Aktif Mencari Pasar Bebas

Tidak ada angin dan tidak ada hujan, pada akhir bulan Oktober 2015, tiba-tiba Presiden Jokowi memberikan sinyal Indonesia bahwa tertarik untuk masuk Trans Pacific Partnership (TPP). Hingga pertengahan bulan November ini, meskipun hujan sudah mulai deras tapi tensi perdebatan akan wacana tersebut justru semakin memanas.

Bahasa Presiden sendiri, ketika menyampaikan keinginan untuk ikut serta dalam TPP pun memang sangat diplomatis, sehingga sulit untuk diterjemahkan. Bisa berarti Indonesia benar-benar ingin bergabung ke TPP, tapi bisa juga menandakan penolakan yang halus. Daerah abu-abu ini kemudian menambah semangat pihak-pihak yang pro maupun kontra akan keikutsertaan Indonesia dalam TPP.

Pemerintah, terutama Kementrian Perdagangan, beberapa kali memberikan sinyal kepada publik bahwa mereka berada dalam pihak yang pro bergabungnya Indonesia dalam blok perdagangan yang mencakup hingga sepertiga dari total perdagangan dunia. Bahkan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, sempat menyatakan bahwa hanya butuh waktu dua tahun bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri sebelum bergabung dengan blok dagang itu.

Disisi lain, wacana bergabungnya Indonesia dalam TPP ditanggapi dingin oleh pihak yang kontra (termasuk juga beberapa kementrian yang menujukkan sinyal ragu-ragu). Masalahnya, keinginan Indonesia bergabung dalam TPP belum diikuti dengan persiapan kajian maupun teknis yang matang dan sangat terkesan tiba-tiba.

Secara teoritis, memang bergabungnya Indonesia dalam TPP, maupun blok perdagangan bebas lainnya, bisa memperketat persaingan yang kemudian dapat mendorong effisiensi. Sayangnya, secara empiris justru terjadi sebaliknya. Kesepakatan perdagangan bebas yang telah diimplemetasikan di Indonesia justru juga diikuti dengan masuknya produk-produk ilegal, melemahnya kapasitas industri domestik, maupun meningkatnya biaya berusaha karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, sejarah diplomasi kerjasama internasional Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang cukup cukup agresif dalam menjalin kesepakatan perdagangan bebas baik di tingkat global, regional maupun bilateral. Untuk kawasan ASEAN, telah dimulai dari liberalisasi perdagangan di kawasan ini yakni dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1993. Tahun 1995, Indonesia bergabung dengan WTO yang kemudian mendorong Indonesia mengalami penurunan tarif impor secara persisten.

Setelah krisis, kerjasama ekonomi dan perdagangan secara bilateral dan multilateral juga terus bergulir seperti dengan Jepang tahun 2008 dalam payung Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA). Indonesia juga turut meratifikasi kerjasama negara-negara ASEAN dengan Australia-New Zealand melalui ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) di tahun 2009, dan selanjutnya juga ikut meratifikasi kesepakatan perdagangan negara-negara ASEAN dengan China melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang diimplementasikan pada 2010 lalu. Di awal tahun 2016 nanti, indonesia juga akan memasuki babak baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah disepakati sejak beberapa tahun lalu.

Sayangnya, seakan tidak belajar dari sejarah, dalam setiap kesepakatan perdagangan bebas, persiapan riil dari Pemerintah Indonesia selalu mengecewakan. Alhasil, indikator perdagangan justru memburuk pasca diterapkannya perdagangan bebas.

Sebagai gambaran, dalam kesepatan MEA saja, terdapat beberapa poin kesepakatan yang tidak ditaati dan tidak dipersiapkan dengan baik oleh Indonesia. Seperti kesepakatan pembebasan ketentuan nontarif dalam perdagangan barang, implementasi ASEAN Single Window, kesepakatan liberalisasi dalam bidang jasa, dan ketentuan pengakuan kompetensi dan mobilitas tenaga kerja profesional.
Dalam kesepakatan pembebasan ketentuan nontarif, ketika sudah disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menghampus hambatan nontarif, Indonesia justru menambah 128 ketentuan nontarif yang diskriminatif dan tidak transparan dalam kurun waktu tiga tahun, dari tahun 2012 hingga 2015.

Pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) juga dapat dikatakan telat karena kesepatannya sudah terjadi pada tahun 2010 dan beberapa negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina sudah mengoperasikan National Single Window mereka masing-masing.

Implementasi kesepakatan liberalisasi bidang jasa juga berjalan lambat. Indonesia yang hampir mendekati ketentuan liberalisasi bidang jasa juga terlihat tidak banyak memberikan dorongan kepada negara-negara anggota ASEAN lain untuk mematuhi kesepakatan yang ditentukan bersama.

Melihat pencapaian Indonesia dalam liberalisasi perdagangan, tidak salah juga kalau dalam RPJM 2015-2019 telah dinyatakan bahwa tantangan utama kerjasama ekonomi internasional untuk lima tahun kedepan ialah belum optimalnya kualitas koordinasi lintas sektor dan seluruh pihak terkait dalam proses penyiapan dan implementasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional, masih belum selarasnya antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi, dan belum optimalnya pemanfaatan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional dalam mencapai kepentingan nasional terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, meskipun telah tertulis di atas kertas, sering kali implementasinya menyimpang. Baik menyimpang dari RPJM maupun menyimpang dari kesepakatan kerjasama perdagangan bebas yang telah disepakati. Kadang memang perbedaan antara rencana dan implementasi bisa ditoleransi, tapi sering kali deviasi penyimpangannya terlalu jauh. Apalagi kalau yang menyimpang adalah prinsip diplomasi Indonesia yang bebas aktif, yang justru diterjemahkan sebagai aktif mencari pasar bebas. Yah, semoga saja tidak.


Artikel ini pernah di muat pada headline harian BISNIS INDONESIA pada hari Senin 30 November 2015

Mencermati Pembiayaan Infrastruktur

Ditengah perlambatan ekonomi, publik semakin berharap pembangunan infrastruktur yang dijanjikan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dapat segera terlaksana. Setidaknya ada harapan ketika terhitung sudah 22 proyek infrastruktur yang telah melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) dari awal Januari 2015 hingga sekarang. Namun demikian, pertimbangan kebutuhan pembiayaan menjadi konsen utama dan batasan dalam pembiayaan infrastruktur.

Di awal kepemimpinan Presiden Jokowi, rencana pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2014-2019 disusun sangat optimis. Melalui perhitungan dari Bappenas (2014), diperkirakan pembangunan infrastruktur dari tahun 2014-2019 akan membutuhkan dibutuhkan Rp 5,519.4 trilliun. Sedangkan Kementrian Keuangan, melalui Badan Kebijakan Fiskal (2015) memperkirakan dibutuhkan sekitar Rp 5,619 trilliun untuk pembangunan infrastruktur.

Dari estimasi biaya tersebut, porsi pembiayaan Pemerintah dari APBN yang di patok cukup besar, hingga 40% (Rp 2.216 trilliun) dari total biaya keseluruhan. Baik pengamat maupun masyarakat secara umum pun awalnya seperti tersihir, meyakini bahwa pembangunan infrastruktur akan dapat berjalan dengan baik. Terutama karena adanya political will dari Pemerintah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur yang lebih besar. Apalagi bila dibandingkan dengan rencana pembangunan serupa di masa lalu. MP3EI misalnya, yang hanya mematok porsi pembiayaan infrastruktur dari APBN sebesar 15,6%.

Sayangnya ada kesenjangan antara rencana yang di susun optimistik dan realita yang justru semakin menimbulkan pesimistik. Pertama, meskipun terjadi peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN, namun sayangnya jumlah tersebut masih belum cukup memadai bila dibandingkan dengan estimasi kebutuhan.

Anggaran infrastruktur pada APBNP 2015 di alokasikan sebesar Rp 290,3 Trilliun, bahkan akan kembali naik menjadi Rp 313,5 Trilliun pada RAPBN 2016 yang sekarang sedang dibahas bersama dengan anggota dewan. Tapi untuk memenuhi estimasi porsi pembiayaan infrastruktur dari porsi APBN, maka minimal setiap tahunnya di perlukan Rp 443 trilliun untuk anggaran infrastruktur. Bila alokasi anggaran infrastruktur hanya naik sekitar Rp 20 trilliun setiap tahun, maka alokasi anggaran infrastruktur pada APBN hingga tahun 2019  hanya dapat mencapai Rp 1.683,5 Trilliun. Atau kurang Rp 532 trilliun dari yang di rencanakan.

Apalagi, instrumen keuangan negara yang sangat dangkal juga menjadi persoalan tersendiri dalam pembiayaan infrastruktur dari APBN. Selain itu, masih ada persoalan kelambanan dan keengganan Pemerintah dalam menyerap anggaran seperti yang terjadi dewasa ini. Meskipun Pemerintah telah menjamin tidak adanya pelanggaran hukum atas kebijakan maupun penyerapan anggaran, sayangnya kapasitas kelembagaan masih tidak cukup kuat untuk melawan praktik premanisme yang menjangkit dalam proyek-proyek Pemerintah.

Kedua, untuk mengandalkan kemampuan swasta maupun BUMN dalam mengadakan infrastruktur, maka di perlukan mobilisasi pembiayaan jangka panjang. Dalam hal ini, Pemerintah, melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebenarnya telah memiliki kinerja yang sangat baik.

Hingga bulan juli 2015, PT. SMI telah membiayai proyek infrastruktur hingga Rp 65 trilliun. Jumlah ini delapan kali lipat bila dibandingkan nilai komitmen pembiayaan PT. SMI yang hanya sebesar Rp 7,4 trilliun dan enam kali lipat bila dibandingkan jumlah aset PT. SMI sebesar Rp 10 trilliun. Dimana jumlah aset tersebut belum termasuk Rp 18 trilliun modal dari alokasi aset PT. PIP dan Rp 2 Trilliun tambahan modal dari Pemberian Modal Negara (PMN) yang diberikan dari APBN 2014. Bahkan, pada tahun 2016, juga direncanakan PT. SMI juga akan kembali mendapatkan PMN sebesar Rp 3 trilliun.

Dengan kemampuan PT. SMI memberikan efek pengganda pembiayaan proyek hingga enam hingga delapan kali lipat dan asumsi bahwa penyertaan modal negara akan konsisten diberikan hingga akhir tahun 2019 (diperkirakan sebesar Rp 2-3 trilliun setiap tahun), maka pada tahun 2019, PT. SMI akan mampu membiayai proyek infrastruktur hingga Rp 250 trilliun.

Sayangnya, meskipun berkinerja dengan sangat baik, jumlah tersebut baru 10% dari estimasi kebutuhan infrastruktur yang dibiayai oleh BUMN dan Swasta. Artinya, untuk mampu memaksimalkan kemampuan PT. SMI sebagai katalis pembiayaan infrastruktur untuk BUMN dan Swasta, maka Pemerintah perlu memberikan dukungan kapasitas pembiayaan yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan yang sudah diberikan APBN 2014 dan APBNP 2015. Atau, perlu adanya aturan hukum yang tepat untuk memberikan fleksibilitas bagi PT. SMI dalam menangkap sumber pendanaan jangka panjang seperti dana tabungan pensiun atau dana haji.

Ketiga, meskipun Presiden Jokowi sudah sangat agresif mempromosikan peluang pembangunan infrastruktur diberbagai kesempatan, usaha tersebut tidak diikuti dengan realisasi pembangunan. Berdasarkan data BKPM, peningkatan lisensi prinsip investasi infrastruktur (rencana) tidak diikuti dengan realisasi investasi dibidang infrastruktur.

Lisensi prinsip investasi infrastruktur meningkat pesat dari US$ 5 Trilliun pada semester-I 2014 menjadi US$ 24,8 Trilliun pada semester-I 2015. Sayangnya, bila pada semester-I 2014 realisasi investasinya menjadi 93% dari rencana investasinya, pada semester-I 2015 realisasi investasinya hanya sebesar 19% atau US$ 4,82 trilliun dari rencana investasinya.

Persoalannya tentu bukan cuma sekedar prosedur investasi maupun regulasi skema kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur. Karena Pemerintah sebenarnya telah dengan sangat baik berupaya mempersingkat prosedur perizinan investasi dan memberikan kepastian  skema KPS melalui Peraturan Presiden No.38/2015.

Tapi yang lebih penting juga ialah bagaimana memberikan kepastian hukum dari investasi infrastruktur. Sebagai contoh, proyek pembangunan PDAM di Pekanbaru dan infrastruktur panas bumi di Sumatera Barat akhirnya gagal terealisasi karena adanya kekosongan hukum Sumber Daya Air (karena UU yang lama baru saja dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) dan belum adanya peraturan pemerintah terkait dengan harga satuan energi panas bumi.

Memang tidak bisa di pungkiri lagi bahwa Indonesia memerlukan infrastruktur, semua orang dari sabang sampai merauke, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah pun akan setuju dengan hal tersebut. Tapi perlu ingat juga bahwa selalu terselip prioritas dan pilihan kebijakan disetiap kebutuhan dan keinginan.

Artikel ini pernah di muat di harian KONTAN pada 13 Oktober 2015

Restrukturisasi Dana Bansos

Situasi ekonomi dewasa ini semakin tidak bersahabat dengan masyarakat wong cilik. Laporan BPS menyebutkan bahwa jumlah orang miskin pada bulan Maret 2015 bertambah 800 ribu orang bila dibandingkan September 2014. Sehingga masih terdapat 28,5 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun ini.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa standar garis kemiskinan yang diterapkan di Indonesia masih sangat minimalis. Hanya sebesar Rp 330.776/kapita/bulan (rata-rata nasional). Dalam catatan kami, dari tahun 2006 sampai 2014, bila standar garis kemiskinannya di lipat gandakan dua kali lipat maka jumlah orang miskin di Indonesia bisa meningkat hingga lima kali lipat. Sebagai contoh, pada tahun 2014, jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan sebanyak 28 juta jiwa, tapi bila standar garis kemiskinannya di naikkan dua kali lipat maka jumlah orang miskin di Indonesia dapat mencapai 141 juta jiwa.

Betul bahwa terjadi perbaikan dalam statistik BPS. Pada bulan Maret 2015 misalnya, jumlah sampel pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencapai 300 ribu rumah tangga. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah sampel pada Susenas tidak pernah lebih dari 280 ribu rumah tangga (Susenas Core). Akan tetapi penggunaan konsep kebutuhan dasar dengan standar yang rendah menyebabkan terjadinya kerancuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Sebagai contoh, dengan pemahaman jumlah orang miskin sebesar 28 juta jiwa, tapi dibutuhkan target dua hingga tiga kali lipatnya untuk program-program bantuan sosial (bansos).

Bila mengikuti standar kemiskinan World Bank, maka orang dapat dikatakan miskin bila hidup kurang dari US$ 2 per hari. Secara teknis, standar dari World Bank memang bisa dijadikan acuan perbandingan antar negara. Tetapi mengingat terjadi perbedaan inflasi dan daya beli masyarakat, di perlukan kehati-hatian dalam menggunakan standar ini. Sebagai gambaran, per 1 dollar Amerika Serikat dapat dibelanjakan untuk jumlah barang yang berbeda di Amerika Serikat ataupun di Indonesia. US$ 1 di Indonesia cukup untuk membeli satu gantungan kunci, tapi belum tentu US$ 1 di Amerika Serikat cukup untuk membeli satu barang yang sama.

Namun demikian, standar dari World Bank dapat memberikan gambaran bahwa jumlah orang miskin masih sangat besar di Indonesia. Pada tahun 2014 saja jumlahnya mencapai 43% dari populasi. Artinya 2 dari 5 orang Indonesia adalah orang yang hidup dibawah kemiskinan.

Menariknya, ditengah kondisi ekonomi yang semakin mencekik masyarakat miskin dan hampir miskin, RAPBN 2016 yang di susun oleh Pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla justru memilih untuk melakukan effisiensi dalam alokasi dana bansos. Sehingga alokasi dana bansos pada tahun 2016 akan dilakukan lebih spesifik seperti untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Padahal, berdasarkan UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, seharusnya dana bansos dimaksudkan agar masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentetanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memang perlu di akui bahwa dalam implementasinya, dana bansos malah dibelanjakan dalam bentuk barang dan uang justru sering kali tidak sesuai dengan cita-cita mulianya.  Seperti misalnya, dana bansos yang di alokasikan untuk membeli perlengkapan tenis meja maupun pot tanaman yang sangat tidak jelas maksud dan penggunaannya dalam melindungi masyarakat dari resiko sosial. Bahkan tidak jarang pula ditemukan dana bansos yang digunakan untuk membiayai pemilu kepala daerah.

Tapi diluar berbagai buruknya penyalahgunaan dana bansos, sebenarnya juga terdapat beberapa program sosial yang bisa dikatakan berhasil membantu masyarakat yang mengalami persoalan sosial. Seperti program pemberian dana bantuan modal awal bagi calon wirausaha baru, revitalisasi pasar tradisional, tempat praktik keterampilan usaha, maupun penyediaan fasilitas perumahan dengan cicilan rendah maupun sanitasi lingkungan.

Mencari tikus tidak perlu membakar seluruh sawah. Cukup dengan cerdas menangkap menutup lubang-lubang pintu masuk dari para tikus. Dalam kaitannya pada dana bansos, langkah Pemerintah dalam mengeffisienkan dana bansos justru terlihat dilakukan dengan cara yang juga sangat effisien. Yakni dengan hanya menjadikan Kementrian Sosial sebagai corong utama dana bansos dan menghapus program-program bansos di berbagai Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Termasuk, program-program yang yang bahkan pernah sukses dilakukan oleh K/L lain dan Pemda. Cara ini memang effisien (mudah) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tapi akan sulit diterima oleh masyarakat. Terutama di masa sulit seperti sekarang.

Saran penulis, Bappenas yang telah meningkat perannya sekarang dalam menyetujui program Pemerintah, maupun Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebaiknya segera mengambil langkah untuk restrukturisasi dana bansos. Terutama meninjau kembali program-program bansos yang pernah sukses dilakukan oleh K/L lain dan Pemda dalam memberdayakan masyarakat wong cilik.

Kalau Pemerintah berani menetapkan kekebalan hukum untuk tidak menkriminalisasi kebijakan dan mempercepat realisasi penyerapan anggaran, mengapa justru tidak juga berani mendesak perbaikan implementasi bansos yang dilakukan oleh K/L lain dan Pemda untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang turut mengalami perlambatan ekonomi?


Apalagi Kabinet Kerja telah menunjukkan kemajuan dari adanya indikator kesejahteraan dan target pembangunan yang kini terpampang dalam APBN. Tanpa adanya konsolidasi kebijakan, alokasi anggaran maupun indikator APBN justru menjadi sia-sia. 


Artikel ini pernah di muat di harian KONTAN pada 18 September 2015

Pajak e-Commerce

Pemerintah tampaknya sangat agresif untuk mengejar target pajak yang telah di susun sangat ambisus dalam APBNP 2015. Salah satu wacana yang di gulirkan untuk meraih target penerimaan pajak ialah melalui memajaki bisnis online atau e-Commerce yang telah mengalami kemajuan di Indonesia.

Tidak bisa di pungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan pertumbuhan masyarakat kelas menengah telah mendorong perkembangan bisnis e-Commerce. Kemunculan berbagai bisnis e-Commerce pun dalam berbagai ragam bentuk. Seperti yang telah diklasifikasikan dalam dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) yang telah mengadopsi klasifikasi OECD dalam transaksi e-Commerce. Baik sebagai media transaksi barang dan jasa (online marketplace), tempat menjual barang maupun jasa (online retail), ajak promosi barang dagangan (classified ads), maupun sebagai kegiatan yang  menyediakan barang dagangan usaha berupa pembelian voucher (daily deals).

Jumlah transaksi dalam bisnis e-Commerce pun berkembang cepat. Pengguna layanan e-Commerce di Indonesia tumbuh 42% dari tahun 2012 hingga 2015. Angka ini lebih tinggi jika negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%) maupun Filippina (28%).

Namun pertanyaannya kemudian ialah apakah rencana memajaki bisnis e-Commerce yang sedang tumbuh berkembang adalah cara yang tepat untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif?

Pertama, wacana penetapan pajak untuk bisnis e-Commerce harus bersifat adil. Adil disini dalam pengertian agar yang di pajaki tidak merasa lebih rugi dibanding yang tidak di pajaki.

Salah satu potensi buruk dari memajaki bisnis e-Commerce ialah pedagang online akan lari pada shadow market (pasar gelap). Pasar gelap yang di maksud ialah media transaksi penjualan barang dan jasa yang tidak di pajaki, seperti media sosial facebook, twitter, instagram, dsb.

Kedua, dalam falsafah pajak yang adil pula, Pemerintah juga tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maksudnya, Pemerintah jangan cuma berani memajaki bisnis e-Commerce lokal, tapi tidak berani memajaki para pemain over the top (OTT) atau penyedia layanan online populer dan jejaring sosial.

Terlebih, para OTT ini telah lama mengeruk keuntungan lewat internet Indonesia tanpa mengeluarkan investasi untuk membangun jaringan.

Betul bahwa dengan adanya para pemain OTT, para penyedia layanan internet mendapatkan keuntungan. Karena konsumen kemudian membeli jasa atau paket internet dari penyedia layanan internet untuk kemudian di gunakan bermain media sosial. Akan tetapi, disaat yang sama sebenarnya kita kehilangan potensi pajak yang bisa di gunakan untuk pembangunan juga kehilangan opportunity cost dari semakin tersingkirnya para pelaku start-up lokal.

Ketiga, dalam pandangan kami, yang harus di kejar dari wacana memajaki bisnis e-Commerce bukanlah potensi besarnya pajak yang bisa didapat. Tetapi lebih untuk menangkap besarnya peluang para pedagang online maupun UKM. Dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki NPWP dan ‘mungkin’ belum memiliki akun bank, menjadi memiliki NPWP dan memiliki akun bank.

Dengan demikian, selain meningkatkan jumlah tabungan masyarakat di perbankan, Pemerintah juga sekaligus menangkap objek pajak baru. Sehingga, e-Commerce dapat membantu transformasi bisnis-bisnis informal bisnis formal.

Selain itu, e-Commerce juga dapat menjadi pasar baru yang lebih megah bagi para UKM. Keberhasilan alibaba.com di Tiongkok seharusnya menjadi role model pengembangan bisnis e-Commerce di Indonesia. Dimana keberadaan alibaba.com menjadi sarana masyarakat Tiongkok untuk menjual produk UKM nya ke seluruh belahan dunia.

Keempat, wacana memajaki bisnis e-Commerce juga harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, jangan sampai bisnisnya di pajaki, tetapi pengembangan keamanan maupun infrastruktur internet-nya mandek. Atau tidak tercipta pusat-pusat pengembangan bisnis e-Commerce atau laboratorium untuk bisnis e-Commerce seperti di Silicon Valley. Karena tanpa adanya timbal balik yang tepat, memajaki bisnis e-Commerce justru dapat mematikan iklim bisnis itu sendiri.

Kelima, dalam konteks persaingan di ASEAN, perlu diingat bahwa penetrasi internet di Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2013, hanya 16 dari 100 orang Indonesia yang mengakses internet. Hanya lebih tinggi dibandingkan Kamboja dan Myanmar di lingkup ASEAN.

Begitu juga dengan jumlah pelanggan bisnis e-Commerce. Pada tahun 2013, jumlah pelanggan di toko e-Commerce di Indonesia hanya 12% dari total populasi. Angka ini paling rendah di antara negara-negara ASEAN-6. Dimana Malaysia dan Singapura (keduanya 80%), Thailand (75%), Filippina (70%), dan Vietnam (60%).

Dengan demikian, perlu di pikirkan pula agar jangan sampai pajak untuk bisnis e-Commerce membuat transaksi pembelian barang dan jasa menjadi lebih mahal hingga membuat konsumen semakin menjauhi bisnis e-Commerce.

Di sisi lain, perlu pula peranan dari Pemerintah agar membantu masuknya bisnis e-Commerce lokal menembus pasar ASEAN. Bantuan layanan bahasa, mempermudah penetrasi bisnis e-Commerce di negara-negara ASEAN, dsb, adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing e-Commerce di lingkup ASEAN.


Apalagi, kita akan memasukin era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015, yang salah satu kesepakatannya ialah memberikan peluang kepemilikan asing hingga 70% pada lima sektor strategis, termasuk juga sektor e-ASEAN.


Artikel ini pernah di muat di BISNIS INDONESIA pada 10 Agustus 2015

Indonesia dan Liberalisasi Investasi

Ditengah arus globalisasi, peranan investasi asing semakin krusial bagi pembangunan suatu negara. Termasuk juga bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan rasio penanaman modal asing (PMA) ke pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama beberapa tahun terakhir, hampir hampir seluruh negara ASEAN (kecuali Filippina dan Indonesia), memiliki rasio PMA ke PMTB yang lebih besar dibandingkan dengan Tiongkok dan India. Artinya, Negara-negara ASEAN semakin bergantung pada masuknya aliran investasi asing.

Untuk mampu menarik investasi asing lebih baik, negara-negara ASEAN menyepakati kesepakatan liberalisasi arus investasi yang tertuang dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan per 1 Januari 2016 nanti. Adapun kesepakatan liberalisasi ASEAN yang tertuang dalam the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ialah, pertama, memperkuat proteksi investasi bagi para investor dan investasinya. Kedua, menciptakan fasilitasi dan kerjasama investasi. Ketiga, mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang terintegrasi dan jaringan produksi. Keempat, sebagai rezim liberalisasi investasi yang progresif dari negara-negara ASEAN untuk menggapai target investasi yang terbuka dan bebas pada tahun 2015.

Akan tetapi, meskipun MEA mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang terintegrasi dan juga sebagai jaringan produksi, masing-masing negara anggota ASEAN tetap saja harus mencari dan menarik sumber investasinya sendiri. Keberadaan MEA dalam liberalisasi arus investasi harus di pandang sebagai nilai tambah (komplementer) dari negara tersebut. Disebut komplementer karena kesepakatan MEA setidaknya hanya akan memberikan akses yang lebih luas ke pasar ASEAN, dorongan bagi negara-negara ASEAN untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi negara tersebut, dan adanya peluang peningkatan volume perdagangan intra-regional.

Dengan demikian, karena sifatnya yang komplementer, negara-negara ASEAN masih tetap harus untuk mendorong keunggulan kompetitifnya untuk merebut investasi. Sehingga investasi yang masuk akan sesuai dengan struktur dan kebutuhan dari negara tersebut.

Vietnam misalnya, yang menjadi lokasi dari produksi produk-produk berharga murah (low-cost) oleh perusahaan-perusahaan asing. Salah satu keunggulan Vietnam ialah upah buruhnya yang tergolong murah di kawasan ASEAN. 

Begitu juga dengan Thailand yang menawarkan berbagai insentif investasi yang dimaksudkan agar Thailand dapat beranjak dari negara yang mengandalkan buruh murah menjadi negara yang mampu menguasai teknologi tinggi. Sebagai gambarannya, berbagai macam bentuk investasi yang akan menggunakan teknologi tinggi (investasi khusus), akan mendapatkan banyak kemudahan. Sebagai contoh ialah investasi solar cell di Thailand yang mendapatkan pembebasan pajak hingga delapan tahun dan listrik yang dihasilkan pun akan dibeli oleh EGA (BUMN Listrik di Thailand seperti PLN).
Posisi Indonesia

Potensi Belum Tergarap
Laporan World Investment Report 2015 yang dikeluarkan oleh Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB mencatat hal yang positif bagi Indonesia. Pertumbuhan penanaman modal/investasi asing (PMA) ke Indonesia pada 2014 merupakan yang tertinggi se-ASEAN. Arus PMA yang masuk ke Indonesia meningkat 20% dibandingkan tahun 2013. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PMA ke negara-negara ASEAN yang hanya tumbuh sebesar 5%. 

Tapi rapor baik tersebut ternyata juga menyimpan sejumlah catatan penting.
Pertama, bila dilihat dari struktur investasinya, investasi lebih banyak masuk pada sektor tersier (jasa). Padahal, dengan masih banyaknya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan bersaingnya upah buruh di Indonesia dengan Vietnam, Indonesia harusnya mampu menarik investasi pada sektor industri lebih banyak lagi. 

Sebagai gambaran daya saing upah, pada tahun 2015, upah buruh terendah di Vietnam sebesar US$ 98 dan yang tertinggi sebesar US$ 141. Sedangkan, di tahun yang sama upah buruh terendah di Indonesia pada tahun 2015 sebesar US$ 83 dan yang tertinggi sebesar US$ 205.

Masalahnya bagi Indonesia, meskipun memiliki upah buruh yang lebih murah, namun pusat destinasi investasi untuk investasi masih teraglomerasi di sekitar DKI Jakarta (Bekasi, Cikarang, dsb) yang sudah memiliki upah buruh regional yang relatif lebih mahal dibanding daerah maupun negara lainnya.

Kedua, investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak yang berasal dari investasi intra-ASEAN. Artinya, Indonesia lebih jago menarik investasi yang berasal dari negara-negara ASEAN dibandingkan Investasi yang berasal dari negara-negara di luar ASEAN.

Ketiga, keterbatasan tenaga listrik juga masih menjadi persoalan Indonesia. Padahal, berdasarkan Survey Perusahaan yang dilakukan oleh World Bank (2013), persepsi para investor menunjukkan bahwa hal positif yang menjadi kelebihan dari negara-negara ASEAN ialah peformanya yang baik untuk akses ke tenaga listrik. Sayangnya, Meskipun memiliki memiliki potensi sumber tenaga listrik yang lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, justru akses pada tenaga listrik adalah persoalan utama di Indonesia.

Kalau nanti program pembangkit listrik 35 GW berhasil, bukan tidak mungkin berbagai persoalan yang telah disebutkan sebelumnya akan teruraikan pula. Masalahnya hanya apakah sekarang Pemerintah akan terus menfokuskan pembangunan pembangkit listrik di Pulau Jawa saja yang sudah memiliki UMR relatif lebih tinggi, atau akan menyebarkan pembangunan di luar Jawa yang UMR dan penyediaan lapangan kerja formalnya masih rendah.

Keempat, adanya MEA juga harus di manfaatkan oleh Indonesia untuk segera  masuk dalam skema GVC (Global Value Chain). Hingga saat ini, perusahaan multinasional telah banyak yang berinvestasi di negara-negara ASEAN dalam skema GVC. Baik di sektor otomotif, elektronik, business process outsourcing, tekstil, dan garmen.

Bahkan, skema GVC pun mendominasi sebagian besar dari perdagangan internal di kawasan ASEAN. Perbaikan pada fasilitas perdagangan, sistem logistik, dan insentif investasi menjadi poin vital dalam mendorong Indonesia masuk dalam skema GVC.

Untuk mendapatkan keuntungan berganda dari skema GVC, Indonesia juga harus terus menggiatkan penggunaan komponen dalam negeri. Tetapi bukan hanya komponennya yang di hargai, tetapi juga kemampuan intelektual masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam industri. Selama minim insentif untuk kekayaan intelektual, selamanya proses rekayasa (engineering) sulit untuk bangkit dari persoalan deindustrialisasi.

Terakhir, masalah kepastian hukum dan administrasi investasi pun tak kalah penting untuk segera di tuntaskan. Investor, terutama yang membawa teknologi tinggi (bisnis modern), sebelum menanamkan modalnya di Indonesia pasti akan bertanya apakah ada payung hukum untuk implementasi teknologi tingginya di Indonesia. Bila tidak ada payung hukumnya, investor tersebut akan ragu-ragu dan mengambil posisi wait and see untuk berinvestasi di Indonesia.

Artikel ini pernah di muat di harian Kontan pada 7 Agustus 2015

Salah Kaprah Utang

Data, informasi, dan keyakinan adalah tiga hal yang berbeda. Di Indonesia, persoalan yang sering terjadi bukan hanya persoalan data, tetapi juga informasi dan keyakinan dalam mengambil keputusan. Termasuk, data mengenai utang negara. Masalahnya, semakin buruk interpretasi terhadap data, semakin besar pula terjadinya asimetri informasi, dan memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan akan kebijakan publik yang tidak tepat.
Setidaknya terdapat dua salah kaprah mengenai utang yang memungkinkan terjadi komunikasi yang salah diartikan.
Pertama, hasil rilis dari Bank Indonesia (BI) per tanggal 22 juli 2015. Hasil rilis tersebut menyatakan bahwa telah terjadi perlambatan pertumbuhan utang luar negeri sektor publik (gabungan dari utang pemerintah dan utang BI). Utang luar negeri sektor publik hanya tumbuh 1,0% dari bulan Mei 2014 ke Mei 2015. Melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan utang publik dari April 2014 ke April 2015 yang tumbuh sebesar 1,5%.
Data tersebut benar. Namun, interpretasinya berbeda. Karena, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan utang, jumlah utang masih tetap mengalami peningkatan.
Sebagai gambaran, pada bulan Mei 2014, total jumlah utang publik sebesar 132,2 milliar dolar AS. Di mana, posisi utang pemerintah ketika berada pada posisi 123,1 millar dolar AS dan utang BI berada pada posisi 9 millar dolar AS. Pada Mei 2015, total jumlah utang publik sebesar 133,5 miliar dolar AS. Di mana posisi utang pemerintah naik hingga 128,4 milliar dolar AS dan posisi utang BI turun hingga 4,9 miliar dolar AS.
Dengan kata lain, yang mengalami perlambatan pertumbuhan utang sesungguhnya, BI, bukan pemerintah, yang justru menambah utang sebesar 5,2 millar dolar AS (yoy).
Kedua, pertengahan Mei 2015, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P), telah meningkatkan prospek rating Indonesia dari Stable menjadi Positive. Peringkat utang Indonesia pun naik peringkat dari BB menjadi BB+. Alhasil, tidak sedikit para pemangku kebijakan, analis, maupun pengamat meyakini bahwa perbaikan rating ini masih menunjukkan keyakinan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan ekonomi hingga triwulan pertama tahun 2015.
Akan tetapi, perbaikan prospek rating Indonesia sebenarnya tidak berkaitan dengan optimisme perbaikan ekonomi Indonesia. Bahkan, seperti pernah diutarakan oleh Joseph Stiglitz, seorang peraih nobel dibidang ekonomi, bahwa lembaga pemberi peringkat adalah salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya krisis finansial tahun 2008. Pengalaman-pengalaman krisis di beberapa belahan negara, telah menunjukkan bahwa perbaikan rating utang dan penambahan utang adalah dua hal yang berbeda. Krisis ekonomi di Yunani yang terjadi akibat menggemuknya utang, menjadi salah satu contoh nyata tentang bagaimana peringkat utang tidak benar-benar memantulkan perekonomian suatu negara.
Hingga bulan Juni 2010, Yunani masih mendapatkan peringkat A-. Padahal ketika itu, rasio utang Yunani sudah sebesar 129% dari PDB. Bahkan Yunani masih berada pada kategori investment grade hingga bulan Januari 2011. Suatu kategori yang bahkan belum bisa didapatkan oleh Indonesia dari lembaga S&P hingga hari ini.
Tapi dalam tempo lima tahun, Yunani justru terjebab pada krisis ekonomi. Sekarang, peringkat Yunani berada pada kelas CCC juga negatif untuk peringkat utang. Rasio utang Pemerintah Yunani terhadap PDB-nya pun mencapai 177%. Tertinggi kedua di dunia setelah Jepang.
Bahkan kalau mau jujur, posisi Indonesia sebenarnya lebih baik dibandingkan peringkat yang telah diberikan tersebut. Dengan peringkat BB+, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 25%. Turki dan Hungaria dengan peringkat utang yang sama, memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 33% dan 76%. Islandia, yang peringkatnya satu kelas di atas Indonesia (BBB-), rasio rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 86,4%. Begitu juga dengan Afrika Selatan, Brazil, dan India yang merah peringkat BBB- tapi tumpukan utangnya terhadap PDB juga jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.
Akan tetapi, meskipun memiliki pengalaman mengelola utang yang cukup baik, pertambahan jumlah utang pemerintah justru patut diwaspadai di tengah terjadinya perlambatan membesarnya kue ekonomi nasional. Selain itu, penambahan stok utang pemerintah juga terlihat kontraproduktif dengan pihak BI yang telah aktif untuk mengajak pihak swasta untuk melakukan hedging dan mengurangi stok utangnya.
Justru yang lebih penting bagi pemerintah ialah, bukan hanya memobilisasi dana untuk pembiayaan anggaran tetapi juga menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini menghinggapi APBN. Persoalan kebocoran anggaran di tubuh pemerintah, misalnya. Di mana, selama kurun waktu 2009 hingga 2014, hampir 35% biaya di habiskan untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja modal hanya sebesar 15% dari total anggaran belanja. Apalagi, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan sering kali menjadi insentif pemborosan anggaran dengan memperbanyak rapat dan perjalanan dinas.
Tetapi di saat yang sama, minim insentif bagi pegawai pemerintahan untuk mengambil inisiaitif maupun mempercepat dan memsukseskan suatu program. Tanpa data dan informasi yang rigid, pengambil keputusan justru lebih memilih untuk melarang rapat di hotel daripada merubah peraturan terkait.
Dan, masih banyak persoalan struktural yang menyelimuti APBN. Untuk mengubahnya butuh keyakinan dari penentu kebijakan. Sayangnya, hal tersebut hanya dapat dilihat melalui data yang akurat dan interpretasi yang akurat. Ingat, tidak ada reformasi struktural tanpa perubahan yang detail. ***


Artikel ini pernah di muat di Suara Karya pada 4 Agustus 2015
Bisa juga dibaca dari link berikut http://www.suarakarya.id/2015/08/04/salah-kaprah-utang-oleh-adamaski-pangeran.html 

Mewaspadai Defisit Anggaran

Ditengah perlambatan ekonomi, Pemerintah mulai bergerak untuk mendorong daya beli masyarakat. Salah satunya ialah melalui pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang-barang. Kebijakan tersebut perlu di apresiasi sebagai salah satu bentuk sinyal dari Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh 4,7% pada triwulan I kemarin.

Namun demikan, kebijakan pembebasan PPnBm untuk beberapa barang sebenarnya melukai target pajak yang telah disusun sebelumnya. Faktanya, pada APBN Perubahan 2015, target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM misalnya, ditargetkan meningkat hingga 40% dari realisasinya di tahun 2014. Terlebih, realisasi penerimaan PPN dan PPnBm di akhir bulan Mei 2015 juga sebenarnya berada dibawah realisasinya pada bulan Mei 2014. Bila pada bulan Mei 2014 realisasi PPN dan PPnBM mampi mencapai Rp 150 trilliun, pada bulan mei 2015, realisasinya hanya Rp 141 trilliun.

Realisasi penerimaan yang rendah pun bukan hanya terjadi pada penerimaan untuk PPN dan PPnBM, tapi juga untuk total penerimaan negara. Realisasi pendapatan negara hingga akhir bulan mei baru mencapai Rp 377 trilliun, lebih rendah dibandingkan akhir bulan mei 2014 yang mencapai Rp 386 trilliun.

Masalahnya, target Pemerintah sekarang jauh lebih ambisius. Terutama untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi batu ganjalan utama pembangunan ekonomi nasional. Pada akhir tahun lalu, Bappenas telah memperkirakan dibutuhkan Rp 5,519.4 trilliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga tahun 2019. Porsi pembiayaan Pemerintah dari APBN pun di patok cukup besar, hingga 40% dari total kebutuhan. Meningkat dibandingkan porsi pembiayaan infrastruktur dari APBN untuk MP3EI yang hanya di patok sebesar 15,6%.

Anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN Perubahan 2015 pun di patok lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila anggaran infrastruktur pada tahun 2011 dan 2013 hanya sebesar Rp 114,2 trilliun dan Rp 155,9 trilliun, anggaran infrastruktur pada tahun 2015 mencapai Rp 290,3 trilliun. Hampir dua kali lipat lebih besar! Tidak heran bila berita peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk sejumlah pembangunan pun terjadi di mana-mana.

Bom Defisit Anggaran

Belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir, realisasi defisit anggaran yang tercatat dalam LKPP justru lebih rendah dibandingkan target defisit anggaran pada APBNP, dan lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit anggaran yang dipatok dari APBN. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, defisit anggaran pada APBNP 2015 justru dipatok lebih rendah dibandingkan APBN 2015. Defisit anggaran APBN 2015 ditargetkan mencapai 2,2%, sedangkan target APBNP 2015 yang disusun pada awal tahun tersebut hanya mencapai 1,9%.

Padahal, dengan belanja pembangunan yang lebih masif dan rendahnya realisasi penerimaan hingga saat ini, bukan tidak mungkin defisit anggaran yang terjadi di akhir tahun nanti akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan target defisit anggaran dari APBNP 2015, pun mungkin daripada APBN 2015.

Pilihan kebijakan untuk menambah hutang tentu bukan opsi yang paling baik ditengah meningkatnya rasio pembayaran utang dan bunganya terhadap penerimaan ekspor (debt to service ratio), pelemahan mata uang rupiah, dan besarnya beban hutang yang ada.

Sisa waktu enam bulan ke depan harus mampu di optimalkan oleh Pemerintah. Bukan cuma untuk menyerap anggaran yang tersedia, tetapi juga menggali sumber pembiayaan yang potensial. Setidaknya terdapat berbagai resep yang bisa dilakukan untuk keluar dari masa sulit pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Pertama, kebijakan pro-BUMN yang dilakukan oleh Pemerintahan sekarang melalui kebijakan PMN harus dibalas dengan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BUMN dalam anggaran negara. Selama ini, walaupun terjadi peningkatan penerimaan PNBP dari laba BUMN, tetapi persentasenya semakin mengecil. Artinya kontribusi BUMN untuk pendapatan negara semakin menciut, dari sebesar 3,6% terhadap pendapatan negara pada tahun 2003, menjadi hanya sebesar 2,4% pada tahun 2013.

Kedua, harus ada upaya penghematan pos-pos anggaran. Tetapi jangan lagi kebijakannya hanya untuk mencuri perhatian publik dan menghambat proses pemerintahan seperti larangan rapat di hotel yang diterapkan ketika kapasitas gedung pemerintahan masih terbatas. Tagihan utang pemerintah dalam rangka pembayaran BLBI tahun 1999 kepada BI sebesar Rp 230 trilliun juga masih memungkinkan untuk ditunda dalam rangka mengejar prioritas pembiayaan infrastruktur.

Ketiga, persoalan realisasi penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan alokasinya dalam beberapa tahun terakhir memerlukan leadership untuk meningkatkan kapasitas institusi dan melakukan pengawasan target pembangunan yang terukur. Target pembangunan pun harus di susun lebih matang dan konsultasi publik untuk program-program unggulan harus dilaksanakan agar program pembangunan tidak hanya sekedar wacana.

Keempat, untuk tetap mengejar target pembangunan infrastruktur, perlu adanya perbaikan regulasi pembangunan infrastruktur dalam skema kerja sama Pemerintah dan Swasta/KPS (Public-private partnership). Sebagai contoh, skema KPS di Indonesia diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga, sedangkan skema KPS yang lebih sukses di Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru sama-sama mendelegasikan wewenang skema KPS ke satu badan pemerintah (sentralisasi). Dengan mendelegasikan wewenang KPS kepada satu badan khusus, keuntungannya adalah lebih mudah mensuksesikan pembangunan infrastruktur dan tidak terjerumus dalam persoalan birokrasi.

Terakhir, iklim usaha hanya tumbuh bila timbul ekspektasi atas margin keuntungan yang kemudian menumbuhkan banyak pemain yang menjadi risk-taker dalam suatu sektor. Menjaga ekspektasi pelaku usaha akan terwujudnya pembangunan infrastruktur adalah tugas yang penting agar infrastruktur tidak hanya sampai pada peletakan batu pertama saja.


Pernah di muat di SUARA KARYA pada 16 Juni 2015
Bisa juga dibaca pada link berikut http://www.suarakarya.id/2015/06/16/mewaspadai-defisit-anggaran-oleh-adhamaski-pangeran.html 

Dilema BPJS dan Ruang Swasta

Bagi siapapun yang bergerak di dunia kesehatan, pasti memahami bahwa BPJS memiliki masa depan yang cerah di Indonesia. Masalahnya, seperti bayi yang berjalan masih meronta-ronta, BPJS masih memikul pelbagai persoalan yang menghambatnya untuk maju.

Faktanya, BPJS memang menghasilkan dilema bagi seluruh pelaku usaha kesehatan yang turut serta berperan (lebih banyak rumah sakit pemerintah) maupun tidak berperan didalam BPJS (kebanyakan rumah sakit swasta). Tidak sedikit rumah sakit swasta lain yang semakin dirugikan dari keberadaan BPJS. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat beralih menggunakan layanan BPJS.

Bahkan, Saking di anggap merugikan bagi pelaku sektor swasta, beberapa pihak dari sektor swasta kesehatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap BPJS memonopoli usaha asuransi kesehatan.

Persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kesehatan yang berperan di BPJS pun tidak kalah berat. Claim-ratio sudah di atas 100 persen. Artinya, dana yang tersedia dari iuran peserta sudah tidak mencukupi untuk membiayai aktivitas BPJS. Alhasil BPJS malah mengalami kerugian akibat membludaknya jumlah pasien BPJS. Disisi lain, imbal balik secara materi yang didapatkan oleh dokter dan rumah sakit dari BPJS sangat minim secara materil.

Keadaan semakin ruwet ketika Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh pasien BPJS harus dapat diterima di rumah sakit. Padahal kerugian BPJS semakin membengkak tetapi pembangunan instrumen dan infrastruktur tidak secepat laju kerugian materil.

Ruang Swasta dalam BPJS

Bahkan terdapat pemikiran lain yang menyebutkan bahwa sebaiknya masyarakat kelas atas lebih baik dibebaskan dari beban BPJS. Sehingga masyarakat kaya lebih baik menggunakan jasa asuransi swasta dibandingkan jasa BPJS.

Sayangnya pemikiran tersebut justru mencederai semangat gotong royong yang dibawa oleh BPJS. Karena dengan adanya BPJS, masyarakat kaya ikut pula berpartisipasi untuk membantu penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin.

Selain itu, pemikiran tersebut juga tidak didasarkan pada data dan fakta yang terjadi. Berdasarkan analisa dari data Susenas tahun 2014, 30% kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi (decile 8,9,dan 10) sebenarnya sudah lebih banyak menggunakan jasa asuransi swasta lain sebagai asuransi kesehatannya. Kondisi berbeda jika melihat 40% masyarakat dengan pendapatan terendah (decile 1,2,3,dan 4) yang menggunakan BPJS sebagai asuransi kesehatannya. Alhasil, BPJS sebenarnya belum menjadi wadah subsidi silang antara masyarakat kaya dengan masyarakat menengah dan miskin. Terutama karena masih minimnya kontribusi masyarakat kaya terhadap BPJS dan tidak sedikit juga masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar lebih tinggi justru memilih pelayanan kelas BPJS yang rendah.

Mengusir orang kaya untuk tidak menggunakan layanan BPJS justru merupakan langkah yang ceroboh. Lebih baik memberikan ruang untuk orang kaya dan layanan asuransi swasta untuk berpartisipasi dalam BPJS. 
Pemerintah, dalam hal ini otoritas BPJS harus memanfaatkan peluang besarnya permintaan atas jasa asuransi swasta untuk memberikan ruang bagi para pemain swasta. Karena jasa layanan asuransi dari swasta sebenarnya dapat saja memasukkan unsur iuran untuk BPJS dalam pembayaran biaya asuransinya. Sehingga kemudian masyarakat berpendapatan tinggi yang  menggunakan layanan asuransi swasta dapat berpartisipasi dalam iuran BPJS.

Kalau disadari, Potensi ini sangat besar. Karena bukan hanya masyarakat kaya, tetapi juga tidak sedikit masyarakat kelas menengah yang menggunakan BPJS dan asuransi swasta secara bersamaan. Dengan menghubungkan antara jasa asuransi kesehatan milik swasta dengan BPJS, risiko double claim akan menjadi lebih minim. Selain itu, pemain swasta di sektor kesehatan juga akan terhindar dari risiko besarnya opportunity cost yang lebih besar bila tidak bergabung dengan BPJS yang memiliki masa depan cerah. 

Rumah sakit swasta pun akan lebih tertarik untuk ikut serta dalam skema BPJS. Karena hal tersebut akan meminimalkan risiko rugi akibat membludaknya jumlah pasien BPJS. Setidaknya mereka masih mampu mengambil margin keuntungan dari pasien kelas menengah ke atas yang menggunakan manfaat dari gabungan asuransi BPJS dan asuransi swasta.

Dari sisi pengguna layanan, masyarakat akan memiliki kebebasan untuk memilih asuransi yang akan dipakai. Tidak melulu masyarakat menggunakan layanan dari rumah sakit pemerintah. Karena masyarakat yang lebih mampu, dengan membayar BPJS dan asuransi swasta, dapat mengunakan jasa rumah sakit swasta dengan biaya yang ditanggung oleh split pembayaran atas BPJS dan asuransi swasta.

Bagi Pemerintah, BPJS juga tetap dapat menjadi payung dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan pemain swasta dalam BPJS juga akan meminimalkan monopoli dalam sektor usaha kesehatan dan menciptakan iklim usaha kesehatan yang lebih kondusif. Pemain swasta yang berpartisipasi dalam BPJS juga akan menjadi lebih effisien karena harus mampu bersaing dan menawarkan pelbagai kelebihan dengan BPJS maupun kompetitor swasta lainnya. Pemerintah pun juga dapat lebih fokus untuk memperbaiki ketimpangan infrastruktur kesehatan yang berbeda di setiap daerah.

Memang bagi beberapa pihak, persoalan dalam BPJS di anggap biasa karena BPJS baru berjalan satu tahun. Tetapi bila tidak ada langkah-langkah inovatif dan progresif, bukan tidak mungkin permasalahan yang ada dalam BPJS akan terus melarut-larut dan tidak kunjung selesai seperti persoalan-persoalan klasik yang menghinggapi badan pemerintah lainnya.

Apalagi kalau menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara lama seperti privatisasi, menaikkan biaya iuran, dsb. BPJS malah makin seperti sindiran Wiji Thukul dalam karyanya berjudul Reportase dari Puskesmas (1986): Puskesmas itu demokratis sekali, pikirku; Sakit gigi, sakit mata, mencret, kurapan, demam, tak bisa tidur; semua disuntik dengan obat yang sama. Ini namanya sama rasa sama rasa; ini namanya setiap warga negara mendapatkan haknya; semua yang sakit diberi obat yang sama.

Pernah di muat di harian Kontan pada 4 Juni 2015

Industri Tanpa Rekayasa Kebijakan

John Maynar Keynes puluhan tahun lalu pernah bertanya: When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?. Pertanyaan itu wajar ditanyakan ketika fakta mengutarakan bahwa persoalan-persoalan lama tidak dapat di selesaikan dengan pemikiran lama. Sayangnya, di Indonesia proses merubah pemikiran lama sangat sulit untuk dilakukan. Seruan perubahan pun hanya nyaring terdengar. 

Kebijakan-kebijakan yang baru terbit biasanya hanya mengemas kebijakan-kebijakan lama yang telah terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kebijakan tax allowance melalui PP No. 18 tahun 2015 yang baru juga akan mulai diberlakukan pada 6 Mei 2015 adalah salah satu contoh kebijakan lama yang hanya dibungkus dengan kemasan baru. Sebagai catatan, sejak tahun 2000, sudah terdapat empat kebijakan serupa. Kalau di urut, empat kebijakan tersebut ialah PP No. 148 tahun 2000, PP No. 1 tahun 2007, PP No.62 tahun 2008, dan PP No. 52 tahun 2011.

Semua kebijakan tersebut pada dasar sama: pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud, pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, dab jompensasi kerugian yang tidak lebih lama dari 10 tahun.

Betul bahwa ada beberapa hal yang berbeda dari PP No. 18 tahun 2015 bila dibandingkan dengan PP sebelumnya, seperti jumlah bidang usaha atau daerah yang berhak menerima fasilitas keringanan pajak lebih banyak, persyaratan untuk permohonan fasilitas keringanan pajak yang lebih mudah, dan juga adanya keringanan bagi perusahaan melakukan ekspor.

Sayangnya, belajar dari kebijakan serupa di masa lalu, kebijakan pemberian tax allowance untuk sektor industri tidak efektif untuk menggairahkan kembali sektor industri. Dari ribuan jumlah industri di Indonesia, hanya puluhan industri yang mengajukan tax allowance. Itu pun hanya belasan di setiap tahunnya yang diterima untuk mendapatkan tax allowance. Sebenarnya wajar kalau tax allowance kurang menarik. Kalau aturan dan mekanisme pembayaran pajak masih menggunakan cara ‘tradisional’, pengurangan pajak belum tentu menguntungkan pelaku usaha.

Persoalannya, sebagai sektor tradeable yang potensial untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara kelas menengah dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor industri terus menerus tidak mendapatkan obat yang mujarab untuk membawanya keluar dari masalah deindustrialisasi. Kebijakan-kebijakan yang ada didesain, tapi tidak untuk memukul persoalan utama.

Yang semakin mencuat justru kebijakan-kebijakan lain yang melemahkan sektor industri, seperti tarif listrik dan biaya energi yang fluktuatif sehingga mengganggu ongkos produksi industri. Alhasil, margin keuntungan sektor industri semakin terpukul. Penurunan margin keuntungan dari sektor industri kemudian membuat gairah menjalankan sektor industri menciut dan ekspektasi dunia usaha terhadap sektor industri pun semakin menurun. Dalam ekonomi, ketika ekspektasi dan margin keuntungan menurun, para pelaku usaha yang suka mengambil resiko akan menjauh dari sektor tersebut. Semakin sedikit risk-taker pada suatu sektor, semakin menurun pula kemajuan pada sektor tersebut.

Rerata ICOR untuk sektor industri dari tahun 2001 hingga 2013 jauh lebih tinggi dibandingkan rerata ICOR nasional pada rentang yang sama. Artinya butuh lebih banyak investasi untuk sektor industri. Termasuk yang berasal dari investasi domestik. Namun, seperti yang telah di paparkan sebelumnya, justru sektor industri menjadi ladang investasi yang tidak menarik.

Pertumbuhan sektor industri pun selalu berada dibawah pertumbuhan nasional dalam satu setengah dekade terakhir. Pertumbuhan sektor industri yang rendah memang juga di alami oleh negara-negara maju seperti Korea Selatan ataupun Jepang. Namun berbeda dengan Indonesia, kedua negara tersebut sudah memiliki brand industri nasionalnya.

Keberpihakan Korea Selatan maupun Jepang pada pelaku sektor industri domestik pada awal pembangunan adalah pembeda dari pembangunan industri di Indonesia. Alergi para ekonom maupun para pengambil kebijakan atas pembangunan sektor industri yang berpihak pada pelaku domestik justru melemahkan sektor industri itu sendiri. 

Keberpihakan pada pelaku domestik sektor industri justru diterjemahkan dengan kandungan domestik. Padahal, dalam pembangunan industri, yang menjadi penting bukan berapa besar persentase, tetapi seberapa besar kemampuan domestik dalam memahami dan merakaya teknologi yang ada.

Belajar dari Thailand, model pembangunannya selama lima dekade terakhir dibangun berdasarkan skema industrialisasi yang meminjam teknologi dari investasi asing untuk kemudian teknologi tersebut mampu di rekayasa oleh pemain domestiknya. Dengan juga mengandalkan upah buruh murah dan pasar ekspor global, Thailand kemudian mampu meningkatkan PDB per kapitanya dan menaikkan statusnya sebagai negara berpendapatan menengah tingkat tinggi.

Begitu juga model pembangunan industri di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok pada masa awal pembangunannya yang menggunakan teknologi dari negara yang lebih maju ketika itu untuk di pelajari dan di rakit kembali. Melengkapi kebijakan industri dengan kebijakan yang mengarus-utamakan rekayasa (teknik/engineering) adalah hal yang lumrah dan negara-negara industri dulu pun menerapkan hal yang sama.

Keberpihakan dan kebijakan rekayasa dapat di rekayasa (utak-atik) sehingga tetap dapat memenuhi kaidah efektivitas dan effisiensi. Terlebih, dibandingkan dengan jaman orde baru yang keberpihakannya di gerogoti oleh praktik KKN, hari ini sudah banyak kemajuan dalam bidang politik, hukum maupun partisipasi publik dalam mengawal kebijakan publik. Tanpa rekayasa pemikiran dan kebijakan, tiada pencerah bagi awan gelap yang menyelimuti sektor industri.

Pernah dimuat di harian KONTAN pada 15 Mei 2015

Menggenjot Kinerja Ekonomi Darah

Kisruh antara Gubernur Basuki ‘Ahok’ Tjahja Purnama dengan DPRD semakin memanas. DPRD yang ditunding melakukan manipulasi anggaran oleh Ahok akhirnya memukul balik dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Dalam keterangannya, terdapat dua hal yang perlu dikritisi terhadap kinerja Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014, yakni penyerapan anggaran yang rendah dan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang berdampak terhadap defisitnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Perdebatan antara kedua pihak kemudian menjadi lebih segar karena kisruh politik mulai masuk pada pengukuran kinerja yang lebih terukur. Tidak sekedar persaingan politik: siapa yang untung, siapa yang rugi, dan siapa yang mendapatkan dukungan lebih banyak. Tapi dapat segera masuk pada kerangka pembangunan kebijakan berdasarkan fakta dan data (Evidence-based policy). Sebuah kemajuan berarti dalam pembangunan nasional.

Fakta lemahnya kinerja penyerapan anggaran sejati bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Isu lemahnya penyerapan anggaran juga sering diikuti dengan persoalan kurang efektifnya pengeluaran daerah dan lemahnya kreatifitas Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pembiayaan. Alhasil, yang terjadi bukan hanya penyerapan anggaran yang rendah, tetapi juga penggunaan anggaran yang terkadang kurang bijaksana dan masih bergantungnya pembiayaan daerah dari dana alokasi pusat. Faktanya, tidak sedikit kabupaten/kota yang rasio belanja pegawai terhadap total belanja lebih dari 60% dan hampir seluruh provinsi hanya menyerap rerata 52% pada tahun 2014.

Bertolak dari titik inilah kemudian perlu di sadari bahwa penokohan politik dari pemimpin daerah terkadang tidak sejalan dengan kinerja dari pemimpin daerah tersebut. Demokrasi dewasa ini menunjukkan bahwa penokohan politik dari pemimpin daerah memang efektif untuk merebut suara masyarakat dalam pemilu. Tapi tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mendapatkan cacian dari publik karena hasilnya jauh dari ekspektasi masyarakat. Justru determinasi dan kinerja para pemimpin daerah-lah yang lebih efektif untuk terus menerus mendapatkan hati masyarakat.

Akan tetapi kembali menggantungkan harapan desentralisasi pada pemimpin daerah yang cemerlang pun tidak bisa menjadi jawaban atas carut-marutnya pembangunan di daerah. Persoalannya, walaupun terdapat beberapa barisan pemimpin yang cemerlang di daerah, tetapi pertumbuhan virus pemimpin yang kurang pro-aktif juga tidak kalah menyebar lebih cepat dibandingkan mereka yang di anggap publik telah berhasil memimpin daerah.

Akibatnya, optimisme desentralisasi semakin surut setelah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Semakin panjang umur desentralisasi daerah, semakin menumpuk persoalan klasik yang tak pernah kunjung terselesaikan dan berulang kembali selama bertahun-tahun.

Yang dirugikan tentulah masyarakat. Persoalannya, tidak bijaknya pengalokasian anggaran, buruknya infrastruktur dan iklim investasi daerah yang tidak kondusif menyebabkan lapangan kerja sulit tercipta di daerah. Energi masyarakat pun harus habis untuk berdebat mengenai kisruh politik daerah.
Persoalan yang berulang setiap tahun tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama. Perpolitikan di tingkat daerah harus dikelola agar sejalan dengan kinerja pembangunan. Butuh adanya pemikiran baru untuk mampu mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah. Harus ada instrumen/perangkat yang melembaga di Daerah untuk menjadi pemikir (think-tank) dalam pembangunan daerah.

Setidaknya terdapat dua pemikiran penting mengenai upaya mempercepat pembangunan daerah yang pernah di wacanakan di masa lampau. Pertama, wacana menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai motor pembangunan daerah. Wacana ini berkembang puluhan tahun lalu dengan harapan BPD bukan hanya menyediakan dukungan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah, tapi juga menjadi motor utama pembangunan daerah: melakukan kajian-kajian terkait pembangunan daerah, memberikan advice bagi pembangunan daerah, dsb. Bahkan dulu diharapkan BPD tidak kalah perannya seperti Asian Development Bank (ADB) yang sering kali memberikan usulan-usulan pembangunan di lingkup Asia. Sayangnya ide brilian tersebut kandas ditengah jalan dan sekarang entah kemana.

Kedua, keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang tenar namanya dalam salah satu sesi debat Calon Presiden lalu juga dapat menjadi salah satu wacana yang perlu di pikirkan kembali. Berawal dari kenyataan bahwa inflasi lebih banyak bersumber di daerah, TPID kemudian dibentuk sejak tahun 2008. Sekarang, enam tahun sejak keberjalanannya, TPID mulai menemukan kesuksesannya. Setidaknya tahun ini TPID mulai berhasil mengantisipasi gejolak pangan di beberapa daerah, menyesuaikan tarif angkutan umum setelah terjadi naik-turunnya harga BBM, maupun memperkuat koordinasi pengamanan distribsi LPG 3 Kg dengan Kepolisian Daerah.

Kerjasama yang apik dari Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, dan Kemendagri dalam TPID, dapat menjadi modal dasar koordinasi yang baik lintas institusi. Koordinasi ini baiknya dilanjutkan sebagai embrio dari insiasi tim reformasi pembangunan daerah. Tim ini juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lain yang memahami persoalan daerah seperti Bappenas, Bappeda, organisasi pengusaha daerah (Kadin, Apindo, dsb), BPD, maupun akademisi ataupun organisasi lokal.

Harapannya, tim ini kemudian dapat memberikan suntikan pemikiran dan kerangka kerja pembangunan yang terukur untuk dapat menjadi arah dan strategi pengembangan ekonomi daerah. Disisi lain, keberadaan tim ini juga harus perlu didukung oleh kedudukan dan wewenang yang sesuai. Terlebih, belajar dari pengalaman sebelumnya, tim serupa seperti Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Darah (TKPED), Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED), dsb tidak berjalan seperti tujuan mulianya akibat kurang jelasnya kedudukan dan wewenangnya.


Melalui tim tersebut, Pemerintah Pusat juga menjadi memiliki instrumen di daerah. Sehingga Pemerintah Pusat dapat mendorong kinerja pembangunan daerah agar terus selaras dengan pembangunan pusat. Apalagi, belajar dari masa lalu, sering kali Pemda-lah yang menjadi kambing hitam dari kegagalan rencana pembangunan nasional akibat lemahnya koordinasi dengan Pusat dan lemahnya kapasitas institusi daerah. Memang terkadang perlu berpikir ke belakang, tapi melangkah maju ke depan. Dibanding terus berpikir maju ke depan, tapi malah melangkah mundur ke belakang.


*Artikel ini pernah dimuat di harian cetak KONTAN pada  23 April 2015

#SaveRupiah

Rupiah terus terpukul dalam beberapa bulan terakhir, bahkan hampir menembus level psikologis Rp 13.000 per US$ pada pekan ini. Disisi lain, aksi pembelian saham oleh investor asing di pasar modal Indonesia cukup deras dan beberapa kali IHSG terkoreksi dalam pekan yang sama.

Persoalan juga melanda kinerja ekspor per bulan Januari 2015 yang mengalami penurunan hingga 9% (yoy). Kinerja ekspor Indonesia memang cenderung mengalami stagnansi sepanjang tahun 2014, padahal dalam kurun waktu yang sama, rupiah terus menerus mendapatkan tekanan hingga mencapai puncaknya sebelum libur natal 2014.

Cara pandang dan keyakinan bahwa pelemahan nilai tukar akan dapat mempengaruhi kinerja ekspor seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara maju, mungkin perlu ditelisik kembali dalam konteks Indonesia. Depresiasi nilai tukar rupiah belum tentu menguntungkan secara kumulatif bagi Indonesia. Terlebih, kondisi struktural dalam negeri masih mengalai pelbagai persoalan yang menghambat kinerja ekspor seperti lemahnya sistem logistik dan distribusi, penurunan kontribusi sektor manufaktur, dan lemahnya daya saing nasional.

Nilai tukar yang terdevaluasi justru lebih sering merugikan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain masih tingginya kebutuhan akan produk impor, pelemahan rupiah juga menyebabkan harga-harga didalam negeri terkerek naik. Persoalannya, bukan hanya harga bensin yang mengalami kenaikan ketika terjadi pelemahan mata uang garuda, tapi juga tarif listrik, tarif kereta api, LPG, dan produk-produk lainnya yang harga jualnya mengikuti pergerakan dari kurs dollar. Alhasil, ketika dollar terapresiasi, harga-harga produk juga terkerek naik. Sehingga bukan tanpa sebab kalau segelintir orang lebih suka dan berwacana untuk menyimpan dan menggunakan mata uang dollar untuk membayar listrik, membeli LPG, maupun membeli bensin.

Bagi korporasi-korporasi besar, hasil stress test yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Oktober tahun lalu telah menunjukkan bahwanya hanya terdapat 5 dari 57 korporasi besar yang berpotensi mengalami insolvency ketika nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 15.000 per US$. Hal ini memang menunjukkan bahwa korporasi besar yang ada sekarang telah belajar dari pengalaman krisis terdahulu dan lebih mengantisipasi pelemahan rupiah. Sayangnya, tidak sedikit perusahaan besar sekarang yang masih menghasilkan profit dalam bentuk rupiah dan pengeluarannya dalam bentuk dollar. Bahkan perusahaan besar, seperti Garuda Indonesia, yang berpotensi mendapatkan penghasilan dalam mata uang dollar (dengan membuka jalur penerbangan baru diluar negeri), masih domestic-oriented sehingga mendapatkan penghasilan bermata uang rupiah.

Dari sisi eksternal, bank sentral Amerika Serikat, The Fed, memungkinkan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini. Walaupun terdapat beberapa keraguan dari Negeri Paman Sam, tapi apresiasi dollar terhadap mata uang lainnya akan meresahkan bagi Amerika Serikat karena terjadinya pelemahan daya saing produk ekspornya. Belajar dari pengalaman terdahulu, Maradona effect datang dari The Fed, pasar bergejolak dari ekspektasi terhadap bank sentral. Kalau The Fed betul-betul menaikkan suku bunganya, bukan tidak mungkin terjadi capital outflow besar-besaran dari dollar yang berada di Indonesia.

Sayangnya, penentu kebijakan lebih memilih untuk tidak mengintervensi pelemahan rupiah. Betul bahwa intervensi rupiah ditengah cadangan devisa yang terbatas belum tentu akan menguntungkan dan membantu menstabilkan pergerakan rupiah. Akan tetapi, sebetulnya masih banyak instrumen otoritas moneter yang dapat digunakan untuk membantu men’damaikan’ laju depresiasi rupiah tanpa perlu menghamburkan cadangan devisi.
Dewasa ini, Bank Indonesia lebih suka menggunakan BI Rate dan intervensi pasar sebagai instrumen menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, keduanya sama-sama memiliki kelemahan. BI rate kurang dapat mendorong sektor perbankan untuk mengubah suku bunganya. Memang terdapat beberapa bank yang menggunakan BI rate sebagai variabel penentuan suku bunga, tapi tidak sedikit pula bank di Indonesia yang menjadikan BI rate seperti angin lalu. Alhasil wajar kalau suku bunga dibeberapa bank masih tetap tinggi walaupun BI rate telah diturunkan. Sedangkan intervensi pasar, walaupun cukup efektif mengerem laju depresiasi rupiah, biayanya sangat besar.

Instrumen moneter lain yang sebenarnya dapat digunakan adalah giro wajib minimum/GWM (reserve requirement). Instrumen GWM lebih mengikat dibandingkan dengan instrumen moneter lainnya. GWM dapat saja digunakan untuk menetapkan batas minimum cadangan yang perlu disimpan. Kalau perlu, diterapkan GWM khusus untuk investor asing sehingga pergerakan hot-money tidak akan dapat masuk dan keluar dengan sangat cepat dan mengganggu perekonomian nasional.

Repatriation requirement atau menetapkan syarat-syarat bagi investor yang akan melakukan repatriasi investasinya, juga dapat diterapkan untuk menghambat laju repatriasi modal keluar. Negara-negara besar dan berkembang lainnya juga telah menetapkan syarat-syarat untuk proses repatriasi. Negara-negara berkembang lainnya pun bahkan telah lebih restriktif terhadap modal keluar dibandingkan tahun 1995 sebelum terjadi krisis finansial di Asia. Bahkan, di regional ASEAN, Filipina, Malaysia, dan Thailand lebih restriktif terhadap arus modal keluar.

Optimalisasi penggunaan instrumen moneter untuk mempertahankan nilai tukar memang akan mengorbankan pergerakan modal yang mudah masuk dan keluar. Akan tetapi penetapan hambatan modal keluar terkadang perlu dipikirkan kembali mengingat sering kali arus modal keluar menyebabkan berbagai persoalan di dalam negeri. Kekhawatiran masyarakat perlu juga mulai diredakan, #SaveRupiah adalah hal yang tidak kalah krusial dibanding gerakan #save ini itu yang akhir-akhir ini menggelora di sosial media.


*Artikel ini pernah dimuat di harian cetak KONTAN pada 12 Maret 2015


Pendekatan Pembiayaan Infrastruktur

Siapapun tidak dapat menyangkal bahwa salah satu persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir adalah buruknya performa infrastruktur di Indonesia. Bahkan berbagai institusi dan pengamat juga meyakini bahwa perbaikan infrastruktur akan mampu mendorong peforma ekonomi nasional.

Presiden Jokowi beserta jajarannya dalam Kabinet Kerja pun memahami persoalan kurangnya infrastruktur dengan baik. Target pembangunan infrastruktur pun disusun dengan sangat ambisius dalam RPJMN 2015-2019. Setidaknya terdapat beberapa infrastruktur yang ditargetkan akan dibangun selama lima tahun mendatang, seperti 2.650 km jalan baru, 3.258 km jalur kereta api, 1.000 km jalan tol, 49 waduk baru, 15 bandara baru, 2 kilang minyak yang masing-masing berkapasitas 300 ribu barrel, dsb.

Sayangnya, walaupun target pembangunan infrastruktur pada periode 2015-2019 lebih ambisius dibandingkan periode 2010-2014, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur masih menggunakan 'rumus; yang sama. Baik Pemerintahan Jokowi maupun Pemerintahan SBY, keduanya menumpukan pembangunan infrastruktur pada skema Kerjasama Pemerintah-Swasta atau Public-Private Partnership (PPP). Padahal skema tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga, dikhawatirkan tanpa adanya inovasi ataupun perbaikan pada skema PPP dalam pembiayaan infrastruktur, target pembangunan infrastruktur yang ambisius ini hanya akan menajdi mimpi di siang bolong.

Skema PPP memang pernah membawa hasil yang positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai infrastruktur sudah terbangun melalui skema ini, seperti jalan tol Solo-Kertasono maupun Jalan tol Bali Nusa Dua Benoa. Akan tetapi, contoh keberhasilan skema PPP tersebut belum menjalar pada seluruh lini pembangunan infrastruktur nasional. Bahkan dilingkup regional ASEAN, Indonesia belum mampu berbicara banyak untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur berskema PPP.

Faktanya, Indonesia tidak mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi, transportasi, juga infrastruktur air dan pembuangan. Negara-negara tetangga, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam, justru lebih berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu menarik partisipasi swasta dalam infrastruktur. Dari tahun 2008 hingga 2013, hanya terdapat 22 total proyek atas partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jauh tertinggal dengan Vietnam (mendapatkan 49 proyek), Filipina (39 proyek), dan Thailand (36 proyek) dalam kurun waktu yang sama.

Setidaknya, dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan skema pembiayaan PPP belum dapat membuahkan hasil yang optimal bagi pembangunan infrastruktur, seperti banyaknya pihak yang musti terlibat dalam skema PPP, rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan PPP, masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan PPP oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), juga belum optimalnya kebijakan yang didukung kualitas perencanaan proyek PPP bidang infrastruktur.

Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara ASEAN yang unggul dalam menarik partisipasi swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan skema PPP. Terdapat kesamaan faktor keberhasilan dari pelaksanaan PPP di Vietnam, Filipina, dan Thailand dalam menarik partisipasi swasta yang tidak dilakukan oleh Indonesia.

Pertama, tidak seperti di Indonesia yang skema PPP diselenggarakan oleh berbagai kementrian dan lembaga, ketiga Negara jiran tersebut sama-sama mendelegasikan wewenang skema PPP ke satu badan pemerintah (sentralisasi). Dengan mendelegasikan wewenang PPP kepada satu badan khusus, keuntungannya adalah akan lebih mudah mensuksesikan pembangunan infrastruktur dan tidak terjerumus dalam persoalan birokrasi.

Di Vietna, hanya Ministry of Planning and Investment (MPI) yang bertugas sebagai penasihat para investor untuk mempersiapkan proyek PPP juga mengumpulkan opini menengai proyek infrastruktur yang akan dibangun. Di Filipina, wewenang didelegasikan kepada PPP Center yang berada dibawah National Economic and Development Authority (NEDA). Lembaga ini bertugas untuk memfasilitasi pembangunan proyek PPP, mempersiapkan jasa penasihat dan evaluasi PPP, juga pemenuhan implementasi dan penandatangan kontrak.

Sedangkan di Thailand, pelaksanaan PPP terpusat pada The Committee of Private Investment in State (PPP Policy Committee) yang bertugas untuk mendefiniskan rencana strategis pelaksanaan PPP dan memberi izin pelaksanaan proyek PPP secara prinsip. PPP Policy Committee di Thailand ini juga langsung dikomandoi oleh Perdana Menteri.

Pemerintahan yang lalu sebenarnya telah membuat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Sayangnya komite tersebut baru terbentuk pada masa terakhir pemerintahan dan tidak memiliki wewenang yang kuat untuk mensukseskan skema PPP seperti di negara-negara lainnya.

Kedua, ketiga negara tetangga tersebut juga tidak banyak mengutak-atik aturan hukumnya, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pembangunan infrastruktur dengan skema PPP. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang aturan hukum mengenai PPP telah berubah empat kali dalam jangka waktu sepuluh tahun. Landasan dan kepastian hukum tersebut sangat penting mengingat tingginya resiko dan dibutuhkannya waktu yang lama dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa landasan hukum yang jelas, akan sulit bagi sektor swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur.

*Artikel ini dimuat di Harian KONTAN pada 12 Februari 2015