Revisi DNI, Realisasi Investasi 2013 & Timnas Inggris

Negara ini makin lama makin lucu. Sejak bulan Juli 2013, rupiah terus terdepresiasi dan salah satu alasan yang sering sekali dikeluarkan oleh pemangku kepentingan kita, hal ini terjadi akibat tapering off yang dikeluarkan oleh The Fed di Amerika Serikat sehingga banyak investor asing menarik dana-nya keluar dari dalam negeri. Dari argumentasi ini muncullah ide-ide kreatif dari pemerintah kita untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri (walau sebenarnya upaya menarik investasi asing sudah dilakukan sebelum bulan Juli 2013, termasuk melalui rencana MP3EI). Bukti nyatanya adalah melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam empat paket program pemerintah pada akhir bulan Agustus 2013 (baca: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/02/masalah-baru-revisi-daftar-negatif-investasi-624693.html ).

Sumber gambar: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/euro-2012-exit-costs-us-1billion-938953
Tamparan telak datang dari data, BKPM nyatakan bahwa realisasi investasi tahun 2013 melampaui targetnya (dari tarket sebesar Rp 390,3 T, realisasinya Rp 398,3 T). Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) lebih besar dibandingkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana PMA selama tahun 2013 mencapai Rp 270 T sedangkan PMDN mencapai Rp 128 T. Ya memang inilah struktur pembangunan ekonomi kita, dimana kita lebih banyak dibantu oleh investasi asing dibandingkan dari investor domestik. Dari segenap upaya, kebijakan, dan realisasi yang terjadi, kita jadi harus berpikir mengapa kita harus merevisi DNI dan kembali memberikan ruang kepada investor asing untuk menjadi pemodal dalam pembangunan di negeri ini? jelas ini berbeda sekali dengan ajaran the founding father kita, berdikari, berdiri dikaki sendiri.

** 
 Banyak teman-teman yang mungkin bertanya, memang apa masalahnya kalau kita terus biarkan memberikan ruang untuk investor asing mendominasi pembangunan di dalam negeri? Mengapa harus kita pedulikan ajaran the founding father yang telah ketinggalan jaman? Atau mana ada negera di era globalisasi seperti sekarang yang bisa membangun kekuatan ekonominya tanpa bantuan investor asing?

Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan ilustrasi liga sepakbola Inggris (Barclays Premier League) dan timnas Inggris (the three lions).

Dibandingkan dengan liga-liga lain, liga Inggris adalah liga yang paling kompetitif dan paling menarik banyak minat untuk ditonton. Juara liga Inggris tahun ini tidak bisa diprediksi dengan mudah, sampai sekarang raihan poinnya ketat: peringkat satu Arsenal 51 poin, diikuti Manchester city (50 poin), Chelsea (49 poin), dan Liverpool (43 poin). Berbeda dengan liga-liga lainnya, semisal Serie-A Italy yang posisi klasemennya diduduki oleh Juventus (55 poin) diikuti jauh oleh AS Roma (47 poin) dan Napoli (43 poin) atau Liga Spanyol (Primera Division) yang didominasi oleh Barcelona, Atletico Madrid, dan Real Madrid.

Sangat wajar jikalau liga Inggris menjadi liga dengan kompetisi yang paling kompetitif. Sangat banyak pemain bintang yang bertebaran ditiap-tiap klub liga inggris, berbeda dengan klub-klub di liga lain yang pemain bintangnya lebih banyak berkumpul pada satu-dua klub saja (semisal di Ligue 1 Prancis yang didominasi oleh PSG atau Bundesliga Jerman yang pemain bintang hanya berada di Bayern Munchen). Tapi kalau di liga Inggris, hampir setiap klub punya pemain bintangnya sendiri-sendiri: di Arsenal ada Mesut Ozil, di Mancheter City ada beberapa: Aguero, Yaya Toure, David Silva, di Chelsea ada Oscar, David Luiz, bahkan di klub papan tengah (karena sekarang lebih sering kalah), MU ada RVP dan Rooney.

Salah satu faktor yang mendorong ketatnya liga Inggris adalah investasi asing. Tercatat Chelsea dimiliki oleh Roman Abrahimovich (pengusaha asal Rusia), Manchester City dimiliki oleh kelompok investasi Abu Dhabi United Group, Manchester United oleh pengusaha asal Amerika Serikat, Joel & Avram Glazer, dsb. Adanya investor asing mempermudah klub-klub di liga Inggris untuk membeli pemain-pemain kelas wahid. Dan banyaknya pemain-pemain kelas wahid di liga Inggris jadikan liga Inggris lebih kompetitif seperti yang kita lihat sekarang.

Tapi kalau kita tengok ke prestasi timnas Inggris, justru prestasinya tidak sebanding dengan apa yang ada liga mereka raih. Kita bisa lihat raihan hasil timnas Inggris pada kompetisi terakhir: pada EURO 2012, Inggris terhenti sampai perempat final, di Piala dunia 2010, Inggris hanya sampai babak kedua (lolos grup), dan pada EURO 2008 tidak lolos. Pertandingan terakhir pun mereka kalah 1-0 melawan Jerman. Praktis tidak ada prestasi bagi timnas Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

Berbeda dengan timnas Spanyol ataupun Jerman yang walaupun liganya lebih membosankan, karena hanya didominasi oleh satu-dua klub, tapi raihan prestasi timnasnya segudang! Bahkan dari tiga kompetisi terakhir, timnas Spanyol hattrick memenangi EURO 2008, World Cup 2010, dan EURO 2012. Timnas Jerman dan Spanyol duduk di posisi satu dan dua pada peringkat FIFA terakhir, beda dengan timnas Inggris yang tanpa prestasi duduk di posisi ketujuh.

Klub-klub di liga Spanyol maupun Jerman lebih memilih untuk membina pemain muda mereka dan membeli pemain asing seperlunya. Begitu juga dengan kepemilikan klub, dimana klub-klub di liga Spanyol dan liga Jerman masih dimiliki oleh pengusaha domestiknya. Jelas ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada liga Inggris.

Apa yang terjadi pada liga dan timnas Inggris dan apa yang terjadi pada liga dan timnas Spanyol maupun Jerman, sebenarnya sama dengan apa yang terjadi dengan Negara yang sangat bertumpu dan berharap dengan investor asingnya. Investasi bisa kita terjemahkan sebagai modal yang diterima dalam rangka pembangunan. Tapi darimana modal itu datang dan siapa yang memberikan modal itu, itu yang harus menjadi perhatian bagi kita semua.

Ada dana yang diberikan, ada hal yang harus pula dikorbankan dan ada biaya yang dikeluarkan, ada prestasi yang didapat. Memberikan ruang dan mempermudah investasi asing untuk mendominasi pembangunan didalam negeri, berarti ada pula usaha dan pemodal dalam negeri yang harus tersingkirkan. Tapi begitu pula bila ada biaya yang harus dikeluarkan untuk lakukan jaminan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, subsidi, riset dan pengembangan teknologi dalam negeri, maka akan ada pula buah yang akan bisa dipetik di masa mendatang. Pengalaman Presiden Bill Clinton di Amerika pada awal tahun ‘90an untuk mengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membutikan mereka dapat memetik hasilnya pada beberapa tahun terakhir dimana Amerika Serikat menjadi salah satu pusat pengembangan teknologi (sebelum sekarang disusul oleh Korea Selatan, China, dan Taiwan).

Memang pemberian subsidi atau proteksi usaha dalam negeri tidak effisen secara ekonomi positif, tapi memberikan ruang untuk investasi asing menjelajah pembangunan dalam negeri juga harus dibayar dengan opportunity cost yang besar. Inilah yang jadi kekhawatiran jikalau investasi asing terus mendominasi bangsa ini. Kita yang pilih sendiri, mau hanya seperti masyarakat di Inggris yang hanya bisa menonton kemewahan pemain bintang menendang bola di liga Inggris dan dibayar dengan tidak berprestasinya timnas Inggris atau kita mau jadi bangsa yang punya prestasi nasiona seperti apa yang diraih oleh timnas Spanyol. Kita mau bangsa ini terus memberikan kemudahan fasilitas kepada asing atau kita mau berupaya mendorong pelaku usaha dan modal dalam negeri.

Mudah-mudahan pemimpin kebijakan ekonomi di Negara ini tidak seperti mereka yang berjoged di layar TV. Bedanya yang satu berjoged untuk menghibur masyarakat, yang satu berjoged di atas penderitaan masyarakat.

Kemiskinan 2013: poor policy makes poor people


Terdapat 28,55 juta orang miskin di Indonesia pada bulan September 2013. Satu sisi dari data yang dilansir oleh BPS awal bulan ini, kita harus bersyukur karena jumlah orang miskin di Indonesia terus berkurang, tetapi disisi lain kita harus terus bepikir dan bekerja keras untuk membantu saudara-saudara setanah-air ini untuk bisa lepas dari kemiskinan.

Terdapat dua hal yang menurut saya pribadi menarik untuk teman-teman ketahui dari jumlah penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2013: pertama, tentang perkembangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 dan kedua tentang kemiskinan mempengaruhi kesenjangan di Indonesia.

Terminologi Kemiskinan 
Sebelum masuk inti bahasan, perlu diingatkan bahwa kemiskinan memiliki bermacam-macam terminologinya. Berikut macam-macam terminologi kemiskinan dari berbagai sumber.

Sumber
Definisi Kemiskinan
United Nations
Poverty is a condition resulting from severe deprivation of basic human needs such as food, shelter, safe drinking water, sanitation, health, education and information. Poverty is the process of human development having several dimensions to assess.
Amartya Sen (Pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998)
Poverty is characterized by three factors that show lack of access to basic capabilities. They include a lack of being well nourished and healthy,  the lack of capability for healthy reproduction, and the lack of a capability to be educated and knowledgeable.
World Bank
Poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one’s life
Bappenas
Kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga
BPS
Kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga


Ya tapi okelah, hari ini kita tidak perdebatkan terlebih dahulu tentang definisi kemiskinan. Karena jikalau kita debatkan perbedaan definisi kemiskinan, berarti kita juga debatkan metodologi & metode pengukuran kemiskinan. Semisal pengukuran kemiskinan antara BPS dan World Bank. World Bank dari hasil penelitiannya selama beberapa tahun mengestimasi bahwa garis kemiskinan ialah orang dengan pendapatan US$ 2 per-hari. Dengan perhitungan world bank, di Indonesia pada tahun 2011 terdapat 58% penduduk di Indonesia yang terkategorikan miskin. Sedangkan kalau ikut kiblat BPS, orang yang dikategorikan miskin terdapat 12% dari total populasi.

 Perkembangan Penduduk Miskin 2013 

Sumber: BPS

Sekarang kita amati big picture perkembangan tren kemiskinan di Indonesia yang ada pada gambar diatas terlebih dahulu. Dari tahun 1996-2013, koreksi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin (artinya titik pada saat jumlah penduduk miskin naik dari tahun sebelumnya) terjadi dua kali, yakni tahun 1998 dan tahun 2006. Keduanya terkoreksi karena tahun 1998 terjadi krisis moneter dan tahun 2005 terjadi kenaikan harga BBM (dari Rp 2.400,- menjadi Rp 4.500,-).

Tapi kalau kita amati lebih detail lagi, ternyata terjadi pula kenaikan jumlah miskin dari bulan Maret 2013 hingga September 2013. Biasanya jumlah penduduk miskin pada bulan September lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Maret sebelumnya, tapi tahun 2013 ini berbeda!

Ada serangkaian kondisi dan kebijakan yang terjadi sepanjang Maret hingga September 2013, mulai dari kenaikan UMR (pada bulan mei), pencabutan subsidi BBM (juni), inflasi tinggi (juli-agustus), kenaikan BI Rate(juni - november), dan melemahnya nilai rupiah (agustus hingga sekarang). Ternyata keseluruhan kondisi dan kebijaksanaan yang ditempuh berpengaruh pada jumlah penduduk miskin di Indonesia! terjadi kenaikan sekitar 500ribu penduduk yang masuk dalam kategori miskin!

Tapi perlu diingat kembali, ternyata jumlah penduduk miskin yang dilansir BPS ini tidak bisa dijadikan patokan. Semisal saat kita berkiblat pada kebijakan BLSM. Kebijakan BLSM membantu 15,530,897 rumah tangga. Jikalau 1 rumah tangga ada 4 orang, maka jumlah yang terbantu oleh BLSM adalah 62,123,588 jiwa. Jumlah ini saja sudah tiga kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menurut BPS.

Orang Miskin di Desa

Pertama silahkan teman-teman perhatikan tabel tentang perbandingan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan dibawah ini:


Maret 2013
September 2013
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan
Perdesaan
Jumlah penduduk miskin (juta)
10,33
17,74
10,63
17,92
Persentase penduduk miskin
8,39 %
14,32 %
8,52 %
14,42 %
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
1,25
2,24
1,41
2,37
Indeks kedalaman kemiskinan (P2)
0,31
0,56
0,31
0,60

Sumber: Rekapitulasi dari BPS

Sekilas kita akan temukan bahwasanya secara kumulatif, lebih banyak ditemukan orang miskin di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Padahal harus kita ingat lagi kalau ada sekitar 53% jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan.

Kalau kita gunakan kembali standar perhitungan BPS yakni kemiskinan diukur berdasarkan daya belinya terhadap makanan dan bukan makanan dan pelajaran yang terjadi selama ini bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi akibat pengaruh bahan makanan. Berarti ketahanan pangan memiliki kontribusi yang siginifikan dalam menentukan orang A & B ini miskin atau tidak.

Ingat, makanan diproduksi dari sektor pertanian, dimana sektor pertanian lebih banyak berada di perdesaan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jikalau sektor pertanian (yang lebih banyak berada di perdesaan) tidak segera dibenahi (dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro-pertanian seperti land reform, subsidi pupuk, peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dsb), bisa kita katakan bahwa kemiskinan akan terus terjadi di Indonesia.

Dan permasalahan tidak hanya akan berhenti pada kemiskinan. Kemiskinan di perdesaan dan terbengkalainya sektor pertanian akan mengakibatkan semakin tingginya laju urbanisasi, semakin besarnya jurang kesenjangan, rusaknya lingkungan hidup (akibat banyaknya alih fungsi pertanian), dan kurangnya pasokan pangan (dan memungkinkan terjadi krisis pangan).

**
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kemiskinan adalah corak khas yang menempel pada Negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tahun 2013 adalah bukti government failure dalam mengatasi kemiskinan. Rangkaian kondisi dan kebijaksanaan yang terjadi justru menambah 500ribu penduduk miskin.

Kadang kalau kita lihat satu orang miskin berdiri dihadapan kita, kita akan merasa iba dan serangkaian pertanyaan muncul dari dalam diri kita: mengapa orang ini tidak punya kemauan untuk maju, mengapa orang ini mentalnya lemah, mengapa orang ini tidak berusaha lebih keras, dan lain sebagainya pertanyaan yang mungkin akan muncul. Tapi kalau kita tahu ada 28 juta orang miskin, mungkin kita bisa jadi berpikir: jangan-jangan mereka ini adalah korban dari kebijakan yang payah. Poor people are not those who were borned to be poor, but they are tipically the victim of poor policy

 nb: Penulis adalah seorang fakir ilmu pengetahuan

Kado Masalah Tahun Baru: Revisi Daftar Negatif Investasi

Saat inflasi sedang tinggi-tingginya pada bulan Juli dan Agustus 2013, Pemerintah keluarkan paket kebijakan untuk redam gejolak. Ada empat poin utama, salah satunya mempercepat realisasi investasi dengan cara: (1) penyederhanaan perizinan, (2) merevisi PP tentang daftar negatif investasi (DNI), dan (3) mempercepat investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, mineral, logal, dan lain sebagainya.

Sumber gambar: http://seekingalpha.com/article/117762-global-markets-in-review-fresh-economic-woes-impact-sentiment
Karena tidak bukan berpendidikan ekonomi dan tidak punya gelar sebagai ekonom, saat pertama kali saya dengan tentang DNI, yang ada dipikiran saya waktu itu,”oh mungkin itu daftar investasi yang nakal-nakal (makanya dikatakan negatif) seperti badan usaha yang sering manipulasi perhitungan akuntansi ataupun mereka-mereka yang suka merusak lingkungan”. Tapi beberapa hari lalu ketika membaca berita tentang rencana revisi DNI, ternyata pikiran awalku itu semua salah.

Yang dimaksud dengan DNI bukan mereka, badan usaha, yang sudah berinvestasi di Indonesia dan melakukan kenakalan, tapi adalah sektor-sektor yang tidak diperbolehkan untuk diinvestasikan oleh sektor private.

Tulisan ini saya bagi jadi dua bagian, pertama pemahaman sekilas tentang DNI (agar teman-teman tidak menjadi bodoh seperti saya dulu), dan kedua tentang bagaimana prospek DNI terhadap perekonomian nasional.

Sekilas tentang DNI

Salah satu pertimbangan yang penting dari seorang investor untuk melakukan investasi adalah transparasi dalam kejelasan berinvestasi dari pelbagai regulasi. Tujuannya ialah membuka ketertutupan informasi (agar tidak menimbulkan rasa tidak pasti bagi investor) yang kemudian menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Berangkat dari hal ini terbitlah secara hukum tentang DNI yang diatur pada Peraturan Presden Nomor 36 tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Beberapa tujuan DNI menurut PerPres (didapatkan dari PerPres sebelumnya, yakni PerPres No.76/2007), yakni: (1) meletakkan landasan hukum yang pasti, (2) menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, (3) memberikan pedoman dalam penyusunan dan menetapkan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan, (4) pedoman pengkajian ulang, dan (5) pedoman perbedaan penafsiran.

Karena rencana revisi DNI terbersit saat inflasi sedang tinggi (dan masuk dalam paket pemerintah), tentunya rencana ini adalah salah satu solusi bagaimana menekan masalah melemah nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Untuk kembali menyeimbangkannya kembali, salah satu cara pemerintah ialah dengan menarik investasi masuk ke dalam negeri. Hal ini dikarenakan (dengan analogi sederhana) kalau kita anggap perekonomian nasional itu tubuh manusia, investasi adalah makanan yang paling bergizi karena dapat menjadi sumber energi bagi terbukanya lapangan kerja, peningkatan penghasilan,  hingga berpengaruh kepada indikator makro ekonomi lainnya. Inilah yang kemudian dalam akal pikirku menyebabkan salah satu tujuan dari paket kebijakan pemerintah ialah mempercepat realisasi investasi dengan cara merevisi daftar negatif investasi.

Dari pernyataan pak Mahendra Siregar (kepala BKPM), terdapat beberapa kategori yang memungkinkan akan direvisi dalam PerPres tentang DNI. Pertama, sektor perhubungan yang mencakup pembangunan terminal angkutan darat dan barang untuk umum dengan porsi asing maksimal 49%. Kedua, sektor partiwisata dan ekonomi kreatif, dimana investor asing dapat memiliki saham sampai maksimal 51%. Ketiga sektor keungan, modal ventura dapat dimiliki oleh asing sebesar 85%. Keempat, kepemilikan saham asing dalam industri farmasi maksimal 85%. Kelima, sektor komunikasi dan informatika, dimana kepemilikan modal asing 65%, fixed line yang terintegrasi dengan multimedia sebesar 65% dan multimedia sendiri 49%. Terakhir pergudangan maksimal 33% dan cold storage di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sebesar 33% dan daerah lainnya sebesar 67%.

Karena bentuknya masih draft dan informasinya juga sulit didapatkan, kiranya memang hanya pernyataan pejabat yang berwenang yang bisa kita jadikan acuan. Sehingga apa yang tertulis di paragraph sebelumnya mungkin hanya sebagian dari apa yang akan berubah pada revisi besok dari PerPres sebelumnya.

Mengira-ngira Dampak Revisi DNI Masa Depan

Ada satu cerita menarik dari salah satu temanku yang kebetulan keluarganya adalah pengrajin kayu di Jepara. Pada krisis 1998 ketika rupiah jatuh melemah, hampir semua pengrajin meubel di Jepara naik haji! Termasuk teman saya beserta keluarganya. Pengrajin kayu di Jepara banyak yang berorientasi ekspor, sehingga ketika mata uang dollar naik, penghasilan mereka pun melambung. Dari satu cerita sederhana di Jepara tahun 1998, kita bisa ambil sebuah kesimpulan: bahwasanya ketika rupiah tertekan, hasilnya belum tentu buruk bagi perekonomian kita, ASALKAN kita punya produk ekspor yang siap bersaing dipentas Internasional.

Kalau tahun 1998 bisa buat orang satu kampung di Jepara naik haji, apakah naiknya dollar hari ini bisa bikin orang satu kampung di Jepara beli Ka’bah? Ternyata selain Ka’bah tidak bisa dibeli, naiknya dollar tidak memberikan keuntungan bagi perekonomian kita hari ini. Hal ini dikarenakan adanya masalah, sekali lagi, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Kebutuhan impor masih lebih besar dibandingkan produk yang kita ekspor, alhasil bukannya mendapatkan uang lebih banyak dari naiknya nilai tukar dollar, malah mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan impor.

Saya pikir justru solusi merevisi DNI jadi sangat textbook. Kalau kita ketahui inti masalahnya berada pada defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan, bukankah dana segar tidak hanya kita dapatkan dari investasi asing (sehingga berharap dengan membuka sektor yang tabu untuk berinvestasi, investor asing akan datang untuk berinvestasi di Indonesia?). Bukannya masih ada cara lain untuk menyeimbangkan transaksi berjalan dan defisit perdagangan?

Kita mulai tinjau dari jurus menanggulangi masalah yang ada sekarang. Secara garis besar, dari sisi Pemerintah salah satu caranya adalah merevisi DNI dan dari sisi moneter, Bank Indonesia naikkan BI Rate hingga 7.50 poin sehingga berharap uang tidak keluar ke dalam negeri. Bahkan kedua tindakan ini pun saya pikir malah bersebrangan, naiknya BI Rate justru membuat ragu investasi masuk dan upaya membuka ruang investasi menjadi percuma. Dan kita ketahui sendiri bahwa inti permasalahan investasi bukan hanya terletak pada berapa ruang yang masuk dalam DNI ataupun tidak, tetapi justru terletak pada masalah seperti birokrasi, infrastruktur, dan SDM. Apalagi kalau pelbagai masalah tersebut masih ditambah dengan adanya tapering off oleh The Fed (BI-nya Amerika Serikat) yang menyebabkan orang lebih baik investasi ke Amerika Serikat dibanding ke Indonesia.

Secara garis besar pula, saya pikir cara-cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah defisit sekarang ialah: (1) pro-aktif mendorong ekspor dengan membuka pasar luar negeri lebih banyak dan mendorong perusahaan yang berorientasi ekspor, (2) memperketat impor, terutama impor pangan, dengan bekerja sama (dan mengembalikan kembali fungsinya) BULOG, sehingga memiliki informasi yang cukup tentang ketersediaan dan kebutuhan pangan, (3) merubah kebijakan impor dari kuota menjadi tariff sehingga akan ada dana yang masuk ke dalam kas pemerintah ketika barang-barang impor masuk kedalam negeri , dan (4) memberikan insentif bagi investor domestik untuk menarik uang-uang masyarakat yang terepatriasi diluar negeri dan berinvestasi (atau minimal menabung) di dalam negeri.

Dan masalah yang lebih mengerikan dari revisi DNI ini ialah ketika ruang kepemilikan modal asing semakin besar, dimana tempat bagi anak-anak bangsa hari ini?? bagaimana bangsa ini dimasa depan mengendalikan kepentingan nasionalnya?

Apa investasi asing membawa bangsa ini lebih akrab dengan janji transfer of knowledge dan transfer of technology? Tidak! Karena ruang untuk belajar pengetahuan dan teknologi dikunci oleh divisi Research and Development yang tidak sembarang orang boleh masuk. Apalagi enggak ada insentif badan usaha domestic untuk lakukan RnD sendiri.

Apa investasi asing menghasilkan adanya keuntungan (dalam bentuk dana) kedalam negeri? Tidak juga, karena kita lupa membandingkan investasi asing yang masuk dengan dana yang terepatriasi keluar negeri.

Apa investasi asing ditambah kebijakan local content memberikan dampak bagi industri lokal? Saya jamin juga enggak kalau kita lihat industri hulu dalam negeri jalannya mandek!

Kita harus belajar dari sejarah krisis sebelumnya, bukan hanya belajar gejala-gejala yang terjadi sebelum krisis, tapi juga solusi apa yang telah bangsa ini lakukan. Krisis tahun 1966 ketika presiden Soekarno turun dan inflasi naik sebesar 400%, solusinya ialah menerbitkan UU penanaman modal asing tahun 1967. Krisis tahun 1998 ketika presiden Soeharto didemo oleh mahasiswa dan masyarakat, solusinya adalah menandatangani letter of intent –nya IMF yang justru malah bikin terpuruk. Hari ini mungkin belum krisis, tapi gejala-gejalanya mirip. Mulai dari nilai tukar rupiah yang melemah, harga pangan yang naik, sampai sombong-sombongnya ekonom pemerintah yang bicara,”ekonomi kita masih kuat” pun semuanya sama.

Semakin sering saya beli dan baca buku, semakin takut saya bangsa ini hanya jadi bangsa yang textbook. Bukan hanya solusi meredam masalahnya saja yang textbook tapi juga kita tidak pahami apa hakikat yang ada dalam textbook. Bahkan bukannya textbook matematika sekolah dasar pun ajarkan kalau 1+1 tidak selalu 2 dan jawabannya bisa saja 5-3, 100÷50, dll?