Maju Mundur Kebijakan Fiskal

Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dan perekonomian nasional yang belum pulih seutuhnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disusun lebih ekspansif. Total belanja Pemerintah di tahun depan ditaksir sebesar Rp 2.070,5 triliun, dengan total penerimaannya yang mencapai Rp 1.737,6 triliun. Adapun defisit anggaran didesain defisit sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB. Dengan memasang tema kebijakan fiskal "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, pengeluaran Pemerintah masih diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Namun demikian, daya dorong fiskal di tahun 2017, akan sangat bergantung pada perencanan dan kebijakan anggaran. Melihat pengelolaan fiskal hingga saat ini di tahun 2016, ada banyak pelajaran penting yang sangat perlu diambil hikmahnya.

Yang pertama dan paling utama, ialah persoalan perencanaan anggaran.

Kalau diingat pada akhir tahun 2015 lalu, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, Pemerintah berinisiaitif untuk mempercepat proses lelang, pada awal tahun 2016. Harapannya ketika itu, program-program Pemerintah, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dapat segera dimulai pada triwulan pertama 2016. Percepatan proses lelang pun juga dimaksudkan untuk merubah budaya fiskal yang biasanya selalu mencairkan anggaran di akhir tahun anggaran

Tapi di pertengahan tahun 2016, tenaga fiskal mulai kendor. Pendapatan negara tidak mulus seperti yang direncanakan. Dampaknya, beberapa program Pemerintah saat ini justru mengalami kendala di pertengahan tahun, karena persoalan finansial.

Bahkan, berbeda dengan seruan untuk mempercepat penyaluran anggaran, saat ini Pemerintah dengan DPR sedang mendiskusikan tentang penghematan anggaran, dengan melakukan pemotongan anggaran negara.

Buruknya perencanaan anggaran, amat sangat ditakutkan terjadi lagi di tahun depan. RAPBN 2017, seperti yang diutarakan dalam pidato Presiden kemarin, didorong untuk ekspansif. Tetapi belum diketahui bagaimana melakukan pembiayaan defisit anggaran. Apalagi keseimbangan primer terus mengalami defisit sejak tahun 2012. Disisi lain, program pengampunan pajak, yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara, hingga saat ini belum bekerja optimal.

Tolak ukurnya sederhana, dengan jangka waktu program pengampunan pajak yang hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka untuk mampu menangkap target dana tebusan sebesar Rp 165 triliun, setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 0,6 triliun per hari. Sayangnya realisasinya hingga pertengahan bulan September 2016 baru sebesar Rp 11,7 triliun, atau masih dibawah perhitungan yang linear tersebut. Padahal di tiga bulan pertama inilah tolak ukur sesungguhnya keberhasilan amnesti pajak.

Persoalan lain yang perlu dicermati dalam pengelolaan anggaran di tahun depan ialah ialah persoalan konsistensi kebijakan anggaran. Pemerintah dalam beberapa waktu lalu mendorong wacana money follows program. Mengganti kebiasaan programs follows money maupun money follows functions. Perubahan paradigma ini sebetulnya wajib didukung. Akan tetapi, dalam merealisasikan paradigma tersebut, Kepala Bappenas justru ditunjuk menjadi Chief Investment Officer, untuk mencari pendanaan dari luar. Sedangkan Menteri Keuangan ditunjuk sebagai Chief Finance Officer, untuk mengatur pembiayaan investasi pada proyek-proyek yang selama ini menggunakan APBN.

Kalau ditelisik, wacana itu justru memperkuat kebiasaan programs follows money. Bappenas yang merancang dan mengetahui lebih detail program prioritas pemerintah, justru dipaksa mencari sumber pembiayaan dari luar APBN. Padahal seharusnya, bila teguh pada prinsip programs follows money, Bappenas lah yang diberi kewenangan sebagai Chief Finance Officer, untuk mengatur pembiayaan proyek-proyek prioritas dari APBN.

Pada sisi lain, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Negara tidak memiliki landasan dan platform yang cukup untuk melihat mana program yang menjadi prioritas Pemerintah. Apakah itu melalui trilateral meeting antara K/L dengan Bappenas, persetujuan dengan Bappenas saja, atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang telah tersedia. Selama ini, Kementerian Keuangan menjadi institusi yang kuat karena ia memegang uang negara. Sedangkan paradigma programs follows money tak pernah terjadi sejak jaman reformasi, karena Bappenas tidak memiliki posisi tawar yang cukup: hanya memegang rencana pembangunan tapi tidak memiliki kewenangan mendesain anggaran.

Pelajaran terakhir yang tidak kalah penting ialah persoalan penyerapan anggaran di daerah. Persoalan ini memang problematik. Sejak tahun 2014, UU Pemerintah Daerah No. 23/2014 diterbitkan menggantikan UU Pemerintahan Daerah No. 23/2004. Pada UU Pemerintahan Daerah yang baru, urusan Pemerintah Daerah menjadi lebih terbatas. Terdapat beberapa urusan yang tidak harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Ambil contoh persoalan rumah tidak layak huni, persampahan, dsb.

Tetapi sejak tahun 2014 juga, atau tepatnya sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, postur anggaran untuk daerah juga lebih besar. Dari sinilah timbul masalahnya. Antara payung hukum yang tersedia dan kebijakan anggaran yang dilakukan. Wewenang Pemda banyak dipotong melalui UU Pemerintah Daerah baru, tetapi anggarannya ditingkatkan. Sehingga, dengan mempertimbangkan persoalan lain di daerah, seperti misalnya kapasitas Pemda, banyaknya dana menganggur di daerah bukan menjadi persoalan yang aneh.


Titik-titik inilah yang penulis pikir perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran di tahun depan. Jangan sampai kita mau maju selangkah, tapi ternyata harus juga melakukan dua langkah mundur. Kita tentu berharap ada dua/tiga langkah maju, meskipun harus selangkah mundur menarik hikmah yang ada pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya.



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 19 September 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/maju-mundur-kebijakan-fiskal?page=3 

Memotong Anggaran, Pangkas Pertumbuhan?

Ada cerita menarik dari seorang kawan yang bekerja di suatu unit Pemerintahan. Kita katakanlah itu adalah unit A, yang memiliki anggaran sebesar Rp 8 miliar pada tahun ini. Pada awal tahun 2016, menuruti kemauan dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah budaya fiskal yang biasanya menumpuk pengeluaran di akhir tahun anggaran, unit A tersebut mempercepat penyerapan belanjanya. Dari bulan Januari hingga Juni 2016, total sudah terserap sekitar Rp 4 miliar. Namun, pemotongan anggaran yang ada di dalam APBNP 2016 juga APBNP-Perubahan kedua 2016 yang sekarang sedang disusun, anggaran mereka dipotong hingga Rp 3,9 miliar. Alhasil, sejak bulan Agustus ini sampai dengan akhir tahun, hanya tinggal tersisa sekitar Rp 100 juta, untuk membiayai program-program yang ada di tahun ini. Yang tentu jauh dari kata cukup.

Cerita ini, hampir pasti banyak terjadi diberbagai lembaga Pemerintahan. Kalau mau jujur, sepanjang tahun 2016 ini memang publik disuguhi oleh kebijakan fiskal, yang mohon maaf, cenderung ling lung (baca: memusingkan).

Pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, proses lelang untuk berbagai proyek Pemerintah, terutama proyek infrastruktur 2016, dilakukan lebih awal. Harapannya, sejak triwulan pertama tahun 2016, proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan.

Tapi dipertengahan tahun, tenaga fiskal mulai kendor. Realisasi pendapatan pajak hingga bulan Agustus, tidak semulus target penerimaannya. Alhasil, kalau pada awal tahun Presiden menginstruksikan untuk mempercepat belanja, sekarang yang terjadi justru sebaliknya, harus ada penghematan belanja. Termasuk dengan memotong beberapa mata anggaran. Implikasinya, seperti cerita dari unit A, beberapa program Pemerintah justru menjadi mandek.

Kondisi ini sebetulnya telah terlihat sejak bulan-bulan pertama tahun 2016. Dalam artikel saya berjudul “Opsi Memperlebar Defisit Anggaran” di harian ini pada 30 Maret 2016, penulis mengutarakan bahwa kondisi fiskal tahun 2016 akan sangat terancam oleh persoalan penerimaan pajak, penurunan harga minyak, juga besarnya belanja Pemerintah. Saat itu, saya mengusulkan bahwa perlu adanya pelebaran defisit anggaran, bahkan kalau perlu melewati batasan 3% dari PDB. Apalagi, dengan menggunakan indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap), yang dikembangkan oleh Olivier Blanchard (1990) dan Jocelyn Horne (1991), penulis melihat bahwa ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.

Akan tetapi sayangnya opsi ini tidak dimaksimalkan. Dalam pembahasan APBNP 2016, Pemerintah dan DPR justru bersikukuh untuk mempertahankan level defisit anggaran. Termasuk juga dengan melakukan pemotongan anggaran.

Saat ini pun, bisa dikatakan bahwa mengeluarkan Perpu untuk mendorong pelebaran defisit pun sudah terlambat. Berbeda bila dikeluarkan pada awal tahun, penerbitan Perpu untuk memberi kelonggaran defisit anggaran terhadap PDB justru memberikan contoh ketidakdisiplinan fiskal dan memicu terjadinya moral hazard.

Dilemanya, sekarang ini pengeluaran Pemerintah menjadi salah satu pendorong penting dalam perekonomian. Datanya, ekonomi triwulan-II 2016 tumbuh 5,1% (yoy) dan berdasarkan komposisinya, pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 6,2% (yoy).

Apalagi, seperti teori dasar makro ekonomi, memotong anggaran ketika kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contoh terdekat terjadi di Eropa. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical, melalui belanja yang ekspansif. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta dan pertumbuhan ekonominya menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh David Alan Aschauer (1989), yang memfokuskan dampak belanja pemerintah terhadap produktivitas sektor swasta, hasil analisa dari tahun 1984 hingga 2014, menunjukkan belanja modal Pemerintah Indonesia secara signifikan meningkatkan produktivitas sektor swasta. Yang artinya juga belanja Pemerintah Indonesia membantu pertumbuhan ekonomi. Mirip seperti hasil studi dari William Easterly dan Sergio Rebelo (1993), Ross Levine dan Sara Zervos (1993), yang menunjukkan hubungan positif antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.


Tentunya kita sama-sama berharap bahwa pemotongan anggaran yang terjadi sekarang tidak benar-benar mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menjadikan pemotongan anggaran kali ini sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah yang hands-off (lepas tangan) terhadap realitas ekonomi. 



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 25 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/memotong-anggaran-pangkas-pertumbuhan 

Pemotongan Anggaran

PEMOTONGAN ANGGARAN
Sepanjang tahun 2016 ini publik disuguhi oleh kebijakan fiskal, yang mohon maaf, cenderung ling lung (baca: memusingkan).

Pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016, proses lelang untuk berbagai proyek Pemerintah, terutama proyek infrastruktur 2016, dilakukan lebih awal. Harapannya, sejak triwulan pertama tahun 2016, proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan.

Tapi dipertengahan tahun, tenaga fiskal mulai kendor. Realisasi pendapatan pajak hingga bulan Agustus, baru mencapai 40% dari target penerimaan. Alhasil, kalau pada awal tahun Presiden menginstruksikan untuk mempercepat belanja, sekarang yang terjadi justru sebaliknya, harus ada penghematan belanja. Termasuk dengan memotong beberapa mata anggaran.

Program pengampunan pajak, yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara, hingga saat ini, baru mampu mengajak 340 wajib pajak untuk ikut memanfaatkan program pengampunan pajak dengan total harta yang dideklarasikan Rp3,6 triliun. Padahal, jika menggunakan prediksi yang paling minimalis dari Bank Indonesia sebesar Rp 560 triliun, realisasi penerimaan fiskal dari program pengampunan pajak selama satu bulan terakhir, bisa dikatakan masih sangat sedikit. Dengan jangka waktu program pengampunan pajak yang hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka untuk mampu menangkap total Rp 560 triliun, setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 2 triliun per hari!

Hal ini berbeda dengan kebijakan menambal penerimaan negara di tahun lalu: kebijakan revaluasi aset, yang terbit pada paket kebijakan V. Kebijakan revaluasi aset tidak lebih heboh dibandingkan dengan program pengampunan pajak. Tetapi realisasi penerimaan pajak dari revaluasi aset, malah dua kali lipat dibanding target awalnya, yang sebesar Rp 10 Triliun.

Di tengah kesulitan mencari penerimaan negara, Pemerintah dengan cukup berani memangkas alokasi belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp 758,4 triliun lebih rendah dibandingkan pagu APBN-P 2016 yang sebesar Rp 767,8 triliun atau turun sebesar 1,24 persen.

Pemotongan anggaran ini sebetulnya sangat disayangkan, apalagi mengingat sekarang pengeluaran Pemerintah menjadi salah satu daya dorong penting dalam perekonomian. Datanya, ekonomi triwulan-II 2016 tumbuh 5,1% (yoy) dan berdasarkan komposisinya, pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 6,2% (yoy).

Apalagi, seperti teori dasar makro ekonomi, memotong anggaran ketika kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contoh terdekat terjadi di Eropa. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical, melalui belanja yang ekspansif. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). 

Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta dan pertumbuhan ekonominya menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Memang sepintas, langkah pragmatis pemotongan anggaran bisa diterima secara logis, karena realisasi defisit anggaran hingga bulan Agustus 2016 telah mencapai mencapai 88,5 persen dari target Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Apalagi, dari perspektif regulasi keuangan negara, rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen.

Namun demikian, kedua indikator tersebut saja sebenarnya belum cukup untuk menilai kondisi keuangan negara berada pada kondisi yang mengkhawatirkan atau tidak.

Indikator rasio defisit terhadap PDB tidak memantulkan informasi yang lengkap dan menimbulkan pengertian yang misleading, dan menganggap bila rasio defisit terhadap PDB sudah mendekati 3%, maka negara tersebut berada di ujung kebangkrutan.

Defisit anggaran, dalam UU Keuangan Negara, didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Sayangnya, pengertian tradisional ini membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.

Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan ialah indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap) . Indikator ini memperhitungkan berapa suku bunga riil, pertumbuhan ekonomi riil, jumlah utang baru, juga keseimbangan primer pada anggaran fiskal (Blanchard, 1990; Horne 1991). Berdasarkan perhitungan penulis ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.

Selain itu, pemotongan anggaran pun bisa dikatakan sebagai pertaruhan kredibilitas Pemerintah. Kredibilitas Pemerintah bukan hanya dilihat dari seberapa besar realisasi defisit anggaran dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi juga apakah pilihan kebijakan untuk pemotongan anggaran, tidak akan menganggu program-program prioritas Pemerintah dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.


Akhir kata, penulis sangat berharap, pemotongan anggaran ini bukan menjadi bagian dari kebijakan lepas tangan (hands-off), dimana Pemerintah hanya mengharapkan sektor usaha untuk berjuang sendiri di tengah kesulitan ekonomi dan mengorbankan target-target pembangunan yang telah dijanjikan sebelumnya. 



Artikel ini pernah di publikasikan di harian Koran Jakarta pada 22 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://www.koran-jakarta.com/pemotongan-anggaran/ 

Masa Adaptasi Pengampunan Pajak

Melalui harian ini pada tanggal 20 Mei 2016, atau satu bulan sebelum UU Pengampunan Pajak diterbitkan oleh DPR dan Pemerintah, artikel saya berjudul "Mitigasi Resiko Pengampunan Pajak" memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan ekonomi yang akan muncul ketika UU Pengampunan Pajak diresmikan. Durasi pengampunan pajak yang relatif singkat, akan dapat menyebabkan terjadinya gejolak (shock) bagi perekonomian domestik.  Baik persoalan yang akan mungkin terjadi pada arus uang yang masuk, obligasi, kurs rupiah, struktur perbankan, dan lain sebagainya.

Entah harus senang atau pun bersedih, ternyata satu per satu prediksi itu mulai nampak menjadi kenyataan. Penerbitan UU Pengampunan Pajak tanpa adanya persiapan yang matang pada implementasinya, menyebabkan beberapa persoalan baru muncul setelah UU tersebut diberlakukan.
Salah satu contoh persoalan yang muncul setelah UU Pengampunan Pajak diterbitkan ialah persoalan bank penampung dana pengampunan pajak, yang sempat heboh beberapa hari lalu. Beberapa pengamat ekonomi sibuk menjustifikasi kenapa bank asing tidak boleh diikutsertakan dalam program pengampunan pajak. Apalagi tidak sedikit dari mereka yang menggunakan sentimen nasionalisme. Di sisi lain, Pemerintah juga mungkin hanya menunjuk 18 bank untuk menjadi penampung dana tax amnesty, tanpa olang-aling tentang masalah kepemilikan bank tersebut.

Tapi apakah itu bank asing ataupun bank milik pribumi, sejatinya persoalan berada pada bentuk investasinya. Bukan warna kulit kepemilikan bank nya. Di era globalisasi seperti sekarang, sangat memungkinkan produk investasi ditawarkan, dibuat seolah-olah uangnya ada di Indonesia. tetapi sebenarnya uang tersebut sudah berada di luar negeri. Maka menjadi sangat penting bagi otoritas keuangan, untuk memantau produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan.

Pada sisi lain, struktur pasar perbankan kita, cukup rawan bila harus diserbu oleh aliran modal yang masuk dan keluar dalam jumlah besar. Struktur pasar perbankan di Indonesia bersifat oligopoli-oligopsoni. Karena 10% dari total bank umum di Indonesia menguasai 69% total DPK. Kemudian, 52% dari total DPK tersebut hanya dikuasai oleh 0,4% dari total deposan di industri perbankan.

Artinya hidup mati perbankan kita, sangat bergantung dari deposan besar. Nah, inilah masalah fundamentalnya. Jumlah bank yang menjadi bank persepsi justru sangat sedikit, hanya 18 bank dari 119 bank yang ada di Indonesia. Bila terjadi perpindahan modal dari bank yang bukan merupakan bank persepsi, kepada bank persepsi, dikhawatirkan akan terjadi rush akibat penarikan tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar.

Ilustrasinya begini: struktur pemodalan bank A sangat bergantung dari orang B. Ketika orang B ingin menggunakan fasilitas pengampunan pajak, ia hanya bisa menggunakannya melalui bank C. Maka, agar orang B bisa diampuni, ia harus memindahkan asetnya dari bank A ke bank C. Karena struktur pemodalan bank A sangat bergantung pada orang B, maka mau tidak mau akan terjadi persoalan pada bank A. Tapi tidak berhenti dari situ. Persoalan pada bank A yang kekurangan DPK, justru bisa menyebabkan second round effect ke iklim perbankan.

Singkatnya, jumlah bank penampung dana pengampunan pajak yang terlalu sedikitlah justru yang menjadi persoalan utama hari ini.

Selain itu, melihat perkembangan terkini, ada kecendrungan bahwa Wajib Pajak hanya akan melakukan deklarasi. Bukan repatriasi. Pendeknya, program pengampunan pajak hanya akan mendorong pengungkapan harta di dalam maupun di luar negeri, bukan untuk membawa kembali uangnya untuk disimpan di Indonesia. Maka dari itu, pada masa sekarang, perlu dipikirkan dengan segera, insentif-insentif yang diberikan, agar mendorong wajib pajak melakukan repatriasi.

Persoalan lain yang muncul ketika UU Pengampunan Pajak ini telah diterbitkan ialah kesiapan infrastruktur pelaksananya. Perlu diingat juga bahwa dalam beberapa waktu lalu pernah disebutkan target dana yang masuk dari pengampunan pajak mencapai Rp 560 Triliun.

Artinya, bila masa pengampunan pajak hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, maka setiap harinya otoritas pajak harus mampu menangkap Rp 2 Triliun per hari. Iya harus ada Rp 2 Triliun per hari agar total dana pengampunan pajak bisa mencapai Rp 560 Triliun!

Kalau dibandingkan dengan realisasi pengampunan pajak (baik deklarasi maupun repatriasi) yang baru mencapai Rp 300 Miliar pada 22 Juli kemarin, tentu bisa dikatakan bahwa targetnya masih sangat jauh. Memang perhitungan Rp 2 Trilliun ini tidak liniar. Tapi hal ini menunjukkan bahwa, perlu upaya yang lebih banyak, baik dari Pemerintah, asosiasi badan usaha, dan pelaku kepentingan lain, untuk menggiatkan sosialisasi terkait pengampunan pajak.


Oleh maka itu, diperlukan adaptasi yang lebih pada program pengampunan pajak. Bukan hanya programnya yang harus cepat beradaptasi dengan struktur perbankan dan persoalan-persoalan yang datang kemudian, tetapi juga Menteri Keuangan baru, Ibu Sri Mulyani, yang juga harus cepat beradaptasi pada program ini. Penulis sejujurnya sangat khawatir bila program ini berjalan lancar dan sukses menangkap Rp 560 Triliun, hasilnya bila dilihat dari perspektif yang lebih luas, justru negatif. Ia sukses menangkap uang banyak, tapi mengorbankan struktur ekonomi yang tidak cukup siap menampung uang dalam jumlah besar. Kerjasama antar pemangku kepentingan, utamanya LPS, OJK, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia, sangat penting dalam memastikan program ini berhasil mendorong perekonomian, ke arah yang lebih baik.



Artikel ini pernah di publikasikan di  harian KONTAN pada 1 Agustus 2016 dan dapat juga dibaca pada link berikut http://analisis.kontan.co.id/news/masa-adaptasi-pengampunan-pajak 

Harga Pangan & Ekspektasi Ramadan

Dalam rapat kabinet beberapa pekan lalu, kita mendengar keinginan dan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan selama bulan puasa dan Idul Fitri. Dan seperti juga semangatnya pada bulan ramadhan pertama di era kepemimpinannya, tahun ini Pemerintah kembali bertekad menjungkirbalikkan alias menurunkan harga pangan.

Pertanyaannya kemudian, kalau rencana dan tekad Pemerintah ini betul-betul terwujud, akankah itu baik untuk masyarakat Indonesia?

Sebelum menjawab lebih jauh, kita perlu ingat bahwa inflasi pada bulan ramadhan dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami perubahan waktu. Pada 2008, bulan ramadhan jatuh pada September, kemudian pada tahun 2011 bulan ramadhan berada pada bulan Agustus, dan sejak tahun 2012 ada pada bulan Juli. Namun, meskipun waktu ramadhan dan lebaran silih berganti, tapi yang pasti sejak tahun 2008, inflasi pada bulan puasa tak pernah berada di bawah 0,7%.

Bahkan kalau mau dilihat lebih detail lagi, kita akan mengetahui bahwa kenaikan harga (terutama pangan) akan mengalami kenaikan pada minggu ke dua sebelum masuk bulan Ramadhan dan minggu ke dua di bulan ramadhan. Penjelasan sederhananya, masyarakat terbiasa untuk membeli dan menyimpan stok pangan lebih dulu, sebelum bulan ramadhan dimulai dan hari lebaran tiba. Sehingga, kalau harga pangan baru dijaga sejak bulan ramadhan tiba, bisa dikatakan kemungkinan besar hasilnya akan mengecewakan. Faktanya ada pada bulan ini. Per tanggal 17 Mei 2016, atau dua minggu sebelum bulan ramadhan, beberapa harga komoditas pangan sudah beranjak naik, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sebut saja gula pasir (15,65%), daging ayam ras (5,63%), daging sapi (0,69%), dsb.

Ekspektasi Harga

Kembali pada pertanyaannya, kenaikan inflasi pada bulan ramadhan berdasarkan asal muasalnya sudah banyak dibicarakan dan diketahui secara umum. Kurang lebih ada dua penyebab utamanya. Pertama, permintaan agregat yang tumbuh selama bulan ramadhan tidak diikuti dengan ketersediaan stok. Logika ekonomi sederhana tentu akan membuat rasionalitas harga menjadi naik.  Kedua, adanya faktor ekspektasi dari masyarakat. Nah, faktor kedua ini yang perlu diwaspadai sebelum tekad Pemerintah untuk menurunkan harga pangan di bulan ramadhan benar-benar terwujud.

Ekspektasi harga pada bulan ramadhan ini punya dua sisi mata koin. Kalau harga pangan turun karena Pemerintah berhasil memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga komoditas pangan, itu tentu akan bagus. Apalagi kebijakan tataniaga di beberapa komoditas pangan selama ini, dimanfaatkan oleh para kartel untuk menjadi pelaku usaha di jejaring distribusi. Para penguasa pada jalur distribusi dan tata niaga pangan menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan di wilayah tertentu dan menciptakan posisi monopoli atau oligopoli. Singkatnya, dengan cara memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga komoditas pangan, Pemerintah akan berhasil melawan ekspektasi para kartel sepanjang bulan ramadhan.

Perlawanan terhadap kartel tentu akan menjadi sesuatu yang berharga, bukan hanya pada bulan ramadhan, tetapi juga bagi masa depan pangan dan persaingan usaha di Indonesia. Apalagi, dalam kurun 1-2 tahun terakhir, ada semangat perbaikan dan penegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Terutama sejak masuknya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada prolegnas tahun 2016.

Tapi bagaimana kalau yang dilawan adalah ekspektasi para pedagang kaki lima?

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, naiknya harga komoditas sepanjang bulan ramadhan tercipta karena tumbuhnya permintaan agregat. Naiknya permintaan agregat tercipta karena adanya tambahan pemasukan, seperti gaji ke-13, di bulan ramadhan.

Akan tetapi, perlu di catat bahwa masyarakat yang bisa mendapatkan gaji-13, masih sangat terbatas. Hanya mereka yang bekerja di sektor formal. Padahal di Indonesia, pekerja informal masih 52% dari total lapangan kerja. Sehingga, salah satu cara para pekerja informal untuk mendapatkan berkah di bulan ramadhan, ialah menaikkan harga produk yang mereka jual. Apalagi mereka mengetahui adanya kelebihan uang yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat sepanjang ramadhan.

Yang perlu diperhatikan di sini ialah, masyarakat kita bukan hanya sebagai konsumen. Tetapi mereka juga bertindak sebagai produsen dan pedagang. Dari perspektif ini, harga komoditas pangan yang rendah, belum tentu akan menguntungkan masyarakat secara umum.

Disinilah tolak persoalannya, kalau yang dilawan oleh Pemerintah adalah ekspektasi para pedagang kaki lima dan pekerja sektor informal, kekecewaan terhadap Pemerintah ditakutkan semakin meluas. Kepercayaan dan ekspektasi publik adalah salah satu obat mujarab untuk membalikkan kondisi ekonomi yang sedang melemah. Keduanya memiliki peranan yang sama pentingnya dengan faktor fundamental ekonomi. Faktor fundamental ekonomi yang baik dan kuat, tanpa kepercayaan dan ekspektasi publik yang kuat, tidak bisa diharapkan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Semuanya sama-sama penting untuk dijaga dan terus dikelola.


Oleh karena itu, tentu kita berharap, kalau pun rencana Pemerintah sukses dan harga akan turun pada bulan ramadhan, masyarakat wong cilik tak harus menambah latihan kesabarannya di bulan ramadhan.




Artikel ini pernah di publikasikan di  Bisnis Indonesia pada 20 Mei 2016