Membongkar Imajinasi Century

Kasus Bank Century kembali mengemuka setelah dipanggilnya saksi kebijakan Bail out Bank Century, yakni Wakil Presiden Boediono (tahun 2008 menjabat sebagai Gubernur BI) dan Sri Mulyani Indrawati (tahun 2008 menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus ketua KKSK) dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Tapi publik masih terus memiliki pertanyaan: pantaskah menyelamatkan bank Century ditengah krisis ekonomi global? Dan benarkah bank Century berdampak sistemik?

Sumber gambar: yustisi.com

Eratnya konektivitas antar Negara di era globalisasi menyebabkan satu kepakan sayap kupu-kupu di dunia utara dapat menimbulkan badai di dunia selatan (butterfly effect). Jatuhnya lembaga usaha Lehman Brothers di Amerika Serikat pada tahun 2008 memang menjadi pemicu krisis ekonomi global. Tapi apakah krisis ekonomi global memiliki dampak yang besar bagi Indonesia sehingga mengharuskan pengambil kebijakan (decision maker) saat itu mengeluarkan kebijakan bail out kepada bank Century atau tidak masih merupakan perdebatan.

Kalau membaca opini yang diutarakan oleh beberapa tokoh maupun sekedar googling pemberitaan media, ekonomi Indonesia tahun 2008 ‘katanya’ mengalami krisis setelah menerima efek dari krisis ekonomi global. Sayangnya, opini beberapa tokoh dan berita-berita yang nge-trend di google tersebut ternyata terlalu berlebihan dan tidak didasarkan pada data yang akurat. Memang Indonesia menerima dampak dari krisis ekonomi global, tapi kondisinya tidak sampai harus dikatakan berada pada fase ‘akan memasuki krisis’ maupun sudah berada pada fase krisis. Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwa krisis ekonomi Indonesia tahun 2008 tidak lebih dari imajinasi publik! Apalagi kalau kondisi ekonomi Indonesia tahun 2008 di sama-kan kondisinya dengan krisis ekonomi Indonesia tahun 1998.

Secara nalar ekonomi, bila terjadi pengaruh krisis diluar negeri maka akan berdampak pada sisi investasi, perdagangan luar negeri, dan nilai tukar rupiah. Mulai dari sisi investasi, pada tahun 2008, investasi justru meningkat 11.7% dibanding tahun 2007 yang  9.1% pada PDB. Pada sisi ekspor, pertumbuhan ekspor 2008 juga tumbuh sebesar 9.5%, dibanding tahun 2007 yang sebesar 9%. Kalaupun terjadi penurunan ekspor dari Agustus 2008 hingga Januari 2009, itu pun terjadi karena Negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Bahkan, kalau pun dikatakan tahun 2008 mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998, faktanya sangat jauh karena tahun 1998 pertumbuhan ekonomi jatuh hingga -13.1%, sedangkan tahun 2008 ekonomi tumbuh 6.1%.

Begitu pula dengan beberapa indikator perbankan yang mengalami perbaikan pada tahun 2008, seperti, pertama indikator kredit macet (NPL), yang menurun secara tahunan (dari 4.1% pada tahun 2007 menjadi 3.2% pada tahun 2008). Walaupun NPL naik pada bulan Oktober 2008, kenaikannya hanya 0.02% dan kembali menurun hingga akhir tahun sehingga tidak memiliki arti yang signifikan. Kedua, indikator penyaluran kredit yang nilainya terus naik dari awal tahun hingga desember 2008. Dan ketiga, indikator rasio kecukupan modal (CAR). Walaupun CAR sempat menurun dari 19.3% (2007) hingga 16.8% (2008),tapi angkanya kembali lagi ke 18% pada bulan Februari 2009. Ketiga indikator ini menunjukkan walaupun terjadi perubahan, tapi dampaknya tidak besar bagi industri perbankan nasional.

Selain indikator-indikator makro dan perbankan sebelumnya, memang betul dari beberapa indikator makro terdapat indikator yang tertekan, seperti rontoknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Tapi kedua indikator tersebut tidak dapat dikatakan menjadi sinyal kondisi perekonomian yang kritis karena keduanya bergantung pada keseimbangan pasar yang berlangsung setiap waktu. Sebagai ilustrasi, dalam jangka waktu 2-3 hari saja IHSG dan nilai tukar rupiah dapat berubah posisinya setiap jam akibat permainan pasar.

Dari keseluruhan indikator yang dipaparkan, justru pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi global, data dan fakta menunjukkan bahwa Indonesia saat itu tidak terseret masuk jurang krisis.

Ukuran Bank Century & Dampak Sistemik

Walau data dan fakta tidak menunjukkan bahwa Indonesia berada pada fase krisis, bail out Bank Century terus dibenarkan karena kolapsnya bank Century akan berdampak sistemik. Padahal, kalau mau dilihat Bank Century lebih detail lagi, bank Century adalah bank yang memiliki size sangat kecil pada skala industri perbankan nasional. Diukur dari asset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit, bank Century hanya berkontribusi kurang dari 1% pada ketiga aspeknya pada industri perbankan nasional: Asset (0.72%), Kredit (0.42%), dan DPK (068%). Melihat data ini, pasti para akademisi dari kalangan manapun hingga masyarakat awam akan menilai bawah bank Century tidak dapat  menimbulkan dampak sistemik. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa bank Century too big to fail, too interconnected to fail.

Kalaupun terjadi masalah, sebenarnya LPS akan melindungi para nasabah dengan penjaminan simpanan maksimum senilai Rp 2 Milliar. Memang ada satu nasabah di bank Century yang simpanannya berada di atas Rp 2 Trilliun. Dan bila nasabah ini panik, bank langsung mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga sebenarnya wajar jika pemerintah saat itu mengkhawatirkan kesulitan likuiditas ini akan menyebar ke bank-bank yang satu kelas dengan bank Century (jumlah bank yang seperti ini ada sekitar 18 bank).

Kekhawatiran seperti itu bisa jadi benar tapi juga bisa salah. Persoalannya terdapat pada asumsi pemerintah yang menyamaratakan karakteristik bank Century sama dengan bank lainnya. Nasabah kelas kakap di bank Century pada umumnya hubungan personal dengan manajemen dan pemilik bank Century (di bank lain belum tentu seperti ini).

Ditambah lagi, permasalahan utama yang menyebabkan bank Century dinyatakan gagal adalah karena praktik kriminal penipuan perbankan sejak berdirinya bank Century. Sehingga dengan permasalahan bank Century yang berbeda dengan bank-bank lainnya, berarti tidak serta merta di artikan bahwa kegagalan bank Century dapat menimbulkan kepanikan bank lainnya.

Bahkan, kalau dampak sistemik bank Century diukur dari relasinya terhadap bank-bank lain, Bank Century juga tidak menimbulkan risiko kebangkrutan serial karena kewajiban antarbank-nya hanya sekitar Rp 750 miliar. Artinya, bank Century tidak memiliki potensi untuk menimbulkan kolapsnya sistem pembayaran. Lagi pula bank Century tidak memiliki jumlah cabang yang banyak seperti bank Mandiri, BNI, ataupun BRI. Efeknya terhadap kelancaran transaksi masyarakat relatif minimum.

Membongkar Imajinasi 

Polemik bank Century telah memasuki babak-babak terakhir. Beberapa persidangan telah dilewati, cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap dan keadilan akan berdiri kokoh. Tapi bukan berarti kecerobohan/kesalahpahaman/kejahatan di dunia perbankan nasional akan berakhir di masa depan. Kedepan, Bangsa ini harus tidak boleh lupa bahwa sisi penting dari sifat kenegarawanan pejabat publik ialah mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang ada demi kepentingan khalayak umum, bukan berdasarkan asumsi imajinatif semata yang mementingkat kepentingan kelompok. Seperti yang diutarakan oleh James Clarke (1854-1916),”A politician thinks of the next election; a statesman of the next generation”.

Artikel ini pernah dimuat di portal berita Selasar.com hari Senin 19 Mei 2014
https://www.selasar.com/politik/membongkar-imajinasi-century

Kebijakan dan Strategi Industri Nasional


Salah satu kabar baik dari triwulan pertama tahun 2014 ialah tumbuhnya industri manufaktur. Produksi industri besar dan sedang mengalami kenaikan sebesar 3.76% dibanding triwulan pertama 2013 year on year (yoy) begitu pula dengan industri mikro dan kecil yang tumbuh sebesar 4,41% (yoy). Ditengah arena persaingan ekonomi yang semakin ketat baik di pasar domestik maupun internasional, kenaikan produksi industri manufaktur yang terjadi sejak tahun 2008 memberikan harapan positif untuk terus dapat bersaing dengan Negara-negara lain.

Sayangnya, capaian produksi industri manufaktur musti dibayar dengan ketergantungan bahan baku impor yang cukup tinggi. Penurunan impor bahan baku dan barang modal selama bulan Januari hingga Maret 2014 sebesar 5,8% dan 6,5% ternyata memiliki dampak terhadap industri-industri yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Seperti contohnya subsektor industri makanan dan minuman dan subsektor industri tekstil yang menyerap tenaga paling banyak pada sektor industri.

Subsektor industri makanan dan subsektor industri minuman yang mengalami penurunan hingga 5% dan 6,4% dari triwulan sebelumnya (qoq). Padahal, subsektor industri makanan dan minuman menyerap tenaga kerja hingga 19% daripada total tenaga kerja di sektor industri. Lain lagi dengan subsektor tekstil yang memiliki predikat sebagai subsektor penyerap tenaga kerja terbanyak kedua disektor industri. Subsektor industri tekstil memiliki ketergantungan bahan baku serat impor hingga 66%. Ketika impor bahan baku dan barang modal mengalami penurunan, terbukti subsektor industri tekstil mengalami penurunan produksi hingga 6,6% (qoq) atau turun 5,9% (yoy).

Kenaikan produksi industri manufaktur dan penurunan laju impor sebenarnya  menjadi kabar baik ditengah ketergantungan impor dan defisit neraca perdagangan yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, penurunan laju impor tersebut ternyata berujung pada melemahnya kinerja sektor industri manufaktur yang memiliki ketergantungan impor tinggi.

Selama tidak  substitusi bahan baku produksi industri dari bahan baku impor menjadi bahan baku lokal, selamanya industri nasional rentan terhadap resiko perubahan ekonomi dunia.

Mimpi Negara Industri
Syarat utama untuk mampu menciptakan struktur industri nasional yang kokoh ialah adanya rencana pembangunan industri yang mampu menjawab tantangan jaman. Adanya industrial policy  and strategy mutlak diperlukan oleh bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang besar. sehingga pertumbuhan industri nasional ini mampu menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak bangsa dan mempercepat transformasi menjadi Negara maju.

Kesadaran pentingnya memajukan sektor industri sebenarnya telah lama dicetuskan oleh para founding fathers. Angan-angan industrialisasi pertama kali diterjemahkan oleh (alm) Prof.Sumitro Djojohadikusumo dalam dokumen Rencana Urgensi Perindustrian 1951-1952. Masterplan industri tersebut terbit pada Kabinet Natsir dan secara berangsur-angsur dilaksanakan dan diperbaiki dalam Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo (Djojohadikusumo, 2000).

Jauh panggang dari api, perkembangan pembangunan industri pada awal kemerdekaan Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan semula. Kegagalan industrialisasi pada awal kemerdekaan terjadi akibat tidak terintegrasinya komponen-komponen impor, kebutuhan devisa, dan pembangunan industri pada rancangan APBN di Kabinet Sukiman dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ditambah lagi pada saat itu belum berkembangnya penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Pada rezim orde baru, pelajaran ketidak-terintegrasinya rencana pembangunan dipahami dengan baik oleh para ekonom orde baru. Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) adalah jawaban untuk mengintegrasikan rencana pembangunan nasional. Sayangnya pembangunan  yang digalakkan oleh Orde Baru selama 32 tahun sangat bertumpu pada hutang luar negeri dan sangat kental diwarnai oleh praktik-praktik KKN. Kedua faktor tersebut akhirnya memukul telak bangsa Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1998.

Hari ini, pembangunan industri nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks: mulai dari kapasitas infrastruktur yang belum memadai, keterampilan tenaga kerja yang rendah, ketidakseimbangan kebutuhan buruh dan pengusaha, ancaman krisis pasokan energi, ketidakefisienan supply chain, kesenjangan teknologi dengan Negara maju, juga persaingan kualitas dan harga produk di arena perdagangan dunia yang semakin ketat.

Sayangnya, tantangan pembangunan industri yang semakin kompleks, justru dijawab dengan rencana pembangunan industri yang justru lebih kompleks. Pada puncaknya, terdapat RPJP sebagai acuan pembangunan yang kemudian diterjemahkan dalam RPJM lima tahunan. Sebagai pelengkap RPJM dalam bidang ekonomi, telah diterbitkan MP3EI melalui PerPres no.32/2011. Kehadiran RPJM dan MP3EI masih akan ditambah lagi oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU no.3/2014 tentang Perindustrian. Belum lagi bila kebijakan dan rencana pembangunan di tingkat nasional diintegrasikan ditambah dengan kebijakan pembangunan daerah yang sangat beragam.

Belajar dari pahit dan manisnya sejarah pembangunan masa lalu dan tantangan kedepan, kepemimpinan nasional kedepan harus mampu meramu solusi pembangunan industri yang lebih komperhensif, tegas, implementatif, dan mengintegrasikankan para stakeholder terkait untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian industri-industri anak bangsa besok mampu memanfaatkan segenap potensi nasional, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan mampu bersaing di arena internasional.



Artikel ini pernah dimuat di Harian Cetak KONTAN pada hari Jum'at, 9 Mei 2014

Akselerasi Sertifikasi Nasional

Sejak 1 Mei 2014 kemarin, Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian memberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 mengenai perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Imbasnya, seluruh produk mainan produksi domestik yang tidak memenuhi sertifikasi SNI akan dilarang beredar di pasar dan bagi yang sudah terlanjur beredar maka akan ditarik dari peredarannya. Begitu pula dengan produk mainan impor yang tidak memenuhi sertifikasi SNI maka akan dilarang masuk ke wilayah pabean Indonesia dan bagi yang sudah terlanjur masuk maka wajib dikirim ulang ke Negara asalnya atau dimusnahkan.

Kebijakan mewajibkan produk mainan memenuhi sertifikasi SNI adalah salah satu langkah maju bagi sektor industri nasional. Karena dengan adanya sertifikasi produk,maka produk domestik dapat terpacu dan memiliki keunggulan kompetitif ditengah persaingan produk pasar internasional.  Sebagai contoh, Republik Tiongkok yang telah menjadikan standardisasi sebagai strategi utama peningkatan kekuatan ekonominya melalui regulasi dan lembaga standardisasi yang sangat kuat ditiap provinsi Tiongkok, ternyata mampu menjadikan Tiongkok sebagai raksasa baru ekonomi dunia. Salah satu buktinya, dalam sektor industri mainan anak saja, 46% produk ekspor mainan anak diseluruh dunia berasal dari Tiongkok..
Selain sebagai upaya peningkatan daya saing, sertifikasi juga dapat menjadi salah satu non-tariff barrier. Terlebih, Indonesia termasuk negara yang paling mudah untuk dibanjiri produk manufaktur impor karena memiiki tariff impor produk manufaktur yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan data UNCTAD, pada tahun 2009, tariff impor produk manufaktur Indonesia sebesar 7%, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (8,3%), Thailand (8,9%), India dan Tiongkok (9,3%). Alhasil, dengan mudahnya produk manufaktur impor masuk ke Indonesia, produk manufaktur domestik semakin kalah bersaing dan memukul terus pertumbuhan Industri manufaktur nasional yang hingga hari ini yang pertumbuhannya selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Artinya, ditengah kebuntuan peningkatan daya saing dan longgarnya bea masuk produk manufaktur, kebijakan sertifikasi adalah salah satu solusi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Karena sertifikasi sejatinya akan mampu mengontrol pasar, melindungi segenap konsumen, dan membentengi produk nasional ditengah persaingan pasar global.

Sertifikasi IKM
Tapi jalan tak melulu mudah, masih terbentang pelbagai masalah dalam kebijakan sertifikasi. Permasalahan yang paling paling nampak terdapat sertifikasi bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pertama, permasalahan biaya, dimana untuk mendapatkan sertifikasi, diperlukan biaya berkisar Rp 5-10juta untuk setiap produk/model. Padahal untuk skala bisnis IKM, biaya tersebut terhitung cukup besar. Belum lagi jika IKM tersebut menginovasi produk untuk meningkatkan daya saingnya, maka akan diperlukan biaya sertifikasi untuk setiap inovasi modelnya. Kalau ini diterapkan secara linear, memungkinkan bila sertifikasi ternyata bukan akan meningkatkan inovasi dan daya saing, tapi justru membuat sektor IKM malas berinovasi dan melemahkan daya saing karena diperlukan biaya sertifikasi disetiap inovasi produknya.

Kedua, permasalahan sosialisasi sertifikasi bagi IKM yang masih minim. Walaupun telah dibantu oleh media massa, tapi beberapa IKM di Pulau Jawa masih saja mengalami kebingungan mengenai aturan sertifikasi. Kalau IKM yang terletak di pulau Jawa saja masih mengalami kebingungan, bagaimana kemudian nasib sepertempat IKM diseluruh Indonesia yang tersebar di luar pulau Jawa (?). Sosialisasi sertifikasi tidak boleh dipandang sebelah mata, karena sosialisasi sertifikasi seharusnya bukan hanya semata-mata memberitahukan aturan sertifikasi, tapi pula dipandang sebagai sarana menularkan semangat dan gairah peningkatan daya saing.

Ketiga, masih kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan IKM. Keharmonisan hubungan antara pemerintah dan IKM bukan hanya dipandang dari kehadiran pemerintah dan IKM dalam setiap pertemuannya, tetapi dari tertangkapnya aspirasi IKM dan tersedianya jalan bagi IKM dari pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya. Kalau hubungan keduanya harmonis, sebenarnya banyak langkah-langkah alternatif yang dapat diberikan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing IKM melalui sertifikasi. Seperti misalnya subsidi sertifikasi, adanya diskon biaya sertifikasi disetiap inovasi produk IKM, promosi produk IKM secara massif di pasar internasional, ataupun memperkuat industri hulu agar biaya bahan baku IKM menjadi lebih murah dan terjangkau.

***

Ibarat perlombaan reli, kebijakan sertifikasi Bangsa ini sebenarnya sudah tertinggal dibanding dengan negara-negara kompetitor terdekat. Sebagai contoh, kalau sertifikasi produk mainan anak baru di mulai di Indonesia di bulan Juni ini, sertifikasi produk industri mainan anak di Malaysia telah dimulai sejak tahun 2010 dan bahkan Singapura pada akhir tahun 2012 telah menguji lebih dari 600 produk mainan anak dari retail basar hingga kecil sekalipun. Tapi dalam keadaan tertinggal sekalipun, seorang pembalap tangguh tak akan pernah patah arang. Garis finish masih jauh dan didepan masih ada satu tikungan pasar bebas ASEAN 2015 yang semakin dekat. Satu langkah maju sertifikasi telah diberlakukan dan masih ada peluang menjadi Bangsa pemenang! Kalau ingin menyalip dan memimpin ditingkungan terdekat, kunci ialah mengencangkan sabuk ikatan antar stakeholder, mengonsentrasikan perhatian pada potensi IKM, dan mengakselerasi sertifikasi nasional,