Sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sudah bukan menjadi tabu lagi bila dikatakan bahwa Indonesia hingga hari ini masih sangat bergantung pada pulau Jawa. Berdasarkan data dari BPS, kontribusi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 58%, diikuti oleh Pulau Sumatera 21%, dan Pulau Kalimantan 8%. Bila dilihat lebih lebih luas, Kawasan Indonesia Barat hampir menguasai 80% dari kue ekonomi nasional. Persoalan ketimpangan antar wilayah ini sebenarnya adalah persoalan klasik kronis, yang terjadi dari tahun ke tahun. Persoalannya, dominasi Pulau Jawa telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan ekonomi, sosial, hingga ketimpangan pendapatan dan kesempatan terhadap akses ke fasilitas kesehatan dan Pendidikan, antara Jawa – Luar Jawa. Untuk mengurangi persoalan tersebut, inisiatif dan langkah revolusioner Pemerintah saat ini dalam pembangunan infrastruktur yang massif sangat perlu di apresiasi. Pembangunan infrastruktur sepert

Sejak beberapa bulan terakhir, tema pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi perbicangan publik yang luar biasa. Bukan hanya bagi Kami yang bergabung dalam Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), tapi isu pemindahan IKN dibicarakan secara luas. Mulai dari aspek politis hingga teknis pembiayaan. Secara politik, dalam pemahaman kami sebagai urban planner, pemindahan IKN di seluruh dunia memang merupakan kebijakan politik. Sehingga harus mejadi kemufakatan dalam konsensus politik atau dalam konteks Indonesia haruslah diterjemahkan di dalam bentuk Undang – Undang, yang merupakan produk pembahasan dari Pemerintah dan DPR RI. Peliknya memang, politisi biasanya berpikiran dan bertindak jangka pendek. Sedangkan pembangunan suatu kota, apalagi IKN membutuhkan jangka waktu panjang 20 – 30 tahun dan bahkan lebih. Politisi yang memutuskan pemindahan IKN hari ini pun belum tentu akan hidup 30 40 tahun mendatang dan merasakan pembangunan dari IKN nantinya. Sehingga butuh pemikiran seorang negarawa