Ketakutan akan MEA

Beberapa hari terakhir saya mendapati tiga sampai empat tulisan yang sama dari berbagai grup Whatsapp. Tulisan yang tidak diketahui siapa penulis dan apa yang menjadi referensinya itu, kurang lebih menceritakan tentang adanya ratusan pebisnis asal Thailand yang mengikuti kursus bahasa Jawa, ribuan warga Filipina dan Vietnam yang mengikuti kursus bahasa Indonesia, ratusan konsultan keuangan asal Singapura yang sedang belajar budaya Bali, NTB, dsb.

Entah tulisan itu hoax atau tidak, tetapi intinya, tulisan itu secara eksplisit mengatakan bahwa semua persiapan itu dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu dilakukan untuk menguasai pasar Indonesia, pasar terbesar di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Studi dan survey yang kami lakukan untuk mengetahui persiapan negara-negara ASEAN menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) justru menunjukkan hasil yang berbeda. Memang ada negara yang secara sungguh-sungguh menunjukkan persiapan menghadapi MEA, seperti Thailand.

Sebagai gambarannya, ketika tiba di Bandara Don Mueang, Thailand, kami melihat sendiri bagaimana perlakuan kepada turis asal ASEAN sama seperti perlakuan kepada turis domestik asal Thailand. Bahkan beberapa petugas Bandara telah mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Keimigrasian di bandara menyediakan jalur khusus untuk pengunjung yang memiliki paspor negara-negara ASEAN, yang dibedakan dengan jalur untuk pengunjung dari negara-negara lain di luar ASEAN.

Di setiap kantor Pemerintahan Thailand maupun di kantor-kantor besar juga terdapat bendera negara-negara ASEAN untuk memberikan kesadaran akan keberadaan MEA. Bahkan banyak kantor-kantor pemerintahan yang juga menyediakan ASEAN Corner, yaitu sebuah tempat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Thailand mengenai keberadaan ASEAN. Selain itu, Pemerintah Thailand mengalokasikan anggaran khusus untuk hal-hal yang menyangkut ASEAN. Misalnya, ketika suatu sektor swasta hendak menyelenggarakan event dengan memasang nama ASEAN, dia akan mendapatkan dana dari Pemerintah.

Thailand juga menyadari bahwa bahasa merupakan salah satu kelemahan mereka. Untuk itu beberapa media seperti koran The Nations dan beberapa radio punya segmen khusus untuk mengajar bahasa Inggris. Radio khusus ini menyasar supir taxi dan disiarkan pada sore hari. Di beberapa universitas juga sudah menyediakan pusat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Vietnam.

Akan tetapi ada juga negara-negara yang terlihat ‘santai’ menghadapi MEA. Diskusi yang kami lakukan bersama dengan Khazanah Research Institute, beberapa tokoh di Ministry of International Trade and Industry (MITI), University of Malaya, Majilis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM), dan ISEAS di Singapura, justru menunjukkan bahwa Malaysia justru lebih serius mempersiapkan partisipasi mereka dalam Trans Pasific Partnership (TPP), dibandingkan mempersiapkan MEA. Bahkan bagi mereka, adanya Kerjasama ASEAN justru dipandang sebagai peluang untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja terampil di negara itu seperti: insinyur, teknisi, analis keuangan, akuntan dan keterampilan khusus lainnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Perlu di akui bahwa sosialisasi dan persiapan Indonesia menghadapi MEA masih sangat minim. Keberadaan MEA belum dijadikan sebagai alat konsolidasi dan reformasi domestik. Malah justru terkesan dijadikan sebagai ‘musuh bersama’.

Faktanya, ketika tarif perdagangan antar negara ASEAN sudah menjadi tereliminasi sejak tahun 2010, Indonesia justru meningkatkan hambatan bukan tarif (non-tariff barier). Pada tahun 2012, hanya ada 30 ketentuan hambatan bukan tarif yang tidak transparan, mendiskriminasi dalam aplikasinya, dan disusun tidak berdasarkan penelitian. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 158 ketentuan pada tahun 2015!

Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, penetrasi ekspor Indonesia ke pasar ASEAN tumbuh stagnan. Bila pada tahun 2012, Indonesia mengekspor 20,9% dari total produknya ke pasar ASEAN, pada tahun 2015 hanya sebesar 22,4%. Itupun hanya sekitar 3,2% dari total kebutuhan impor negara-negara ASEAN.

Artinya, secara sadar (atau pun tidak sadar) kebijakan menambah ketentuan hambatan bukan tarif yang diskriminatif itu kemudian mendukung bahwa adanya MEA akan membanjiri pasar Indonesia. Tetapi sayangnya, kita tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat produk-produk Indonesia bisa semakin laku di pasar ASEAN.

Begitu juga misalnya, dengan liberalisasi arus tenaga kerja terampil yang di sepakati dalam MEA. Kita lebih takut pasar tenaga kerja Indonesia direbut oleh tenaga kerja asal ASEAN. Padahal, kalau melihat upah minumum yang paling rendah di Filipina, Thailand, Singapura maupun di Malaysia, nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimpun yang paling tinggi di Indonesia.

Artinya, yang lebih besar adalah kemungkinan tenaga kerja asal Indonesia yang memanfaatkan fasilitas liberalisasi tenaga kerja ASEAN untuk bekerja di luar negeri. Sehingga yang seharusnya di takutkan bukan pasar tenaga kerja Indonesia yang direbut oleh tenaga asing, tetapi tenaga kerja terbaik Indonesia yang 'lari' ke luar negeri.

Kalau dalam analogi sepakbola, ketika berhadapan dengan MEA, Indonesia lebih memilih strategi yang defensif dengan cara apapun agar tidak kejebolan, tapi tidak punya cara ofensif untuk mencetak gol ke gawang lawan.

Kita takut adanya MEA akan membanjir pasar kita, tetapi disaat yang sama kita tidak takut melewatkan kesempatan emas menjadikan MEA sebagai ajang keluarnya segenap potensi yang kita miliki. Indonesia takut pasarnya di rebut negara ASEAN, tetapi tidak takut kalau kita melewatkan kesempatan untuk tidak mampu menguasai pasar ASEAN.


Artikel ini pernah di publikasikan di Bisnis Indonesia pada 11 Februari 2016

Insentif Investasi ASEAN

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2016 lalu bukan hanya membuka berbagai peluang dan tantangan, tetapi juga secara tidak langsung membawa sejumlah dorongan refomasi ekonomi agar setiap anggota dan kawasan ASEAN menjadi lebih kompetitf. Survei yang dilakukan oleh beberapa konsultan kelas dunia, seperti JETRO (2015), KPMG (2015), UE-ASEAN Business Council (2015), US Chamber of Commerce (2015) telah menunjukkan bahwa besarnya pasar ASEAN, menurunnya hambatan tarif perdagangan, adanya komitmen menurunkan hambatan bukan-tariff (non-tariff barrier), dan sejumlah ketentuan lain dalam kesepakatan MEA telah menempatkan ASEAN sebagai bagian dari strategi investasi berbagai perusahaan-perusahaan besar dunia.

Seiring dengan besarnya ketertarikan perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi di kawasan ASEAN, sejak tahun lalu, negara-negara anggota ASEAN juga telah berlomba-lomba memberikan insentif demi menarik investasi.

Malaysia pada tahun lalu mengeluarkan empat insentif baru:  insentif untuk kawasan yang belum terbangun, insentif untuk kawasan industri, potongan taksasi bajak dari barang modal untuk meningkatkan otomatisasi dalam sektor industri padat karya, dan insentif mendirikan principal hub untuk meningkatkan daya tawar Malaysia dalam rantai pasok global. Selain itu, Malaysia juga memberlakukan pajak untuk barang dan jasa sebesar 6% untuk perusahaan yang mencapai nilai penjualan di atas RM 500,000 (Rp 1,6 Milyar)

Thailand, melalui Seven-Year Investment Strategy (2015-2021), mengeluarkan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi. Terutama investasi yang berkaitan untuk menaikkan kelas industri Thailand dari industri padat karya menjadi industri padat modal dan padat teknologi. Sebagai contoh, investasi solar cell di Thailand, sebagai salah satu bentuk investasi yang akan menggunakan teknologi tinggi (investasi khusus), mendapatkan pembebasan pajak hingga delapan tahun dan listrik yang dihasilkan pun akan dibeli oleh EGA (BUMN Listrik di Thailand seperti PLN di Indonesia).

Beberapa negara anggota ASEAN juga bukan hanya memberikan insentif investasi, tetapi juga memperbaiki prosedur investasinya. Sebagai gambaran, Filippina, meskipun masih terganjal dengan konsitusinya yang hanya memperbolehkan investasi asing maksimal 40%, tetapi di tahun lalu telah melakukan penyederhanaan prosedur investasi. Dari awalnya dibutuhkan 16 tahapan dan 34 hari, sekarang hanya dibutuhkan 6 tahapan dan 8 hari untuk memulai bisnis di Filippina.

Begitu juga di Brunei Darussalam, pada tahun lalu Pemerintah setempat telah sepakat menandatangani perjanjian pajak ganda (double taxation) dengan Korea Selatan, Kanada, dan Arab Saudi untuk menghindari praktik-praktik pengindaran pajak. Lebih dari itu, Pemerintah Brunei Darussalam juga mengubah peraturannya demi menjadikan Kementerian Dalam Negeri Brunei Darussalam sebagai satu-satunya otoritas yang bisa mengeluarkan lisensi memulai bisnis.

Hal yang kurang lebih sama pun bisa kita lihat di Indonesia. Berbagai insentif investasi telah diterbitkan dalam paket-paket kebijakan yang telah diterbitkan. Baik berupa tax holiday, tax allowance, insentif pajak untuk industri padat karya, penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal, dsb.

Prosedur perizinan yang ada di BKPM juga telah menjadi semakin sederhana, baik dalam konteks lamanya prosedur perizinan maupun jumlah izin yang dibutuhkan. Hal ini juga tidak lepas dari adanya deregulasi, debirokratisasi peraturan, pendelegasian 160 perizinan dan non-perizinan dari berbagai lembaga negara/kementrian ke BKPM.

Namun demikian, melihat semakin ketatnya persaingan merebutkan investasi dan pemberian insentif, salah satu yang perlu menjadi perhatian ke depan ialah bagaimana kapasitas institusi untuk merealisasikan rencana investasi dan insentif yang akan diberikan.

Apalagi telah terjadi persoalan meningkatnya kecendrungan lisensi prinsip investasi (rencana investasi) yang tidak diikuti dengan realisasi investasi dibidang infrastruktur. Bila sebelum tahun 2012, realisasi investasi infrastruktur selalu lebih besar dibandingkan dengan rencana investasinya. Sejak tahun 2012, realisasi investasi infrastruktur selalu dibawah 50% dari rencana investasinya. Atau secara singkat, sejak tahun 2012 hingga sekarang, banyak rencana investasi yang pada akhirnya tidak terealisasi di Indonesia.

Selain itu, meskipun terjadi perbaikan prosedur perizinan di Pemerintah Pusat, perbaikan prosedur perizinan di Pemerintah Daerah cenderung lebih lambat. Dimana masih terdapat prosedur perizinan di tingkat Daerah yang masih tumpang tindih dan memperlama proses investasi.

Pembenahan juga perlu dilakukan dengan persoalan realisasi insentif. Pada kenyataannya pemanfaatan insentif-insentif tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para investor. Kalaupun ada yang mengajukan permohonan, jumlah penerimanya sangat minim.

Salah satu penyebab minimnya peminat insentif ialah karena masih adanya ketidakpastian dalam pemberian insentif itu sendiri. Ketatnya prosedur pengajuan insentif kemudian sering kali secara tidak langsung mengundang sudzon para peminatnya. Alhasil, insentif pajak untuk investasi justru tidak lebih laku dibandingkan ‘cara-cara tradisional’ yang sudah di praktikkan sejak lama.


Melihat peta persaingan pemberian insentif di kawasan ASEAN, mau tidak mau reformasi ekonomi, dengan meningkatkan kualitas institusi, harus terus juga ditingkatkan. Jangan sampai kita menjadi lebih dermawan dengan mengumbar insentif, tapi pelit saat harus memberikannya.

Artikel ini pernah di muat di Media Indonesia pada 30 Januari 2016