Mengatasi Kesenjangan Wilayah

Branko Milanovic, mantan ekonom dari World Bank, mengumpamakan kesenjangan seperti layaknya kolesterol. Dalam artian, kesenjangan memiliki dua sisi mata koin. Ia baik pada batasnya namun menjadi buruk bila terlalu berlebihan.

Dalam hal ini, kesenjangan yang terlalu lebar akan menyebabkan dampak yang tidak baik, terutama dalam skala makro. Penelitian dari Andrew Berg dan Jonathan D. Ostry dari IMF pada 2011 mengkonfirmasi hal ini dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara yang memiliki kesenjangan pendapatan yang lebar cenderung tidak berkelanjutan. Sebaliknya, negara yang lebih setara dalam distribusi pendapatan, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dalam durasi yang lebih panjang.

Kalau dilihat dalam konteks Indonesia, hal ini sangat memungkinkan menjadi salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berkelenjutan. Bila pada periode boom harga komoditas  tahun 2010-an bisa tumbuh 6% per tahun, tetapi pada saat ini perekonomian Indonesia hanya bisa tumbuh pada kisaran 5% per tahun.

Berdasarkan hasil analisa, ternyata kesenjangan wilayah di Indonesia selama periode 2010 hingga 2014, justru semakin melebar. Indeks Williamson bergerak dari 0,72 pada 2010, menjadi 0,76 pada 2014. Nilai Williamson baru turun menjadi 0,65 pada 2015. Adapun dalam indeks ini, bila nilainya 1, berarti pembangunan wilayah sangat timpang dan berlaku sebaliknya.

Tidak bisa dipungkiri persoalan kesenjangan wilayah adalah persoalan fundamental dalam perekonomian Indonesia. Selama 30 tahun, dari 1983 sampai 2013, kontribusi PDRB terhadap PDB Nasional Kawasan Barat Indonesia (KBI), tidak pernah kurang dari 80% terhadap PDB. Bahkan di tahun 2017 ini, kontribusi KBI sudah mencapai 82% terhadap pembentukan kue ekonomi nasional.

Untuk mengatasi persoalan ini, terdapat beberapa inisiatif berbasis spasial yang telah dilakukan oleh periode Pemerintahan sekarang dan upaya ini perlu diacungi jempol. Salah satunya ialah program pembangunan sepuluh kota baru publik, yang menjadi terjemahan dari Nawacita poin (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan poin (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019, sepuluh kota baru publik tersebut adalah Padang, Palembang, Maja, Pontianak, Banjarbaru, Tanjung Selor. Sedangkan empat kota baru publik lainnya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yakni Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura. Di luar yang tertera dalam RPJMN, Kota Sofifi di Provinsi Maluku Utara juga ditetapkan sebagai kota baru publik melalui direktif Presiden Joko Widodo. Sebuah milestone untuk pemerataan pembangunan nasional, terutama di timur Indonesia.

Pembangunan kota baru publik dalam rangka mengatasi kesenjangan wilayah ini baik sekali dilakukan karena pembangunan kota akan memancing urbanisasi. Dimana fenomena urbanisasi yang terjadi diseluruh dunia berkaitan erat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Penelitian World Bank mengutarakan bahwa dari tahun 1970 sampai 2012, setiap kenaikan 1% urbanisasi perkotaan berkorelasi dengan rata – rata persentase PDB per kapita. Sebagai gambaran, kenaikan 1% tingkat urbanisasi di India meningkatkan 13% kenaikan PDB per kapita. Begitu juga di China yang mampu meningkatkan PDB per kapita hingga 10%, Vietnam 8%, dan Thailand 7%.

Sayangnya memang, dalam penelitian yang sama, diutarakan juga bahwa kontribusi kenaikan 1% urbanisasi di Indonesia hanya mampu meningkatkan 4% PDB per kapita. Persoalannya memang, tujuan urbanisasi di Indonesia masih pada sekitar Jabodetabek dan belum meluas ke kota – kota lainnya. Sehingga program kota baru publik yang menciptakan “gula” baru di ujung – ujung Indonesia menjadi penting bagi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Persoalannya ialah, meski telah ditetapkan dalam RPJMN, progress pembangunan progress kota baru publik ini seperti jalan di tempat. Dari kesebelas kota baru publik tersebut, baru enam kota diantara yang sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Tiga kota (Pontianak, Tanjung Selor, dan Sofifi) yang sudah memiliki konsep Masterplan dan Rencana Aksi Strategis, Empat kota yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan baru kota Pontianak yang sudah melakukan pembangunan sarana dan prasarana. Bahkan kesebelas kota tersebut belum menyusun regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai kota baru publik.

Kami memandang, meski memiliki tujuan yang mulia, terdapat salah kaprah dalam pembangunan kota baru publik ini. Selama ini, pembangunan kota baru publik masih memeluk paham government led-development atau Pemerintah yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan kota – kota baru publik tersebut.

Padahal success story pembangunan kota – kota baru di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pelaku usaha swasta. Sebagai contoh pembangunan Bumi Serpong Damai, Bukit Jonggol Asri, Pembangunan Jaya, Lippo City, Cikarang Baru, Kota Legenda, Kota Cileungsi, Royal Sentul, Bintaro Jaya, Gading Serpong, Modernland, Alam Sutera, dan lain sebagainya.

Pembangunan kota baru publik ini seakan dijadikan ajang antitesa pembangunan kota baru oleh sektor swasta. Pemerintah seakan tidak ingin kalah dengan pembangunan kota – kota yang dilakukan oleh swasta. Tetapi sayangnya, Pemerintah sendiri juga tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan kota baru.

Sehingga bisa dikatakan, bila ingin mengakselerasi pembangunan kota baru publik, seharusnya Pemerintah lebih banyak melibatkan pelaku usaha swasta. Apalagi keuangan fiskal Pemerintah saat ini sangat terbatas dan pembangunan kota baru publik pastinya memerlukan biaya yang sangat besar.

Selain itu, pembangunan kota baru melalui pelaku usaha swasta ini juga mendorong investasi dan pertumbuhan berbagai sektor industri dan jasa turunan, yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan di daerah.

Dari situlah kita berharap pemerataan ekonomi akan tercipta dengan semakin tumbuhnya sentra – sentra pertumbuhan ekonomi baru di seluruh pelosok Tanah Air. Yang mana, pembangunan “gula” baru ekonomi bukan hanya dirasakan nanti ketika kota baru tersebut selesai dibangun, tetapi sudah bisa dirasakan “manis”nya ketika sedang dibangun.

Artikel ini pernah dipublikasikan di harian KONTAN pada 27 Desember 2017