Maju Mundur Kebijakan Fiskal

Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dan perekonomian nasional yang belum pulih seutuhnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disusun lebih ekspansif. Total belanja Pemerintah di tahun depan ditaksir sebesar Rp 2.070,5 triliun, dengan total penerimaannya yang mencapai Rp 1.737,6 triliun. Adapun defisit anggaran didesain defisit sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB. Dengan memasang tema kebijakan fiskal "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, pengeluaran Pemerintah masih diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Namun demikian, daya dorong fiskal di tahun 2017, akan sangat bergantung pada perencanan dan kebijakan anggaran. Melihat pengelolaan fiskal hingga saat ini di tahun 2016, ada banyak pelajaran penting yang sangat perlu diambil hikmahnya.

Yang pertama dan paling utama, ialah persoalan perencanaan anggaran.

Kalau diingat pada akhir tahun 2015 lalu, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, Pemerintah berinisiaitif untuk mempercepat proses lelang, pada awal tahun 2016. Harapannya ketika itu, program-program Pemerintah, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dapat segera dimulai pada triwulan pertama 2016. Percepatan proses lelang pun juga dimaksudkan untuk merubah budaya fiskal yang biasanya selalu mencairkan anggaran di akhir tahun anggaran

Tapi di pertengahan tahun 2016, tenaga fiskal mulai kendor. Pendapatan negara tidak mulus seperti yang direncanakan. Dampaknya, beberapa program Pemerintah saat ini justru mengalami kendala di pertengahan tahun, karena persoalan finansial.

Bahkan, berbeda dengan seruan untuk mempercepat penyaluran anggaran, saat ini Pemerintah dengan DPR sedang mendiskusikan tentang penghematan anggaran, dengan melakukan pemotongan anggaran negara.

Buruknya perencanaan anggaran, amat sangat ditakutkan terjadi lagi di tahun depan. RAPBN 2017, seperti yang diutarakan dalam pidato Presiden kemarin, didorong untuk ekspansif. Tetapi belum diketahui bagaimana melakukan pembiayaan defisit anggaran. Apalagi keseimbangan primer terus mengalami defisit sejak tahun 2012. Disisi lain, program pengampunan pajak, yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara, hingga saat ini belum bekerja optimal.

Tolak ukurnya sederhana, dengan jangka waktu program pengampunan pajak yang hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka untuk mampu menangkap target dana tebusan sebesar Rp 165 triliun, setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 0,6 triliun per hari. Sayangnya realisasinya hingga pertengahan bulan September 2016 baru sebesar Rp 11,7 triliun, atau masih dibawah perhitungan yang linear tersebut. Padahal di tiga bulan pertama inilah tolak ukur sesungguhnya keberhasilan amnesti pajak.

Persoalan lain yang perlu dicermati dalam pengelolaan anggaran di tahun depan ialah ialah persoalan konsistensi kebijakan anggaran. Pemerintah dalam beberapa waktu lalu mendorong wacana money follows program. Mengganti kebiasaan programs follows money maupun money follows functions. Perubahan paradigma ini sebetulnya wajib didukung. Akan tetapi, dalam merealisasikan paradigma tersebut, Kepala Bappenas justru ditunjuk menjadi Chief Investment Officer, untuk mencari pendanaan dari luar. Sedangkan Menteri Keuangan ditunjuk sebagai Chief Finance Officer, untuk mengatur pembiayaan investasi pada proyek-proyek yang selama ini menggunakan APBN.

Kalau ditelisik, wacana itu justru memperkuat kebiasaan programs follows money. Bappenas yang merancang dan mengetahui lebih detail program prioritas pemerintah, justru dipaksa mencari sumber pembiayaan dari luar APBN. Padahal seharusnya, bila teguh pada prinsip programs follows money, Bappenas lah yang diberi kewenangan sebagai Chief Finance Officer, untuk mengatur pembiayaan proyek-proyek prioritas dari APBN.

Pada sisi lain, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Negara tidak memiliki landasan dan platform yang cukup untuk melihat mana program yang menjadi prioritas Pemerintah. Apakah itu melalui trilateral meeting antara K/L dengan Bappenas, persetujuan dengan Bappenas saja, atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang telah tersedia. Selama ini, Kementerian Keuangan menjadi institusi yang kuat karena ia memegang uang negara. Sedangkan paradigma programs follows money tak pernah terjadi sejak jaman reformasi, karena Bappenas tidak memiliki posisi tawar yang cukup: hanya memegang rencana pembangunan tapi tidak memiliki kewenangan mendesain anggaran.

Pelajaran terakhir yang tidak kalah penting ialah persoalan penyerapan anggaran di daerah. Persoalan ini memang problematik. Sejak tahun 2014, UU Pemerintah Daerah No. 23/2014 diterbitkan menggantikan UU Pemerintahan Daerah No. 23/2004. Pada UU Pemerintahan Daerah yang baru, urusan Pemerintah Daerah menjadi lebih terbatas. Terdapat beberapa urusan yang tidak harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Ambil contoh persoalan rumah tidak layak huni, persampahan, dsb.

Tetapi sejak tahun 2014 juga, atau tepatnya sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, postur anggaran untuk daerah juga lebih besar. Dari sinilah timbul masalahnya. Antara payung hukum yang tersedia dan kebijakan anggaran yang dilakukan. Wewenang Pemda banyak dipotong melalui UU Pemerintah Daerah baru, tetapi anggarannya ditingkatkan. Sehingga, dengan mempertimbangkan persoalan lain di daerah, seperti misalnya kapasitas Pemda, banyaknya dana menganggur di daerah bukan menjadi persoalan yang aneh.


Titik-titik inilah yang penulis pikir perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran di tahun depan. Jangan sampai kita mau maju selangkah, tapi ternyata harus juga melakukan dua langkah mundur. Kita tentu berharap ada dua/tiga langkah maju, meskipun harus selangkah mundur menarik hikmah yang ada pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya.



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 19 September 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/maju-mundur-kebijakan-fiskal?page=3 

Memotong Anggaran, Pangkas Pertumbuhan?

Ada cerita menarik dari seorang kawan yang bekerja di suatu unit Pemerintahan. Kita katakanlah itu adalah unit A, yang memiliki anggaran sebesar Rp 8 miliar pada tahun ini. Pada awal tahun 2016, menuruti kemauan dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah budaya fiskal yang biasanya menumpuk pengeluaran di akhir tahun anggaran, unit A tersebut mempercepat penyerapan belanjanya. Dari bulan Januari hingga Juni 2016, total sudah terserap sekitar Rp 4 miliar. Namun, pemotongan anggaran yang ada di dalam APBNP 2016 juga APBNP-Perubahan kedua 2016 yang sekarang sedang disusun, anggaran mereka dipotong hingga Rp 3,9 miliar. Alhasil, sejak bulan Agustus ini sampai dengan akhir tahun, hanya tinggal tersisa sekitar Rp 100 juta, untuk membiayai program-program yang ada di tahun ini. Yang tentu jauh dari kata cukup.

Cerita ini, hampir pasti banyak terjadi diberbagai lembaga Pemerintahan. Kalau mau jujur, sepanjang tahun 2016 ini memang publik disuguhi oleh kebijakan fiskal, yang mohon maaf, cenderung ling lung (baca: memusingkan).

Pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, proses lelang untuk berbagai proyek Pemerintah, terutama proyek infrastruktur 2016, dilakukan lebih awal. Harapannya, sejak triwulan pertama tahun 2016, proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan.

Tapi dipertengahan tahun, tenaga fiskal mulai kendor. Realisasi pendapatan pajak hingga bulan Agustus, tidak semulus target penerimaannya. Alhasil, kalau pada awal tahun Presiden menginstruksikan untuk mempercepat belanja, sekarang yang terjadi justru sebaliknya, harus ada penghematan belanja. Termasuk dengan memotong beberapa mata anggaran. Implikasinya, seperti cerita dari unit A, beberapa program Pemerintah justru menjadi mandek.

Kondisi ini sebetulnya telah terlihat sejak bulan-bulan pertama tahun 2016. Dalam artikel saya berjudul “Opsi Memperlebar Defisit Anggaran” di harian ini pada 30 Maret 2016, penulis mengutarakan bahwa kondisi fiskal tahun 2016 akan sangat terancam oleh persoalan penerimaan pajak, penurunan harga minyak, juga besarnya belanja Pemerintah. Saat itu, saya mengusulkan bahwa perlu adanya pelebaran defisit anggaran, bahkan kalau perlu melewati batasan 3% dari PDB. Apalagi, dengan menggunakan indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap), yang dikembangkan oleh Olivier Blanchard (1990) dan Jocelyn Horne (1991), penulis melihat bahwa ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.

Akan tetapi sayangnya opsi ini tidak dimaksimalkan. Dalam pembahasan APBNP 2016, Pemerintah dan DPR justru bersikukuh untuk mempertahankan level defisit anggaran. Termasuk juga dengan melakukan pemotongan anggaran.

Saat ini pun, bisa dikatakan bahwa mengeluarkan Perpu untuk mendorong pelebaran defisit pun sudah terlambat. Berbeda bila dikeluarkan pada awal tahun, penerbitan Perpu untuk memberi kelonggaran defisit anggaran terhadap PDB justru memberikan contoh ketidakdisiplinan fiskal dan memicu terjadinya moral hazard.

Dilemanya, sekarang ini pengeluaran Pemerintah menjadi salah satu pendorong penting dalam perekonomian. Datanya, ekonomi triwulan-II 2016 tumbuh 5,1% (yoy) dan berdasarkan komposisinya, pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 6,2% (yoy).

Apalagi, seperti teori dasar makro ekonomi, memotong anggaran ketika kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contoh terdekat terjadi di Eropa. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical, melalui belanja yang ekspansif. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta dan pertumbuhan ekonominya menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh David Alan Aschauer (1989), yang memfokuskan dampak belanja pemerintah terhadap produktivitas sektor swasta, hasil analisa dari tahun 1984 hingga 2014, menunjukkan belanja modal Pemerintah Indonesia secara signifikan meningkatkan produktivitas sektor swasta. Yang artinya juga belanja Pemerintah Indonesia membantu pertumbuhan ekonomi. Mirip seperti hasil studi dari William Easterly dan Sergio Rebelo (1993), Ross Levine dan Sara Zervos (1993), yang menunjukkan hubungan positif antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.


Tentunya kita sama-sama berharap bahwa pemotongan anggaran yang terjadi sekarang tidak benar-benar mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menjadikan pemotongan anggaran kali ini sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah yang hands-off (lepas tangan) terhadap realitas ekonomi. 



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 25 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/memotong-anggaran-pangkas-pertumbuhan 

Pemotongan Anggaran

PEMOTONGAN ANGGARAN
Sepanjang tahun 2016 ini publik disuguhi oleh kebijakan fiskal, yang mohon maaf, cenderung ling lung (baca: memusingkan).

Pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, proses lelang untuk berbagai proyek Pemerintah, terutama proyek infrastruktur 2016, dilakukan lebih awal. Harapannya, sejak triwulan pertama tahun 2016, proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan.

Tapi dipertengahan tahun, tenaga fiskal mulai kendor. Realisasi pendapatan pajak hingga bulan Agustus, baru mencapai 40% dari target penerimaan. Alhasil, kalau pada awal tahun Presiden menginstruksikan untuk mempercepat belanja, sekarang yang terjadi justru sebaliknya, harus ada penghematan belanja. Termasuk dengan memotong beberapa mata anggaran.

Program pengampunan pajak, yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara, hingga saat ini, baru mampu mengajak 340 wajib pajak untuk ikut memanfaatkan program pengampunan pajak dengan total harta yang dideklarasikan Rp3,6 triliun. Padahal, jika menggunakan prediksi yang paling minimalis dari Bank Indonesia sebesar Rp 560 triliun, realisasi penerimaan fiskal dari program pengampunan pajak selama satu bulan terakhir, bisa dikatakan masih sangat sedikit. Dengan jangka waktu program pengampunan pajak yang hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka untuk mampu menangkap total Rp 560 triliun, setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 2 triliun per hari!

Hal ini berbeda dengan kebijakan menambal penerimaan negara di tahun lalu: kebijakan revaluasi aset, yang terbit pada paket kebijakan V. Kebijakan revaluasi aset tidak lebih heboh dibandingkan dengan program pengampunan pajak. Tetapi realisasi penerimaan pajak dari revaluasi aset, malah dua kali lipat dibanding target awalnya, yang sebesar Rp 10 Triliun.

Di tengah kesulitan mencari penerimaan negara, Pemerintah dengan cukup berani memangkas alokasi belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp 758,4 triliun lebih rendah dibandingkan pagu APBN-P 2016 yang sebesar Rp 767,8 triliun atau turun sebesar 1,24 persen.

Pemotongan anggaran ini sebetulnya sangat disayangkan, apalagi mengingat sekarang pengeluaran Pemerintah menjadi salah satu daya dorong penting dalam perekonomian. Datanya, ekonomi triwulan-II 2016 tumbuh 5,1% (yoy) dan berdasarkan komposisinya, pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 6,2% (yoy).

Apalagi, seperti teori dasar makro ekonomi, memotong anggaran ketika kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contoh terdekat terjadi di Eropa. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical, melalui belanja yang ekspansif. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). 

Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta dan pertumbuhan ekonominya menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Memang sepintas, langkah pragmatis pemotongan anggaran bisa diterima secara logis, karena realisasi defisit anggaran hingga bulan Agustus 2016 telah mencapai mencapai 88,5 persen dari target Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Apalagi, dari perspektif regulasi keuangan negara, rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen.

Namun demikian, kedua indikator tersebut saja sebenarnya belum cukup untuk menilai kondisi keuangan negara berada pada kondisi yang mengkhawatirkan atau tidak.

Indikator rasio defisit terhadap PDB tidak memantulkan informasi yang lengkap dan menimbulkan pengertian yang misleading, dan menganggap bila rasio defisit terhadap PDB sudah mendekati 3%, maka negara tersebut berada di ujung kebangkrutan.

Defisit anggaran, dalam UU Keuangan Negara, didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Sayangnya, pengertian tradisional ini membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.

Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan ialah indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap) . Indikator ini memperhitungkan berapa suku bunga riil, pertumbuhan ekonomi riil, jumlah utang baru, juga keseimbangan primer pada anggaran fiskal (Blanchard, 1990; Horne 1991). Berdasarkan perhitungan penulis ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.

Selain itu, pemotongan anggaran pun bisa dikatakan sebagai pertaruhan kredibilitas Pemerintah. Kredibilitas Pemerintah bukan hanya dilihat dari seberapa besar realisasi defisit anggaran dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi juga apakah pilihan kebijakan untuk pemotongan anggaran, tidak akan menganggu program-program prioritas Pemerintah dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.


Akhir kata, penulis sangat berharap, pemotongan anggaran ini bukan menjadi bagian dari kebijakan lepas tangan (hands-off), dimana Pemerintah hanya mengharapkan sektor usaha untuk berjuang sendiri di tengah kesulitan ekonomi dan mengorbankan target-target pembangunan yang telah dijanjikan sebelumnya. 



Artikel ini pernah di publikasikan di harian Koran Jakarta pada 22 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://www.koran-jakarta.com/pemotongan-anggaran/ 

Masa Adaptasi Pengampunan Pajak

Melalui harian ini pada tanggal 20 Mei 2016, atau satu bulan sebelum UU Pengampunan Pajak diterbitkan oleh DPR dan Pemerintah, artikel saya berjudul "Mitigasi Resiko Pengampunan Pajak" memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan ekonomi yang akan muncul ketika UU Pengampunan Pajak diresmikan. Durasi pengampunan pajak yang relatif singkat, akan dapat menyebabkan terjadinya gejolak (shock) bagi perekonomian domestik.  Baik persoalan yang akan mungkin terjadi pada arus uang yang masuk, obligasi, kurs rupiah, struktur perbankan, dan lain sebagainya.

Entah harus senang atau pun bersedih, ternyata satu per satu prediksi itu mulai nampak menjadi kenyataan. Penerbitan UU Pengampunan Pajak tanpa adanya persiapan yang matang pada implementasinya, menyebabkan beberapa persoalan baru muncul setelah UU tersebut diberlakukan.
Salah satu contoh persoalan yang muncul setelah UU Pengampunan Pajak diterbitkan ialah persoalan bank penampung dana pengampunan pajak, yang sempat heboh beberapa hari lalu. Beberapa pengamat ekonomi sibuk menjustifikasi kenapa bank asing tidak boleh diikutsertakan dalam program pengampunan pajak. Apalagi tidak sedikit dari mereka yang menggunakan sentimen nasionalisme. Di sisi lain, Pemerintah juga mungkin hanya menunjuk 18 bank untuk menjadi penampung dana tax amnesty, tanpa olang-aling tentang masalah kepemilikan bank tersebut.

Tapi apakah itu bank asing ataupun bank milik pribumi, sejatinya persoalan berada pada bentuk investasinya. Bukan warna kulit kepemilikan bank nya. Di era globalisasi seperti sekarang, sangat memungkinkan produk investasi ditawarkan, dibuat seolah-olah uangnya ada di Indonesia. tetapi sebenarnya uang tersebut sudah berada di luar negeri. Maka menjadi sangat penting bagi otoritas keuangan, untuk memantau produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan.

Pada sisi lain, struktur pasar perbankan kita, cukup rawan bila harus diserbu oleh aliran modal yang masuk dan keluar dalam jumlah besar. Struktur pasar perbankan di Indonesia bersifat oligopoli-oligopsoni. Karena 10% dari total bank umum di Indonesia menguasai 69% total DPK. Kemudian, 52% dari total DPK tersebut hanya dikuasai oleh 0,4% dari total deposan di industri perbankan.

Artinya hidup mati perbankan kita, sangat bergantung dari deposan besar. Nah, inilah masalah fundamentalnya. Jumlah bank yang menjadi bank persepsi justru sangat sedikit, hanya 18 bank dari 119 bank yang ada di Indonesia. Bila terjadi perpindahan modal dari bank yang bukan merupakan bank persepsi, kepada bank persepsi, dikhawatirkan akan terjadi rush akibat penarikan tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar.

Ilustrasinya begini: struktur pemodalan bank A sangat bergantung dari orang B. Ketika orang B ingin menggunakan fasilitas pengampunan pajak, ia hanya bisa menggunakannya melalui bank C. Maka, agar orang B bisa diampuni, ia harus memindahkan asetnya dari bank A ke bank C. Karena struktur pemodalan bank A sangat bergantung pada orang B, maka mau tidak mau akan terjadi persoalan pada bank A. Tapi tidak berhenti dari situ. Persoalan pada bank A yang kekurangan DPK, justru bisa menyebabkan second round effect ke iklim perbankan.

Singkatnya, jumlah bank penampung dana pengampunan pajak yang terlalu sedikitlah justru yang menjadi persoalan utama hari ini.

Selain itu, melihat perkembangan terkini, ada kecendrungan bahwa Wajib Pajak hanya akan melakukan deklarasi. Bukan repatriasi. Pendeknya, program pengampunan pajak hanya akan mendorong pengungkapan harta di dalam maupun di luar negeri, bukan untuk membawa kembali uangnya untuk disimpan di Indonesia. Maka dari itu, pada masa sekarang, perlu dipikirkan dengan segera, insentif-insentif yang diberikan, agar mendorong wajib pajak melakukan repatriasi.

Persoalan lain yang muncul ketika UU Pengampunan Pajak ini telah diterbitkan ialah kesiapan infrastruktur pelaksananya. Perlu diingat juga bahwa dalam beberapa waktu lalu pernah disebutkan target dana yang masuk dari pengampunan pajak mencapai Rp 560 Triliun.

Artinya, bila masa pengampunan pajak hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 2 Triliun per hari. Iya harus ada Rp 2 Triliun per hari agar total dana pengampunan pajak bisa mencapai Rp 560 Triliun!

Kalau dibandingkan dengan realisasi pengampunan pajak (baik deklarasi maupun repatriasi) yang baru mencapai Rp 300 Miliar pada 22 Juli kemarin, tentu bisa dikatakan bahwa targetnya masih sangat jauh. Memang perhitungan Rp 2 Trilliun ini tidak liniar. Tapi hal ini menunjukkan bahwa, perlu upaya yang lebih banyak, baik dari Pemerintah, asosiasi badan usaha, dan pelaku kepentingan lain, untuk menggiatkan sosialisasi terkait pengampunan pajak.


Oleh maka itu, diperlukan adaptasi yang lebih pada program pengampunan pajak. Bukan hanya programnya yang harus cepat beradaptasi dengan struktur perbankan dan persoalan-persoalan yang datang kemudian, tetapi juga Menteri Keuangan baru, Ibu Sri Mulyani, yang juga harus cepat beradaptasi pada program ini. Penulis sejujurnya sangat khawatir bila program ini berjalan lancar dan sukses menangkap Rp 560 Triliun, hasilnya bila dilihat dari perspektif yang lebih luas, justru negatif. Ia sukses menangkap uang banyak, tapi mengorbankan struktur ekonomi yang tidak cukup siap menampung uang dalam jumlah besar. Kerjasama antar pemangku kepentingan, utamanya LPS, OJK, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia, sangat penting dalam memastikan program ini berhasil mendorong perekonomian, ke arah yang lebih baik.



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 1 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/masa-adaptasi-pengampunan-pajak 

Harga Pangan & Ekspektasi Ramadan

Dalam rapat kabinet beberapa pekan lalu, kita mendengar keinginan dan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan selama bulan puasa dan Idul Fitri. Dan seperti juga semangatnya pada bulan ramadhan pertama di era kepemimpinannya, tahun ini Pemerintah kembali bertekad menjungkirbalikkan alias menurunkan harga pangan.

Pertanyaannya kemudian, kalau rencana dan tekad Pemerintah ini betul-betul terwujud, akankah itu baik untuk masyarakat Indonesia?

Sebelum menjawab lebih jauh, kita perlu ingat bahwa inflasi pada bulan ramadhan dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami perubahan waktu. Pada 2008, bulan ramadhan jatuh pada September, kemudian pada tahun 2011 bulan ramadhan berada pada bulan Agustus, dan sejak tahun 2012 ada pada bulan Juli. Namun, meskipun waktu ramadhan dan lebaran silih berganti, tapi yang pasti sejak tahun 2008, inflasi pada bulan puasa tak pernah berada di bawah 0,7%.

Bahkan kalau mau dilihat lebih detail lagi, kita akan mengetahui bahwa kenaikan harga (terutama pangan) akan mengalami kenaikan pada minggu ke dua sebelum masuk bulan Ramadhan dan minggu ke dua di bulan ramadhan. Penjelasan sederhananya, masyarakat terbiasa untuk membeli dan menyimpan stok pangan lebih dulu, sebelum bulan ramadhan dimulai dan hari lebaran tiba. Sehingga, kalau harga pangan baru dijaga sejak bulan ramadhan tiba, bisa dikatakan kemungkinan besar hasilnya akan mengecewakan. Faktanya ada pada bulan ini. Per tanggal 17 Mei 2016, atau dua minggu sebelum bulan ramadhan, beberapa harga komoditas pangan sudah beranjak naik, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sebut saja gula pasir (15,65%), daging ayam ras (5,63%), daging sapi (0,69%), dsb.

Ekspektasi Harga

Kembali pada pertanyaannya, kenaikan inflasi pada bulan ramadhan berdasarkan asal muasalnya sudah banyak dibicarakan dan diketahui secara umum. Kurang lebih ada dua penyebab utamanya. Pertama, permintaan agregat yang tumbuh selama bulan ramadhan tidak diikuti dengan ketersediaan stok. Logika ekonomi sederhana tentu akan membuat rasionalitas harga menjadi naik.  Kedua, adanya faktor ekspektasi dari masyarakat. Nah, faktor kedua ini yang perlu diwaspadai sebelum tekad Pemerintah untuk menurunkan harga pangan di bulan ramadhan benar-benar terwujud.

Ekspektasi harga pada bulan ramadhan ini punya dua sisi mata koin. Kalau harga pangan turun karena Pemerintah berhasil memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga komoditas pangan, itu tentu akan bagus. Apalagi kebijakan tataniaga di beberapa komoditas pangan selama ini, dimanfaatkan oleh para kartel untuk menjadi pelaku usaha di jejaring distribusi. Para penguasa pada jalur distribusi dan tata niaga pangan menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan di wilayah tertentu dan menciptakan posisi monopoli atau oligopoli. Singkatnya, dengan cara memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga komoditas pangan, Pemerintah akan berhasil melawan ekspektasi para kartel sepanjang bulan ramadhan.

Perlawanan terhadap kartel tentu akan menjadi sesuatu yang berharga, bukan hanya pada bulan ramadhan, tetapi juga bagi masa depan pangan dan persaingan usaha di Indonesia. Apalagi, dalam kurun 1-2 tahun terakhir, ada semangat perbaikan dan penegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Terutama sejak masuknya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada prolegnas tahun 2016.

Tapi bagaimana kalau yang dilawan adalah ekspektasi para pedagang kaki lima?

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, naiknya harga komoditas sepanjang bulan ramadhan tercipta karena tumbuhnya permintaan agregat. Naiknya permintaan agregat tercipta karena adanya tambahan pemasukan, seperti gaji ke-13, di bulan ramadhan.

Akan tetapi, perlu di catat bahwa masyarakat yang bisa mendapatkan gaji-13, masih sangat terbatas. Hanya mereka yang bekerja di sektor formal. Padahal di Indonesia, pekerja informal masih 52% dari total lapangan kerja. Sehingga, salah satu cara para pekerja informal untuk mendapatkan berkah di bulan ramadhan, ialah menaikkan harga produk yang mereka jual. Apalagi mereka mengetahui adanya kelebihan uang yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat sepanjang ramadhan.

Yang perlu diperhatikan di sini ialah, masyarakat kita bukan hanya sebagai konsumen. Tetapi mereka juga bertindak sebagai produsen dan pedagang. Dari perspektif ini, harga komoditas pangan yang rendah, belum tentu akan menguntungkan masyarakat secara umum.

Disinilah tolak persoalannya, kalau yang dilawan oleh Pemerintah adalah ekspektasi para pedagang kaki lima dan pekerja sektor informal, kekecewaan terhadap Pemerintah ditakutkan semakin meluas. Kepercayaan dan ekspektasi publik adalah salah satu obat mujarab untuk membalikkan kondisi ekonomi yang sedang melemah. Keduanya memiliki peranan yang sama pentingnya dengan faktor fundamental ekonomi. Faktor fundamental ekonomi yang baik dan kuat, tanpa kepercayaan dan ekspektasi publik yang kuat, tidak bisa diharapkan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Semuanya sama-sama penting untuk dijaga dan terus dikelola.


Oleh karena itu, tentu kita berharap, kalau pun rencana Pemerintah sukses dan harga akan turun pada bulan ramadhan, masyarakat wong cilik tak harus menambah latihan kesabarannya di bulan ramadhan.




Artikel ini pernah di publikasikan di  Bisnis Indonesia pada 20 Mei 2016

Mitigasi Resiko Pengampunan Pajak

Dalam masa reses menjelang masa sidang kelima DPR RI yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei besok, debat pro-kontra akan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) justru semakin memanas. Termasuk juga meluasnya isu-isu nasionalisme yang rasanya tidak tepat digunakan dalam argumentasi membela pengampunan pajak. Seperti isu ‘permainan licik’ dari Singapura, IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya untuk memuluskan pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Bukan cara bangsa yang berdaulat dan beradab, untuk menggunakan sentimen nasionalisme sebagai daya upaya memfitnah ataupun menjelek-jelekkan negara atau institusi lain.

Pada satu sisi, kita bisa pahami dorongan Pemerintah untuk merealisasikan UU Pengampunan Pajak, terutama untuk membiayai target-target pembangunan yang bombastis dan menutup lemahnya realisasi penerimaan atas pajak selama triwulan pertama 2016.

Walaupun, berdasarkan perhitungan penulis yang menggunakan indikator primary gap atau ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (Blanchard, 1990; Horne 1991), ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, meskipun kebijakan fiskal tahun ini tidak berubah dengan kebijakan fiskal di tahun 2015, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal. Atau dengan kata lain, ada atau tidaknya pengampunan pajak tahun ini, keadaaan fiskal tidak akan jauh lebih buruk.

Sayangnya, melihat berbagai pernyataan politik yang dilempar oleh pimpinan DPR RI dan juga kondisi politik yang ‘tersandera isu reshuffle’, rasanya kalau tidak ada aral melintang, RUU Pengampunan Pajak dapat di pastikan akan di sahkan pada tahun ini.

Meskipun begitu, belajar dari Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) yang juga disahkan pada awal tahun ini, saya memandang substansi UU yang disahkan nantinya, akan dapat berbeda dengan draft usulan UU sebelumnya. Artinya masih terbuka lebar ruang diskusi, terutama untuk isu-isu yang di anggap sensitif. Termasuk juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memitigasi resiko yang akan muncul ketika RUU Pengampunan Pajak disahkan. Adapun beberapa resiko tersebut ialah:

Pertama, durasi pengampunan pajak yang relatif singkat, juga besarnya dana masuk dari hasil pengampunan pajak, akan dapat menyebabkan terjadinya gejolak (shock) bagi perekonomian domestik.

Sebagai gambaran, karena kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya dan permintaan agregat yang masih rendah, aliran uang tax amnesty yang masuk ke sektor perbankan justru menekan likuditas perbankan. Sehingga, dengan kondisi ekonomi dan bisnis yang belum kondusif sepenuhnya, tekanan ini secara tidak langsung mendorong sektor perbankan untuk ‘menghamburkan’ penyaluraan kredit, termasuk juga ke sektor-sektor yang belum prospektif.

Kedua, capital inflow dari implementasi pengampunan pajak akan membuat nilai tukar rupiah menguat begitu cepat, yang kemudian membuat produk Indonesia relatif menjadi lebih mahal di pasar internasional, dan mengakibatkan ekspor turun. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah juga akan membuat produk luar negeri relatif menjadi lebih murah sehingga menyebabkan impor naik. Penurunan ekspor dan peningkatan impor kemudian akan menekan neraca perdagangan.

Ketiga, masuknya aliran dana tax amnesty ke pasar obligasi juga tidak serta-merta membawa berkah. Struktur pasar obligasi Indonesia masih dikuasai oleh obligasi Pemerintah. Karena selain dari faktor keamanan (risiko yang lebih rendah), imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi Pemerintah juga masih kompetitif di Kawasan Asia. Tapi obligasi Pemerintah juga belum tentu dapat menampung seluruh aliran dana yang masuk akibat adanya kebijakan pengampunan pajak. Penerbitan obligasi Pemerintah pun bukan perkara mudah, karena harus melewati mekanisme APBN Perubahan dan jumlahnya pun terbatas. Disisi lain, belum ada tanda-tanda juga bahwa sektor swasta hari ini tengah bersiap-siap menerbitkan obligasi, untuk menampung aliran uang.

Selain itu, Pemerintah juga perlu memikirkan bilamana uang tax amnesty mengalir ke obligasi Pemerintah, maka beban biaya bunga dari investasi tersebut tidak membebani APBN di masa mendatang, tapi justru memperkuat dan memperdalam pasar obligasi Indonesia.

Keempat, derasnya uang masuk akan mengakibatkan jumlah uang beredar di dalam negeri meningkat. Hal ini kemudian berdampak naiknya tingkat inflasi. Untuk mencapai keseimbangan pada pasar uang, bank sentral kemudian akan ‘tersandera’ untuk menaikkan suku bunga. Atau dengan kata lain, capital inflow dari pengampunan pajak akan membawa resiko naiknya tingkat inflasi dan suku bunga.

Terakhir, masih dalam pasar uang, uang beradar inti di masyarakat (Mo) dan uang beredar di perbankan (M1) cenderung tumbuh stagnan, sedangkan uang berdedar dalam artian luas (M1 dan pasar keuangan), tumbuh lebih agresif dalam satu dekade terakhir. Masalahnya, karena daya tarik pasar keuangan lebih menarik dibandingkan dengan sektor riil, aliran dana yang masuk ke pasar uang dapat membuat bubble pada pasar keuangan, yang kemudian justru membawa resiko yang lebih besar di masa mendatang.


Dan seperti yang sudah banyak ditulis dan diberitakan, implementasi pengampunan pajak diberbagai negara biasanya akan membawa transisi ke era pajak baru, yang juga secara tidak langsung membawa tantangan baru. Oleh karena itu, sebelum rancangan pengampunan pajak benar-benar disahkan, alangkah lebih bijak bila kita selalu sedia payung sebelum hujan. Meskipun kita tidak tahu pasti, hujan itu adalah hujan uang yang menghasilkan berkah atau hujan batu yang membawa sengsara.



Artikel ini pernah di publikasikan di  KONTAN pada 20 Mei 2016 atau dapat dilihat di http://analisis.kontan.co.id/news/mitigasi-risiko-pengampunan-pajak 

Opsi Memperlebar Defisit Anggaran

Lemahnya realisasi pendapatan pajak pada dua bulan pertama 2016 dibandingkan pendapatan pajak selama dua tahun terakhir membuat defisit anggaran diprediksi semakin melebar. Apalagi, beleid pengampunan pajak masih menggantung di DPR dan belanja Pemerintah dalam APBN 2016 lebih tinggi dibandingkan APBN sebelumnya.

Kondisi ekonomi yang belum kondusif sepenuhnya, menjadi salah satu faktor mengapa realisasi pajak selama dua bulan pertama 2016 menurun. Apalagi, struktur pendapatan pajak masih sangat bergantung pada pendapatan pajak badan usaha.

Di sisi lain, penurunan harga minyak dunia juga berpengaruh terhadap penerimaan APBN dari non-pajak. Sensitivitas penurunan USD 1 harga minyak dunia dapat mempengaruhi pendapatan negara hingga sebesar Rp 3,5 – 3,9 trilliun, dan belanja negara sebesar Rp 2,5 – 3,6 Trilliun. Bila diasumsikan harga minyak dunia berada pada USD 38 (sesuai dengan laporan terakhir dari Commodity Market Outlook ), maka penulis memperkirakan defisit fiskal dapat membengkak menjadi Rp 276,8 - 285,2 Trilliun dari semula sebesar Rp 273,2 Trilliun.

Laporan terakhir dari World Bank dan IMF terakhir juga memprediksi melebarnya defisit anggaran pemerintah Indonesia. World Bank memprediksi bahwa defisit anggaran pada tahun 2016 akan mencapai 2,8% dari PDB. Untuk itu, World Bank menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB dan mengurangi belanja Pemerintah yang tidak prioritas (yang tidak berhubungan dengan belanja infrastruktur).

Sementara itu, IMF yang juga memprediksi defisit anggaran akan mencapai 2,8% dari PDB (baseline). Namun demikian, IMF juga menuturkan dalam laporannya bahwa bila Indonesia mampu melakukan reformasi, maka defisit anggaran dapat hanya mencapai 2,5% dari PDB. Reformasi yang dimaksud oleh IMF ialah meningkatkan pendapatan negara dari cukai, meminimalkan pengeluaran yang bukan prioritas, juga mengurangi resiko sumber penerimaan dari pasar finansial.

Meskipun demikian, pelebaran defisit anggaran sebenarnya dapat menjadi salah satu opsi dalam RAPBNP 2016. Apalagi, ditengah kelesuan ekonomi, belanja Pemerintah pada tahun lalu justru menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru.

Di tahun ini, meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan dalam tiga bulan pertama tahun 2016, tetapi rasanya masih sulit mengharapkan sektor swasta untuk bangkit secepatnya, dan memutar kembali roda ekonomi.

Masalahnya, banyak pihak menganggap bahwa pelebaran defisit anggaran berarti menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi berada pada lingkungan yang buruk. Bahkan beberapa pihak menyebut bahwa Indonesia berada di ujung kebangkrutan karena defisit anggaran meningkat hingga 2,5% dari PDB pada tahun 2015. Padahal tidak seperti itu juga.

Secara teoritis, defisit anggaran Pemerintah dapat mencetak uang di masa mendatang (Keen, 2001). Salah satu caranya ialah defisit anggaran di peruntukkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Dan karena hari ini defisit anggaran masih dilakukan untuk membangun infrastruktur dan aktivitas ekonomi, maka defisit anggaran secara tidak langsung dilakukan untuk menggali pendapatan potensial pajak di masa depan, ketika infrastruktur itu sudah bisa beroperasi. Sehingga secara normatif, defisit anggaran hari ini bisa ditutup dari pendapatan pajak di masa mendatang.

Yang jadi persoalan ialah, apakah pelebaran defisit dapat dibiayai tanpa merusak keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Secara legal, berdasarkan UU Keuangan Negara, ketahanan fiskal dilihat dari rasio defisit terhadap PDB, dimana defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% PDB. Rasio defisit anggaran ini mengacu pada Maastricht Treaty, yang merupakan Undang-Undang Dasar (UUD) Uni Eropa, yang juga telah menjadi rujukan bagi dunia internasional.

Sayangnya, indikator rasio defisit terhadap PDB tidak memantulkan informasi yang lengkap dan menimbulkan pengertian yang misleading, dan menganggap bila rasio defisit terhadap PDB sudah mendekati 3%, maka negara tersebut berada di ujung kebangkrutan.

Defisit anggaran, dalam Maastricht Treaty dan UU Keungan Negara, didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Sayangnya, pengertian tradisional ini membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.

Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan ialah indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap) . Indikator ini memperhitungkan berapa suku bunga riil, pertumbuhan ekonomi riil, jumlah utang baru, juga keseimbangan primer pada anggaran fiskal (Blanchard, 1990; Horne 1991).

Berdasarkan perhitungan penulis ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.


Oleh karena itu, titik tolak pembahasan RAPBN 2016 antara Pemerintah dan DPR memegang peranan penting dalam kelangsungan ekonomi tahun ini. Apabila Pemerintah dan DPR bersikukuh dan tidak memberikan ruang kelonggaran akan defisit fiskal, sangat sulit mengharapkan instrumen fiskal sebagai upaya counter-cyclical mendorong perbaikan ekonomi.





Artikel ini pernah di publikasikan di  KONTAN pada 30 Maret 2016 atau dapat dilihat di http://analisis.kontan.co.id/news/opsi-memperlebar-defisit-anggaran 

Menyoal Kekuatan Fiskal

Melalui harian ini pada tanggal 16 Juni 2016, artikel saya berjudul “Mewaspadai Defisit Anggaran” memprediksi bahwa ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pada APBNP 2015, akan mendorong terjadi pembengkakan defisit anggaran.

Sayangnya, ramalan itu menjadi nyata. Defisit anggaran melebar menjadi Rp 318,5 triliun (2,80 persen terhadap PDB), sedangkan target di APBN-P 2015 hanya sebesar Rp 222,5 triliun (1,9 persen).

Tahun ini, masalah yang sama kurang lebih akan terjadi. Apalagi, bila UU Pengampunan Pajak yang di ajukan oleh Pemerintah, tidak kunjung di sah-kan. Minimnya inovasi dalam melebarkan basis pajak, juga peningkatan target pajak di atas rata-rata kemampuan pengumpulan pajak, membuka ruang defisit semakin melebar.

Selain itu, ancaman kekuatan fiskal juga terjadi karena asumsi harga minyak yang sudah menjadi tidak relevan. Asumsi harga minyak pada APBN 2016 ialah sebesar 50 dollar AS per barrel. Padahal, sekarang harga minyak dunia sudah berada di kisaran 30-40 dollar AS per barrel. Penurunan harga komoditas merupakan indikator awal bagi prospek perekonomian di masa depan.

Maka dari itu, apabila Pemerintah ingin mengajukan APBN-Perubahan 2016, yang harus menjadi fokus pembahasan dengan DPR ialah masalah kekuatan fiskal.

Biasanya, kekuatan fiskal sebuah negara memang banyak diukur dari dua variabel, yaitu rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio defisit APBN terhadap PDB. Kedua ini mengacu pada Maastricht Treaty, yang merupakan Undang-Undang Dasar (UUD) Uni Eropa. Dimana dalam Maastricht Treaty  secara tegas dinyatakan bahwa negara yang layak masuk Uni Eropa harus memenuhi dua persyaratan, yaitu rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60 persen, sedangkan rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen. Maastricht Treaty tersebut akhirnya menjadi semacam standar internasional bagi kekuatan fiskal setiap negara. Ini pun tertuang dalam UU Keuangan Negara yang berlaku di Indonesia.

Sayangnya, kedua variabel ini rasanya sudah tidak relevan lagi.

Maastricht Treaty terinspirasi dari kepercaayaan bahwa sektor swasta akan mampu mengoreksi dirinya sendiri untuk mencapai potensi penuh (full-potential). Disisi lain, kesalahan kebijakan dari Pemerintah akan menghalangi pencapaian dari sekto swasta. Maka dari itu, untuk memitigasi distorsi dari Pemerintah, Maastricht Treaty menetapkan target keseimbangan fiskal.

Masalahnya, Maastricht Treaty dapat juga dikatakan sebagai asymmetrical rule (peraturan yang asimetris). Tidak terdapat batas atas dalam peraturan tersebut, dengan implikasi yang jelas-jelas menunjukkan bahwa surplus tidak dapat begitu besar. Sehingga secara tidak langsung, Maastricht Rules mengingkari kebutuhan intervensi kebijakan yang bersifat counter-cyclical.

Dengan kata lain, mengikuti Maastricht Rules, seperti yang di acu pada UU Keuangan Negara, maka rasanya akan sulit untuk menjadikan APBN sebagai tumpuan pembangunan dan menjadi instrumen negara untuk melakukan kebijakan counter-cyclical.

Selain itu, juga terjadi salah kaprah dalam pengertian defisit anggaran yang ada di Maastricht Rules, maupun yang sudah diterjemahkan dalam UU Keuangan Negara. Dalam kedua dokumen tersebut, defisit anggaran adalah total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Pengertian ini bisa menjadi menyesatkan.

Bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal belum tentu beban utang Pemerintah turun. Alhasil, pengertian tradisional macam ini tidak akan mampu melihat usaha fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun. 

Indikator yang lebih tepat digunakan ialah indikator keseimbangan primer, yang didapat dari nilai keseluruhan defisit dikurangi bunga pada utang publik (IMF, 1995; Weeks 2016). Dengan menggunakan indikator keseimbangan primer, dapat tersedia indikator untuk melihat usaha fiskal saat ini (current fiscal effort). Negara yang memiliki utang yang besar (dalam pengertian utang terhadap PDB), mencapai surplus primer akan menjadi penting untuk mengurangi rasio utang per PDB.

Ketidaktepatan lain yang ada pada Maastricht Rules ialah ketentuan bahwa utang publik tidak boleh lebih dari 60% PDB. Rasio ini tidak rasional. Karena yang seharusnya menjadi fokus ialah ketahanan (sustainability) dari utang tersebut, bukan besaran absolut dari utang.

Suatu negara seperti Jepang maupun China memiliki rasio utang yang melebihi PDB nya. Tapi mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat.  Karena meskipun rasio utangnya besar, tetapi negara berutang kepada masyarakatnya sendiri. Sehingga bisa saja kedua negara tersebut membayar utang, bukan dengan uang, tetapi dengan penurunan pajak, misalnya.


Oleh karena itu, mengingat pentingnya pembahasan isu kekuatan fiskal, ditengah komitmen Pemerintah untuk mendorong pembangunan lewat APBN, pembahasan APBNP 2016 harus memperhatikan indikator-indikator lain, jangan terlalu kaku, hingga dapat terkecoh oleh pemahaman yang tidak tepat untuk kondisi saat ini.



Artikel ini pernah di publikasikan di  Suara Karya pada 17 Maret 2016 atau bisa dilihat di http://www.suarakarya.id/2016/03/17/menyoal-kekuatan-fiskal.html 

Mempertimbangkan Penyangga Fiskal

Menggantungnya beleid pengampunan pajak di DPR, juga realisasi penerimaan pajak per Februari 2016 yang baru sekitar 9% dari target, nampaknya membuat ancaman defisit anggaran semakin terang benderang. Dalam APBN 2016, Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun.  Sementara belanja negara di anggarkan sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sehingga defisit diperkirakan sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB.

Tanpa memperhitungkan potensi penerimaan dari tax amnesty sekitar Rp 60 triliun-Rp 100 triliun, defisit APBN 2016 pasti akan melebar karena penerimaan pajak nonmigas tahun ini akan meleset dari target.

Melihat ini semua, menjadi wajar apabila beberapa pihak yang menyadari akan besarnya potensi pelebaran defisit APBN, banyak dari mereka yang telah menyarankan Pemerintah untuk mengurangi belanja.

Namun demikian, dalam kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, mengurangi anggaran belanja rasanya bukan jalan yang terbaik. Apalagi dengan performa sektor swasta yang belum pulih (dilihat dari sisi pengeluaran dan output dari sektor swasta).

Melakukan effisiensi dalam anggaran belanja negara juga tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Selain itu, pemotongan belanja pada APBN pasti akan berdampak pada proyek yang baru akan di mulai maupun yang sedang berjalan. Yang pada gilirannya, akan berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian program Pemerintah.

Penurunan suka bunga acuan (BI Rate) yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama dua bulan berturut-turut, juga rasanya tidak akan cukup bila menjadi tumupuan untuk mendorong perekonomian. Apalagi bila diharapkan akan membuat sektor swasta dan rumah tangga untuk segera berbelanja dan berinvestasi, yang kemudian memutar kembali roda ekonomi.

Kita juga sebaiknya cukup bijak melihat yang terjadi pada negara-negara maju. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Maastricht Treaty
Ketergantungan untuk mendorong kembali ekonomi berada pada penyangga fiskal (fiscal buffer) atau kemampuan untuk membiarkan defisit anggaran membesar sebagai respon dari menurunnya performa sektor swasta. Oleh karena itu, apabila Pemerintah berkehendak untuk mengajukan APBN Perubahan 2016, maka salah satu yang perlu menjadi topik utama dengan para anggota dewan, ialah masalah penyangga fiskal.

Selama ini, berdasarkan UU Keuangan Negara mengacu pada Maastricht Treaty atau Undang-Undang Dasar (UUD) Uni Eropa, yang mensyaratkan bahwa rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen.

Masalahnya, Maastricht Treaty berasal dari kepercayaan bahwa sektor swasta akan mampu mengoreksi dirinya sendiri untuk mencapai potensi penuh (full-potential). Selain itu Maastricht Treaty juga dapat dikatakan sebagai asymmetrical rule (peraturan yang asimetris). Karena tidak terdapat batas atas dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung, Maastricht Treaty  mengingkari kebutuhan intervensi kebijakan yang bersifat counter-cyclical.

Pengingkaran terhadap kebijakan counter-cyclical ini menjadi tidak relevan dalam kondisi Indonesia saat ini. Karena, seperti yang diutarakan sebelumnya, kondisi ekonomi yang sedah melemah dan belum membaiknya performa sektor swasta, sangat membutuhkan intervensi kebijakan dari APBN.
Apalagi, terjadi juga salah kaprah dalam pengertian defisit anggaran yang ada di Maastricht Treaty, maupun yang sudah diterjemahkan dalam UU Keuangan Negara. Dalam kedua dokumen tersebut, defisit anggaran didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan.

Pengertian defisit macam ini bisa menjadi menyesatkan bila salah diterjemahkan. Karena dengan terminologi tersebut membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.  Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Indikator yang lebih tepat digunakan ialah indikator keseimbangan primer, yang didapat dari nilai keseluruhan defisit dikurangi bunga pada utang publik (IMF, 1995; Weeks 2016). Dengan menggunakan indikator keseimbangan primer, dapat tersedia indikator untuk melihat usaha fiskal saat ini (current fiscal effort). Negara yang memiliki utang yang besar (dalam pengertian utang terhadap PDB), mencapai surplus primer akan menjadi penting untuk mengurangi rasio utang per PDB.


Oleh karena itu, sekali lagi kami tekankan, kuncinya sekarang berada pada topik yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN Perubahan 2016. Apabila Pemerintah dan DPR bersikukuh dan tidak memberikan ruang kelonggaran akan defisit fiskal, kebijakan counter-cyclical untuk mendorong perbaikan ekonomi lewat APBN nampaknya terlihat fana.



Artikel ini pernah di publikasikan di  Media Indonesia pada 11 Maret 2016

Ketakutan akan MEA

Beberapa hari terakhir saya mendapati tiga sampai empat tulisan yang sama dari berbagai grup Whatsapp. Tulisan yang tidak diketahui siapa penulis dan apa yang menjadi referensinya itu, kurang lebih menceritakan tentang adanya ratusan pebisnis asal Thailand yang mengikuti kursus bahasa Jawa, ribuan warga Filipina dan Vietnam yang mengikuti kursus bahasa Indonesia, ratusan konsultan keuangan asal Singapura yang sedang belajar budaya Bali, NTB, dsb.

Entah tulisan itu hoax atau tidak, tetapi intinya, tulisan itu secara eksplisit mengatakan bahwa semua persiapan itu dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu dilakukan untuk menguasai pasar Indonesia, pasar terbesar di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Studi dan survey yang kami lakukan untuk mengetahui persiapan negara-negara ASEAN menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) justru menunjukkan hasil yang berbeda. Memang ada negara yang secara sungguh-sungguh menunjukkan persiapan menghadapi MEA, seperti Thailand.

Sebagai gambarannya, ketika tiba di Bandara Don Mueang, Thailand, kami melihat sendiri bagaimana perlakuan kepada turis asal ASEAN sama seperti perlakuan kepada turis domestik asal Thailand. Bahkan beberapa petugas Bandara telah mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Keimigrasian di bandara menyediakan jalur khusus untuk pengunjung yang memiliki paspor negara-negara ASEAN, yang dibedakan dengan jalur untuk pengunjung dari negara-negara lain di luar ASEAN.

Di setiap kantor Pemerintahan Thailand maupun di kantor-kantor besar juga terdapat bendera negara-negara ASEAN untuk memberikan kesadaran akan keberadaan MEA. Bahkan banyak kantor-kantor pemerintahan yang juga menyediakan ASEAN Corner, yaitu sebuah tempat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Thailand mengenai keberadaan ASEAN. Selain itu, Pemerintah Thailand mengalokasikan anggaran khusus untuk hal-hal yang menyangkut ASEAN. Misalnya, ketika suatu sektor swasta hendak menyelenggarakan event dengan memasang nama ASEAN, dia akan mendapatkan dana dari Pemerintah.

Thailand juga menyadari bahwa bahasa merupakan salah satu kelemahan mereka. Untuk itu beberapa media seperti koran The Nations dan beberapa radio punya segmen khusus untuk mengajar bahasa Inggris. Radio khusus ini menyasar supir taxi dan disiarkan pada sore hari. Di beberapa universitas juga sudah menyediakan pusat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Vietnam.

Akan tetapi ada juga negara-negara yang terlihat ‘santai’ menghadapi MEA. Diskusi yang kami lakukan bersama dengan Khazanah Research Institute, beberapa tokoh di Ministry of International Trade and Industry (MITI), University of Malaya, Majilis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM), dan ISEAS di Singapura, justru menunjukkan bahwa Malaysia justru lebih serius mempersiapkan partisipasi mereka dalam Trans Pasific Partnership (TPP), dibandingkan mempersiapkan MEA. Bahkan bagi mereka, adanya Kerjasama ASEAN justru dipandang sebagai peluang untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja terampil di negara itu seperti: insinyur, teknisi, analis keuangan, akuntan dan keterampilan khusus lainnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Perlu di akui bahwa sosialisasi dan persiapan Indonesia menghadapi MEA masih sangat minim. Keberadaan MEA belum dijadikan sebagai alat konsolidasi dan reformasi domestik. Malah justru terkesan dijadikan sebagai ‘musuh bersama’.

Faktanya, ketika tarif perdagangan antar negara ASEAN sudah menjadi tereliminasi sejak tahun 2010, Indonesia justru meningkatkan hambatan bukan tarif (non-tariff barier). Pada tahun 2012, hanya ada 30 ketentuan hambatan bukan tarif yang tidak transparan, mendiskriminasi dalam aplikasinya, dan disusun tidak berdasarkan penelitian. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 158 ketentuan pada tahun 2015!

Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, penetrasi ekspor Indonesia ke pasar ASEAN tumbuh stagnan. Bila pada tahun 2012, Indonesia mengekspor 20,9% dari total produknya ke pasar ASEAN, pada tahun 2015 hanya sebesar 22,4%. Itupun hanya sekitar 3,2% dari total kebutuhan impor negara-negara ASEAN.

Artinya, secara sadar (atau pun tidak sadar) kebijakan menambah ketentuan hambatan bukan tarif yang diskriminatif itu kemudian mendukung bahwa adanya MEA akan membanjiri pasar Indonesia. Tetapi sayangnya, kita tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat produk-produk Indonesia bisa semakin laku di pasar ASEAN.

Begitu juga misalnya, dengan liberalisasi arus tenaga kerja terampil yang di sepakati dalam MEA. Kita lebih takut pasar tenaga kerja Indonesia direbut oleh tenaga kerja asal ASEAN. Padahal, kalau melihat upah minumum yang paling rendah di Filipina, Thailand, Singapura maupun di Malaysia, nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimpun yang paling tinggi di Indonesia.

Artinya, yang lebih besar adalah kemungkinan tenaga kerja asal Indonesia yang memanfaatkan fasilitas liberalisasi tenaga kerja ASEAN untuk bekerja di luar negeri. Sehingga yang seharusnya di takutkan bukan pasar tenaga kerja Indonesia yang direbut oleh tenaga asing, tetapi tenaga kerja terbaik Indonesia yang 'lari' ke luar negeri.

Kalau dalam analogi sepakbola, ketika berhadapan dengan MEA, Indonesia lebih memilih strategi yang defensif dengan cara apapun agar tidak kejebolan, tapi tidak punya cara ofensif untuk mencetak gol ke gawang lawan.

Kita takut adanya MEA akan membanjir pasar kita, tetapi disaat yang sama kita tidak takut melewatkan kesempatan emas menjadikan MEA sebagai ajang keluarnya segenap potensi yang kita miliki. Indonesia takut pasarnya di rebut negara ASEAN, tetapi tidak takut kalau kita melewatkan kesempatan untuk tidak mampu menguasai pasar ASEAN.


Artikel ini pernah di publikasikan di Bisnis Indonesia pada 11 Februari 2016

Insentif Investasi ASEAN

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2016 lalu bukan hanya membuka berbagai peluang dan tantangan, tetapi juga secara tidak langsung membawa sejumlah dorongan refomasi ekonomi agar setiap anggota dan kawasan ASEAN menjadi lebih kompetitf. Survei yang dilakukan oleh beberapa konsultan kelas dunia, seperti JETRO (2015), KPMG (2015), UE-ASEAN Business Council (2015), US Chamber of Commerce (2015) telah menunjukkan bahwa besarnya pasar ASEAN, menurunnya hambatan tarif perdagangan, adanya komitmen menurunkan hambatan bukan-tariff (non-tariff barrier), dan sejumlah ketentuan lain dalam kesepakatan MEA telah menempatkan ASEAN sebagai bagian dari strategi investasi berbagai perusahaan-perusahaan besar dunia.

Seiring dengan besarnya ketertarikan perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi di kawasan ASEAN, sejak tahun lalu, negara-negara anggota ASEAN juga telah berlomba-lomba memberikan insentif demi menarik investasi.

Malaysia pada tahun lalu mengeluarkan empat insentif baru:  insentif untuk kawasan yang belum terbangun, insentif untuk kawasan industri, potongan taksasi bajak dari barang modal untuk meningkatkan otomatisasi dalam sektor industri padat karya, dan insentif mendirikan principal hub untuk meningkatkan daya tawar Malaysia dalam rantai pasok global. Selain itu, Malaysia juga memberlakukan pajak untuk barang dan jasa sebesar 6% untuk perusahaan yang mencapai nilai penjualan di atas RM 500,000 (Rp 1,6 Milyar)

Thailand, melalui Seven-Year Investment Strategy (2015-2021), mengeluarkan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi. Terutama investasi yang berkaitan untuk menaikkan kelas industri Thailand dari industri padat karya menjadi industri padat modal dan padat teknologi. Sebagai contoh, investasi solar cell di Thailand, sebagai salah satu bentuk investasi yang akan menggunakan teknologi tinggi (investasi khusus), mendapatkan pembebasan pajak hingga delapan tahun dan listrik yang dihasilkan pun akan dibeli oleh EGA (BUMN Listrik di Thailand seperti PLN di Indonesia).

Beberapa negara anggota ASEAN juga bukan hanya memberikan insentif investasi, tetapi juga memperbaiki prosedur investasinya. Sebagai gambaran, Filippina, meskipun masih terganjal dengan konsitusinya yang hanya memperbolehkan investasi asing maksimal 40%, tetapi di tahun lalu telah melakukan penyederhanaan prosedur investasi. Dari awalnya dibutuhkan 16 tahapan dan 34 hari, sekarang hanya dibutuhkan 6 tahapan dan 8 hari untuk memulai bisnis di Filippina.

Begitu juga di Brunei Darussalam, pada tahun lalu Pemerintah setempat telah sepakat menandatangani perjanjian pajak ganda (double taxation) dengan Korea Selatan, Kanada, dan Arab Saudi untuk menghindari praktik-praktik pengindaran pajak. Lebih dari itu, Pemerintah Brunei Darussalam juga mengubah peraturannya demi menjadikan Kementerian Dalam Negeri Brunei Darussalam sebagai satu-satunya otoritas yang bisa mengeluarkan lisensi memulai bisnis.

Hal yang kurang lebih sama pun bisa kita lihat di Indonesia. Berbagai insentif investasi telah diterbitkan dalam paket-paket kebijakan yang telah diterbitkan. Baik berupa tax holiday, tax allowance, insentif pajak untuk industri padat karya, penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal, dsb.

Prosedur perizinan yang ada di BKPM juga telah menjadi semakin sederhana, baik dalam konteks lamanya prosedur perizinan maupun jumlah izin yang dibutuhkan. Hal ini juga tidak lepas dari adanya deregulasi, debirokratisasi peraturan, pendelegasian 160 perizinan dan non-perizinan dari berbagai lembaga negara/kementrian ke BKPM.

Namun demikian, melihat semakin ketatnya persaingan merebutkan investasi dan pemberian insentif, salah satu yang perlu menjadi perhatian ke depan ialah bagaimana kapasitas institusi untuk merealisasikan rencana investasi dan insentif yang akan diberikan.

Apalagi telah terjadi persoalan meningkatnya kecendrungan lisensi prinsip investasi (rencana investasi) yang tidak diikuti dengan realisasi investasi dibidang infrastruktur. Bila sebelum tahun 2012, realisasi investasi infrastruktur selalu lebih besar dibandingkan dengan rencana investasinya. Sejak tahun 2012, realisasi investasi infrastruktur selalu dibawah 50% dari rencana investasinya. Atau secara singkat, sejak tahun 2012 hingga sekarang, banyak rencana investasi yang pada akhirnya tidak terealisasi di Indonesia.

Selain itu, meskipun terjadi perbaikan prosedur perizinan di Pemerintah Pusat, perbaikan prosedur perizinan di Pemerintah Daerah cenderung lebih lambat. Dimana masih terdapat prosedur perizinan di tingkat Daerah yang masih tumpang tindih dan memperlama proses investasi.

Pembenahan juga perlu dilakukan dengan persoalan realisasi insentif. Pada kenyataannya pemanfaatan insentif-insentif tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para investor. Kalaupun ada yang mengajukan permohonan, jumlah penerimanya sangat minim.

Salah satu penyebab minimnya peminat insentif ialah karena masih adanya ketidakpastian dalam pemberian insentif itu sendiri. Ketatnya prosedur pengajuan insentif kemudian sering kali secara tidak langsung mengundang sudzon para peminatnya. Alhasil, insentif pajak untuk investasi justru tidak lebih laku dibandingkan ‘cara-cara tradisional’ yang sudah di praktikkan sejak lama.


Melihat peta persaingan pemberian insentif di kawasan ASEAN, mau tidak mau reformasi ekonomi, dengan meningkatkan kualitas institusi, harus terus juga ditingkatkan. Jangan sampai kita menjadi lebih dermawan dengan mengumbar insentif, tapi pelit saat harus memberikannya.

Artikel ini pernah di muat di Media Indonesia pada 30 Januari 2016