyesuaian terhadap defisit transaksi
Kenaikan BI Rte sebesar 25 bps menjadi 7,25%
Ketidakpastian global yang masih tinggi memberikan tekanan terhadap ekonomi Indonesia
Sumber: Rekapitulasi Statement Kebijakan Moneter BI dan Kebijakan Pemerintah Juni-September 2013

Dari tabel II, kita bisa interpretasikan bahwa BI lebih responsif menanggapi masalah ancaman krisis. Dari bulan juni hingga September, BI telah menaikkan BI Rate sebanyak 125 bps! Tentunya ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter sekarang lebih reaktif dan tidak kaku. Hal ini berbeda dengan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah, selama empat bulan terlihat pemerintah eksekutif ‘hanya’ bergerak mencabut subsidi BBM dengan segala urusan pembagian BLSM-nya dan mengeluarkan empat paket kebijakan pemerintah dalam merespon ancaman krisis. Bahkan untuk paket kebijakan saja, selain dampaknya tidak terasa dalam jangka pendek, kerjanya pun juga lama! Terhitung membutuhkan satu bulan sejak kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menyusun tim dan menentukan indikator keberhasilannya. Pekerjaan pemerintah eksekutif lebih banyak berkutat pada penyesuaian stabilisasi harga komoditas dengan menggunakan rumusan impor ditengah melemahnya nilai tukar rupiah.

Kebijakan moneter seperti kenaikan BI Rate sebenarnya lebih ampuh untuk menekan pelemahan rupiah dengan menguatkan nilai nominal rupiah, tapi tidak akan cukup ampuh menghadapi masalah ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini disebabkan dari kurangnya pasokan dalam negeri, seperti kebutuhan input produksi industri dan komoditas pangan. Selama masih tingginya akan kebutuhan impor, selamanya diharuskan membayar dengan dollar, dan selama itu pulalah kebutuhan mengeluarkan mata uang dalam bentuk dollar tetap banyak.

Meningkatnya BI Rate dapat menyebabkan bank menaikkan suku bunganya. Hal ini akan memberatkan produsen lokal, baik pengusaha yang bekerja di jasa keuangan dan UMKM, untuk memperoleh modal kerja dan meningkatkan kinerja. Hasilnya memungkinan sektor riil bergerak semakin lambat dan tidak bergerak. Ketika sektor riil tidak bergerak, sulit rasanya mengharapkan adanya pengurangan ketergantungan akan komoditas impor dan meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Bentuk kesalahan fatal dalam kebijakan publik adalah error type III, yakni salah dalam menemukan masalah inti hingga kemudian salah mengeluarkan solusi kebijakan dan hasilnya justru menimbulkan masalah baru. Masalah penurunan ekspor dan ketergantungan impor bukan diselesaikan dengan meningkatan nilai nominal rupiah hingga meringankan biaya pembayaran. Langkah ini dampaknya minim! Yang seharusnya dilakukan ialah lebih banyak mengutak-atik dan mempercepat kebijakan fiskal pro-produsen domestik guna mencukupi permintaan efektif domestik maupun meningkatan produktivitas ekspor.

Baik atau buruk, kita harus tetap apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh BI. Walaupun belum tentu tindakannya menyelesaikan masalah inti, tapi BI bergerak lebih cepat dan responsif. Sementara pemerintah pemerintah bergerak lebih lambat dan kadang kala terlambat (seperti kasus subsidi BBM). Teori bahwa kebijakan fiskal berdampak dalam jangka pendek dan kebijakan moneter untuk jangka panjang tidak berlaku dalam problematika nasional sekarang. Kebijakan fiskal yang dipimpin oleh pemerintah justru berjalan lebih lambat dan mementingkan urusan jangka panjang. Hal ini berkebalikan dengan kebijakan moneter yang dipimpin oleh BI dalam aktivitasnya selama bulan Juni-September 2013.

Sumber gambar: http://www.debtonation.org/topics/keynes/

Saya jelaskan di awal tentang kaum Keynesian dan Monetaris. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya dalam kondisi sekarang, kebijakan moneter ala kaum Monetaris bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Apakah kita sudah terjebak dalam arus pikiran neolib sehingga lebih banyak mengandalkan kebijakan moneter? Dan semakin terjebak dalam paradigma neolib, bahwa pemerintah terbaik adalah tidak melakukan apa-apa dalam urusan ekonomi (?).

Mudah-mudahan tidak…

Semoga Semoga bangsa ini dapat berpikir cerdas, bahwa solusi terbaik bukanlah hanya mengandalkan kebijakan moneter saja. Tapi pertemuan antara kebijakan moneter dan fiskal yang saling mendukung dalam menyelesaikan inti masalah.

Semoga prilaku pemerintah dengan kebijakan fiskalnya tidak konsisten hingga akhir tahun: bergerak lambat, dampak kebijaksanaan tidak secepat masalah yang terus berkembang, dan lebih sibuk untuk urusan politik dibanding problematika ekonomi nasional yang pelik.

Nasionalisme, Globalisasi, dan dilema Proteksi Industri



Kemajuan telekomunikasi, transportasi dan teknologi mempermudah barang dan jasa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang lebih singkat. Keterbatasan sumber daya, tingkat efisiensi, kemajuan teknologi dan harga menjadi salah satu pertimbangan suatu Negara dalam melakukan perdagangan luar negeri. Bahkan rasanya dewasa ini tidak ada satu Negara yang tidak bisa mengabaikan interaksinya dengan luar negeri. 

Negara seperti Singapura misalnya, dengan lahan yang terbatas, jumlah penduduk yang tidak banyak, tapi dengan perannya sebagai salah satu sentral perdagangan dunia dan interaksinya dengan dunia internasional (dilihat dari degree of openness, perbandingan kontribusi ekspor dan impor dalam GDP), menjadikannya sebagai salah satu contoh Negara yang memiliki ketergantungan terhadap dunia internasional. Dicontoh lainnya, krisis akibat gagal bayar kredit perumahan di Amerika Serikat juga mengakibatkan Negara-negara di Eropa dan belahan dunia lainnya turut merasakan dampaknya. Borderless world tidak hanya menciptakan keuntungan bagi satu Negara, tapi juga dapat memberikan tambahan tanggungan beban. Ibarat kata, kalau hari ini ada kepakan sayap di ujung dunia di ujung dunia, mungkin besok bisa tercipta angin taufan dibelahan dunia lainnya.

Globalisasi kerap kali dicekoki paham liberalisasi oleh para penganut kapitalisme. Kaum pemilik modal (kaum kapitalis) yang sudah terlebih dahulu memiliki keuntungan modal, pengalaman, dan tingkat keefisienan produksi yang lebih tinggi, tentunya akan sangat senang jikalau harus bertanding melawan ‘pemain baru’ yang memiliki keterbatasan modal ,pengalaman, dan tingkat efisiensi yang rendah. Inilah yang kemudian mengecap liberalisasi sebagai free fight liberalism.

Free fight liberalism kemudian menjadi prakara bagi kaum nasionalis dalam menanggapi globalisasi. Borderless world lebih banyak di warnai dengan aksi pencabutan subsidi, privatisasi, penjualan perusahaan Negara, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kasus kekinian, kita lebih banyak menggunakan rumus ‘impor’ dalam stabilisasi penyediaan komoditas dibanding meningkatkan produksi domestik. Tentunya kita tidak bisa menolak globalisasi, tapi globalisasi tanpa nasionalisme seperti memandang pelangi ditengah hujan. Hanya bisa memandang indahnya pelangi dari kejauhan, jangankan memilikinya, yang ada hanyalah badan yang basah diguyur hujan. Ya, seperti itulah globalisasi tanpa nasionalisme, manfaatnya menguntungkan Negara lain, tapi mudarotnya memberatkan diri sendiri.

Sekali lagi, bagi saya pribadi, globalisasi tidak salah, yang salah ialah ketika kita terus ikut ‘free trade’ tanpa menegakkan ‘fair trade’,ketika tergila-gila pada ‘efisiensi’ dan melupakan ‘distribusi’,ketika keasikan menikmati pajak perusahaan asing dibanding mengelarkan uang untuk pengembangan BUMN, ketika lebih banyak menyembah pada ‘daulat pasar’ dibanding ‘daulat rakyat’, ketika terus mendahulukan ‘Asing’ dibanding ‘Asrul’,  ketika lebih percaya dengan ‘orang kulit putih’ dibandingkan mereka yang ‘kulitnya sawo matang’, dan ketika mementingkan ‘pembangunan di Indonesia’ ketimbang ‘pembangunan Indonesia’.

Sumber gambar: http://blog.oureducation.in/globalization-versus-nationalism/#!prettyPhoto/0/
Proteksi Industri
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam bertanding di arena globalisasi ialah proteksi industri dalam negeri. Pernah saya baca tentang usulan Tan Malaka dalam membangun industri dalam negeri (judul bukunya “Merdeka 100%”). Kurang lebih tahapannya seperti ini: (1) impor alat/teknologi yang dibiayai dari ekspor sumber daya alam, (2) bangun baby industry/infant industry argument­,(3) proteksi baby industry/infant industry argument sampai pada tingkat tertentu (kalau enggak salah sampai menguasai pasar domestik, tingkat efisiensi tertentu, dan  memiliki tingkat kecakapan yang sama dengan perusahaan asing) barulah (4) kemudian baby industry/infant industry argument­ ini dilepas dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Jenis proteksi bermacam-macam, mulai dari pemberian subsidi, penutupan/pembatasan keran impor melalui instrumen tarif ataupun kuota untuk komoditas yang sama,dsb.

Pertanyaannya kemudian, kenapa kita tidak lakukan saja proteksi untuk industri dalam negeri? Kita coba telaah dulu baik atau buruknya proteksi bagi usaha dalam negeri. 

Misalnya komoditas sarung. Kalau suatu Negara ikut serta dalam perdagangan bebas untuk komoditas sarung dan melepas harga sarung seperti harga yang berlaku secara internasional, maka harga sarung domestik akan sama dengan harga sarung internasional. Kita andaikan sarung adalah komoditas yang diperlukan oleh orang banyak dan diproduksi terus menerus. Kalau kebutuhan domestik akan sarung sebanyak 10 dan produsen lokal hanya sanggup memproduksi sebanyak 4 sarung, maka sisa 6 sarung didapatkan dari luar negeri (impor sarung).

Kemudian dilakukan proteksi terhadap komoditas sarung. Misalnya menggunakan kebijakan tarif. Sehingga harga sarung yang masuk ke Indonesia akan bertambah dengan adanya tambahan biaya tarif. Berarti harga sarung lokal akan lebih murah dibandingkan harga sarung impor. Disaat seperti ini, produsen sarung domestik akan meningkatkan produksinya (dari awalnya 4 sarung menjadi 7 sarung). Berarti dari sini dapat diketahui bahwa kebijakan tarif dapat memberikan keutungan peningkatan surplus produsen dan penerimaan tambahan untuk pemerintah dari bea masuk sarung.

Namun disisi lain, terdapat kerugian, yakni production loss dan consumption loss. Production loss adalah kerugian karena terjadi disalokasi sumber daya. Input sarung seperti benang harusnya dapat digunakan untuk memproduksi barang lain (misalnya baju), namun karena adanya ‘tuntutan’ mencukupi kebutuhan dalam negeri, akhirnya benang lebih banyak digunakan untuk membuat sarung dibandingkan dengan baju.Sedangkan consumption loss adalah cerminan menurunnya kepuasan konsumen akibat penurunan konsumsi.  Gambarannya seperti ini, konsumen memiliki keterbatasan dalam memilih merk/brand sarung dan secara terpaksa membeli sarung lokal. Hal ini dikarenakan sarung impor (yang memiliki merk/brand/kualitas/pertimbangan lainnya) secara harga lebih mahal dibandingkan sarung lokal.

Kebijakan proteksi sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia. Contoh berhasilnya ada, tapi contoh gagalnya juga ada. Salah satu contoh berhasilnya adalah ketika diberlakukan proteksi terhadap sektor pertanian untuk mega-proyek swasembada pangan. Kalau tidak salah ingat dari bukunya Prof.Mubyarto, saat itu kontribusi sektor pertanian meningkat selama ada kebijakan proteksi. Hasilnya swasembada tercapai melalui proteksi sebagai salah satu instrumennya. Sedangkan contoh buruknya, adalah kegagalan Pertamina mencapai tingkat efisiensi seperti yang diuraikan dibukunya Pak Andrinof Chaniago. Kurang lebih ceritanya seperti ini, ketika pemerintah orde baru memproteksi Pertamina. Saat itu Pertamina kelimpahan untung karena ada peristiwa oil-boom sekitaran tahun ‘80an. Tapi kelimpahan untung ini justru malah digunakan untuk investasi pada bidang-bidang yang tidak berhubungan migas, seperti properti. Hasilnya pemerintah harus terus menyuntikkan dana ke Pertamina karena Pertamina tak kunjung mencapai tingkat efisiensi tertentu.

Kebijakan proteksi tentunya bukan kebijakan simsalabim, asal ada proteksi pasti industrinya maju dan berkembang. Ada tahap-tahap dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama dari sisi penetapan usaha yang akan diproteksi. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu peluang di masa depan dan tingkat feasibiltynya. Usaha yang akan di proteksi harus sangat diperlukan atau memiliki peluang emas di masa yang akan datang tentunya akan lebih berguna dibanding komoditas/usaha yang tidak diperlukan/tidak memiliki peluang emas di masa depan. Sedangkan dari tingkat feasibility-nya, proyek yang feasible  adalah proyek yang net present value-nya bernilai positif.

Kedua, dari perspektif effisiensi, pertanyaan yang diutarakan ialah seberapa industri yang diproteksi akan menimbulkan biaya tambahan bagi perekonomian (?). Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu dilihat seberapa jauh industri-industri tersebut menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Ada dua cara, yakni dengan menggunakan effective protection rate (ERC) dan domestic resource cost (DRC). ERC ialah rumusan untuk mengukur seberapa besar nilai tambah domestik terhadap suatu industri domestik melebihi nilai tambahnya apabila tanpa proteksi atau nilai tambah internasional. Sedangkan DRC, digunakan karena industri yang akan diproteksi akan bersaing dengan produk internasional dan pastinya memerlukan teknologi atau mungkin impor yang didapatkan dari luar negeri. Maka DRC dapat mengukur berapa rupiah yang harus dikorbankan untuk menghemat satu unit valuta asing akibat diproduksinya barang substitusi impor.

Syarat pertama dan syarat kedua sebenarnya relatif lebih mudah dilakukan untuk menentukan industri apa yang harus diproteksi. Yang sulit adalah syarat ketiga untuk memonitor industri yang diproteksi, yakni prilaku aktor dalam industri yang diproteksi. Sering kali proteksi dilakukan hanya karena faktor pengusaha yang dekat dengan penguasa (prilaku KKN), dan bukan karena nilai industri tersebut di masa mendatang. Ataupun sering kali industri yang diproteksi tidak memiliki pemimpin yang dapat melakukan inovasi dan mendorong perusahaan dengan penuh visi. Hasilnya bukan efisiensi dan pemasukan bagi Negara, tapi justru inefisiensi dan ketergantungan dana dari Negara.

**
Tentu sebagai anak bangsa, kita sangat mengharapkan aka nada perusahaan Negara yang berkuasa lintas Negara. Akan betapa bangganya bangsa ini jikalau melihat perusahaan-perusahaan Negara bercokol diluar negeri seperti layaknya McD, Ford, Nike, Adidas,dan Multi National Company lainnya yang menjamur diseluruh dunia. Tapi perjalanan untuk memenangkan globalisasi tidak mudah. Cara proteksi bukanlah cara sulap yang dapat mengubah seketika kertas menjadi burung. Butuh usaha, salah satunya menjaga ego pribadi demi kepentingan bangsa. Terkadang lebih menyeramkan saudara sendiri yang mencuri dirumah sendiri, dibanding orang asing yang mencuri keuntungan dirumah kita. Selama tidak bisa menjaga diri sendiri dari kepentingan bangsa, selama itulah bangsa lain yang menikmati keuntungan globalisasi.

(*) Mohon maaf kalau ada data/sumber yang enggak jelas, karena semua buku/tulisan orang-orang yang tertera ditulisan ini semuanya tertinggal di Jakarta

Momentum Terciptanya Kesimbangan Antara Buruh-Pengusaha-Pemerintah

Pergulatan kaum buruh untuk mendapatkan hidup yang layak tidak pernah berhenti. Mulai dari zaman revolusi industri yang dipelopori oleh keprihatinan Karl Marx terhadap buruh sampai sekarang yang terjadi di Indonesia. Kehidupan yang layak bagi buruh adalah fundamental. Selain tertera pada pasal 27 UUD’45 tentang kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, tentunya sisi kemanusian untuk mencapai hidup yang lebih baik adalah hal yang lumrah bagi seluruh manusia di muka bumi.

Perhitungan upah buruh berbeda pada tiap-tiap Provinsi. Perbedaan upah ini dikarenakan adanya perbedaan dalam Upah Minumum Regional (UMR) disetiap Provinsi. UMR ditentukan berdasarkan perhitungan Komponen Hidul Layak (KHL). KHL sendiri disusun setingkat peraturan menteri (PerMen). Sejak UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sudah terdapat dua PerMen tentang komPonen hidup layak. Kedua Permen tersebut ialah PerMen no.17/2005 dan PerMen no.13/2012. Lebih lanjutnya lagi permintaan kembali kenaikan upah buruh dikabulkan oleh Pemerintah pada bulan Mei 2013 kemarin.

Hari ini, buruh di provinsi DKI Jakarta kembali menuntut adanya kenaikan upah menjadi Rp 3,7 Juta. Jikalau permintaan buruh di DKI Jakarta ini dikabulkan, memungkinkan akan terjadi efek domino kenaikan upah buruh di seluruh Indonesia. Jadi memungkinkan sekali keputusan Jokowi besok terhadap upah buruh seperti keputusan seorang Presiden yang berlaku di seluruh saentro nusantara.
Sebelum menanggapi, apakah tuntutan buruh di DKI Jakarta hari ini pantas dikabulkan atau tidak, saya pikir pelu untuk mencermati perubahan yang terjadi pada KHL dikedua PerMen dan tuntutan perubahan buruh. Agar mempermudah, silahkan liat perbedaan masing-masing PerMen dan tuntutan buruh DKI Jakarta pada tabel dibawah ini.

TABEL PERBEDAAN KOMPONEN PERMEN NO.17/2005, PERMEN NO.13/2012, DAN TUNTUTAN BURUH DKI JAKARTA 2013
Komponen
PerMen no.17/2005
PerMen no.13/2012
Tuntutan Buruh Jakarta 2013
Makanan dan Minuman
1.  Beras 10 Kg
2. Sumber Protein, seperti daging (0,75kg), ikan segar (1,2Kg), dan telur ayam (1 Kg)
2.  Kacang-kacangan: tempe-tahu (4,5Kg)
3.  Susu bubuk (0.90 Kg)
4.  Gula pasir (3 Kg)
5.  Minyak goring (2 Kg)
6.  Sayuran (7.2 Kg)
7.  Buah (7.5 Kg)
8.  Karbohidrat lainnya (3 Kg)
9.  Teh/kopi ( 4 sachet, 1 celup)
1.  11. Bumbu (15%)
Sama seperti Permen No.17/2005
Makan pagi (nasi uduk telor) Rp 5.000 x 30 hari atau Rp 150 ribu.
Makan siang (nasi soto) Rp 9.000 x 30 hari atau Rp 270 ribu.
Makan malam (nasi goreng) Rp 8.000 x 30 hari atau Rp 40 ribu. Buah-buahan Rp 100 ribu.

Minuman satu kali minum teh Rp 2.000 x 30 hari atau Rp 60.000. Satu kali minum kopi Rp 2.500 x 30 hari atau Rp 75 ribu. Aqua Rp 3.000 x 30 hari atau Rp 90 ribu. Susu Rp 2.500 x 30 hari atau Rp 75 ribu, dengan total Rp 300 ribu.
Sandang
1.  Celana pjg/rok (6/12 potong)
2.  Kemeja lengan pendek (6/12 potong)
3.  Kaos oblong/BH (6/12 potong)
4.  Celanda dalam (6/12 potong)
5.  Sarung (1/12 helai)
6.  Sepatu (2/12 pasang)
7.  Sendal (2/12 pasang)
8.  Handuk mandi (1/12 potong)
9.  Perlengkapan ibadah: sejadah dan mukena (1/12 paket)
Ditambah/berubah:
1.   Celana pendek (2/12 potong)
2.   Ikat pinggang (1/12 buah)
3.  Sarung (3/24 helai)
4.  Kaos kaki (4/12 pasang)
5.  Perlengkapan pembersih sepatu: semir(6/12 buah) dan sikat (1/12 buah)
6.  Perlengkapan ibadah: sejadah, mukena, peci (1/12 potong per barang)
Pakaian, celana, kaos, sepatu, kemeja, handuk, perlengkapan ibadan, jam tangan, jam dinding, tas kerja dan lainnya total Rp 300 ribu.
Perumahan
1.  Sewa kamar (1 bulan)
2.  Tempat tidur (1/48 buah)
3.  Kasur & bantal (1/48)
4.  Seprei & sarung bantal (2/12 set)
5.  Meja & kursi (1/48 set)
6.  Lemari pakaian (1/48 buah)
7.  Sapu (2/12 buah)
8.  Perlengkapan makan: piring (3/12 buah), gelas (3/12 buah), sendok & garpu (3/12 buah)
9.  Ceret (1/24 buah)
10.   Wajan (1/24 buah)
11.   Panci (2/12 buah)
12.   Sendok (1/12 buah)
13.   Kompor minyak tanah (1/24 buah)
14.   Minyah tanah (10 liter)
15.   Ember plastik (2/12 buah)
16.   Listrik (450 watt)
17.   Bola lampu pijar/neom (6/12 untuk 25 watt atau 3/12 untuk 15 watt)
18.   Air bersih (2 m2)
19.   Sabun Cuci (1,5 Kg)
Ditambah/berubah:
1.     Kasur busa (1/48) dan bantal busa (2/36)
2.     Rice cooker ukuran ½ linter (1/48)
3.     Kompor gas 1 tungku. Selang & regulator (1/24 set), dan tabung gas 3 Kg (1/60 buah)
4.     Gas elpiji (2 tabung)
5.     Ember plastik 20 liter (2/12 buah)
6.     Gayung plastik (1/12 buah)
7.     Listrik 900 watt
8.     Bola lampu hemat energy 14 watt (3/12 buah)
9.     Sabun cuci pakaian (500 gr)
10.  Seterika 250 watt
11.  Rak piring portable plastik
12.  Pisau dapur
13.  Cermin
Sewa rumah 3 petak/cicilan rumah tipe 36 sebesar Rp 750 ribu. Kemudian perabotan rumah 30 item di antaranya kasur, dipan, seprei, meja, lemari, dispenser, mesin cuci, kipas angin, perlengkapan makan seharga Rp 300 ribu. Biaya listrik 900 VA Rp 100 ribu dan air PAM untuk keperluan mandi dan rumah tangga Rp 100 ribu.
Pendidikan
Bacaan tabloid 4 eks/buah
Sama
Seperti langganan koran atau tabloid total Rp 15 ribu.
Kesehatan
1.       Sarana kesehatan: Pasta gigi (80 gr), sabun mandi (80 gr), sikat gigi (3/12 buah), shampoo (1 botol 100 ml), pembalut/alat cukur (1 dus/set)
2.       Obat anti nyamuk (3 dus)
3.       Potong rambut (6/12 kali ditukang cukur)
Ditambah:
1.     Deodorant ( 6/12 botol)
2.     Sisir (2/12 buah)
Seperti sabun, pasta gigi, bedak, deodoran, sampo, suplemen obat, potong rabut dan lainnya total Rp 150 ribu. Ditambah lagi biaya rekreasi dan tabungan sebesar Rp 100 ribu menjadi Rp 3.170.000.
Transportasi
Untuk angkutan umum yang digunakan 30 hari (PP)
Sama
Dua kali naik angkutan umum (pulang-pergi) dengan hitungan 2 x Rp 3.000 atau Rp 12.000. TransJakarta (pulang-pergi) yaitu 2 x Rp 3.500 atau Rp 7.000, dengan total satu bulan Rp 570 ribu.
Tambahan
Rekreasi 2/12 kali dan tabungan (2% dari keseluruhan nilai sebelumnya)
Sama
Ditambah 19 persen dari KHL Rp 602 ribu dan KHL ditambah produktivitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi ditambah 19 persen KHL, maka total jumlahnya sebesar Rp3.772.000.
Sumber: Rekapitulasi PerMen no.17/2005, PerMen no.13/2012, dan berita kompas terkait tuntutan buruh DKI Jakarta

Perubahan yang terjadi dari PerMen no.17/2005 ke PerMen no.13 ialah penambahan 14 jenis baru KHL dan beberapa penyesuaian/penambahan jenis kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhannya. Tapi masih harus diketahui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam perhitungan KHL dari kedua PerMen tersebut, seperti tidak tercantumnya jumlah keluarga yang mempengaruhi pengeluaran, masih terdapatnya komponen-komponen lain yang belum seharusnya masuk namun belum tercantum dalam perhitungan KHL, dan masih rawannya perhitungan KHL apabila buruh terkena musibah ataupun penyakit yang memerlukan biaya tambahan.

Pada tahun 2012, sebenarnya sudah terjadi kenaikan upah buruh di DKI Jakarta, dari mulanya sebesar Rp 1,9 Juta naik menjadi Rp 2,2 Juta. Belum satu tahun berselang, buruh di DKI Jakarta kembali menutut kenaikan upah per September 2013 menjadi Rp 3,7 Juta. Tuntutan kenaikan upah ini dikarenakan meningkatnya harga-harga akibat inflasi.

Dari sisi penguasaha, adanya kenaikan UMR, pencabutan subsidi BBM, dan depresiasi nilai tukar rupiah yang berpengaruh pada meningkatnya nilai nominal produk impor (karena masih banyak industri yang menggunakan bahan impor sebagai input produksinya) menyebabkan naiknya biaya usaha yang harus dikeluarkan.

Pro-kontra terjadi karena kondisi perekonomian yang sedang labil sekarang. Jikalau permintaan kenaikan upah buruh dikabulkan, tentunya pengeluaran swasta akan naik ditengah ketidakstabilan makro ekonomi dan adanya deadline (jatuh tempo) pembayaran hutang swasta pada bulan September ini. Kenaikan biaya produksi memungkinkan sekali pihak swasta akan melakukan penurunan produksi dan rasionalisasi pekerja (baca: PHK). Penurunan produksi nantinya akan menghambat kemajuan badan usaha karena margin keuntungannya semakin kecil. Dan tentunya kebijakan PHKakan menciptakan kondisi yang buruk ditengah naiknya harga-harga dan memungkinkan sekali mendorong masalah ekonomi menjadi masalah politik ataupun sosial, seperti kerusuhan yang terjadi pada krisis 1998.

Permasalahan upah buruh adalah akibat sulitnya buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam mencari keseimbangan di antara ketiganya. Masing-masing stakeholder egois dalam menuntut kepentingannya sendiri. Buruh tidak peduli terhadap kondisi badan usaha dan situasi nasional, pengusaha rakus dan tamak dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya (walaupun harus menekan upah pegawai), dan pemerintah tidak menunjukkan political will  dan cermat dalam menengahi kemelut yang terjadi.

Polemik permasalahan antara buruh-pemerintah-penguasaha bukanlah masalah baru di Indonesia. Bukan masalah yang baru terjadi sekarang akibat tuntutan buruh di DKI Jakarta dan kondisi makro ekonomi, tapi masalah lama akibat tidak pernah ditemukannya keseimbangan di antara ketiganya. Sering sekali kesepakatan hanya terjadi pada kedua belah pihak yang merugikan satu pihak lainnya. Kesepakatan yang hanya terjadi pada buruh dan pemerintah dalam menaikkan upah akhirnya memberatkan pengusaha. Kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan pengusaha lebih banyak mengakibatkan penderitaan buruh seperti pada kasus outsourcing dan berbagai macam cerita eksploitasi buruh.

Sekali lagi,  permasalahan antara buruh-pemerintah-pengusaha ialah mencari keseimbangan antara ketiga stakeholder tersebut. Pihak buruh menginginkan adanya upah yang layak (dalam artian upah memungkinkan mencapai taraf hidup yang lebih baik dikemudian hari). Pihak swasta menginginkan adanya keuntungan yang lebih besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Pihak pemerintah menginginkan adanya full employement agar daya beli masyarakat tetap terjaga (dan bahkan meningkat) juga peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat maupun badan usaha.

Sumbar gambar: http://www.feministfightback.org.uk/?cat=13

Saya pikir polemik tuntutan kenaikan upah buruh di DKI Jakarta tidak harus menjawab apakah tuntutan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Akan sangat bijaksana apabila output dari masalah ini bukanlah keputusan naik atau tetapnya upah buruh di DKI. Tapi mencapai keseimbangan baru antara buruh-pengusaha-pemerintah, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan lainnya seperti outsourcing, eksploitasi buruh, perluasan pasar badan usaha, penerimaan pajak dari badan usaha, dan ketidakseimbangan lain sebagainya. Bukankah mencari keseimbangan adalah bagian dari tersusunnya perekonomian secara kekeluargaan (hubungan saling mengerti dan gotong-royong membantu sesama)?