Pajak e-Commerce

Pemerintah tampaknya sangat agresif untuk mengejar target pajak yang telah di susun sangat ambisus dalam APBNP 2015. Salah satu wacana yang di gulirkan untuk meraih target penerimaan pajak ialah melalui memajaki bisnis online atau e-Commerce yang telah mengalami kemajuan di Indonesia.

Tidak bisa di pungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan pertumbuhan masyarakat kelas menengah telah mendorong perkembangan bisnis e-Commerce. Kemunculan berbagai bisnis e-Commerce pun dalam berbagai ragam bentuk. Seperti yang telah diklasifikasikan dalam dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) yang telah mengadopsi klasifikasi OECD dalam transaksi e-Commerce. Baik sebagai media transaksi barang dan jasa (online marketplace), tempat menjual barang maupun jasa (online retail), ajak promosi barang dagangan (classified ads), maupun sebagai kegiatan yang  menyediakan barang dagangan usaha berupa pembelian voucher (daily deals).

Jumlah transaksi dalam bisnis e-Commerce pun berkembang cepat. Pengguna layanan e-Commerce di Indonesia tumbuh 42% dari tahun 2012 hingga 2015. Angka ini lebih tinggi jika negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%) maupun Filippina (28%).

Namun pertanyaannya kemudian ialah apakah rencana memajaki bisnis e-Commerce yang sedang tumbuh berkembang adalah cara yang tepat untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif?

Pertama, wacana penetapan pajak untuk bisnis e-Commerce harus bersifat adil. Adil disini dalam pengertian agar yang di pajaki tidak merasa lebih rugi dibanding yang tidak di pajaki.

Salah satu potensi buruk dari memajaki bisnis e-Commerce ialah pedagang online akan lari pada shadow market (pasar gelap). Pasar gelap yang di maksud ialah media transaksi penjualan barang dan jasa yang tidak di pajaki, seperti media sosial facebook, twitter, instagram, dsb.

Kedua, dalam falsafah pajak yang adil pula, Pemerintah juga tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maksudnya, Pemerintah jangan cuma berani memajaki bisnis e-Commerce lokal, tapi tidak berani memajaki para pemain over the top (OTT) atau penyedia layanan online populer dan jejaring sosial.

Terlebih, para OTT ini telah lama mengeruk keuntungan lewat internet Indonesia tanpa mengeluarkan investasi untuk membangun jaringan.

Betul bahwa dengan adanya para pemain OTT, para penyedia layanan internet mendapatkan keuntungan. Karena konsumen kemudian membeli jasa atau paket internet dari penyedia layanan internet untuk kemudian di gunakan bermain media sosial. Akan tetapi, disaat yang sama sebenarnya kita kehilangan potensi pajak yang bisa di gunakan untuk pembangunan juga kehilangan opportunity cost dari semakin tersingkirnya para pelaku start-up lokal.

Ketiga, dalam pandangan kami, yang harus di kejar dari wacana memajaki bisnis e-Commerce bukanlah potensi besarnya pajak yang bisa didapat. Tetapi lebih untuk menangkap besarnya peluang para pedagang online maupun UKM. Dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki NPWP dan ‘mungkin’ belum memiliki akun bank, menjadi memiliki NPWP dan memiliki akun bank.

Dengan demikian, selain meningkatkan jumlah tabungan masyarakat di perbankan, Pemerintah juga sekaligus menangkap objek pajak baru. Sehingga, e-Commerce dapat membantu transformasi bisnis-bisnis informal bisnis formal.

Selain itu, e-Commerce juga dapat menjadi pasar baru yang lebih megah bagi para UKM. Keberhasilan alibaba.com di Tiongkok seharusnya menjadi role model pengembangan bisnis e-Commerce di Indonesia. Dimana keberadaan alibaba.com menjadi sarana masyarakat Tiongkok untuk menjual produk UKM nya ke seluruh belahan dunia.

Keempat, wacana memajaki bisnis e-Commerce juga harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, jangan sampai bisnisnya di pajaki, tetapi pengembangan keamanan maupun infrastruktur internet-nya mandek. Atau tidak tercipta pusat-pusat pengembangan bisnis e-Commerce atau laboratorium untuk bisnis e-Commerce seperti di Silicon Valley. Karena tanpa adanya timbal balik yang tepat, memajaki bisnis e-Commerce justru dapat mematikan iklim bisnis itu sendiri.

Kelima, dalam konteks persaingan di ASEAN, perlu diingat bahwa penetrasi internet di Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2013, hanya 16 dari 100 orang Indonesia yang mengakses internet. Hanya lebih tinggi dibandingkan Kamboja dan Myanmar di lingkup ASEAN.

Begitu juga dengan jumlah pelanggan bisnis e-Commerce. Pada tahun 2013, jumlah pelanggan di toko e-Commerce di Indonesia hanya 12% dari total populasi. Angka ini paling rendah di antara negara-negara ASEAN-6. Dimana Malaysia dan Singapura (keduanya 80%), Thailand (75%), Filippina (70%), dan Vietnam (60%).

Dengan demikian, perlu di pikirkan pula agar jangan sampai pajak untuk bisnis e-Commerce membuat transaksi pembelian barang dan jasa menjadi lebih mahal hingga membuat konsumen semakin menjauhi bisnis e-Commerce.

Di sisi lain, perlu pula peranan dari Pemerintah agar membantu masuknya bisnis e-Commerce lokal menembus pasar ASEAN. Bantuan layanan bahasa, mempermudah penetrasi bisnis e-Commerce di negara-negara ASEAN, dsb, adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing e-Commerce di lingkup ASEAN.


Apalagi, kita akan memasukin era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015, yang salah satu kesepakatannya ialah memberikan peluang kepemilikan asing hingga 70% pada lima sektor strategis, termasuk juga sektor e-ASEAN.


Artikel ini pernah di muat di BISNIS INDONESIA pada 10 Agustus 2015

Indonesia dan Liberalisasi Investasi

Ditengah arus globalisasi, peranan investasi asing semakin krusial bagi pembangunan suatu negara. Termasuk juga bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan rasio penanaman modal asing (PMA) ke pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama beberapa tahun terakhir, hampir hampir seluruh negara ASEAN (kecuali Filippina dan Indonesia), memiliki rasio PMA ke PMTB yang lebih besar dibandingkan dengan Tiongkok dan India. Artinya, Negara-negara ASEAN semakin bergantung pada masuknya aliran investasi asing.

Untuk mampu menarik investasi asing lebih baik, negara-negara ASEAN menyepakati kesepakatan liberalisasi arus investasi yang tertuang dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan per 1 Januari 2016 nanti. Adapun kesepakatan liberalisasi ASEAN yang tertuang dalam the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ialah, pertama, memperkuat proteksi investasi bagi para investor dan investasinya. Kedua, menciptakan fasilitasi dan kerjasama investasi. Ketiga, mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang terintegrasi dan jaringan produksi. Keempat, sebagai rezim liberalisasi investasi yang progresif dari negara-negara ASEAN untuk menggapai target investasi yang terbuka dan bebas pada tahun 2015.

Akan tetapi, meskipun MEA mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang terintegrasi dan juga sebagai jaringan produksi, masing-masing negara anggota ASEAN tetap saja harus mencari dan menarik sumber investasinya sendiri. Keberadaan MEA dalam liberalisasi arus investasi harus di pandang sebagai nilai tambah (komplementer) dari negara tersebut. Disebut komplementer karena kesepakatan MEA setidaknya hanya akan memberikan akses yang lebih luas ke pasar ASEAN, dorongan bagi negara-negara ASEAN untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi negara tersebut, dan adanya peluang peningkatan volume perdagangan intra-regional.

Dengan demikian, karena sifatnya yang komplementer, negara-negara ASEAN masih tetap harus untuk mendorong keunggulan kompetitifnya untuk merebut investasi. Sehingga investasi yang masuk akan sesuai dengan struktur dan kebutuhan dari negara tersebut.

Vietnam misalnya, yang menjadi lokasi dari produksi produk-produk berharga murah (low-cost) oleh perusahaan-perusahaan asing. Salah satu keunggulan Vietnam ialah upah buruhnya yang tergolong murah di kawasan ASEAN. 

Begitu juga dengan Thailand yang menawarkan berbagai insentif investasi yang dimaksudkan agar Thailand dapat beranjak dari negara yang mengandalkan buruh murah menjadi negara yang mampu menguasai teknologi tinggi. Sebagai gambarannya, berbagai macam bentuk investasi yang akan menggunakan teknologi tinggi (investasi khusus), akan mendapatkan banyak kemudahan. Sebagai contoh ialah investasi solar cell di Thailand yang mendapatkan pembebasan pajak hingga delapan tahun dan listrik yang dihasilkan pun akan dibeli oleh EGA (BUMN Listrik di Thailand seperti PLN).
Posisi Indonesia

Potensi Belum Tergarap
Laporan World Investment Report 2015 yang dikeluarkan oleh Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB mencatat hal yang positif bagi Indonesia. Pertumbuhan penanaman modal/investasi asing (PMA) ke Indonesia pada 2014 merupakan yang tertinggi se-ASEAN. Arus PMA yang masuk ke Indonesia meningkat 20% dibandingkan tahun 2013. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PMA ke negara-negara ASEAN yang hanya tumbuh sebesar 5%. 

Tapi rapor baik tersebut ternyata juga menyimpan sejumlah catatan penting.
Pertama, bila dilihat dari struktur investasinya, investasi lebih banyak masuk pada sektor tersier (jasa). Padahal, dengan masih banyaknya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan bersaingnya upah buruh di Indonesia dengan Vietnam, Indonesia harusnya mampu menarik investasi pada sektor industri lebih banyak lagi. 

Sebagai gambaran daya saing upah, pada tahun 2015, upah buruh terendah di Vietnam sebesar US$ 98 dan yang tertinggi sebesar US$ 141. Sedangkan, di tahun yang sama upah buruh terendah di Indonesia pada tahun 2015 sebesar US$ 83 dan yang tertinggi sebesar US$ 205.

Masalahnya bagi Indonesia, meskipun memiliki upah buruh yang lebih murah, namun pusat destinasi investasi untuk investasi masih teraglomerasi di sekitar DKI Jakarta (Bekasi, Cikarang, dsb) yang sudah memiliki upah buruh regional yang relatif lebih mahal dibanding daerah maupun negara lainnya.

Kedua, investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak yang berasal dari investasi intra-ASEAN. Artinya, Indonesia lebih jago menarik investasi yang berasal dari negara-negara ASEAN dibandingkan Investasi yang berasal dari negara-negara di luar ASEAN.

Ketiga, keterbatasan tenaga listrik juga masih menjadi persoalan Indonesia. Padahal, berdasarkan Survey Perusahaan yang dilakukan oleh World Bank (2013), persepsi para investor menunjukkan bahwa hal positif yang menjadi kelebihan dari negara-negara ASEAN ialah peformanya yang baik untuk akses ke tenaga listrik. Sayangnya, Meskipun memiliki memiliki potensi sumber tenaga listrik yang lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, justru akses pada tenaga listrik adalah persoalan utama di Indonesia.

Kalau nanti program pembangkit listrik 35 GW berhasil, bukan tidak mungkin berbagai persoalan yang telah disebutkan sebelumnya akan teruraikan pula. Masalahnya hanya apakah sekarang Pemerintah akan terus menfokuskan pembangunan pembangkit listrik di Pulau Jawa saja yang sudah memiliki UMR relatif lebih tinggi, atau akan menyebarkan pembangunan di luar Jawa yang UMR dan penyediaan lapangan kerja formalnya masih rendah.

Keempat, adanya MEA juga harus di manfaatkan oleh Indonesia untuk segera  masuk dalam skema GVC (Global Value Chain). Hingga saat ini, perusahaan multinasional telah banyak yang berinvestasi di negara-negara ASEAN dalam skema GVC. Baik di sektor otomotif, elektronik, business process outsourcing, tekstil, dan garmen.

Bahkan, skema GVC pun mendominasi sebagian besar dari perdagangan internal di kawasan ASEAN. Perbaikan pada fasilitas perdagangan, sistem logistik, dan insentif investasi menjadi poin vital dalam mendorong Indonesia masuk dalam skema GVC.

Untuk mendapatkan keuntungan berganda dari skema GVC, Indonesia juga harus terus menggiatkan penggunaan komponen dalam negeri. Tetapi bukan hanya komponennya yang di hargai, tetapi juga kemampuan intelektual masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam industri. Selama minim insentif untuk kekayaan intelektual, selamanya proses rekayasa (engineering) sulit untuk bangkit dari persoalan deindustrialisasi.

Terakhir, masalah kepastian hukum dan administrasi investasi pun tak kalah penting untuk segera di tuntaskan. Investor, terutama yang membawa teknologi tinggi (bisnis modern), sebelum menanamkan modalnya di Indonesia pasti akan bertanya apakah ada payung hukum untuk implementasi teknologi tingginya di Indonesia. Bila tidak ada payung hukumnya, investor tersebut akan ragu-ragu dan mengambil posisi wait and see untuk berinvestasi di Indonesia.

Artikel ini pernah di muat di harian Kontan pada 7 Agustus 2015

Salah Kaprah Utang

Data, informasi, dan keyakinan adalah tiga hal yang berbeda. Di Indonesia, persoalan yang sering terjadi bukan hanya persoalan data, tetapi juga informasi dan keyakinan dalam mengambil keputusan. Termasuk, data mengenai utang negara. Masalahnya, semakin buruk interpretasi terhadap data, semakin besar pula terjadinya asimetri informasi, dan memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan akan kebijakan publik yang tidak tepat.
Setidaknya terdapat dua salah kaprah mengenai utang yang memungkinkan terjadi komunikasi yang salah diartikan.
Pertama, hasil rilis dari Bank Indonesia (BI) per tanggal 22 juli 2015. Hasil rilis tersebut menyatakan bahwa telah terjadi perlambatan pertumbuhan utang luar negeri sektor publik (gabungan dari utang pemerintah dan utang BI). Utang luar negeri sektor publik hanya tumbuh 1,0% dari bulan Mei 2014 ke Mei 2015. Melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan utang publik dari April 2014 ke April 2015 yang tumbuh sebesar 1,5%.
Data tersebut benar. Namun, interpretasinya berbeda. Karena, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan utang, jumlah utang masih tetap mengalami peningkatan.
Sebagai gambaran, pada bulan Mei 2014, total jumlah utang publik sebesar 132,2 milliar dolar AS. Di mana, posisi utang pemerintah ketika berada pada posisi 123,1 millar dolar AS dan utang BI berada pada posisi 9 millar dolar AS. Pada Mei 2015, total jumlah utang publik sebesar 133,5 miliar dolar AS. Di mana posisi utang pemerintah naik hingga 128,4 milliar dolar AS dan posisi utang BI turun hingga 4,9 miliar dolar AS.
Dengan kata lain, yang mengalami perlambatan pertumbuhan utang sesungguhnya, BI, bukan pemerintah, yang justru menambah utang sebesar 5,2 millar dolar AS (yoy).
Kedua, pertengahan Mei 2015, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P), telah meningkatkan prospek rating Indonesia dari Stable menjadi Positive. Peringkat utang Indonesia pun naik peringkat dari BB menjadi BB+. Alhasil, tidak sedikit para pemangku kebijakan, analis, maupun pengamat meyakini bahwa perbaikan rating ini masih menunjukkan keyakinan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan ekonomi hingga triwulan pertama tahun 2015.
Akan tetapi, perbaikan prospek rating Indonesia sebenarnya tidak berkaitan dengan optimisme perbaikan ekonomi Indonesia. Bahkan, seperti pernah diutarakan oleh Joseph Stiglitz, seorang peraih nobel dibidang ekonomi, bahwa lembaga pemberi peringkat adalah salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya krisis finansial tahun 2008. Pengalaman-pengalaman krisis di beberapa belahan negara, telah menunjukkan bahwa perbaikan rating utang dan penambahan utang adalah dua hal yang berbeda. Krisis ekonomi di Yunani yang terjadi akibat menggemuknya utang, menjadi salah satu contoh nyata tentang bagaimana peringkat utang tidak benar-benar memantulkan perekonomian suatu negara.
Hingga bulan Juni 2010, Yunani masih mendapatkan peringkat A-. Padahal ketika itu, rasio utang Yunani sudah sebesar 129% dari PDB. Bahkan Yunani masih berada pada kategori investment grade hingga bulan Januari 2011. Suatu kategori yang bahkan belum bisa didapatkan oleh Indonesia dari lembaga S&P hingga hari ini.
Tapi dalam tempo lima tahun, Yunani justru terjebab pada krisis ekonomi. Sekarang, peringkat Yunani berada pada kelas CCC juga negatif untuk peringkat utang. Rasio utang Pemerintah Yunani terhadap PDB-nya pun mencapai 177%. Tertinggi kedua di dunia setelah Jepang.
Bahkan kalau mau jujur, posisi Indonesia sebenarnya lebih baik dibandingkan peringkat yang telah diberikan tersebut. Dengan peringkat BB+, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 25%. Turki dan Hungaria dengan peringkat utang yang sama, memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 33% dan 76%. Islandia, yang peringkatnya satu kelas di atas Indonesia (BBB-), rasio rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 86,4%. Begitu juga dengan Afrika Selatan, Brazil, dan India yang merah peringkat BBB- tapi tumpukan utangnya terhadap PDB juga jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.
Akan tetapi, meskipun memiliki pengalaman mengelola utang yang cukup baik, pertambahan jumlah utang pemerintah justru patut diwaspadai di tengah terjadinya perlambatan membesarnya kue ekonomi nasional. Selain itu, penambahan stok utang pemerintah juga terlihat kontraproduktif dengan pihak BI yang telah aktif untuk mengajak pihak swasta untuk melakukan hedging dan mengurangi stok utangnya.
Justru yang lebih penting bagi pemerintah ialah, bukan hanya memobilisasi dana untuk pembiayaan anggaran tetapi juga menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini menghinggapi APBN. Persoalan kebocoran anggaran di tubuh pemerintah, misalnya. Di mana, selama kurun waktu 2009 hingga 2014, hampir 35% biaya di habiskan untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja modal hanya sebesar 15% dari total anggaran belanja. Apalagi, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan sering kali menjadi insentif pemborosan anggaran dengan memperbanyak rapat dan perjalanan dinas.
Tetapi di saat yang sama, minim insentif bagi pegawai pemerintahan untuk mengambil inisiaitif maupun mempercepat dan memsukseskan suatu program. Tanpa data dan informasi yang rigid, pengambil keputusan justru lebih memilih untuk melarang rapat di hotel daripada merubah peraturan terkait.
Dan, masih banyak persoalan struktural yang menyelimuti APBN. Untuk mengubahnya butuh keyakinan dari penentu kebijakan. Sayangnya, hal tersebut hanya dapat dilihat melalui data yang akurat dan interpretasi yang akurat. Ingat, tidak ada reformasi struktural tanpa perubahan yang detail. ***


Artikel ini pernah di muat di Suara Karya pada 4 Agustus 2015
Bisa juga dibaca dari link berikut http://www.suarakarya.id/2015/08/04/salah-kaprah-utang-oleh-adamaski-pangeran.html