Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2013

Beriringankah Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia?

Gambar
Perdebatan wacana intelektual antara kaum Keynesian dan Monetaris merupakan salah satu perdebatan paling menarik dalam ilmu ekonomi (selain perdebatan menarik lainnya seperti perdebatan antara Adam Smith vs Karl Marx, Effisiensi vs Distribusi, Nasionalisme vs Liberalisasi, Proteksi vs Free Trade , dsb). Kaum Keynesian, mereka yang percaya dan terus memperbarui teori-teori John Maynard Keynes (bapak ilmu ekonomi modern), mempercayai bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan output rendah. Hal ini dikarenakan pengeluaran agregat lebih kecil dibandingkan pengeluaran agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar untuk melakukan penyesuaian. Sedangkan mereka yang berada sebagai kaum monetaris, adalah pengikut ajaran Milton Friedman (peraih nobel bidang ekonomi tahun 1976 dan pelopor neoliberalisme). Kaum Monetaris percaya bahwasanya perekonomian cenderung seimbang dan sumber daya digunakan penuh. Kepercayaan kaum Monetaris ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat kek

Nasionalisme, Globalisasi, dan dilema Proteksi Industri

Gambar
Kemajuan telekomunikasi, transportasi dan teknologi mempermudah barang dan jasa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang lebih singkat. Keterbatasan sumber daya, tingkat efisiensi, kemajuan teknologi dan harga menjadi salah satu pertimbangan suatu Negara dalam melakukan perdagangan luar negeri. Bahkan rasanya dewasa ini tidak ada satu Negara yang tidak bisa mengabaikan interaksinya dengan luar negeri.  Negara seperti Singapura misalnya, dengan lahan yang terbatas, jumlah penduduk yang tidak banyak, tapi dengan perannya sebagai salah satu sentral perdagangan dunia dan interaksinya dengan dunia internasional (dilihat dari degree of openness , perbandingan kontribusi ekspor dan impor dalam GDP), menjadikannya sebagai salah satu contoh Negara yang memiliki ketergantungan terhadap dunia internasional. Dicontoh lainnya, krisis akibat gagal bayar kredit perumahan di Amerika Serikat juga mengakibatkan Negara-negara di Eropa dan belahan dunia lainnya turut merasakan

Momentum Terciptanya Kesimbangan Antara Buruh-Pengusaha-Pemerintah

Gambar
Pergulatan kaum buruh untuk mendapatkan hidup yang layak tidak pernah berhenti. Mulai dari zaman revolusi industri yang dipelopori oleh keprihatinan Karl Marx terhadap buruh sampai sekarang yang terjadi di Indonesia. Kehidupan yang layak bagi buruh adalah fundamental. Selain tertera pada pasal 27 UUD’45 tentang kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, tentunya sisi kemanusian untuk mencapai hidup yang lebih baik adalah hal yang lumrah bagi seluruh manusia di muka bumi. Perhitungan upah buruh berbeda pada tiap-tiap Provinsi. Perbedaan upah ini dikarenakan adanya perbedaan dalam Upah Minumum Regional (UMR) disetiap Provinsi. UMR ditentukan berdasarkan perhitungan Komponen Hidul Layak (KHL). KHL sendiri disusun setingkat peraturan menteri (PerMen). Sejak UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sudah terdapat dua PerMen tentang komPonen hidup layak. Kedua Permen tersebut ialah PerMen no.17/2005 dan PerMen no.13/2012. Lebih lanjutnya lagi permintaan kembali kenaikan upah buruh dik