Tantangan Investasi Asing di Era Jokowi

Bagi kebanyakan orang, magnet kharisma Presiden Jokowi terletak pada gaya bicaranya yang sederhana namun tetap lugas dan mampu dipahami oleh berbagai kalangan. Bahkan ‘sihir’ Presiden Jokowi tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan gairah para peserta dan pebisnis yang hadir pada pertemuan APEC beberapa waktu yang lalu, untuk berinvestasi di Indonesia. Buktinya, berdasarkan survey PricewaterhouseCoopers, 57% dari 635 CEO meyakini bahwa investasi di Indonesia akan menguat dalam satu tahun ke depan.

Investasi memang memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu bangsa, sehingga sangat wajar bila terjadi persaingan antar negara dalam menarik investor. Indonesia punya faktor keberuntungan, selain merupakan negara yang menarik karena keragaman sumber daya dan besarnya pasar domestik, Pemerintahan yang terdahulu setidaknya telah cukup berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah ketidakstabilan yang melanda beberapa negara dunia. Oleh karenanya, tidak heran pula bila berbagai lembaga pemeringkat internasional (seperti S&P, Fitch Ratings, Mood’s, R&1, dan JCRA) menempatkan Indonesia pada peringkat yang stabil sejak beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, walaupun peran investasi asing masih dibutuhkan sebagai modal pembangunan, masuknya investasi asing tidak bisa dipandang dari sisi positifnya saja. Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ke depan untuk mengoreksi timbal-balik hubungan investasi asing dalam pembangunan nasional.

Pertama, memperluas penciptaan lapangan kerja dari penanaman modal asing (PMA). Pada akhir 2013, nilai PMA yang masuk hampir mencapai Rp 800 Triliun, sedangkan PMDN tidak sampai Rp 400 Trilliun. Namun pada tahun yang sama, PMA hanya mampu menyerap 800 ribu tenaga kerja, sementara PMDN menyerap hampir 600 ribu tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PMA menyerap tenaga kerja per satu triliun investasi yang ditanamkan lebih rendah dibandingkan dengan PMDN.

Kedua, mendorong investasi pada industri bahan baku dan antara sehingga mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan penolong. Masuknya PMA terkadang tidak diiringi dengan ketersediaan bahan baku dan keberadaan industri hulu dan antara. Alhasil, masuknya PMA juga mendorong tumbuhnya impor bahan baku dan penolong. Tidak heran jika ketergantungan terhadap impor bahan baku dan penolong menjadi tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata 67% dari total impor Indonesia adalah impor bahan baku dan penolong. Terlebih lagi, depresiasi nilai tukar rupiah akhir-akhir ini semakin merugikan badan usaha yang mengandalkan pasokan bahan baku dan penolong impor, namun berorientasi pada pasar domestik.

Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Masuknya PMA sering diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing, baik yang bekerja kurang maupun yang lebih dari satu tahun. Pada satu sisi memang hal ini berdampak positif, sehingga tenaga kerja domestik dapat menggali ilmu maupun etika kerja dari tenaga kerja asing. Namun tren peningkatan masuknya tenaga kerja profesional asing ini berpotensi mendongkrak kompensasi tenaga kerja dan neraca transfer berjalan. Sejak tahun 2005 hingga 2013, jumlah tenaga kerja dan remitansi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah tumbuh, berturut-turut 13% dan 27% per tahun, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah dan remitansi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Keempat dan yang paling penting untuk dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi adalah memecahkan persoalan melebarnya defisit transaksi berjalan (current account) yang sudah semakin akut, dengan menekan capital outflow pada komponen pendapatan investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mendorong reinvestasi PMA, pemanfaatan peluang ekspor pasar dunia, pendalaman sektor keuangan, insentif penanaman modal kembali, maupun instrument regulasi lainnya. 

Rilis data Neraca Pembayaran Indonesia oleh BI pada bulan ini menunjukkan bahwa 80% dari defisit transaksi berjalan (sebesar US$ 9,1 Milliar) disumbangkan oleh defisit pada neraca pendapatan primer, dan 77%-nya (US$ 6,9 Milliar) disumbangkan oleh defisit pada neraca pendapatan investasi. Besarnya defisit pada neraca pendapatan investasi ini mencerminkan pendapatan investasi lebih banyak diperoleh oleh orang asing yang menyediakan modal finansialnya kepada penduduk Indonesia.

Memang betul terjadi peningkatan keuntungan pada perusahaan PMA dan masuknya dana asing memang diikuti dengan risiko dana keluar, apalagi Indonesia adalah negara yang menganut regulasi devisa bebas. Akan tetapi, persoalan ‘lama’ ini tidak bisa didiamkan terus menerus, terlebih ruang gerak pemain asing akan semakin melebar dengan direvisinya Daftar Negatif Investasi (DNI). Meskipun persoalan ini tidak mudah diselesaikan, namun pemerintah kedepan tetap harus berupaya menekan defisit neraca pendapatan primer. Semakin lama didiamkan, semakin lebar jarak defisit transaksi berjalan, semakin tidak sehat perekonomian nasional.

*Artikel ini pernah dimuat di harian cetak KONTAN pada 1 Desember 2014