Akselerasi Sertifikasi Nasional

Sejak 1 Mei 2014 kemarin, Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian memberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 mengenai perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Imbasnya, seluruh produk mainan produksi domestik yang tidak memenuhi sertifikasi SNI akan dilarang beredar di pasar dan bagi yang sudah terlanjur beredar maka akan ditarik dari peredarannya. Begitu pula dengan produk mainan impor yang tidak memenuhi sertifikasi SNI maka akan dilarang masuk ke wilayah pabean Indonesia dan bagi yang sudah terlanjur masuk maka wajib dikirim ulang ke Negara asalnya atau dimusnahkan.

Kebijakan mewajibkan produk mainan memenuhi sertifikasi SNI adalah salah satu langkah maju bagi sektor industri nasional. Karena dengan adanya sertifikasi produk,maka produk domestik dapat terpacu dan memiliki keunggulan kompetitif ditengah persaingan produk pasar internasional.  Sebagai contoh, Republik Tiongkok yang telah menjadikan standardisasi sebagai strategi utama peningkatan kekuatan ekonominya melalui regulasi dan lembaga standardisasi yang sangat kuat ditiap provinsi Tiongkok, ternyata mampu menjadikan Tiongkok sebagai raksasa baru ekonomi dunia. Salah satu buktinya, dalam sektor industri mainan anak saja, 46% produk ekspor mainan anak diseluruh dunia berasal dari Tiongkok..
Selain sebagai upaya peningkatan daya saing, sertifikasi juga dapat menjadi salah satu non-tariff barrier. Terlebih, Indonesia termasuk negara yang paling mudah untuk dibanjiri produk manufaktur impor karena memiiki tariff impor produk manufaktur yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan data UNCTAD, pada tahun 2009, tariff impor produk manufaktur Indonesia sebesar 7%, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (8,3%), Thailand (8,9%), India dan Tiongkok (9,3%). Alhasil, dengan mudahnya produk manufaktur impor masuk ke Indonesia, produk manufaktur domestik semakin kalah bersaing dan memukul terus pertumbuhan Industri manufaktur nasional yang hingga hari ini yang pertumbuhannya selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Artinya, ditengah kebuntuan peningkatan daya saing dan longgarnya bea masuk produk manufaktur, kebijakan sertifikasi adalah salah satu solusi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Karena sertifikasi sejatinya akan mampu mengontrol pasar, melindungi segenap konsumen, dan membentengi produk nasional ditengah persaingan pasar global.

Sertifikasi IKM
Tapi jalan tak melulu mudah, masih terbentang pelbagai masalah dalam kebijakan sertifikasi. Permasalahan yang paling paling nampak terdapat sertifikasi bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pertama, permasalahan biaya, dimana untuk mendapatkan sertifikasi, diperlukan biaya berkisar Rp 5-10juta untuk setiap produk/model. Padahal untuk skala bisnis IKM, biaya tersebut terhitung cukup besar. Belum lagi jika IKM tersebut menginovasi produk untuk meningkatkan daya saingnya, maka akan diperlukan biaya sertifikasi untuk setiap inovasi modelnya. Kalau ini diterapkan secara linear, memungkinkan bila sertifikasi ternyata bukan akan meningkatkan inovasi dan daya saing, tapi justru membuat sektor IKM malas berinovasi dan melemahkan daya saing karena diperlukan biaya sertifikasi disetiap inovasi produknya.

Kedua, permasalahan sosialisasi sertifikasi bagi IKM yang masih minim. Walaupun telah dibantu oleh media massa, tapi beberapa IKM di Pulau Jawa masih saja mengalami kebingungan mengenai aturan sertifikasi. Kalau IKM yang terletak di pulau Jawa saja masih mengalami kebingungan, bagaimana kemudian nasib sepertempat IKM diseluruh Indonesia yang tersebar di luar pulau Jawa (?). Sosialisasi sertifikasi tidak boleh dipandang sebelah mata, karena sosialisasi sertifikasi seharusnya bukan hanya semata-mata memberitahukan aturan sertifikasi, tapi pula dipandang sebagai sarana menularkan semangat dan gairah peningkatan daya saing.

Ketiga, masih kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan IKM. Keharmonisan hubungan antara pemerintah dan IKM bukan hanya dipandang dari kehadiran pemerintah dan IKM dalam setiap pertemuannya, tetapi dari tertangkapnya aspirasi IKM dan tersedianya jalan bagi IKM dari pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya. Kalau hubungan keduanya harmonis, sebenarnya banyak langkah-langkah alternatif yang dapat diberikan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing IKM melalui sertifikasi. Seperti misalnya subsidi sertifikasi, adanya diskon biaya sertifikasi disetiap inovasi produk IKM, promosi produk IKM secara massif di pasar internasional, ataupun memperkuat industri hulu agar biaya bahan baku IKM menjadi lebih murah dan terjangkau.

***

Ibarat perlombaan reli, kebijakan sertifikasi Bangsa ini sebenarnya sudah tertinggal dibanding dengan negara-negara kompetitor terdekat. Sebagai contoh, kalau sertifikasi produk mainan anak baru di mulai di Indonesia di bulan Juni ini, sertifikasi produk industri mainan anak di Malaysia telah dimulai sejak tahun 2010 dan bahkan Singapura pada akhir tahun 2012 telah menguji lebih dari 600 produk mainan anak dari retail basar hingga kecil sekalipun. Tapi dalam keadaan tertinggal sekalipun, seorang pembalap tangguh tak akan pernah patah arang. Garis finish masih jauh dan didepan masih ada satu tikungan pasar bebas ASEAN 2015 yang semakin dekat. Satu langkah maju sertifikasi telah diberlakukan dan masih ada peluang menjadi Bangsa pemenang! Kalau ingin menyalip dan memimpin ditingkungan terdekat, kunci ialah mengencangkan sabuk ikatan antar stakeholder, mengonsentrasikan perhatian pada potensi IKM, dan mengakselerasi sertifikasi nasional,

0 catatan pembaca:

Posting Komentar