Bekerja Sama Dorong Industrialisasi Perikanan

Ibarat tikus mati dilumbung padi adalah kata-kata pertama yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan terpilih, Susi Pudjiastuti, untuk menggambarkan bagaimana kelautan nusantara. Sekiranya kata-kata tersebut cukup tepat, terlebih melihat beragamnya kekayaan laut nusantara yang memiliki 75% spesies batu karang dunia, 30% spesies ikan dunia, 20% dari total hutan mangrove dunia, tidak termanfaatkan dengan optimal bagi khalayak ramai. Buktinya, sektor perikanan hanya mampu menyumbangkan 3% dari PDB nasional (2013).

Memang Indonesia masih menjadi negara eksportir komoditas perikanan terbesar ke-12 dunia. Akan tetapi, nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia sebenarnya masih terhitung kecil. Terlebih bila dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Indonesia mampu memproduksi 9 juta ton ekuivalen ikan, sedangkan Thailand dan Vietnam hanya mampu memproduksi berturut-turut 3 juta dan 6 juta ton ekuivalen. Akan tetapi, pada tahun yang sama, nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia hanya setara US$ 4 Trillun, sedangkan Thailand dan Vietnam mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas perikanannya hingga US$ 8 Trilliun dan US$ 6 Trilliun. Artinya, walaupun tingkat produksi perikanan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam, namun Thailand dan Vietnam memiliki nilai ekspor komoditas perikanan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Salah satu persoalan tidak kompetitifnya komoditas perikanan Indonesia ialah lemahnya peranan sub sektor industri manufaktur perikanan. Pada tahun 2011, sub sektor industri perikanan hanya mampu memberikan sumbangsih sebesar 0.27% pada PDB nasional  dan 8% dari sumbangsih PDB sektor kelautan (dimana 92% sisanya masih didominasi sub-sektor perikanan yang rendah nilai tambahnya). Alhasil, komoditas perikanan Indonesia tidak kompetitif di tingkat global.

Dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan sub sektor industri pengolahan kelautan dan perikanan juga sangat rendah, hanya tumbuh 2.5% (2010), dan 3.96% (2011). Berbanding terbalik dengan sub-sektor perikanan tangkap dan budaya yang mampu tumbuh sekitar 6% per tahunnya.
Bagi pemerintah mendatang, bila benar-benar ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, maka salah satu langkah yang tidak boleh luput ialah mendorong nilai tambah perikanan melalui industrialisasi sektor perikanan.

Memang pemerintah yang lalu telah pernah menyampaikan niatnya untuk mendorong industrialisasi perikanan, akan tetapi karena kebijakannya sangat sektoral, industrialisasi perikanan tidak berjalan dengan optimal.

Seperti misalnya, kurangnya pasokan listrik bagi industri perikanan dan mahalnya biaya angkut komoditas perikanan dari nelayan menuju industri. Alhasil sub-sektor industri perikanan mengalami persoalan ketidak-effisienan. Rata-rata tingkat effisiensi industri perikanan senilai 0.62. Jumlah ini berada tipis di atas rata-rata tingkat effisiensi industri nasional sebesar 0.60 yang sebenarnya sudah tidak effisien(semakin tinggi nilainya semakin tidak effisien). Terlebih, industri-industri yang tidak effisien adalah industri yang jumlahnya banyak, seperti industri pengolahan garam (terdapat sejumlah 116 perusahaan), industri pembekuan ikan (235), industri pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan (108), dan industri pembekuan biota air lainnya (118). Begitu pula dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh industri perikanan untuk biaya bahan bakar, tenaga listrik dan gas yang cukup tinggi. Nyatanya, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (KBLI 101) mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan kelompok industri makanan dan minuman (KBLI 10).

Selain itu, industri yang cukup strategis dalam sektor perikanan (yang memiliki dampak lebih luas), justru jumlahnya hanya sedikit dan tidak berkembang. Faktanya, jumlah industri pendinginan/pesesan ikan hanya ada 9 pada tahun 2012. Padahal, bila ingin memaksimalkan peluang ekspor perikanan dunia, industri semacam inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sebagai pembanding, pada tahun 2012 Indonesia hanya mampu meraih keuntungan sebesar US$ 0,9 Trilliun dari ekspor komoditas perikanan yang sudah dibekukan. Padahal, dengan tingkat produksi yang berada dibawah Indonesia, nilai ekspor Vietnam dapat mencapai US$ 2 Trilliun.

Memang Indonesia perlu untuk belajar dari Vietnam. Pembangunan ekonomi maritim Vietnam dimulai dari tegasnya dokumen pembangunan negeri Ho Chi Minh. Disebutkan Vietnam akan membangun negara maritim dengan industrialisasi dan modernisasi sektor kelautan. Bahkan pemerintah Vietnam menargetkan ekonomi maritimnya mampu berkontribusi 53-55% dari total PDB. Untuk itu, pemerintah Vietnam menuturkannya dalam berbagai kebijakan, baik kebijakan ekspor, pengaplikasian iptek, industrialisasi, pengorganisasian produksi, dsb.

Kalau melihat hasilnya pada sektor perikanan yang lebih baik dari Indonesia, maka untuk mewujudkan poros maritim dan mengembangkan industri perikanan sebagai salah satu cabangnya, reorientasi kebijakan haruslah dimulai dari rencana pembangunan yang komperhensif dan tidak sektoral. Layaknya sebuah kapal penjelajah, kita tidak hanya butuh seorang nahkoda. Tapi pula butuh juru masak, ahli pergudangan, ahli perbaikan kapal, awak kapal, dsb. Membangun industri perikanan sebagai salah satu pilar kebangkitan maritim nasional tidak hanya bisa dicapai bila hanya terucap dalam visi dan bekerja saja, butuh kerja sama antar lini untuk menciptakan hasil yang optimal.


*Artikel ini pernah dimuat di harian cetak KONTAN pada 6 November 2014