Dalam masa reses menjelang masa sidang kelima DPR RI yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei besok, debat pro-kontra akan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) justru semakin memanas. Termasuk juga meluasnya isu-isu nasionalisme yang rasanya tidak tepat digunakan dalam argumentasi membela pengampunan pajak. Seperti isu ‘permainan licik’ dari Singapura, IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya untuk memuluskan pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Bukan cara bangsa yang berdaulat dan beradab, untuk menggunakan sentimen nasionalisme sebagai daya upaya memfitnah ataupun menjelek-jelekkan negara atau institusi lain. Pada satu sisi, kita bisa pahami dorongan Pemerintah untuk merealisasikan UU Pengampunan Pajak, terutama untuk membiayai target-target pembangunan yang bombastis dan menutup lemahnya realisasi penerimaan atas pajak selama triwulan pertama 2016. Walaupun, berdasarkan perhitungan penulis yang menggunakan indikator primary gap atau ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka p