Mewaspadai Defisit Anggaran

Ditengah perlambatan ekonomi, Pemerintah mulai bergerak untuk mendorong daya beli masyarakat. Salah satunya ialah melalui pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang-barang. Kebijakan tersebut perlu di apresiasi sebagai salah satu bentuk sinyal dari Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh 4,7% pada triwulan I kemarin.

Namun demikan, kebijakan pembebasan PPnBm untuk beberapa barang sebenarnya melukai target pajak yang telah disusun sebelumnya. Faktanya, pada APBN Perubahan 2015, target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM misalnya, ditargetkan meningkat hingga 40% dari realisasinya di tahun 2014. Terlebih, realisasi penerimaan PPN dan PPnBm di akhir bulan Mei 2015 juga sebenarnya berada dibawah realisasinya pada bulan Mei 2014. Bila pada bulan Mei 2014 realisasi PPN dan PPnBM mampi mencapai Rp 150 trilliun, pada bulan mei 2015, realisasinya hanya Rp 141 trilliun.

Realisasi penerimaan yang rendah pun bukan hanya terjadi pada penerimaan untuk PPN dan PPnBM, tapi juga untuk total penerimaan negara. Realisasi pendapatan negara hingga akhir bulan mei baru mencapai Rp 377 trilliun, lebih rendah dibandingkan akhir bulan mei 2014 yang mencapai Rp 386 trilliun.

Masalahnya, target Pemerintah sekarang jauh lebih ambisius. Terutama untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi batu ganjalan utama pembangunan ekonomi nasional. Pada akhir tahun lalu, Bappenas telah memperkirakan dibutuhkan Rp 5,519.4 trilliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga tahun 2019. Porsi pembiayaan Pemerintah dari APBN pun di patok cukup besar, hingga 40% dari total kebutuhan. Meningkat dibandingkan porsi pembiayaan infrastruktur dari APBN untuk MP3EI yang hanya di patok sebesar 15,6%.

Anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN Perubahan 2015 pun di patok lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila anggaran infrastruktur pada tahun 2011 dan 2013 hanya sebesar Rp 114,2 trilliun dan Rp 155,9 trilliun, anggaran infrastruktur pada tahun 2015 mencapai Rp 290,3 trilliun. Hampir dua kali lipat lebih besar! Tidak heran bila berita peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk sejumlah pembangunan pun terjadi di mana-mana.

Bom Defisit Anggaran

Belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir, realisasi defisit anggaran yang tercatat dalam LKPP justru lebih rendah dibandingkan target defisit anggaran pada APBNP, dan lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit anggaran yang dipatok dari APBN. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, defisit anggaran pada APBNP 2015 justru dipatok lebih rendah dibandingkan APBN 2015. Defisit anggaran APBN 2015 ditargetkan mencapai 2,2%, sedangkan target APBNP 2015 yang disusun pada awal tahun tersebut hanya mencapai 1,9%.

Padahal, dengan belanja pembangunan yang lebih masif dan rendahnya realisasi penerimaan hingga saat ini, bukan tidak mungkin defisit anggaran yang terjadi di akhir tahun nanti akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan target defisit anggaran dari APBNP 2015, pun mungkin daripada APBN 2015.

Pilihan kebijakan untuk menambah hutang tentu bukan opsi yang paling baik ditengah meningkatnya rasio pembayaran utang dan bunganya terhadap penerimaan ekspor (debt to service ratio), pelemahan mata uang rupiah, dan besarnya beban hutang yang ada.

Sisa waktu enam bulan ke depan harus mampu di optimalkan oleh Pemerintah. Bukan cuma untuk menyerap anggaran yang tersedia, tetapi juga menggali sumber pembiayaan yang potensial. Setidaknya terdapat berbagai resep yang bisa dilakukan untuk keluar dari masa sulit pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Pertama, kebijakan pro-BUMN yang dilakukan oleh Pemerintahan sekarang melalui kebijakan PMN harus dibalas dengan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BUMN dalam anggaran negara. Selama ini, walaupun terjadi peningkatan penerimaan PNBP dari laba BUMN, tetapi persentasenya semakin mengecil. Artinya kontribusi BUMN untuk pendapatan negara semakin menciut, dari sebesar 3,6% terhadap pendapatan negara pada tahun 2003, menjadi hanya sebesar 2,4% pada tahun 2013.

Kedua, harus ada upaya penghematan pos-pos anggaran. Tetapi jangan lagi kebijakannya hanya untuk mencuri perhatian publik dan menghambat proses pemerintahan seperti larangan rapat di hotel yang diterapkan ketika kapasitas gedung pemerintahan masih terbatas. Tagihan utang pemerintah dalam rangka pembayaran BLBI tahun 1999 kepada BI sebesar Rp 230 trilliun juga masih memungkinkan untuk ditunda dalam rangka mengejar prioritas pembiayaan infrastruktur.

Ketiga, persoalan realisasi penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan alokasinya dalam beberapa tahun terakhir memerlukan leadership untuk meningkatkan kapasitas institusi dan melakukan pengawasan target pembangunan yang terukur. Target pembangunan pun harus di susun lebih matang dan konsultasi publik untuk program-program unggulan harus dilaksanakan agar program pembangunan tidak hanya sekedar wacana.

Keempat, untuk tetap mengejar target pembangunan infrastruktur, perlu adanya perbaikan regulasi pembangunan infrastruktur dalam skema kerja sama Pemerintah dan Swasta/KPS (Public-private partnership). Sebagai contoh, skema KPS di Indonesia diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga, sedangkan skema KPS yang lebih sukses di Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru sama-sama mendelegasikan wewenang skema KPS ke satu badan pemerintah (sentralisasi). Dengan mendelegasikan wewenang KPS kepada satu badan khusus, keuntungannya adalah lebih mudah mensuksesikan pembangunan infrastruktur dan tidak terjerumus dalam persoalan birokrasi.

Terakhir, iklim usaha hanya tumbuh bila timbul ekspektasi atas margin keuntungan yang kemudian menumbuhkan banyak pemain yang menjadi risk-taker dalam suatu sektor. Menjaga ekspektasi pelaku usaha akan terwujudnya pembangunan infrastruktur adalah tugas yang penting agar infrastruktur tidak hanya sampai pada peletakan batu pertama saja.


Pernah di muat di SUARA KARYA pada 16 Juni 2015
Bisa juga dibaca pada link berikut http://www.suarakarya.id/2015/06/16/mewaspadai-defisit-anggaran-oleh-adhamaski-pangeran.html 

Dilema BPJS dan Ruang Swasta

Bagi siapapun yang bergerak di dunia kesehatan, pasti memahami bahwa BPJS memiliki masa depan yang cerah di Indonesia. Masalahnya, seperti bayi yang berjalan masih meronta-ronta, BPJS masih memikul pelbagai persoalan yang menghambatnya untuk maju.

Faktanya, BPJS memang menghasilkan dilema bagi seluruh pelaku usaha kesehatan yang turut serta berperan (lebih banyak rumah sakit pemerintah) maupun tidak berperan didalam BPJS (kebanyakan rumah sakit swasta). Tidak sedikit rumah sakit swasta lain yang semakin dirugikan dari keberadaan BPJS. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat beralih menggunakan layanan BPJS.

Bahkan, Saking di anggap merugikan bagi pelaku sektor swasta, beberapa pihak dari sektor swasta kesehatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap BPJS memonopoli usaha asuransi kesehatan.

Persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kesehatan yang berperan di BPJS pun tidak kalah berat. Claim-ratio sudah di atas 100 persen. Artinya, dana yang tersedia dari iuran peserta sudah tidak mencukupi untuk membiayai aktivitas BPJS. Alhasil BPJS malah mengalami kerugian akibat membludaknya jumlah pasien BPJS. Disisi lain, imbal balik secara materi yang didapatkan oleh dokter dan rumah sakit dari BPJS sangat minim secara materil.

Keadaan semakin ruwet ketika Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh pasien BPJS harus dapat diterima di rumah sakit. Padahal kerugian BPJS semakin membengkak tetapi pembangunan instrumen dan infrastruktur tidak secepat laju kerugian materil.

Ruang Swasta dalam BPJS

Bahkan terdapat pemikiran lain yang menyebutkan bahwa sebaiknya masyarakat kelas atas lebih baik dibebaskan dari beban BPJS. Sehingga masyarakat kaya lebih baik menggunakan jasa asuransi swasta dibandingkan jasa BPJS.

Sayangnya pemikiran tersebut justru mencederai semangat gotong royong yang dibawa oleh BPJS. Karena dengan adanya BPJS, masyarakat kaya ikut pula berpartisipasi untuk membantu penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin.

Selain itu, pemikiran tersebut juga tidak didasarkan pada data dan fakta yang terjadi. Berdasarkan analisa dari data Susenas tahun 2014, 30% kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi (decile 8,9,dan 10) sebenarnya sudah lebih banyak menggunakan jasa asuransi swasta lain sebagai asuransi kesehatannya. Kondisi berbeda jika melihat 40% masyarakat dengan pendapatan terendah (decile 1,2,3,dan 4) yang menggunakan BPJS sebagai asuransi kesehatannya. Alhasil, BPJS sebenarnya belum menjadi wadah subsidi silang antara masyarakat kaya dengan masyarakat menengah dan miskin. Terutama karena masih minimnya kontribusi masyarakat kaya terhadap BPJS dan tidak sedikit juga masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar lebih tinggi justru memilih pelayanan kelas BPJS yang rendah.

Mengusir orang kaya untuk tidak menggunakan layanan BPJS justru merupakan langkah yang ceroboh. Lebih baik memberikan ruang untuk orang kaya dan layanan asuransi swasta untuk berpartisipasi dalam BPJS. 
Pemerintah, dalam hal ini otoritas BPJS harus memanfaatkan peluang besarnya permintaan atas jasa asuransi swasta untuk memberikan ruang bagi para pemain swasta. Karena jasa layanan asuransi dari swasta sebenarnya dapat saja memasukkan unsur iuran untuk BPJS dalam pembayaran biaya asuransinya. Sehingga kemudian masyarakat berpendapatan tinggi yang  menggunakan layanan asuransi swasta dapat berpartisipasi dalam iuran BPJS.

Kalau disadari, Potensi ini sangat besar. Karena bukan hanya masyarakat kaya, tetapi juga tidak sedikit masyarakat kelas menengah yang menggunakan BPJS dan asuransi swasta secara bersamaan. Dengan menghubungkan antara jasa asuransi kesehatan milik swasta dengan BPJS, risiko double claim akan menjadi lebih minim. Selain itu, pemain swasta di sektor kesehatan juga akan terhindar dari risiko besarnya opportunity cost yang lebih besar bila tidak bergabung dengan BPJS yang memiliki masa depan cerah. 

Rumah sakit swasta pun akan lebih tertarik untuk ikut serta dalam skema BPJS. Karena hal tersebut akan meminimalkan risiko rugi akibat membludaknya jumlah pasien BPJS. Setidaknya mereka masih mampu mengambil margin keuntungan dari pasien kelas menengah ke atas yang menggunakan manfaat dari gabungan asuransi BPJS dan asuransi swasta.

Dari sisi pengguna layanan, masyarakat akan memiliki kebebasan untuk memilih asuransi yang akan dipakai. Tidak melulu masyarakat menggunakan layanan dari rumah sakit pemerintah. Karena masyarakat yang lebih mampu, dengan membayar BPJS dan asuransi swasta, dapat mengunakan jasa rumah sakit swasta dengan biaya yang ditanggung oleh split pembayaran atas BPJS dan asuransi swasta.

Bagi Pemerintah, BPJS juga tetap dapat menjadi payung dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan pemain swasta dalam BPJS juga akan meminimalkan monopoli dalam sektor usaha kesehatan dan menciptakan iklim usaha kesehatan yang lebih kondusif. Pemain swasta yang berpartisipasi dalam BPJS juga akan menjadi lebih effisien karena harus mampu bersaing dan menawarkan pelbagai kelebihan dengan BPJS maupun kompetitor swasta lainnya. Pemerintah pun juga dapat lebih fokus untuk memperbaiki ketimpangan infrastruktur kesehatan yang berbeda di setiap daerah.

Memang bagi beberapa pihak, persoalan dalam BPJS di anggap biasa karena BPJS baru berjalan satu tahun. Tetapi bila tidak ada langkah-langkah inovatif dan progresif, bukan tidak mungkin permasalahan yang ada dalam BPJS akan terus melarut-larut dan tidak kunjung selesai seperti persoalan-persoalan klasik yang menghinggapi badan pemerintah lainnya.

Apalagi kalau menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara lama seperti privatisasi, menaikkan biaya iuran, dsb. BPJS malah makin seperti sindiran Wiji Thukul dalam karyanya berjudul Reportase dari Puskesmas (1986): Puskesmas itu demokratis sekali, pikirku; Sakit gigi, sakit mata, mencret, kurapan, demam, tak bisa tidur; semua disuntik dengan obat yang sama. Ini namanya sama rasa sama rasa; ini namanya setiap warga negara mendapatkan haknya; semua yang sakit diberi obat yang sama.

Pernah di muat di harian Kontan pada 4 Juni 2015