Pemotongan Anggaran

PEMOTONGAN ANGGARAN
Sepanjang tahun 2016 ini publik disuguhi oleh kebijakan fiskal, yang mohon maaf, cenderung ling lung (baca: memusingkan).

Pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, proses lelang untuk berbagai proyek Pemerintah, terutama proyek infrastruktur 2016, dilakukan lebih awal. Harapannya, sejak triwulan pertama tahun 2016, proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan.

Tapi dipertengahan tahun, tenaga fiskal mulai kendor. Realisasi pendapatan pajak hingga bulan Agustus, baru mencapai 40% dari target penerimaan. Alhasil, kalau pada awal tahun Presiden menginstruksikan untuk mempercepat belanja, sekarang yang terjadi justru sebaliknya, harus ada penghematan belanja. Termasuk dengan memotong beberapa mata anggaran.

Program pengampunan pajak, yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara, hingga saat ini, baru mampu mengajak 340 wajib pajak untuk ikut memanfaatkan program pengampunan pajak dengan total harta yang dideklarasikan Rp3,6 triliun. Padahal, jika menggunakan prediksi yang paling minimalis dari Bank Indonesia sebesar Rp 560 triliun, realisasi penerimaan fiskal dari program pengampunan pajak selama satu bulan terakhir, bisa dikatakan masih sangat sedikit. Dengan jangka waktu program pengampunan pajak yang hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka untuk mampu menangkap total Rp 560 triliun, setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 2 triliun per hari!

Hal ini berbeda dengan kebijakan menambal penerimaan negara di tahun lalu: kebijakan revaluasi aset, yang terbit pada paket kebijakan V. Kebijakan revaluasi aset tidak lebih heboh dibandingkan dengan program pengampunan pajak. Tetapi realisasi penerimaan pajak dari revaluasi aset, malah dua kali lipat dibanding target awalnya, yang sebesar Rp 10 Triliun.

Di tengah kesulitan mencari penerimaan negara, Pemerintah dengan cukup berani memangkas alokasi belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp 758,4 triliun lebih rendah dibandingkan pagu APBN-P 2016 yang sebesar Rp 767,8 triliun atau turun sebesar 1,24 persen.

Pemotongan anggaran ini sebetulnya sangat disayangkan, apalagi mengingat sekarang pengeluaran Pemerintah menjadi salah satu daya dorong penting dalam perekonomian. Datanya, ekonomi triwulan-II 2016 tumbuh 5,1% (yoy) dan berdasarkan komposisinya, pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 6,2% (yoy).

Apalagi, seperti teori dasar makro ekonomi, memotong anggaran ketika kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contoh terdekat terjadi di Eropa. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical, melalui belanja yang ekspansif. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). 

Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta dan pertumbuhan ekonominya menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Memang sepintas, langkah pragmatis pemotongan anggaran bisa diterima secara logis, karena realisasi defisit anggaran hingga bulan Agustus 2016 telah mencapai mencapai 88,5 persen dari target Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Apalagi, dari perspektif regulasi keuangan negara, rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen.

Namun demikian, kedua indikator tersebut saja sebenarnya belum cukup untuk menilai kondisi keuangan negara berada pada kondisi yang mengkhawatirkan atau tidak.

Indikator rasio defisit terhadap PDB tidak memantulkan informasi yang lengkap dan menimbulkan pengertian yang misleading, dan menganggap bila rasio defisit terhadap PDB sudah mendekati 3%, maka negara tersebut berada di ujung kebangkrutan.

Defisit anggaran, dalam UU Keuangan Negara, didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Sayangnya, pengertian tradisional ini membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.

Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan ialah indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap) . Indikator ini memperhitungkan berapa suku bunga riil, pertumbuhan ekonomi riil, jumlah utang baru, juga keseimbangan primer pada anggaran fiskal (Blanchard, 1990; Horne 1991). Berdasarkan perhitungan penulis ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.

Selain itu, pemotongan anggaran pun bisa dikatakan sebagai pertaruhan kredibilitas Pemerintah. Kredibilitas Pemerintah bukan hanya dilihat dari seberapa besar realisasi defisit anggaran dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi juga apakah pilihan kebijakan untuk pemotongan anggaran, tidak akan menganggu program-program prioritas Pemerintah dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.


Akhir kata, penulis sangat berharap, pemotongan anggaran ini bukan menjadi bagian dari kebijakan lepas tangan (hands-off), dimana Pemerintah hanya mengharapkan sektor usaha untuk berjuang sendiri di tengah kesulitan ekonomi dan mengorbankan target-target pembangunan yang telah dijanjikan sebelumnya. 



Artikel ini pernah di publikasikan di harian Koran Jakarta pada 22 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://www.koran-jakarta.com/pemotongan-anggaran/ 

Masa Adaptasi Pengampunan Pajak

Melalui harian ini pada tanggal 20 Mei 2016, atau satu bulan sebelum UU Pengampunan Pajak diterbitkan oleh DPR dan Pemerintah, artikel saya berjudul "Mitigasi Resiko Pengampunan Pajak" memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan ekonomi yang akan muncul ketika UU Pengampunan Pajak diresmikan. Durasi pengampunan pajak yang relatif singkat, akan dapat menyebabkan terjadinya gejolak (shock) bagi perekonomian domestik.  Baik persoalan yang akan mungkin terjadi pada arus uang yang masuk, obligasi, kurs rupiah, struktur perbankan, dan lain sebagainya.

Entah harus senang atau pun bersedih, ternyata satu per satu prediksi itu mulai nampak menjadi kenyataan. Penerbitan UU Pengampunan Pajak tanpa adanya persiapan yang matang pada implementasinya, menyebabkan beberapa persoalan baru muncul setelah UU tersebut diberlakukan.
Salah satu contoh persoalan yang muncul setelah UU Pengampunan Pajak diterbitkan ialah persoalan bank penampung dana pengampunan pajak, yang sempat heboh beberapa hari lalu. Beberapa pengamat ekonomi sibuk menjustifikasi kenapa bank asing tidak boleh diikutsertakan dalam program pengampunan pajak. Apalagi tidak sedikit dari mereka yang menggunakan sentimen nasionalisme. Di sisi lain, Pemerintah juga mungkin hanya menunjuk 18 bank untuk menjadi penampung dana tax amnesty, tanpa olang-aling tentang masalah kepemilikan bank tersebut.

Tapi apakah itu bank asing ataupun bank milik pribumi, sejatinya persoalan berada pada bentuk investasinya. Bukan warna kulit kepemilikan bank nya. Di era globalisasi seperti sekarang, sangat memungkinkan produk investasi ditawarkan, dibuat seolah-olah uangnya ada di Indonesia. tetapi sebenarnya uang tersebut sudah berada di luar negeri. Maka menjadi sangat penting bagi otoritas keuangan, untuk memantau produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan.

Pada sisi lain, struktur pasar perbankan kita, cukup rawan bila harus diserbu oleh aliran modal yang masuk dan keluar dalam jumlah besar. Struktur pasar perbankan di Indonesia bersifat oligopoli-oligopsoni. Karena 10% dari total bank umum di Indonesia menguasai 69% total DPK. Kemudian, 52% dari total DPK tersebut hanya dikuasai oleh 0,4% dari total deposan di industri perbankan.

Artinya hidup mati perbankan kita, sangat bergantung dari deposan besar. Nah, inilah masalah fundamentalnya. Jumlah bank yang menjadi bank persepsi justru sangat sedikit, hanya 18 bank dari 119 bank yang ada di Indonesia. Bila terjadi perpindahan modal dari bank yang bukan merupakan bank persepsi, kepada bank persepsi, dikhawatirkan akan terjadi rush akibat penarikan tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar.

Ilustrasinya begini: struktur pemodalan bank A sangat bergantung dari orang B. Ketika orang B ingin menggunakan fasilitas pengampunan pajak, ia hanya bisa menggunakannya melalui bank C. Maka, agar orang B bisa diampuni, ia harus memindahkan asetnya dari bank A ke bank C. Karena struktur pemodalan bank A sangat bergantung pada orang B, maka mau tidak mau akan terjadi persoalan pada bank A. Tapi tidak berhenti dari situ. Persoalan pada bank A yang kekurangan DPK, justru bisa menyebabkan second round effect ke iklim perbankan.

Singkatnya, jumlah bank penampung dana pengampunan pajak yang terlalu sedikitlah justru yang menjadi persoalan utama hari ini.

Selain itu, melihat perkembangan terkini, ada kecendrungan bahwa Wajib Pajak hanya akan melakukan deklarasi. Bukan repatriasi. Pendeknya, program pengampunan pajak hanya akan mendorong pengungkapan harta di dalam maupun di luar negeri, bukan untuk membawa kembali uangnya untuk disimpan di Indonesia. Maka dari itu, pada masa sekarang, perlu dipikirkan dengan segera, insentif-insentif yang diberikan, agar mendorong wajib pajak melakukan repatriasi.

Persoalan lain yang muncul ketika UU Pengampunan Pajak ini telah diterbitkan ialah kesiapan infrastruktur pelaksananya. Perlu diingat juga bahwa dalam beberapa waktu lalu pernah disebutkan target dana yang masuk dari pengampunan pajak mencapai Rp 560 Triliun.

Artinya, bila masa pengampunan pajak hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 2 Triliun per hari. Iya harus ada Rp 2 Triliun per hari agar total dana pengampunan pajak bisa mencapai Rp 560 Triliun!

Kalau dibandingkan dengan realisasi pengampunan pajak (baik deklarasi maupun repatriasi) yang baru mencapai Rp 300 Miliar pada 22 Juli kemarin, tentu bisa dikatakan bahwa targetnya masih sangat jauh. Memang perhitungan Rp 2 Trilliun ini tidak liniar. Tapi hal ini menunjukkan bahwa, perlu upaya yang lebih banyak, baik dari Pemerintah, asosiasi badan usaha, dan pelaku kepentingan lain, untuk menggiatkan sosialisasi terkait pengampunan pajak.


Oleh maka itu, diperlukan adaptasi yang lebih pada program pengampunan pajak. Bukan hanya programnya yang harus cepat beradaptasi dengan struktur perbankan dan persoalan-persoalan yang datang kemudian, tetapi juga Menteri Keuangan baru, Ibu Sri Mulyani, yang juga harus cepat beradaptasi pada program ini. Penulis sejujurnya sangat khawatir bila program ini berjalan lancar dan sukses menangkap Rp 560 Triliun, hasilnya bila dilihat dari perspektif yang lebih luas, justru negatif. Ia sukses menangkap uang banyak, tapi mengorbankan struktur ekonomi yang tidak cukup siap menampung uang dalam jumlah besar. Kerjasama antar pemangku kepentingan, utamanya LPS, OJK, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia, sangat penting dalam memastikan program ini berhasil mendorong perekonomian, ke arah yang lebih baik.



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 1 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/masa-adaptasi-pengampunan-pajak