Harga Pangan & Ekspektasi Ramadan

Dalam rapat kabinet beberapa pekan lalu, kita mendengar keinginan dan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan selama bulan puasa dan Idul Fitri. Dan seperti juga semangatnya pada bulan ramadhan pertama di era kepemimpinannya, tahun ini Pemerintah kembali bertekad menjungkirbalikkan alias menurunkan harga pangan.

Pertanyaannya kemudian, kalau rencana dan tekad Pemerintah ini betul-betul terwujud, akankah itu baik untuk masyarakat Indonesia?

Sebelum menjawab lebih jauh, kita perlu ingat bahwa inflasi pada bulan ramadhan dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami perubahan waktu. Pada 2008, bulan ramadhan jatuh pada September, kemudian pada tahun 2011 bulan ramadhan berada pada bulan Agustus, dan sejak tahun 2012 ada pada bulan Juli. Namun, meskipun waktu ramadhan dan lebaran silih berganti, tapi yang pasti sejak tahun 2008, inflasi pada bulan puasa tak pernah berada di bawah 0,7%.

Bahkan kalau mau dilihat lebih detail lagi, kita akan mengetahui bahwa kenaikan harga (terutama pangan) akan mengalami kenaikan pada minggu ke dua sebelum masuk bulan Ramadhan dan minggu ke dua di bulan ramadhan. Penjelasan sederhananya, masyarakat terbiasa untuk membeli dan menyimpan stok pangan lebih dulu, sebelum bulan ramadhan dimulai dan hari lebaran tiba. Sehingga, kalau harga pangan baru dijaga sejak bulan ramadhan tiba, bisa dikatakan kemungkinan besar hasilnya akan mengecewakan. Faktanya ada pada bulan ini. Per tanggal 17 Mei 2016, atau dua minggu sebelum bulan ramadhan, beberapa harga komoditas pangan sudah beranjak naik, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sebut saja gula pasir (15,65%), daging ayam ras (5,63%), daging sapi (0,69%), dsb.

Ekspektasi Harga

Kembali pada pertanyaannya, kenaikan inflasi pada bulan ramadhan berdasarkan asal muasalnya sudah banyak dibicarakan dan diketahui secara umum. Kurang lebih ada dua penyebab utamanya. Pertama, permintaan agregat yang tumbuh selama bulan ramadhan tidak diikuti dengan ketersediaan stok. Logika ekonomi sederhana tentu akan membuat rasionalitas harga menjadi naik.  Kedua, adanya faktor ekspektasi dari masyarakat. Nah, faktor kedua ini yang perlu diwaspadai sebelum tekad Pemerintah untuk menurunkan harga pangan di bulan ramadhan benar-benar terwujud.

Ekspektasi harga pada bulan ramadhan ini punya dua sisi mata koin. Kalau harga pangan turun karena Pemerintah berhasil memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga komoditas pangan, itu tentu akan bagus. Apalagi kebijakan tataniaga di beberapa komoditas pangan selama ini, dimanfaatkan oleh para kartel untuk menjadi pelaku usaha di jejaring distribusi. Para penguasa pada jalur distribusi dan tata niaga pangan menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan di wilayah tertentu dan menciptakan posisi monopoli atau oligopoli. Singkatnya, dengan cara memperbaiki jalur distribusi dan tata niaga komoditas pangan, Pemerintah akan berhasil melawan ekspektasi para kartel sepanjang bulan ramadhan.

Perlawanan terhadap kartel tentu akan menjadi sesuatu yang berharga, bukan hanya pada bulan ramadhan, tetapi juga bagi masa depan pangan dan persaingan usaha di Indonesia. Apalagi, dalam kurun 1-2 tahun terakhir, ada semangat perbaikan dan penegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Terutama sejak masuknya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada prolegnas tahun 2016.

Tapi bagaimana kalau yang dilawan adalah ekspektasi para pedagang kaki lima?

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, naiknya harga komoditas sepanjang bulan ramadhan tercipta karena tumbuhnya permintaan agregat. Naiknya permintaan agregat tercipta karena adanya tambahan pemasukan, seperti gaji ke-13, di bulan ramadhan.

Akan tetapi, perlu di catat bahwa masyarakat yang bisa mendapatkan gaji-13, masih sangat terbatas. Hanya mereka yang bekerja di sektor formal. Padahal di Indonesia, pekerja informal masih 52% dari total lapangan kerja. Sehingga, salah satu cara para pekerja informal untuk mendapatkan berkah di bulan ramadhan, ialah menaikkan harga produk yang mereka jual. Apalagi mereka mengetahui adanya kelebihan uang yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat sepanjang ramadhan.

Yang perlu diperhatikan di sini ialah, masyarakat kita bukan hanya sebagai konsumen. Tetapi mereka juga bertindak sebagai produsen dan pedagang. Dari perspektif ini, harga komoditas pangan yang rendah, belum tentu akan menguntungkan masyarakat secara umum.

Disinilah tolak persoalannya, kalau yang dilawan oleh Pemerintah adalah ekspektasi para pedagang kaki lima dan pekerja sektor informal, kekecewaan terhadap Pemerintah ditakutkan semakin meluas. Kepercayaan dan ekspektasi publik adalah salah satu obat mujarab untuk membalikkan kondisi ekonomi yang sedang melemah. Keduanya memiliki peranan yang sama pentingnya dengan faktor fundamental ekonomi. Faktor fundamental ekonomi yang baik dan kuat, tanpa kepercayaan dan ekspektasi publik yang kuat, tidak bisa diharapkan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Semuanya sama-sama penting untuk dijaga dan terus dikelola.


Oleh karena itu, tentu kita berharap, kalau pun rencana Pemerintah sukses dan harga akan turun pada bulan ramadhan, masyarakat wong cilik tak harus menambah latihan kesabarannya di bulan ramadhan.




Artikel ini pernah di publikasikan di  Bisnis Indonesia pada 20 Mei 2016

Mitigasi Resiko Pengampunan Pajak

Dalam masa reses menjelang masa sidang kelima DPR RI yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei besok, debat pro-kontra akan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) justru semakin memanas. Termasuk juga meluasnya isu-isu nasionalisme yang rasanya tidak tepat digunakan dalam argumentasi membela pengampunan pajak. Seperti isu ‘permainan licik’ dari Singapura, IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya untuk memuluskan pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Bukan cara bangsa yang berdaulat dan beradab, untuk menggunakan sentimen nasionalisme sebagai daya upaya memfitnah ataupun menjelek-jelekkan negara atau institusi lain.

Pada satu sisi, kita bisa pahami dorongan Pemerintah untuk merealisasikan UU Pengampunan Pajak, terutama untuk membiayai target-target pembangunan yang bombastis dan menutup lemahnya realisasi penerimaan atas pajak selama triwulan pertama 2016.

Walaupun, berdasarkan perhitungan penulis yang menggunakan indikator primary gap atau ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (Blanchard, 1990; Horne 1991), ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, meskipun kebijakan fiskal tahun ini tidak berubah dengan kebijakan fiskal di tahun 2015, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal. Atau dengan kata lain, ada atau tidaknya pengampunan pajak tahun ini, keadaaan fiskal tidak akan jauh lebih buruk.

Sayangnya, melihat berbagai pernyataan politik yang dilempar oleh pimpinan DPR RI dan juga kondisi politik yang ‘tersandera isu reshuffle’, rasanya kalau tidak ada aral melintang, RUU Pengampunan Pajak dapat di pastikan akan di sahkan pada tahun ini.

Meskipun begitu, belajar dari Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) yang juga disahkan pada awal tahun ini, saya memandang substansi UU yang disahkan nantinya, akan dapat berbeda dengan draft usulan UU sebelumnya. Artinya masih terbuka lebar ruang diskusi, terutama untuk isu-isu yang di anggap sensitif. Termasuk juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memitigasi resiko yang akan muncul ketika RUU Pengampunan Pajak disahkan. Adapun beberapa resiko tersebut ialah:

Pertama, durasi pengampunan pajak yang relatif singkat, juga besarnya dana masuk dari hasil pengampunan pajak, akan dapat menyebabkan terjadinya gejolak (shock) bagi perekonomian domestik.

Sebagai gambaran, karena kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya dan permintaan agregat yang masih rendah, aliran uang tax amnesty yang masuk ke sektor perbankan justru menekan likuditas perbankan. Sehingga, dengan kondisi ekonomi dan bisnis yang belum kondusif sepenuhnya, tekanan ini secara tidak langsung mendorong sektor perbankan untuk ‘menghamburkan’ penyaluraan kredit, termasuk juga ke sektor-sektor yang belum prospektif.

Kedua, capital inflow dari implementasi pengampunan pajak akan membuat nilai tukar rupiah menguat begitu cepat, yang kemudian membuat produk Indonesia relatif menjadi lebih mahal di pasar internasional, dan mengakibatkan ekspor turun. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah juga akan membuat produk luar negeri relatif menjadi lebih murah sehingga menyebabkan impor naik. Penurunan ekspor dan peningkatan impor kemudian akan menekan neraca perdagangan.

Ketiga, masuknya aliran dana tax amnesty ke pasar obligasi juga tidak serta-merta membawa berkah. Struktur pasar obligasi Indonesia masih dikuasai oleh obligasi Pemerintah. Karena selain dari faktor keamanan (risiko yang lebih rendah), imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi Pemerintah juga masih kompetitif di Kawasan Asia. Tapi obligasi Pemerintah juga belum tentu dapat menampung seluruh aliran dana yang masuk akibat adanya kebijakan pengampunan pajak. Penerbitan obligasi Pemerintah pun bukan perkara mudah, karena harus melewati mekanisme APBN Perubahan dan jumlahnya pun terbatas. Disisi lain, belum ada tanda-tanda juga bahwa sektor swasta hari ini tengah bersiap-siap menerbitkan obligasi, untuk menampung aliran uang.

Selain itu, Pemerintah juga perlu memikirkan bilamana uang tax amnesty mengalir ke obligasi Pemerintah, maka beban biaya bunga dari investasi tersebut tidak membebani APBN di masa mendatang, tapi justru memperkuat dan memperdalam pasar obligasi Indonesia.

Keempat, derasnya uang masuk akan mengakibatkan jumlah uang beredar di dalam negeri meningkat. Hal ini kemudian berdampak naiknya tingkat inflasi. Untuk mencapai keseimbangan pada pasar uang, bank sentral kemudian akan ‘tersandera’ untuk menaikkan suku bunga. Atau dengan kata lain, capital inflow dari pengampunan pajak akan membawa resiko naiknya tingkat inflasi dan suku bunga.

Terakhir, masih dalam pasar uang, uang beradar inti di masyarakat (Mo) dan uang beredar di perbankan (M1) cenderung tumbuh stagnan, sedangkan uang berdedar dalam artian luas (M1 dan pasar keuangan), tumbuh lebih agresif dalam satu dekade terakhir. Masalahnya, karena daya tarik pasar keuangan lebih menarik dibandingkan dengan sektor riil, aliran dana yang masuk ke pasar uang dapat membuat bubble pada pasar keuangan, yang kemudian justru membawa resiko yang lebih besar di masa mendatang.


Dan seperti yang sudah banyak ditulis dan diberitakan, implementasi pengampunan pajak diberbagai negara biasanya akan membawa transisi ke era pajak baru, yang juga secara tidak langsung membawa tantangan baru. Oleh karena itu, sebelum rancangan pengampunan pajak benar-benar disahkan, alangkah lebih bijak bila kita selalu sedia payung sebelum hujan. Meskipun kita tidak tahu pasti, hujan itu adalah hujan uang yang menghasilkan berkah atau hujan batu yang membawa sengsara.



Artikel ini pernah di publikasikan di  KONTAN pada 20 Mei 2016 atau dapat dilihat di http://analisis.kontan.co.id/news/mitigasi-risiko-pengampunan-pajak 

Opsi Memperlebar Defisit Anggaran

Lemahnya realisasi pendapatan pajak pada dua bulan pertama 2016 dibandingkan pendapatan pajak selama dua tahun terakhir membuat defisit anggaran diprediksi semakin melebar. Apalagi, beleid pengampunan pajak masih menggantung di DPR dan belanja Pemerintah dalam APBN 2016 lebih tinggi dibandingkan APBN sebelumnya.

Kondisi ekonomi yang belum kondusif sepenuhnya, menjadi salah satu faktor mengapa realisasi pajak selama dua bulan pertama 2016 menurun. Apalagi, struktur pendapatan pajak masih sangat bergantung pada pendapatan pajak badan usaha.

Di sisi lain, penurunan harga minyak dunia juga berpengaruh terhadap penerimaan APBN dari non-pajak. Sensitivitas penurunan USD 1 harga minyak dunia dapat mempengaruhi pendapatan negara hingga sebesar Rp 3,5 – 3,9 trilliun, dan belanja negara sebesar Rp 2,5 – 3,6 Trilliun. Bila diasumsikan harga minyak dunia berada pada USD 38 (sesuai dengan laporan terakhir dari Commodity Market Outlook ), maka penulis memperkirakan defisit fiskal dapat membengkak menjadi Rp 276,8 - 285,2 Trilliun dari semula sebesar Rp 273,2 Trilliun.

Laporan terakhir dari World Bank dan IMF terakhir juga memprediksi melebarnya defisit anggaran pemerintah Indonesia. World Bank memprediksi bahwa defisit anggaran pada tahun 2016 akan mencapai 2,8% dari PDB. Untuk itu, World Bank menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB dan mengurangi belanja Pemerintah yang tidak prioritas (yang tidak berhubungan dengan belanja infrastruktur).

Sementara itu, IMF yang juga memprediksi defisit anggaran akan mencapai 2,8% dari PDB (baseline). Namun demikian, IMF juga menuturkan dalam laporannya bahwa bila Indonesia mampu melakukan reformasi, maka defisit anggaran dapat hanya mencapai 2,5% dari PDB. Reformasi yang dimaksud oleh IMF ialah meningkatkan pendapatan negara dari cukai, meminimalkan pengeluaran yang bukan prioritas, juga mengurangi resiko sumber penerimaan dari pasar finansial.

Meskipun demikian, pelebaran defisit anggaran sebenarnya dapat menjadi salah satu opsi dalam RAPBNP 2016. Apalagi, ditengah kelesuan ekonomi, belanja Pemerintah pada tahun lalu justru menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru.

Di tahun ini, meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan dalam tiga bulan pertama tahun 2016, tetapi rasanya masih sulit mengharapkan sektor swasta untuk bangkit secepatnya, dan memutar kembali roda ekonomi.

Masalahnya, banyak pihak menganggap bahwa pelebaran defisit anggaran berarti menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi berada pada lingkungan yang buruk. Bahkan beberapa pihak menyebut bahwa Indonesia berada di ujung kebangkrutan karena defisit anggaran meningkat hingga 2,5% dari PDB pada tahun 2015. Padahal tidak seperti itu juga.

Secara teoritis, defisit anggaran Pemerintah dapat mencetak uang di masa mendatang (Keen, 2001). Salah satu caranya ialah defisit anggaran di peruntukkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Dan karena hari ini defisit anggaran masih dilakukan untuk membangun infrastruktur dan aktivitas ekonomi, maka defisit anggaran secara tidak langsung dilakukan untuk menggali pendapatan potensial pajak di masa depan, ketika infrastruktur itu sudah bisa beroperasi. Sehingga secara normatif, defisit anggaran hari ini bisa ditutup dari pendapatan pajak di masa mendatang.

Yang jadi persoalan ialah, apakah pelebaran defisit dapat dibiayai tanpa merusak keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Secara legal, berdasarkan UU Keuangan Negara, ketahanan fiskal dilihat dari rasio defisit terhadap PDB, dimana defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% PDB. Rasio defisit anggaran ini mengacu pada Maastricht Treaty, yang merupakan Undang-Undang Dasar (UUD) Uni Eropa, yang juga telah menjadi rujukan bagi dunia internasional.

Sayangnya, indikator rasio defisit terhadap PDB tidak memantulkan informasi yang lengkap dan menimbulkan pengertian yang misleading, dan menganggap bila rasio defisit terhadap PDB sudah mendekati 3%, maka negara tersebut berada di ujung kebangkrutan.

Defisit anggaran, dalam Maastricht Treaty dan UU Keungan Negara, didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Sayangnya, pengertian tradisional ini membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.

Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan ialah indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap) . Indikator ini memperhitungkan berapa suku bunga riil, pertumbuhan ekonomi riil, jumlah utang baru, juga keseimbangan primer pada anggaran fiskal (Blanchard, 1990; Horne 1991).

Berdasarkan perhitungan penulis ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.


Oleh karena itu, titik tolak pembahasan RAPBN 2016 antara Pemerintah dan DPR memegang peranan penting dalam kelangsungan ekonomi tahun ini. Apabila Pemerintah dan DPR bersikukuh dan tidak memberikan ruang kelonggaran akan defisit fiskal, sangat sulit mengharapkan instrumen fiskal sebagai upaya counter-cyclical mendorong perbaikan ekonomi.





Artikel ini pernah di publikasikan di  KONTAN pada 30 Maret 2016 atau dapat dilihat di http://analisis.kontan.co.id/news/opsi-memperlebar-defisit-anggaran 

Menyoal Kekuatan Fiskal

Melalui harian ini pada tanggal 16 Juni 2016, artikel saya berjudul “Mewaspadai Defisit Anggaran” memprediksi bahwa ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pada APBNP 2015, akan mendorong terjadi pembengkakan defisit anggaran.

Sayangnya, ramalan itu menjadi nyata. Defisit anggaran melebar menjadi Rp 318,5 triliun (2,80 persen terhadap PDB), sedangkan target di APBN-P 2015 hanya sebesar Rp 222,5 triliun (1,9 persen).

Tahun ini, masalah yang sama kurang lebih akan terjadi. Apalagi, bila UU Pengampunan Pajak yang di ajukan oleh Pemerintah, tidak kunjung di sah-kan. Minimnya inovasi dalam melebarkan basis pajak, juga peningkatan target pajak di atas rata-rata kemampuan pengumpulan pajak, membuka ruang defisit semakin melebar.

Selain itu, ancaman kekuatan fiskal juga terjadi karena asumsi harga minyak yang sudah menjadi tidak relevan. Asumsi harga minyak pada APBN 2016 ialah sebesar 50 dollar AS per barrel. Padahal, sekarang harga minyak dunia sudah berada di kisaran 30-40 dollar AS per barrel. Penurunan harga komoditas merupakan indikator awal bagi prospek perekonomian di masa depan.

Maka dari itu, apabila Pemerintah ingin mengajukan APBN-Perubahan 2016, yang harus menjadi fokus pembahasan dengan DPR ialah masalah kekuatan fiskal.

Biasanya, kekuatan fiskal sebuah negara memang banyak diukur dari dua variabel, yaitu rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio defisit APBN terhadap PDB. Kedua ini mengacu pada Maastricht Treaty, yang merupakan Undang-Undang Dasar (UUD) Uni Eropa. Dimana dalam Maastricht Treaty  secara tegas dinyatakan bahwa negara yang layak masuk Uni Eropa harus memenuhi dua persyaratan, yaitu rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60 persen, sedangkan rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen. Maastricht Treaty tersebut akhirnya menjadi semacam standar internasional bagi kekuatan fiskal setiap negara. Ini pun tertuang dalam UU Keuangan Negara yang berlaku di Indonesia.

Sayangnya, kedua variabel ini rasanya sudah tidak relevan lagi.

Maastricht Treaty terinspirasi dari kepercaayaan bahwa sektor swasta akan mampu mengoreksi dirinya sendiri untuk mencapai potensi penuh (full-potential). Disisi lain, kesalahan kebijakan dari Pemerintah akan menghalangi pencapaian dari sekto swasta. Maka dari itu, untuk memitigasi distorsi dari Pemerintah, Maastricht Treaty menetapkan target keseimbangan fiskal.

Masalahnya, Maastricht Treaty dapat juga dikatakan sebagai asymmetrical rule (peraturan yang asimetris). Tidak terdapat batas atas dalam peraturan tersebut, dengan implikasi yang jelas-jelas menunjukkan bahwa surplus tidak dapat begitu besar. Sehingga secara tidak langsung, Maastricht Rules mengingkari kebutuhan intervensi kebijakan yang bersifat counter-cyclical.

Dengan kata lain, mengikuti Maastricht Rules, seperti yang di acu pada UU Keuangan Negara, maka rasanya akan sulit untuk menjadikan APBN sebagai tumpuan pembangunan dan menjadi instrumen negara untuk melakukan kebijakan counter-cyclical.

Selain itu, juga terjadi salah kaprah dalam pengertian defisit anggaran yang ada di Maastricht Rules, maupun yang sudah diterjemahkan dalam UU Keuangan Negara. Dalam kedua dokumen tersebut, defisit anggaran adalah total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Pengertian ini bisa menjadi menyesatkan.

Bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal belum tentu beban utang Pemerintah turun. Alhasil, pengertian tradisional macam ini tidak akan mampu melihat usaha fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun. 

Indikator yang lebih tepat digunakan ialah indikator keseimbangan primer, yang didapat dari nilai keseluruhan defisit dikurangi bunga pada utang publik (IMF, 1995; Weeks 2016). Dengan menggunakan indikator keseimbangan primer, dapat tersedia indikator untuk melihat usaha fiskal saat ini (current fiscal effort). Negara yang memiliki utang yang besar (dalam pengertian utang terhadap PDB), mencapai surplus primer akan menjadi penting untuk mengurangi rasio utang per PDB.

Ketidaktepatan lain yang ada pada Maastricht Rules ialah ketentuan bahwa utang publik tidak boleh lebih dari 60% PDB. Rasio ini tidak rasional. Karena yang seharusnya menjadi fokus ialah ketahanan (sustainability) dari utang tersebut, bukan besaran absolut dari utang.

Suatu negara seperti Jepang maupun China memiliki rasio utang yang melebihi PDB nya. Tapi mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat.  Karena meskipun rasio utangnya besar, tetapi negara berutang kepada masyarakatnya sendiri. Sehingga bisa saja kedua negara tersebut membayar utang, bukan dengan uang, tetapi dengan penurunan pajak, misalnya.


Oleh karena itu, mengingat pentingnya pembahasan isu kekuatan fiskal, ditengah komitmen Pemerintah untuk mendorong pembangunan lewat APBN, pembahasan APBNP 2016 harus memperhatikan indikator-indikator lain, jangan terlalu kaku, hingga dapat terkecoh oleh pemahaman yang tidak tepat untuk kondisi saat ini.



Artikel ini pernah di publikasikan di  Suara Karya pada 17 Maret 2016 atau bisa dilihat di http://www.suarakarya.id/2016/03/17/menyoal-kekuatan-fiskal.html 

Mempertimbangkan Penyangga Fiskal

Menggantungnya beleid pengampunan pajak di DPR, juga realisasi penerimaan pajak per Februari 2016 yang baru sekitar 9% dari target, nampaknya membuat ancaman defisit anggaran semakin terang benderang. Dalam APBN 2016, Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun.  Sementara belanja negara di anggarkan sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sehingga defisit diperkirakan sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB.

Tanpa memperhitungkan potensi penerimaan dari tax amnesty sekitar Rp 60 triliun-Rp 100 triliun, defisit APBN 2016 pasti akan melebar karena penerimaan pajak nonmigas tahun ini akan meleset dari target.

Melihat ini semua, menjadi wajar apabila beberapa pihak yang menyadari akan besarnya potensi pelebaran defisit APBN, banyak dari mereka yang telah menyarankan Pemerintah untuk mengurangi belanja.

Namun demikian, dalam kondisi makro ekonomi yang belum pulih sebelumnya, mengurangi anggaran belanja rasanya bukan jalan yang terbaik. Apalagi dengan performa sektor swasta yang belum pulih (dilihat dari sisi pengeluaran dan output dari sektor swasta).

Melakukan effisiensi dalam anggaran belanja negara juga tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Selain itu, pemotongan belanja pada APBN pasti akan berdampak pada proyek yang baru akan di mulai maupun yang sedang berjalan. Yang pada gilirannya, akan berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian program Pemerintah.

Penurunan suka bunga acuan (BI Rate) yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama dua bulan berturut-turut, juga rasanya tidak akan cukup bila menjadi tumupuan untuk mendorong perekonomian. Apalagi bila diharapkan akan membuat sektor swasta dan rumah tangga untuk segera berbelanja dan berinvestasi, yang kemudian memutar kembali roda ekonomi.

Kita juga sebaiknya cukup bijak melihat yang terjadi pada negara-negara maju. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen untuk mendorong kebijakan counter-cyclical. Tapi pada pertengahan tahun 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta menjadi jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis terjadi.

Maastricht Treaty
Ketergantungan untuk mendorong kembali ekonomi berada pada penyangga fiskal (fiscal buffer) atau kemampuan untuk membiarkan defisit anggaran membesar sebagai respon dari menurunnya performa sektor swasta. Oleh karena itu, apabila Pemerintah berkehendak untuk mengajukan APBN Perubahan 2016, maka salah satu yang perlu menjadi topik utama dengan para anggota dewan, ialah masalah penyangga fiskal.

Selama ini, berdasarkan UU Keuangan Negara mengacu pada Maastricht Treaty atau Undang-Undang Dasar (UUD) Uni Eropa, yang mensyaratkan bahwa rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen.

Masalahnya, Maastricht Treaty berasal dari kepercayaan bahwa sektor swasta akan mampu mengoreksi dirinya sendiri untuk mencapai potensi penuh (full-potential). Selain itu Maastricht Treaty juga dapat dikatakan sebagai asymmetrical rule (peraturan yang asimetris). Karena tidak terdapat batas atas dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung, Maastricht Treaty  mengingkari kebutuhan intervensi kebijakan yang bersifat counter-cyclical.

Pengingkaran terhadap kebijakan counter-cyclical ini menjadi tidak relevan dalam kondisi Indonesia saat ini. Karena, seperti yang diutarakan sebelumnya, kondisi ekonomi yang sedah melemah dan belum membaiknya performa sektor swasta, sangat membutuhkan intervensi kebijakan dari APBN.
Apalagi, terjadi juga salah kaprah dalam pengertian defisit anggaran yang ada di Maastricht Treaty, maupun yang sudah diterjemahkan dalam UU Keuangan Negara. Dalam kedua dokumen tersebut, defisit anggaran didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan.

Pengertian defisit macam ini bisa menjadi menyesatkan bila salah diterjemahkan. Karena dengan terminologi tersebut membuat kita tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.  Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang Pemerintah tidak lebih besar dibanding pertumbuhan nominal PDB, maka surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang Pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya: utang Pemerintah justru bertambah.

Indikator yang lebih tepat digunakan ialah indikator keseimbangan primer, yang didapat dari nilai keseluruhan defisit dikurangi bunga pada utang publik (IMF, 1995; Weeks 2016). Dengan menggunakan indikator keseimbangan primer, dapat tersedia indikator untuk melihat usaha fiskal saat ini (current fiscal effort). Negara yang memiliki utang yang besar (dalam pengertian utang terhadap PDB), mencapai surplus primer akan menjadi penting untuk mengurangi rasio utang per PDB.


Oleh karena itu, sekali lagi kami tekankan, kuncinya sekarang berada pada topik yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN Perubahan 2016. Apabila Pemerintah dan DPR bersikukuh dan tidak memberikan ruang kelonggaran akan defisit fiskal, kebijakan counter-cyclical untuk mendorong perbaikan ekonomi lewat APBN nampaknya terlihat fana.



Artikel ini pernah di publikasikan di  Media Indonesia pada 11 Maret 2016