Menjaga Iklim Usaha yang Sehat

Tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, sangat terasa bahwa priortas pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran Pemerintah untuk infrastruktur di tahun 2017 yang sudah mencapai Rp 378 Triliun, meningkat hingga 117% dari tahun 2014.

Perlu diakui bahwa banyak pencapaian yang telah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur saat ini. Mulai dari bertambahnya 2.623 km jalan raya (dari target di RPJMN sepanjang 2.650 km), jalu kereta trans Sumatera sepanjang 247 km (dari rencana 1.582 km), pembangunan pelabuhan baru di 45 lokasi (2015), 22 lokasi (2016), dan 34 lokasi (2017), dan pencapaian infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar lainnya.

Tidak mengherankan juga bila World Economic Forum (WEF) dalam laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2017-2018, meningkatkan posisi Indonesia dari sebelumnya berada di peringkat 41 menjadi peringkat 36. Kenaikan peringkat ini bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian atas komitmen Pemerintah yang tinggi dalam membangun infrastruktur.

Namun demikian, seperti yang telah banyak diutarakan oleh banyak pengamat dan ekonom, prioritas pembangunan infrastruktur juga menyisakan beberapa catatan. Misalnya lembaga penelitian ekonomi INDEF yang mengutarakan bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan menurunnya upah riil buruh bangunan per September 2017 dibanding tahun lalu. Begitu juga dengan pendapat dari ekonom lain yang mengatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah sudah terlalu eksesif dalam pembangunan infrastruktur, sehingga menimbulkan ekses likuiditas yang berlebihan dan membebani defisit transaksi berjalan akibat melonjaknya impor bahan baku konstruksi.
Terlepas dari seluruh catatan tersebut, Kami justru menyorot masalah iklim usaha yang mengarah pada iklim usaha yang tidak sehat dalam pembangunan infrastruktur saat ini.

Hal ini diindikasikan sewaktu Rakernas KADIN 2017, dimana Pengusaha yang diwakili oleh Ketua KADIN mengeluhkan besarnya dominasinya BUMN dalam proyek-proyek dari skala besar hingga kecil, kepada Presiden Joko Widodo.

Kalau kita bandingkan dengan periode Pemerintahan sebelumnya, pada periode Pemerintahan sekarang, BUMN mendapatkan posisi yang lebih strategis, termasuk dalam proyek – proyek infrastruktur. Dan tentu dalam beberapa hal, sejalan dengan pencapaian yang telah diperoleh, penugasan BUMN untuk proyek pembangunan infrastruktur perlu diapresiasi. Karena dalam beberapa proyek, penugasan BUMN telah menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi solusi (agent of solution). Kita bisa melihat hal ini dalam proyek – proyek jalan tol yang cukup banyak meraih kesuksesan dibawah BUMN.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan dalam konteks iklim usaha yang telah tercipta.

Pertama, penugasan BUMN sebetulnya bisa dikatakan tidak sepenuhnya di support oleh Pemerintah. Proyek – proyek pembangunan infrastruktur yang ditugaskan kepada BUMN selain mendapatkan injeksi modal dari APBN yang bersumber salah satunya dari pajak masyarakat, juga berasal dari dana masyarakat yang berada di perbankan. 

Sebagai contoh adalah skema pendanaan untuk moda transportasi Light Rail Transit (LRT). Dimana LRT Jabodebek dibiayai lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9 triliun yang masing-masing diberikan kepada Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun dan PT KAI sebesar Rp 7,6 triliun. 

Sedangkan sisa kebutuhan pembangunan sebesar Rp 18 triliun didapatkan melalui pinjaman bank.
Kedua, terkait dengan pembiayaan dari perbankan untuk pembangunan infrastruktur, maka prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko di perbankan harus terus dikedepankan. Apalagi rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) industri per bulan juli 2017 sudah mencapai 3%, dimana NPL perbankan yang relatif tinggi terjadi di sektor pertambangan dan konstruksi.

Yang dikhawatirkan ialah, ketika kualitas aset di perbankan terus menurun, maka perbankan kemudian dihadapkan pada kondisi untuk mempertahankan tingkat margin yang tinggi. Bila hal tersebut terjadi, maka pelaku usaha swasta yang terbiasa mendapatkan modal kerja dari Perbankan, akan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu,  penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi “ompong”, akibat kondisi yang memaksa perbankan untuk menjaga stabilitasnya.

Ketiga, penugasan BUMN untuk membiayai proyek infrastruktur kemudian memaksa BUMN tersebut untuk mencari tambahan modal dari usaha komersial lain. Terlebih, BUMN pun semakin dituntut untuk memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap pendapatan negara. Salah satu caranya adalah melalui anak perusahaan BUMN yang melaksanakan bisnis komersil.

Persoalannya, pada bisnis komersil maka BUMN akan berhadapan dengan sektor swasta. Sehingga dalam hal ini tercipta persaingan yang tidak fair. BUMN yang di back up oleh Negara memiliki resiko yang kecil, karena bilamana BUMN tersebut bankrut, maka hampir dipastikan akan ada injeksi modal dari Negara untuk menyelamatkan BUMN tersebut. Tetapi bila hal yang sama terjadi pada pelaku usaha swasta, maka akan sulit mencari dewa penyelamatnya karena pelaku usaha berbisnis tanpa ada “asuransi” dari Negara.

Terakhir, proyek – proyek pembangunan infrastruktur BUMN harus tetap mendapatkan kesetaraan dalam persoalan perizinan. Hal ini perlu dikedepankan agar tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda bagi BUMN dalam menempuh prosedur perijinan berusaha.

Jangan sampai ada kesan bahwa terdapat ekslusifitas BUMN dalam mendapatkan perijinan untuk pembangunan infrastruktur ataupun bisnis komersialnya. Sedangkan pelaku usaha swasta yang menghidupkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara, justru mengalami kesulitan untuk menempuh prosedur birokrasi perijinan.

Apalagi ada prinsip kesetaraan pula sebagai sesama pembayar pajak, baik antara BUMN dengan pelaku usaha swasta. Dengan membuka peluang yang lebih lebar kepada semua pelaku pembangunan, maka secara tidak langsung juga memberikan peluang untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih besar.

Oleh maka dari itu, pembangunan infrastruktur harus tetap menjaga iklim usaha yang sehat. Sehingga prinsip kesetaraan kesempatan berusaha dan prinsip kompetisi yang adil antar pelaku usaha perlu dilakukan demi mencapai perekonomian yang berkeadilan, efektif dan effisien. Yang sama-sama kita inginkan ialah dunia usaha dapat terus berkembang dengan adanya pembangunan infrastruktur. Bukan justru sebaliknya dan kemudian menimbulkan pertanyaan: segala pembangunan ini untuk apa?

Artikel ini pernah dipublikasikan di harian KONTAN pada 31 Oktober 2017 

Izin Sumber Pertumbuhan Baru

Bukan barang baru lagi kalau setelah boom harga komoditas di periode 2010-an, perekonomian Indonesia sekarang ini tumbuh lebih lambat. Bila pada periode tersebut Indonesia bisa tumbuh 6% per tahun, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada dikisaran 5% per tahun.
Memang kondisi seperti ini sudah cukup baik. Apalagi bila dibandingkan dengan dengan negara penghasil sumber daya alam lain, seperti Brasil, Rusia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Australia, yang kegiatan ekonominya tumbuh lebih lambat dibanding Indonesia.

Akan tetapi, hanya tumbuh dikisaran 5% per tahun tidak cukup untuk membuat Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Perlu loncatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Oleh karenanya,  untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, maka Indonesia perlu segera mencari sumber pertumbuhan baru. Dari seluruh potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sektor yang paling strategis untuk menjadi sumber pertumbuhan baru ialah sektor industri dan sektor pariwisata.

Sektor industri dianggap cocok untuk dikembangkan di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi kekayaan alam untuk dikembangkan dan keunggulan komparatif tenaga kerja yang melimpah. Selain itu, sektor Industri sebagai sektor tradeable dianggap lebih bisa menampung lebih banyak tenaga kerja demi mengurangi tingkat pengangguran.

Sedangkan sektor pariwisata di Indonesia memiliki daya ungkit yang luar biasa karena Indonesia memiliki panorama yang indah di beberapa lokasi. Apalagi dengan keramahan penduduk lokal, serta nilai budaya yang besar, sektor pariwisata mengantongi segenap kriteria untuk menjadi maju.
Saya pikir, urgensi untuk memajukan kedua sektor tersebut juga telah banyak dibahas oleh berbagai lembaga pemikir ekonomi dan para cendekiawan ekonomi, seperti CORE Indonesia, INDEF, LPEM FEB UI, dan lain sebagainya.

Namun demikian, meski urgensi pembangunan sektor industri dan pariwisata telah dikampanyekan sejak lama, tetapi untuk mengembangkan kedua sektor tersebut sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional bukanlah perkara mudah. Strategi yang komprehensif belum tentu cukup tanpa kemauan politik dan langkah taktis yang tepat sasaran di lapangan.

Salah satu perkaranya adalah persoalan perijinan di kedua sektor tersebut yang masih membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang berbelit-belit. Tanpa prosedur perijinan yang memudahkan, sangat sulit mengharapkan investasi yang masuk akan bisa membangkitkan potensi dari kedua sektor tersebut.

Memang kalau mengacu pada survey kemudahan investasi atau Ease To Doing Business (EODB) yang diterbitkan oleh World Economic Forum, investasi di Indonesia dalam satu – dua tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang membahagiakan. Telah terjadi peningkatan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Pada tahun 2016, peringkat EODB Indonesia naik peringkat, dari posisi ke 106 ke posisi 91. Bahkan Pemerintah Indonesia telah mencanangkan di tahun 2018 mendatang, Indonesia berada di peringkat 40 dunia.

Tetapi kita juga jangan salah dan terjebak pada indikator-indikator sederhana yang memberikan hasil menggembirakan. Apalagi, EODB hanyalah survey persepsi yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Itupun yang sering kali di survey adalah pelaku usaha di sektor pergudangan. Dan kita ketahui bersama juga bahwa, terutama di Jakarta, sektor pergudangan sudah banyak melakukan relokasi ke Bekasi dan sekitarnya. Singkat kata, indikator ini baik digunakan untuk meyakinkan dunia internasional, tetapi belum cukup bisa menafsirkan kondisi riil di lapangan.

Dari sudut pandang kondisi konkrit di lapangan, kami melihat bahwa bilamana ada investor baru di sektor industri, maka investor tersebut perlu menyelesaikan beberapa perijinan. Mulai dari akte pendirian badan usaha, penerbitan NPWP, SIUP, ijin prinsip dan ijin usaha penanaman modal, kajian AMDAL, pengurusan instalasi petir, genset, listrik, ijin pemakaian alat angkut, ijin SNI, dan lain sebagainya. 

Bila di total, maka perijinan di sektor industri memerlukan lima puluh tiga (53) ijin, yang memakan waktu hingga tiga (3) tahun. Prosedur perijinan yang membutuhkan waktu paling lama ialah kajian AMDAL, pertimbangan teknis di BPN, pemecahan sertifikat (splitzing), peta bidang/penggabungan, pengurusan PLN dan PDAM.

Ini masih di dalam prosedur perijinannya saja, belum lagi bila melihat bebannya terhadap investasi manufaktur. Sebut saja beban konversi mata uang lain ke rupiah, biaya kajian AMDAL lingkungan dan lalu lintas, kajian strategis lingkungan, beserta pajak-pajak seperti pajak pembelian tanah (BPHTB), PPh atas perencanaan, PPh atas pengawasan bangunan, PPh atas biaya konsultan, pajak air bawah tanah, PBB, PPN, pajak penerangan jalan umum, genset, dan reklame, hingga beban iuran asuransi atas pekerja seperti BPJS hingga bunga kredit perbankan.

Hal yang sama juga terjadi di sektor pariwisata. Ambil contoh pembangunan hotel ataupun mall. Maka dibutuhkan sekitar empat puluh delapan (48) ijin, yang bisa menghabiskan waktu pengurusan ijin hingga dua tahun delapan bulan.

Dari sudut pandang lapangan ini kami menilai bahwa ke depan paket-paket regulasi dan penyederhanaan perijinan harus terus masuk ke dalam sisi teknis prosedural perijinan. Ambisi meningkatan daya saing Indonesia dalam indikator EODB harus bisa tercermin di lapangan dunia usaha. Layaknya peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak.

Jangan sampai, indikator ekonomi terlihat bagus dari jauh, tapi masalah riil yang terlihat di lapangan masih tetap sulit teratasi.

Artikel ini pernah dipublikasikan di harian KONTAN pada 28 Juli 2017

Puasa Anggaran Lagi (?)

Melalui media ini, Penulis telah berkali-kali menyampaikan gagas pikiran dan kritik atas pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah selama beberapa tahun terakhir, baik dalam artikel “Opsi Memperlebar Defisit Anggaran” (30 Maret 2016), “Memotong Anggaran, Memangkas Pertumbuhan” (25 Agustus 2016), “Maju Mundur Kebijakan Fiskal” (19 September 2016), “Pemotongan Anggaran: Beberapa Pengalaman” (13 Oktober 2016), dan “Mengaktifkan Kembali Kebijakan Fiskal” (24 November 2016). Dalam seluruh artikel tersebut, Penulis selalu menyampaikan bahwa pemotongan anggaran bukanlah solusi yang tepat untuk mengejar target pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, meski bulan suci ramadhan 1438 hijriah telah berakhir, tetapi nampaknya Negara masih akan terus melakukan puasa anggaran. Setidaknya hingga enam bulan terakhir di tahun 2017 ini.

Hal ini terlihat sesaat sebelum hari raya Idul Fitri, dimana Pemerintah melontarkan wacana untuk memangkas beberapa mata anggaran pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017. Salah satunya ialah anggaran subsidi rumah rakyat, yang akan direalokasikan untuk pembangunan infrastruktur Asian Games 2018.

Saat ini memang Pemerintah Pusat memberlakukan dua jenis subsidi bagi pembangunan rumah rakyat demi menjalankan program strategis pembangunan satu juta rumah. Kedua jenis subsidi tersebut ialah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). 
Secara singkat, dalam program FLPP,  Pemerintah menanggung dana Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) hingga 90 persen, dimana sisanya dialokasikan oleh perbankan. Adapun dalam program SSB, Pemerintah hanya membayarkan selisih antara bunga yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang seharusnya diterima bank, sedangkan dananya sepenuhnya berasal dari Perbankan.
Dalam wacana yang dilontarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, anggaran subsidi yang akan dipangkas berasal dari program FLPP. Tetap di saat yang sama, Pemerintah masih akan tetap mempertahankan anggaran SSB.

Padahal, berbeda dengan SSB, program FLPP tidak akan menyandera anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Karena, bilamana KPR yang diajukan oleh konsumen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah 20 tahun, maka SSB harus terus ada selama masa tenor tersebut.

Memang perlu diakui juga bahwa Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga telah berusaha untuk mensukseskan program sejuta rumah. Bukan hanya dari sisi anggaran yang selalu meningkat setiap tahunnya, tapi juga dari sisi kebijakan. Salah satunya ialah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Melaui peraturan yang terbit sebagai kelanjutan paket kebijakan ke-13, Pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam prosedur perijinan pembangunan rumah subsidi. Meski dalam implementasinya kebijakan ini belum berjalan di daerah, tetapi kebijakan ini telah menjadi sinyal perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan rumah bagi rakyat kecil.

Maka menjadi hal yang mengherankan ketika Pemerintah tengah menggenjot produksi rumah subsidi, anggaran program FLPP justru mau dikorbankan dalam APBNP 2017 besok.

Satu hal yang pasti, bila wacana pemotongan anggaran ini betul-betul terlaksana, maka secara tidak langsung Pemerintah juga memotong rencana pembangunannya sendiri. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mengurangi angka backlog rumah menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019, akan menjadi sulit terwujudkan.

Apalagi, program FLPP juga telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan rumah rakyat. Meski margin keuntungan dari pembangunan rumah rakyat tidak seberapa, tetapi Program FLPP memberikan insentif bagi sektor swasta untuk membangun rumah bagi MBR. Itulah mengapa, dalam beberapa tahun keberjalanan program sejuta rumah, pelaku usaha di sektor perumahan dan permukiman justru lebih aktif dalam pembangunan rumah rakyat.

Sehingga kemudian, adalah tidak lazim ketika Pemerintah meminta peran pelaku usaha dan masyarakat secara swadaya untuk membantu mensukseskan program satu juta rumah, tetapi disaat yang sama Pemerintah juga memotong anggaran subsidinya sendiri. Lagi pula, penelitian akademis pernah menunjukkan bahwa belanja Pemerintah secara siginifikan meningkatkan produktivitas sektor swasta di Indonesia (Aschauer, 1989).

Sebagai penutup, menurut hemat penulis, ada baiknya bila wacana pemotongan anggaran ditinjau kembali. Terlebih, opsi kebijakan memotong subsidi rumah rakyat ini mencederai hak atas rakyat untuk bermukim, seperti yang tersiratkan dalam amanat konstitusi UUD 1945 ayat 28H: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, BERTEMPAT TINGGAL, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Artikel ini pernah dipublikasikan di harian KONTAN pada 7 Juli 2017

Raja Arab dan Rumah Rakyat yang Terlupakan

Ditengah kegaduhan politik dalam negeri yang membuat iklim investasi terdengar bising, kita patut bersyukur bahwa Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan tetap melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Apalagi ini pertama kalinya Raja Arab Saudi datang ke Indonesia, setelah kunjungan terakhir yang dilakukan Raja Faisal pada 47 tahun lalu.

Namun demikian, meskipun prosesi penyambutan Raja Arab Saudi berjalan cukup baik dan menghasilkan kesepakatan kerjasama hingga US$ 7 Miliar (antar Pemerintah) dan US$ 2,4 Miliar (antar sektor swasta), tetapi sayangnya Pemerintah Indonesia tidak mengoptimalkan peluang emas dari datangnya Raja Salman untuk membangun kerjasama di sektor perumahan rakyat. Sebuah sektor yang tidak biasa diminati oleh pelaku usaha asing di Indonesia.

Tahun lalu, ketika Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Wakil Putra Mahkota Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di China, pihak Arab Saudi telah menunjukkan niat untuk melakukan investasi di sektor perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Low-cost housing) di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri pun, sebetulnya dalam konferensi pers seminggu sebelum kedatangan Raja Saudi, telah menyatakan bahwa kunjungan Raja Salman dilakukan untuk meningkatkan investasi Kerajaan Arab Saudi di Indonesia, pada sektor minyak dan gas, pariwisata, penerbanga, serta sektor perumahan.

Akan tetapi, maksud keinginan investasi pada rumah rakyat dari pertemuan pada bulan September 2016 tersebut justru tidak disambut ketika Raja Salman datang ke Indonesia, melalui pembentukan komitmen investasi yang lebih tegas. Faktanya, dari sebelas nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi,  tidak ada satu pun MoU yang menunjukkan jalan investasi pada rumah rakyat di Indonesia.
Begitu pula dalam MoU pada forum business to business (b to b). Kesepahaman terkait dengan sektor properti hanyalah mengenai rencana investasi PT. Wijaya Karya untuk membangun 8.000 perumahan beserta infrastrukturnya di Arab Saudi.

Investasi sektor properti di Arab Saudi memang bagus. Apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi negara yang ‘berlangganan’ untuk umroh dan haji. Dimana biasanya peserta umroh dan haji asal Indonesia lebih nyaman bila menginap di hotel-hotel Indonesia di Arab Saudi.

Tapi tentu bukan ini yang dimaksud pada pertemuan bulan September lalu di Beijing. Karena justru Arab Saudi lah yang bermaksud untuk memberikan investasi pada sektor rumah rakyat di Indonesia.

Padahal di sisi lain, sektor perumahan rakyat hari ini masih membutuhkan investasi yang besar. Terutama untuk menurunkan angka backlog perumahan nasional dan mendukung target program sejuta rumah yang disusun oleh Pemerintahan. Saat ini, backlog perumahan atau angka kekurangan rumah perumahan di Indonesia masih mencapai 11,4 juta unit dan sebagian besar dari kebutuhan rumah tersebut adalah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Program sejuta rumah yang dicanangkan sejak tahun 2014 pun juga masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam rangka penyediaan rumah untuk berbagai profesi yang memiliki keterbatasan upah, seperti prajurit TNI, POLRI, PNS, buruh pabrik, maupun pekerja di sektor informal.

Apalagi, Pemerintah Indonesia juga sebetulnya sangat concern dengan pembangunan rumah rakyat. Yang tercermin dari berbagai paket deregulasi kebijakan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat.

Begitu juga dengan dengan iklim bisnis rumah rakyat, yang sekarang sedang memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan dengan rumah komersial. Pada tahun lalu misalnya, pembangunan rumah rakyat mencapai 569 ribu unit, sedangkan pembangunan rumah komersil hanya mencapai 235 ribu unit.

Tetapi entah apa yang terjadi, namun peluang investasi dari Arab Saudi ini justru dibiarkan berlalu begitu saja. Jangka waktu antar pertemuan dari bulan September 2016 hingga Maret 2017, tidak dimaksimalkan untuk mempersiapkan program yang bisa menangkap keinginan investasi dari Arab Saudi.

Langkah ke depan

Hilangnya kesempatan untuk menindaklanjuti keinginan Pemerintah Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor perumahan rakyat harus menjadi pelajaran yang penting bagi kerjasama internasional Indonesia: mewujudkan realisasi investasi itu tidak mudah. Bahkan ketika Arab Saudi telah menunjukkan minat investasi dan di saat yang sama Pemerintah Indonesia juga memerlukan investasi di bidang sektor perumahan rakyat, hal ini tidak menunjukkan bahwa investasi tersebut akan dengan mudah terwujud.

Deregulasi kebijakan yang diperuntukkan untuk memudahkan investasi harus juga dilengkapi dengan kesepahaman yang sama antar aktor di dalam negeri untuk terbuka menampung investasi.
Jangan sampai minat pelaku asing untuk berinvestasi justru hilang karena tidak ada komitmen yang tegas dari dalam negeri untuk merealisasikan investasi tersebut.

Artikel ini pernah dipublikasikan di harian KONTAN pada 1 Juli 2017

Kesenjangan Kesempatan di Jakarta

Kalau di daerah mimpi terus lah jadi mimpi, tapi kalau di Jakarta, mimpi bisa jadi kenyataan! Begitu kiranya kata seorang kawan yang berasal dari daerah. Pergi ke Jakarta adalah sebuah cita-cita dan pertaruhan hidup seseorang.

Jakarta memang punya daya tarik yang luar biasa dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Bila dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya di Indonesia, Jakarta berkontribusi hampir 17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai tersebut jauh berada diatas kontribusi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, daerah Maluku dan Papua. Bahkan sumbangsih Jakarta terhadap pembentukan ekonomi nasional hampir menyerupai sumbangsih seluruh provinsi di Pulau Sumatera, yang relatif lebih maju dibanding pulau-pulau lain selain Jawa.

Besarnya kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional menunjukkan bagaimana lebarnya kesempatan berbisnis dan berusaha di ibu kota ini. Jangankan gedung-gedung perkantoran, dipinggiran jalan pun orang bisa membuka usaha di Jakarta.

Tapi sungguh pun begitu, ibu kota juga lebih kejam dibanding ibu tiri. Tidak sedikit orang yang harus kalah bersaing di Jakarta. Tidak semua orang dapat menjadi sukses dan mewujudkan mimpinya di ibu kota.

Yang kaya dan berkecukupan dapat hidup sejahtera, tapi yang miskin dan kekurangan terpaksa harus terpinggirkan.

Apalagi, di Jakarta, meskipun membuka kesempatan berusaha bagi setiap orang, tetapi tiap-tiap individu tidak memiiki kesetaraan kesempatan. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai kesenjangan kesempatan.

Kesenjangan kesempatan (inequality of opportunities) adalah konsep yang berbeda dengan kesenjangan pengeluaran (inequality of outcome). Kesenjangan pengeluaran (ataupun pendapatan) dapat diukur melalui indikator indeks gini. Dimana indikator indeks gini kemudian merefleksikan distribusi pengeluaran antar orang per orang, sehingga memberikan gambaran mengenai bagaimana pengeluaran individu maupun rumah tangga terdistribusi dalam populasi.

Dalam konteks Jakarta, indeks gini Provinsi Jakarta pada tahun 2016 ialah sebesar 0,46. Nilai tersebut berada di atas indeks gini nasional yang sebesar 0,43. Namun, bila ditelisik lebih dalam lagi, maka kesenjangan pengeluaran di ibu kota menghasilkan gambaran yang sangat menggugah: 30% masyarakat termiskin di DKI Jakarta hanya memiliki pengeluaran maksimal Rp 1 juta per bulan, sedangkan 10% masyarakat terkaya di Jakarta memiliki rata-rata pengeluaran hingga Rp 42 juta per bulan. Artinya, dengan pengeluaran paling besar Rp 1 juta per bulan di Jakarta, 30% masyarakat termiskin sangat memiliki keterbatasan dalam membeli barang dan jasa.

Sedangkan kesenjangan kesempatan ialah suatu kondisi dimana terjadi ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Misalnya, perbedaan akses individu maupun kelompok terhadap fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, permukiman, dan fasilitas sosial lainnya.

Dalam konteks Jakarta, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama dalam kebutuhan dasar. Bahkan, ada kecenderungan bahwa masyarakat miskin masih cukup jauh atas akses ke kebutuhan dasar, sedangkan masyarakat kaya yang memiliki kecukupan finansial, memiliki akses ke kebutuhan dasar yang lebih baik dibandingkan masyarakat miskin. Alhasil, dengan pendapatan yang juga terbatas, sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin harus dialokasikan untuk belanja kebutuhan dasar.

Dalam akses ke sumber air minum misalnya,  hanya 38% masyarakat Jakarta yang meminum air dari air kemasan bermerk, sedangkan sisanya masih meminum air dari air isi ulang (32%), leding meteran (10%), leding eceran (4%), sumur (2%), dll. Itu pun mayoritas air minum dari kemasan bermerk diakses oleh masyarakat 10% terkaya. Dimana 76% dari masyarakat terkaya (desil 10) meminum air kemasan bermerk, sedangkan hanya 13% dari masyarakat termiskin (desil 1) yang meminum air kemasan bermerk.

Atau dalam perihal jaminan sosial misalnya, dari 30% masyarakat termiskin (desil 1 sampai 3), hanya 1 dari 20 penduduk pada kategori tersebut yang memiliki jaminan sosial, baik jaminan pensiun, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, maupun pesangon pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pada 10% masyarakat terkaya (desil 10), rata-rata 1 dari 10 penduduk pada kategori tersebut memiliki jaminan sosial.

Begitu pun dalam sektor ketenagakerjaan, 26% pekerja di Jakarta adalah pekerja dengan pendidikan tertinggi SMP. Itu pun rata-rata harus bekerja selama 50 jam seminggu, dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 2 juta dalam sebulan. Berbeda dengan lulusan diploma ataupun universitas yang rata-rata bekerja selama 40 jam dan 43 jam selama seminggu, dengan tingkat penghasilan berkisar Rp 4 sampai Rp 7 juta per bulan. Dengan penghasilan yang terbatas, kelompok pekerja tidak terampil pun harus terbata-bata dalam membiayai kebutuhan dasarnya.

Adanya keterbatasan akses ke kebutuhan dasar bagi penduduk miskin kota Jakarta, yang mencerminkan lebarnya kesenjangan kesempatan adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Penduduk Jakarta tidak berdiri pada level yang setara dan masing-masing melihat peluang yang berbeda. Dalam hal ini, masyarakat miskin berada di dalam keadaan terpaksa untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar, untuk membiayai akses ke fasilitas publik. Sedangkan sebaliknya masyarakat kaya yang berkecukupan tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang lebih besar untuk mengakses fasiltas-fasilitas tersebut.

Untuk itu, momentum pemilihan gubernur DKI Jakarta, harusnya jadi ajang adu gagasan untuk mendekatkan masyarakat miskin kota ke fasilitas publik dan memberikan harapan atas mimpi-mimpi warga kota. Bukan cuma memberi iming-iming uang ataupun program masa lalu yang terbukti belum menyelesaikan masalah.

Artikel ini pernah dipublikasikan di harian KONTAN pada 10 Januari 2017