Tan Malaka, Ancaman Kerentanan Industri dan Teknologi

“Ingatlah! Bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi”
-Tan Malaka

Walaupun akhir-akhir ini diskusi Tan Malaka dibubarkan dibeberapa kota dan dijaman orde baru bukunya dilarang untuk diterbitkan, tapi pemikiran beliau tak pernah lekang oleh jaman. Gaung pemikirannya masih terus menggema hingga hari ini dan esok hari. Satu hal yang mungkin dapat menjelaskan mengapa pemikiran Tan Malaka masih bisa ‘hidup’ hingga hari ini ialah relevansinya terhadap segala macam persoalan dan kondisi bangsa sekarang.

Sumber gambarL http://sunardian.blogspot.com/2014/02/tan-malaka-pejuang-kemerdekaan-yang.html

Ibrahim Datuk Tan Malaka memang bukan seorang scientist ataupun professor laksana Habibie yang mampu menciptakan pesawat terbang ataupun Prof.Sedyatmo yang mendesain konstruksi ceker ayam. Beliau hanyalah seseorang yang habiskan masa hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan ‘dihabiskan’ pula waktu hidupnya oleh tentara RI. Beliau adalah seorang intelektual yang habiskan waktu hidupnya untuk berpikir dan menulis untuk bangsanya, tapi hari ini justru ada bagian anak bangsa yang melarang pemikirannya dan membubarkan diskusi hasil-hasil tulisannya.

Miris mungkin melihat perjuangan hidupnya seakan tak berarti ditangan orang-orang bodoh yang cuma asal teriak “bubar-bubar:.  Tapi sebenarnya akan jauh lebih miris ketika melihat bangsa yang acuh terhadap nasehatnya, justru malah kalah berkompetisi dalam era globalisasi. Termasuk dalam hal industri dan teknologi.

Salah satu karya Tan Malaka yang paling menarik adalah tulisannya berjudul ‘Merdeka 100%’. Tulisan ini sejatinya adalah tulisan yang menggambarkan pemikiran Tan Malaka terhadap rencana ekonomi Indonesia, tetapi  dengan cerdiknya ia tulis dengan alunan sastra yang piawai dimana tulisannya berupa percakapan antara Mr.Apal (wakil kaum intelegensia), Si Toke (wakil pedagang kelas menengah), Si Pacul (wakil kaum tani), Denmas (wakil kaum ningrat), dan Si Godam (wakil buruh besi).

Saya catat ulang tulisan beliau seperti pada buku ‘Merdeka 100%’ yang diterbitkan oleh Marjin Kiri dan saya BOLD bagian yang menurut saya penting:

Hal.33 sampai hal. 36
SI TOKE : Jadinya kita tak perlu kapital-asing? Bukankah Indonesia tak cukup mempunyai mesin dan uang buat menggati mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan buat menambah mesin yang baru??
SI GODAM : Sebenarnya kita membutuhkan mesin, bahkan juga beberapa ahliMalah kita membutuhkan berlipat-ganda mesin dan para ahli asing buat mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Berapa puluh lokomotif, mesin kapal, dan kapal terbang yang kita butuhkan. Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai kita perlukan. Tetapi juga mesin yang membikin mesin. Kita perlukan mesin yang akan membikin mesinnya oto, membikin meriam, tank, bom-atom, dll, pendeknya “mesin-induk”.Berhubung dengan itu kita perlukan pula para ahli yang kita belum punya.
SI TOKE: Bingung aku mendengarnya. Tetapi di samping itu bukan main girang hatiku mengelamukan “Indonesia punya atas Mesin-Induk” itu, mempunyai “Industri Berat” itu. Tetapi uangnya??
SI GODAM : Uang tak perlu! Tetapi yang perlu ialah KEMERDEKAAN 100%. Sekali lagi! Uang sebagai kapital-asing tak perlu. Malah membahayakan dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju.
SI TOKE: Sekarang saya bertambah pusing Dam. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat yang kita tuju bagaimana?
SI GODAM: Membahayakan dan tiada menyampaikan maksud, seperti yang terjadi di Amerika Tengah dan Selatan, Kek. Sekarang Amerika Tengah dan Selatan tak bisa bikin mesin apapun lagi bikin mesin-induk. Pengaruh kapital-asing di Amerika Tengah dan Selatan tak membenarkan sekalian Republik Merdeka itu mempunyai dan menyelenggarakan sendiri Industri Berat. Sebab kapital-asing itu takut akan persaingan. Takut kalau-kalau kelak industri berat di Amerika Tengah dan Selatan menyaingi atau membutuh industri berat atau ringan Negara yang meminjamkan modal. Karena pemerintah Negara di Amerika Tengah dan selatan terikat oleh uang pinjaman dari Inggris-Amerika, dia tak bisa mengambil tindakan itu. yang tepat buat mendirikan Industri Berat Nasional.
SI TOKE: Baiklah kita tinggalkan dahulu Amerika Tengah dan Selatan itu. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Baik! Kita butuhkan Industri Berat. Tetapi uang dari mana kita ambil? Para ahli ke mana kita cari di antara bangsa Indonesia?
SI GODAM: Uang? Bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, alumunim kita, intan-emas kita, perak-mutiara kita semuanya uang??? Engkau ini seorang toke. Apakah kertas yang kau lipat-lipat itu yang dicetak oleh Jepang sampai 40.000.000.000 dalam 3 tahun itu uang??? Bukankah beras, intan berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu sebenarnya uang??? Kertas itu Cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi kusebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai Negara lain dan amat dibutuhkan Negara lain.
SI PACUL: Aku tahu maksudmu, Dam! Semua hasil dari dalam dan atas tanah Indonesia ditambah pula dengan hasil lautnya yang kaya raya itu akan kau kirimkan keluar negeri buat “ditukarkan” dengan mesin dan para ahli, dan kalau perlu juga dengan “uang asing”.
SI GODAM: Tepat, Cul! Para ahli itu tidak berada di Amerika saja. Atau di Inggris saja. Di Swedia, Swiss, atau Jerman juga ada. Mereka akan ingin bekerja-sama dengan Republik Indonesia Merdeka. Bukan seperti tuan besar, melainkan sebagai pegawai yang menerima perintah.
SI TOKE: Tetapi kalau engkau membikin industri baru seperti tambang besi, pabrik besi baja dan mesin industri muda, barangkali layu dan mati kalau kelak disaingi oleh barang besi-baja dan mesin dari Eropa dan Amerika. Mereka bermodal besar, tahan bersaing. Mereka berpengalaman. Barangnya murah dan baik!
SI GODAM: Itulah dia Kek! Bayi manusia, walaupun tegap-kokoh mesti dilindungi dahulu dalam beberapa tempo. Begitu pun tumbuhan dan hewan, Itu sudah hukum alam. Pun dalam ekonomi, undang-undang itu berlak. Dalam ilmu ekonomi namanya itu “perlindungan industri bayi” (protection on infant-industry). Amerika sendiri masih mempunyai cabang industri yang dilindungi.
SI TOKE: Bagaimana melindungi industri bayi kita itu?
SI GODAM: Mesin atau barang yang sedang kita bikin itu mesi kita batasi masuknya dari luar negeri atau kalau perlu kita batasi masuknya dari luar negeri atau kalau perlu larang sama sekali masuknya. Tentu pada permulaan kita belum bisa membikin semua mesin atau baja ang kita butuhkan. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar. Tetapi dibatasi banyaknya. Cuma buat menambah yang masih kurang saja. Supaya yang perlu dimasukkan itu jangan menjadi saingan buat industri bayi kita, maka mesin atau besi yang masuk itu mesti dipajaki sampai tak bisa merusakkan kemajuan industri kita. Kalau perlu dilarang sama sekali masuknya.
SI PACUL: Buat membatasi masuknya barang asing itu atau melarang masuknya sama sekali kita mesti 100% merdeka buat menguasai keluar-masuknya barang di Indonesia (ekspor dan impor).
SI GODAM: Tepat, Cul! Merdeka 100%! Kalau kita sudah merdeka 100% buat menguasai keluar masuknya barang asing itu barulah kita bisa merdeka 100% menentukan “ARAH” industrialisasi di Indonesia, yakni menuju ke INDUSTRI BERAT seperti kilat. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, baru kita bisa membikin sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan (seperti meriam, tank, kapal selam- terbang, dsb). Barulah pula bisa dijamin Kemerdekaan Indonesia. Selama Indonesia belum mempunyai industri berat, selama itu pula INDONESIA MERDEKA terancam Jiwa Kemerdekaannya.
SI TOKE: Rupanya engkau tak mengizinkan sama sekali masuknya kapital-asing dan barang asing?
SI GODAM: Barang asing bisa masuk dan akan tetap bisa masuk. Harapanku sampai hari kiamat kita makin makmur, makin membutuhkan barang asing hasil istimewa di Negara asing. Malah modal asing bisa ditanam disini buat membikin barang yang belum bisa kita bikin sendiri dan tak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan Kemerdekaan kita.

Payah, bukannya kita yang lakukan nasehat dan memanifestasikan pemikiran Tan Malaka, justru Negara-negara seperti Korea Selatan, China, dan Taiwan yang melaksanakannya. Sekarang Negara-negara tersebut justru yang punya industri berat (sekarang lebih akrab dengan nama industri hulu). Hari ini justru industri hulu kita yang terseok-seok. Bahkan lebih parahnya lagi, kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin turun dari tahun-ketahun. Bersama dengan sektor pertanian dan pertambangan, sektor industri adalah sektor yang tingkat pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional.

Begitu juga dengan impor alat dan mesin yang dimaksud oleh Tan Malaka. Kalau kita urut dengan klasifikasi impor sekarang (barang modal, barang konsumsi, dan bahan baku & penolong), Tahun 2012 kita paling banyak mengimpor bahan baku dan penolong (68%), bukan barang modal seperti yang dimaksud oleh Tan Malaka. Dan semakin tahun, porsi barang baku dan penolong justru semakin besar, dimana yang paling besar adalah barang pasokan untuk olahan industri (29%) dan bahan bakar dan pelumas (12%). Kita justru semakin jauh dari maksud Merdeka 100% -nya Tan Malaka untuk menggalakkan industri beratnya Indonesia karena industri dalam negeri tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik. Lebih mirisnya lagi, barang modal yang kita impor, selain hanya 13% dari total barang impor, sebagian besar adalah impor alat angkutan yang justru membuat kemacetan karena buruknya peforma logistik nasional (Data World Bank tahun 2012, peringkat peforma logistik Indonesia berada pada nomor 59 dari 155 negara).

Bangsa ini terlalu malas untuk merencanakan dan memproteksi industri dalam negeri. Kita bukannya memperkuat industri hulu nasional dan memproteksi industri dalam negeri, malah menambah saingan baru untuk industri domestik. Kita bukannya membangun ruang untuk ahli-ahli (engineer) untuk membangun industri nasional, malah membiarkan orang-orang terbaik negeri ini ditampung oleh multi-national company dan mencetak produk dengan hak paten mereka. Kita bukannya menjadikan impor sebagai ‘tambahan’ kebutuhan nasional, malah kita jadikan impor sebagai alat utama mencukup kebutuhan nasional dan menghajar produsen dalam negeri.


Akibatnya kita rasakan hari ini, seperti contoh kecil saat kita justru ‘ditipu’ halus oleh LCGC dan benar-benar ditipu oleh busway impor di DKI Jakarta. Dan sekarang kita benar-benar terpukau dengan produk industri China, Taiwan, dan Korea Selatan yang telah menjadi murid timur yang cerdas. Padahal Tan Malaka lah yang ajarkan kepada bangsa ini untuk belajar dari barat untuk jadi murid timur yang cerdas. Payah memang, pemikiran bapak bangsa yang benar malah kita tinggalkan dan dibubarkan diskursusnya, pemikiran yang bodoh justru kita lestarikan…. Hah Indonesia…..

Semakin Senja, Semakin Senjang (tentang Capaian Ketidakadilan Ekonomi)

Suatu kebijaksanaan ekonomi tidak hanya mengedepankan unsur rasionalitas maupun effisiensi para prilakunya, namun pula keadilan. Keadilan kebijaksanaan di mulai dari moral fairness (Silahkan baca mahakarya John Rawls berjudul ‘A Theory of Justice’). John Rawls jelaskan bahwa ada tiga prinsip untuk mencapai kebijakan yang fair: distributive justice, redistributive justice, dan compensatory justice. Distributive justice berarti prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan harus mampu mendistribusikan manfaat dan beban sosial secara seimbang kepada semua anggota masyarakat yang terkena efeknya. Redistributive justive berarti prinsip moral kebijakan yang menekankan bahwa mereka yang melakukan kesalahan atau penyelewengan ekonomi wajib mendapat hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahannya. Dan Compensatory justice berarti suatu kebijakan harus mampu memberikan kompensasi yang sesuai kepada mereka yang terkena efek negatif dari tindakan ekonomi yang dilakukan pihak lain. Kebijakan apa saja yang mengabaikan aspek moral fairness ini akan menumbuhkan suasana insecure di tengah-tengah masyarakat.

Ditengah kondisi bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi yang dipuja-puji layaknya selebritis (dari berbagai prestasi pertumbuhan ekonomi bangsa ini), sudah menjadi hal yang wajar jikalau kita bertanya apakah capaian-capaian ekonomi bangsa ini sudah dapat dikatakan adil? Apakah terjadi redistribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi? Apakah terjadi kesetaraan ekonomi di masyarakat kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini haruslah kita jawab sebelum puja-puji dari bangsa lain berubah menjadi caci-maki dari bangsa sendiri.

Sayang seribu sayang pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab dengan kata tidak. Perjalanan panjang kebijaksanaan ekonomi yang telah di anut oleh om beye dan timnya tidak pula menjadikan masyarakat memperoleh keadilan ekonomi. Yang terjadi justru kesenjangan yang semakin membentang. Terdapat beberapa data dan fakta yang bisa kita lihat untuk menunjukkan kesenjangan yang terjadi.


 Sumber: BPS 

Pertama, dari indikator kesenjangan yang paling sering digunakan, indeks gini.Dalam indeks gini, semakin tinggi nilainya berarti semakin senjang dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilainya berarti masyarakat semakin setara dalam ekonomi (equal). Ternyata makin tahun peforma indeks gini makin ciamik: semakin naik! Hal ini berarti menandakan Indonesia semakin lama semakin senjang dan tidak ada keadilan dalam kebijaksanaan ekonomi yang telah di anut..

Perlu diingat kembali, bahwa sejak Indonesia merdeka dan dari pertama kalinya BPS mencatat (juga dari pertama kalinya World Bank mencatat indeks tahun 1986), rasanya belum pernah ada poin gini yang lebih tinggi dari sekarang, 0,413! Inilah rekor baru ketidakadilan ekonomi Indonesia.


Kedua, share/kontribusi antar pulau terhadap pembentukan GDP Indonesia tahun 2013 yang masih sangat didominasi oleh pulau Jawa (58%) dan diikuti oleh pulau Sumatera (24%) . Dari data ini bisa kita ketahui bahwasanya aktivitas perekonomian lebih banyak terpusat di pulau Jawa (bahkan sangat memungkinkan hanya terpusat di kawasan Jabodetabek).

Kesenjangan aktivitas ekonomi ini menunjukkan bahwasanya pembangunan hanya terjadi di pulau Jawa (dan samping baratnya, pulau Sumatera). Jadi jangan heran kalau isu dispartias semakin tenar karena irinya daerah diluar pulau Jawa terhadap pembangunan di pulau Jawa. Isu disparitas adalah emosi yang terpendam akibat ketidakadilan dalam ekonomi bangsa ini.

Ketiga, GDP per kapita Indonesia tahun 2013 ialah sebesar Rp 36,5 juta. Dalam satu indikator bisa kita katakan nilainya tinggi, tapi jikalau kita bandingkan dengan GDP per kapita bangsa lain, justru yang terjadi ialah sebaliknya. Dari kekuatan GDP bangsa ini yang masuk dalam 20 besar dunia, kita pula harus lega karena GDP per kapita kita duduk diurutan ke 126 dunia.



Keempat, tentang kemiskinan. Secara prosentase terhadap jumlah populasi di masing-masing pulau, ternyata kita bisa temukan lebih banyak orang miskin di Maluku dan Papua. Jadi teman-teman jangan heran jikalau datang ke Maluku atau Papua dan melihat bahwa di antara empat orang yang kalian temui, salah satunya adalah orang miskin.

Dari peraga di atas pula, kita mungkin sekilas lihat bahwa pulau Jawa bukan saja pulau terkonsentrasinya aktivitas ekonomi dan orang kaya, tapi pula terkonsentrasinya orang miskin. Sehingga bagi teman-teman yang tinggal didaerah luar Jakarta dan berencana untuk mencari nafkah di Jakarta sembari bernyanyi lagu SO7, Tunggu Aku di Jakarta, saya hanya ingatkan bahwa lebih baik berteman dengan orang-orang yang ‘isi kantongnya’ hampir sama dengan teman-teman dibanding berteman dengan orang-orang yang ‘isi kantongnya’ tebal. Karena berteman dengan orang kaya kadang bukan bikin kita jadi kecipratan kaya, tapi malah bisa bikin sakit hati karena terus dibikin merana.

Keenam, dari sisi ketenagakerjaan. Kalau kita mendengar kata ‘kesenjangan’, secara sederhana kita bisa prediksikan bahwa kesenjangan pendapatan bisa terjadi akibat jumlah yang timpang antara orang yang bekerja dan menganggur atau adanya perbedaan uang yang didapat antar masyarakat. Tapi kalau kita ulik lagi, ternyata jumlah orang yang menganggur itu hanya sekitar 4% dari orang yang seharusnya sudah bekerja (dalam bahasa statistik disebut sebagai angkatan kerja). Dari angka 4% pengangguran, harusnya membuat kita sedikit lega. Sayangnya masalah ketenagakerjaan bangsa ini bukan hanya terletak pada sisi pengangguran, tapi juga pada orang yang telah bekerja. Dari sebanyak 110,8 juta jiwa orang yang bekerja, 66 juta jiwa-nya adalah pekerja informal. Pekerja informal adalah orang-orang yang bekerja pada lingkungan yang tidak resmi. Bahasa kerennya freelancer, tapi bahasa kampungnya kira-kira setara dengan tukang ojek, tukang parkir, kuli bangunan, dsb. Mereka-mereka ini adalah orang yang kalau terkena kiamat sugro seperti sakit dan harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan bisa berubah statusnya menjadi miskin. Bagiku, banyaknya pekerja informal menandakan ketidakadilan dalam membuka lapangan kerja.

Ketujuh, masalah gaji. Salah satu kebijaksanaan tentang gaji di Indonesia adalah upah minimum regional (UMR) yang menetukan batasan minimal gaji yang diperoleh disetiap daerah. UMR tertinggi di Indonesia adalah UMR di DKI Jakarta (sebesar Rp 2.441.000,-) dan paling rendah terdapat di Nusa Tenggara Timur (Rp 1.150.000,-). Kita ambil UMR di DKI Jakarta yang punya prestasi sebagai pusat pembangunan ekonomi bangsa ini. Kalau kita bandingkan antara UMR di DKI Jakarta tahun 2012 (sebesar Rp 1.529.150,-) dengan biaya rata-rata biaya hidup di DKI Jakarta pada tahun yang sama (Rp 7.500.726,-). Perbedaan antara UMR dengan rata-rata biaya hidup di DKI Jakarta menunjukkan bahwasanya jarak perbedaan antara orang kaya dan orang yang alhamdulillah bekerja digaji setara UMR itu sebesar 1 dibanding 5!! Hal ini tunjukkan kalau pusat pembangunan ekonomi bangsa ini, kota Jakarta,adalah pusat ketidakadilan kebijaksanaan ekonomi. Baik tidak adil karena pembangunan terkonsentrasi di DKI Jakarta maupun tidak adil bagi masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta.
*** 

Biasanya di akhir masa pemerintahan, lembaga eksekutif (maupun juga lembaga tinggi lainnya) akan berusaha untuk meninggalkan kesan yang baik di masyarakat. Dan satu-satunya cara yang paling ampuh untuk meninggalkan kesan yang baik adalah berusaha yang keras agar dapat menghasilkan hasil yang optimal, termasuk dalam hal kebijaksaan ekonomi di akhir masanya. Mudah-mudahan kalau om beye dan tim ekonominya yang sudah banyak ngelantur tidak bisa wujudkan keadilan ekonomi, calon pemimpin berikutnya tidak menambah dan menjadi masalah bagi ketidakadilan ekonomi bangsa ini dan sembari berharap kalau mereka bisa laksanakan amanat konstitusi kita untuk mewujudkan ekonomi yang adil.