Tantangan Investasi Asing di Era Jokowi

Bagi kebanyakan orang, magnet kharisma Presiden Jokowi terletak pada gaya bicaranya yang sederhana namun tetap lugas dan mampu dipahami oleh berbagai kalangan. Bahkan ‘sihir’ Presiden Jokowi tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan gairah para peserta dan pebisnis yang hadir pada pertemuan APEC beberapa waktu yang lalu, untuk berinvestasi di Indonesia. Buktinya, berdasarkan survey PricewaterhouseCoopers, 57% dari 635 CEO meyakini bahwa investasi di Indonesia akan menguat dalam satu tahun ke depan.

Investasi memang memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu bangsa, sehingga sangat wajar bila terjadi persaingan antar negara dalam menarik investor. Indonesia punya faktor keberuntungan, selain merupakan negara yang menarik karena keragaman sumber daya dan besarnya pasar domestik, Pemerintahan yang terdahulu setidaknya telah cukup berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah ketidakstabilan yang melanda beberapa negara dunia. Oleh karenanya, tidak heran pula bila berbagai lembaga pemeringkat internasional (seperti S&P, Fitch Ratings, Mood’s, R&1, dan JCRA) menempatkan Indonesia pada peringkat yang stabil sejak beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, walaupun peran investasi asing masih dibutuhkan sebagai modal pembangunan, masuknya investasi asing tidak bisa dipandang dari sisi positifnya saja. Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ke depan untuk mengoreksi timbal-balik hubungan investasi asing dalam pembangunan nasional.

Pertama, memperluas penciptaan lapangan kerja dari penanaman modal asing (PMA). Pada akhir 2013, nilai PMA yang masuk hampir mencapai Rp 800 Triliun, sedangkan PMDN tidak sampai Rp 400 Trilliun. Namun pada tahun yang sama, PMA hanya mampu menyerap 800 ribu tenaga kerja, sementara PMDN menyerap hampir 600 ribu tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PMA menyerap tenaga kerja per satu triliun investasi yang ditanamkan lebih rendah dibandingkan dengan PMDN.

Kedua, mendorong investasi pada industri bahan baku dan antara sehingga mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan penolong. Masuknya PMA terkadang tidak diiringi dengan ketersediaan bahan baku dan keberadaan industri hulu dan antara. Alhasil, masuknya PMA juga mendorong tumbuhnya impor bahan baku dan penolong. Tidak heran jika ketergantungan terhadap impor bahan baku dan penolong menjadi tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata 67% dari total impor Indonesia adalah impor bahan baku dan penolong. Terlebih lagi, depresiasi nilai tukar rupiah akhir-akhir ini semakin merugikan badan usaha yang mengandalkan pasokan bahan baku dan penolong impor, namun berorientasi pada pasar domestik.

Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Masuknya PMA sering diikuti dengan masuknya tenaga kerja asing, baik yang bekerja kurang maupun yang lebih dari satu tahun. Pada satu sisi memang hal ini berdampak positif, sehingga tenaga kerja domestik dapat menggali ilmu maupun etika kerja dari tenaga kerja asing. Namun tren peningkatan masuknya tenaga kerja profesional asing ini berpotensi mendongkrak kompensasi tenaga kerja dan neraca transfer berjalan. Sejak tahun 2005 hingga 2013, jumlah tenaga kerja dan remitansi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah tumbuh, berturut-turut 13% dan 27% per tahun, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah dan remitansi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Keempat dan yang paling penting untuk dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi adalah memecahkan persoalan melebarnya defisit transaksi berjalan (current account) yang sudah semakin akut, dengan menekan capital outflow pada komponen pendapatan investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mendorong reinvestasi PMA, pemanfaatan peluang ekspor pasar dunia, pendalaman sektor keuangan, insentif penanaman modal kembali, maupun instrument regulasi lainnya. 

Rilis data Neraca Pembayaran Indonesia oleh BI pada bulan ini menunjukkan bahwa 80% dari defisit transaksi berjalan (sebesar US$ 9,1 Milliar) disumbangkan oleh defisit pada neraca pendapatan primer, dan 77%-nya (US$ 6,9 Milliar) disumbangkan oleh defisit pada neraca pendapatan investasi. Besarnya defisit pada neraca pendapatan investasi ini mencerminkan pendapatan investasi lebih banyak diperoleh oleh orang asing yang menyediakan modal finansialnya kepada penduduk Indonesia.

Memang betul terjadi peningkatan keuntungan pada perusahaan PMA dan masuknya dana asing memang diikuti dengan risiko dana keluar, apalagi Indonesia adalah negara yang menganut regulasi devisa bebas. Akan tetapi, persoalan ‘lama’ ini tidak bisa didiamkan terus menerus, terlebih ruang gerak pemain asing akan semakin melebar dengan direvisinya Daftar Negatif Investasi (DNI). Meskipun persoalan ini tidak mudah diselesaikan, namun pemerintah kedepan tetap harus berupaya menekan defisit neraca pendapatan primer. Semakin lama didiamkan, semakin lebar jarak defisit transaksi berjalan, semakin tidak sehat perekonomian nasional.


*Artikel ini pernah dimuat di harian cetak KONTAN pada 1 Desember 2014

Bekerja Sama Dorong Industrialisasi Perikanan

Ibarat tikus mati dilumbung padi adalah kata-kata pertama yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan terpilih, Susi Pudjiastuti, untuk menggambarkan bagaimana kelautan nusantara. Sekiranya kata-kata tersebut cukup tepat, terlebih melihat beragamnya kekayaan laut nusantara yang memiliki 75% spesies batu karang dunia, 30% spesies ikan dunia, 20% dari total hutan mangrove dunia, tidak termanfaatkan dengan optimal bagi khalayak ramai. Buktinya, sektor perikanan hanya mampu menyumbangkan 3% dari PDB nasional (2013).

Memang Indonesia masih menjadi negara eksportir komoditas perikanan terbesar ke-12 dunia. Akan tetapi, nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia sebenarnya masih terhitung kecil. Terlebih bila dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Indonesia mampu memproduksi 9 juta ton ekuivalen ikan, sedangkan Thailand dan Vietnam hanya mampu memproduksi berturut-turut 3 juta dan 6 juta ton ekuivalen. Akan tetapi, pada tahun yang sama, nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia hanya setara US$ 4 Trillun, sedangkan Thailand dan Vietnam mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas perikanannya hingga US$ 8 Trilliun dan US$ 6 Trilliun. Artinya, walaupun tingkat produksi perikanan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam, namun Thailand dan Vietnam memiliki nilai ekspor komoditas perikanan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Salah satu persoalan tidak kompetitifnya komoditas perikanan Indonesia ialah lemahnya peranan sub sektor industri manufaktur perikanan. Pada tahun 2011, sub sektor industri perikanan hanya mampu memberikan sumbangsih sebesar 0.27% pada PDB nasional  dan 8% dari sumbangsih PDB sektor kelautan (dimana 92% sisanya masih didominasi sub-sektor perikanan yang rendah nilai tambahnya). Alhasil, komoditas perikanan Indonesia tidak kompetitif di tingkat global.

Dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan sub sektor industri pengolahan kelautan dan perikanan juga sangat rendah, hanya tumbuh 2.5% (2010), dan 3.96% (2011). Berbanding terbalik dengan sub-sektor perikanan tangkap dan budaya yang mampu tumbuh sekitar 6% per tahunnya.
Bagi pemerintah mendatang, bila benar-benar ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, maka salah satu langkah yang tidak boleh luput ialah mendorong nilai tambah perikanan melalui industrialisasi sektor perikanan.

Memang pemerintah yang lalu telah pernah menyampaikan niatnya untuk mendorong industrialisasi perikanan, akan tetapi karena kebijakannya sangat sektoral, industrialisasi perikanan tidak berjalan dengan optimal.

Seperti misalnya, kurangnya pasokan listrik bagi industri perikanan dan mahalnya biaya angkut komoditas perikanan dari nelayan menuju industri. Alhasil sub-sektor industri perikanan mengalami persoalan ketidak-effisienan. Rata-rata tingkat effisiensi industri perikanan senilai 0.62. Jumlah ini berada tipis di atas rata-rata tingkat effisiensi industri nasional sebesar 0.60 yang sebenarnya sudah tidak effisien(semakin tinggi nilainya semakin tidak effisien). Terlebih, industri-industri yang tidak effisien adalah industri yang jumlahnya banyak, seperti industri pengolahan garam (terdapat sejumlah 116 perusahaan), industri pembekuan ikan (235), industri pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan (108), dan industri pembekuan biota air lainnya (118). Begitu pula dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh industri perikanan untuk biaya bahan bakar, tenaga listrik dan gas yang cukup tinggi. Nyatanya, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (KBLI 101) mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan kelompok industri makanan dan minuman (KBLI 10).

Selain itu, industri yang cukup strategis dalam sektor perikanan (yang memiliki dampak lebih luas), justru jumlahnya hanya sedikit dan tidak berkembang. Faktanya, jumlah industri pendinginan/pesesan ikan hanya ada 9 pada tahun 2012. Padahal, bila ingin memaksimalkan peluang ekspor perikanan dunia, industri semacam inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sebagai pembanding, pada tahun 2012 Indonesia hanya mampu meraih keuntungan sebesar US$ 0,9 Trilliun dari ekspor komoditas perikanan yang sudah dibekukan. Padahal, dengan tingkat produksi yang berada dibawah Indonesia, nilai ekspor Vietnam dapat mencapai US$ 2 Trilliun.

Memang Indonesia perlu untuk belajar dari Vietnam. Pembangunan ekonomi maritim Vietnam dimulai dari tegasnya dokumen pembangunan negeri Ho Chi Minh. Disebutkan Vietnam akan membangun negara maritim dengan industrialisasi dan modernisasi sektor kelautan. Bahkan pemerintah Vietnam menargetkan ekonomi maritimnya mampu berkontribusi 53-55% dari total PDB. Untuk itu, pemerintah Vietnam menuturkannya dalam berbagai kebijakan, baik kebijakan ekspor, pengaplikasian iptek, industrialisasi, pengorganisasian produksi, dsb.

Kalau melihat hasilnya pada sektor perikanan yang lebih baik dari Indonesia, maka untuk mewujudkan poros maritim dan mengembangkan industri perikanan sebagai salah satu cabangnya, reorientasi kebijakan haruslah dimulai dari rencana pembangunan yang komperhensif dan tidak sektoral. Layaknya sebuah kapal penjelajah, kita tidak hanya butuh seorang nahkoda. Tapi pula butuh juru masak, ahli pergudangan, ahli perbaikan kapal, awak kapal, dsb. Membangun industri perikanan sebagai salah satu pilar kebangkitan maritim nasional tidak hanya bisa dicapai bila hanya terucap dalam visi dan bekerja saja, butuh kerja sama antar lini untuk menciptakan hasil yang optimal.


*Artikel ini pernah dimuat di harian cetak KONTAN pada 6 November 2014

Memperbaharui Iklim Ketenagakerjaan

Prediksi optimis biasanya selalu memberikan angin segar yang baik bagi perekonomian. Dari perkembangan beberapa tahun terakhir, Mckinsey Global Institute memprediksikan bahwa pada tahun 2030, perekonomian Indonesia akan menikmati bonus demografi yang kemudian mendorong Indonesia memiliki 113 juta pekerja berketerampilan tinggi dan menjadi perekonomian terbesar ketujuh di dunia. 

Namun saat ini awan gelap masih menyelimuti perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, iklim ketenagakerjaan nasional dihantui oleh persoalan rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Sampai bulan februari 2014, 68 persen tenaga kerja nasional masih didominasi oleh tamatan SMP ke bawah.

Rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja nasional berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Laporan Asian Productivity Organization (APO) pada tahun 2013 dengan tegas menunjukkan bahwa, dengan asumsi Rp 11.000,-/US Dollar, produktivitas tenaga kerja Indonesia (sebesar US$ 9.500) berada di bawah produktivitas rata-rata negara ASEAN (US$ 10.700).

Kalau tidak dilakukan langkah-langkah untuk memitigasi persoalan pada struktur ketenagakerjaan nasional, bukan tidak mungkin bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi. Tentu hal ini bukan omong kosong bila mengingat rendahnya pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.  Faktanya, dari 28 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2013, 93 persen (setara 26 juta jiwa) di antaranya maksimal hanya berpendidikan SMP/setara.

Guna menyelamatkan tenaga kerja nasional dari bayang-bayang rendahnya produktivitas dan kemiskinan, perlu digalakkan upaya-upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Salah satu caranya ialah melalui pelatihan/kursus bersertifikat agar tenaga kerja nasional memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. 

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dari tahun 2009 hingga 2014, prosentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan/kursus bersertifikat sangat kecil, yakni hanya 3,3% (2009), 3,5% (2010), 5,7% (2011), 4,6% (2012), 3,9% (2013), dan 4,4% (Februari 2014). Yang lebih ironis, tenaga kerja berpendidikan rendah yang mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia justru jauh lebih sedikit yang mendapatkan pelatihan dibanding tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Hanya terdapat 14% tenaga kerja lulusan SMP ke bawah yang pernah mengikuti kursus/pelatihan bersertifikat, padahal jumlah golongan ini mencapai 68 persen dari total jumlah tenaga kerja nasional. 

Fokus ke Pedesaan
Salah satu permasalahannya ialah masih terkonsentrasinya kursus/pelatihan yang bersertifikat di daerah perkotaan. Hampir 70 persen rata-rata tenaga kerja dalam 6 tahun terakhir mendapatkan pelatihan/kursus bersertifikat di daerah perkotaan. Padahal, 59 persen dari tenaga kerja yang lebih membutuhkan pelatihan/kursus, yakni yang berpendidikan SMP ke bawah, berada di daerah pedesaan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memberikan insentif baru bagi perusahaan-perusahaan yang telah dan akan terus rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan bersertifikat bagi pekerjanya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan di Indonesia terdorong untuk lebih giat lagi menyelenggarakan pelatihan/kursus bagi pekerjanya.

Kedua, meningkatkan peran perguruan tinggi di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan program pelatihan/kursus bersertifikat yang fokus menargetkan tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah di daerah pedesaan.  Program-program pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi, seperti kuliah kerja nyata (KKN) maupun program-program pendidikan dan pelatihan lainnya, akan semakin bermanfaat bila berorientasi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja perdesaan dan dilakukan secara berkelanjutan.

Ketiga, memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk program pelatihan (vocational training) dari 20% anggaran pendidikan. Hal ini perlu dilakukan mengingat rendahnya keterampilan mayoritas tenaga kerja Indonesia dan sebagai upaya untuk memenangkan persaingan ketenagakerjaan ketika di mulai pasar bebas ASEAN 2015. Dengan demikian, anggaran pendidikan tersebut bukan hanya dimanfaatkan untuk meningkatkkan program pencapaian tahun wajib belajar mapun pemberian beasiswa bagi yang berprestasi, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja nasional yang kurang memadai dan memperbaiki pusat-pusat pelatihan tenaga kerja di daerah perdesaan. Harapannya, pendidikan nasional ke depan mampu menjadi tumpuan bagi setiap orang Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilannya, serta meningkatkan taraf hidupnya ke jenjang yang lebih baik.




*Artikel ini pernah dimuat di Harian Cetak KONTAN pada 9 Oktober 2014

Momentum Energi Baru dan Terbarukan

Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan BBM bersubsidi mungkin cukup baik dari segi fiskal, baik untuk menjaga kuota BBM bersubsidi maupun untuk menghindari membengkaknya defisit anggaran. Akan tetapi sebenarnya, pilihan kebijakan untuk mengendalikan BBM bersubsidi berdasarkan lokasi dan waktu ini dampaknya bersifat jangka pendek dan belum mampu menjawab banyak persoalan dalam kerangka ketahanan energi nasional.

Ketahanan energi nasional disini perlu di artikan bukan hanya sebagai kemampuan untuk memenuhi konsumsi energi nasional, tetapi kemampuan nasional untuk merespon dinamika perubahan global dan kemampuan untuk menjadi ketersediaan energi dengan harga yang wajar. Ketahanan energi nasional ini mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia karena adanya keterbatasan sumber daya energi konvensional fosil dan kerentanan aktivitas ekonomi nasional akibat terjadinya gejolak perubahan energi global.

Sebetulnya, pemerintah telah memiliki Perpres No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Dimana salah satu sasarannya ialah mewujudkan bauran energi primer: minyak bumi 20%, gas bumi 30%, batubara 33%, energi baru dan terbarukan 17% dengan elastisitas energi kurang dari 1 pada tahun 2025. Sayangnya, rencana tidak semulus realita. Hingga tahun 2013, bauran energi nasional pada tahun 2013 ialah minyak bumi 44%, gas bumi 21%, batubara 32%, dan energi baru dan terbarukan 3%.

Pepatah belajar sampai ke negeri Tiongkok mungkin perlu direnungi kembali. Walaupun Tiongkok banyak dihina sebagai negara yang paling besar sumbangsihnya dalam merusak lingkungan, Negeri tirauibambu ini sebenarnya lebih serius dalam melakukan bauran energi. Dalam China’s 12th Five-Year Plan 2011-2015 (RPJM-nya Tiongkok), Tiongkok berupaya untuk mencapai target penggunaan energi non-fossil berupa 11,4% pada tahun 2015 dan 15% pada tahun 2020. Salah satu caranya ialah dengan mendukung pengembangan industri energi terbarukan, industri konservasi energi & proteksi lingkungan, dan industri kendaraan bermotor berbasis energi baru yang ketiga industri tersebut masuk kedalam tujuh industri prioritas Tiongkok. Hasilnya, pada tahun 2013, bauran energi Tiongkok berturut-turut minyak bumi 18%, gas bumi 5%, batubara 67%, dan EBT hampir mendekati target dengan proporsi hingga 10%.

Agar target bauran energi dan ketahanan energi nasional tidak hanya sebatas angan-angan, maka diperlukan daya upaya yang lebih dan komitmen yang kuat untuk mengejar target bauran energi yang telah ditentukan. Salah satunya ialah mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Beberapa kalangan menilai, bahwa EBT tidak berkembang karena masih adanya subsidi BBM yang mendistorsi harga di pasar. Sehingga subsidi BBM perlu dicabut agar EBT dapat berkembang. Pendapat ini mungkin benar, akan tetapi tidak sepenuhnya tepat. Pengembangan EBT tidak semata-mata ditentukan dari harga jualnya yang murah, tetapi ditentukan pula oleh beberapa faktor lainnya, seperti: regulasi yang mendukung, kemudahan berinvestasi, akses memperoleh EBT, keamanan EBT, faktor psikologis masyarakat dan kemudahan penggunaan bagi konsumen.

Adanya kebijakan pengendalian BBM bersubsidi lebih baik bila diikuti dengan kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan. Terdapat beberapa hal yang sekiranya dapat dilakukan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, pertama, pemberian insentif bagi investor (baik investor dalam negeri maupun luar negeri) untuk berinvestasi pada industri EBT. Insentif ini berupa kemudahan/peringanan dalam prosedur perizinan usaha, melakukan feasibility study, survey, maupun eksplorasi.

Kedua, mendorong pelibatan perbankan maupun lembaga finansial lainnya untuk terlibat dalam pengembangaan industri EBT.Pelibatan perbankan dan lembaga finansial ini diperlukan mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pengembangan teknologi EBT maupun untuk memulai bisnis pada industri EBT.

Ketiga, pemerintah perlu memberlakukan industri EBT sebagai infant industry. Sehingga diperlukan bantuan/turun tangan pemerintah untuk membangun iklim kepastian usaha bagi industri EBT. Keempat, memperluas sosialisasi mengenai EBT di masyarakat. Pada hal ini diharapkan masyarakat/konsumen memiliki pengetahuan yang cukup, terhindar dari rasa takut, dan bahkan termotivasi untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola EBT agar lebih berkelanjutan.
Kita harapkan, jangka waktu pemerintahan yang semakin pendek bukan hanya di optimalkan untuk mentransisikan pemerintahan dan menumpuk pekerjaan rumah di masa mendatang, tapi pula dimaksimalkan untuk memberikan landasan dan mempercepat transformasi EBT di masa mendatang.



*Artikel ini pernah dimuat di Harian cetak KONTAN pada 5 September 2015

Apa Setelah Renegosiasi Gas Tangguh?

Usaha pemerintah merenegosiasi harga gas Tangguh ke Fujian, Tiongkok, perlu di apresiasi. Keberhasilan menaikkan harga jual dari harga lama gas Tangguh bernilai US$ 3.3 per MMBTU menjadi US$ 8 per MMBTU ini kemudian diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 251 Trilliun.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa keberhasilan dalam merenegosiasi gas Tangguh bukan berarti keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya gas secara keseluruhan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar bangsa ini dapat mengoptimalkan sumber daya gas bagi kemajuan bangsa. Salah satunya ialah pemanfaatan gas untuk untuk meredam laju konsumsi minyak bumi yang semakin hari makin menguras keringat bangsa.

Setelah berbagai macam solusi canggih telah dikeluarkan untuk mengurangi konsumsi minyak bumi di dalam negeri, tak seluruhnya efektif untuk meredam laju konsumsi minyak bumi. Bahkan pemanfaatan gas alam untuk sektor transportasi (salah satu sektor yang mengonsumsi minyak bumi dalam jumlah besar), tidaklah banyak mengalami kemajuan yang berarti. Padahal, pemanfaatan gas untuk sektor transportasi lebih efisien dibanding minyak bumi (terlebih untuk transportasi yang berjalan minimal 30km/hari) dan dapat menurunkan emisi karbon hingga 30%.

Dengan cadangan gas alam terbesar kesebelas di dunia, sejatinya Republik ini telah maju satu langkah di depan dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal pemanfaatan gas alam. Terdapat 2,9 trilyun meter kubik cadangan gas alam terbukti di Indonesia atau setara dengan 1,6% cadangan terbukti gas alam dunia.
Sayangnya, besarnya potensi cadangan gas alam ini belum termanfaatkan dengan optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2012, jumlah kendaraan berbahan bakar gas di Indonesia hanya 300 unit, sangat jauh tertinggal dibanding negara kaya potensi gas alam lainnya, seperti Iran. Pemilik cadangan terbukti gas alam terbesar kedua di dunia ini memiliki kendaraan berbahan bakar gas lebih banyak sepuluh ribu kali lipat dibandingkan di Indonesia. Selain Iran, penggunaan kendaraan berbahan bakar gas juga telah dilakukan oleh negara-negara emerging market seperti Brazil (1,7 juta kendaraan berbahan bakar gas), China (1,5 juta), India (1,2 juta), dan bahkan negara tetangga seperti Thailand yang memiliki 358 ribu kendaraan berbahan bakar gas.

Begitu pula dengan infrastruktur gas di Indonesia yang belum memadai bagi perkembangan gas alam. Sebagai perbandingan, hanya terdapat 7 stasiun compressed natural gas (CNG) di Indonesia pada tahun 2012. Berbanding terbalik dengan Negara tetangga, semisal Malaysia, yang telah membangun 173 stasiun CNG.

Paradigma yang keliru
Selama ini gas alam masih dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai modal dasar dan vital bagi pembangunan ekonomi. Paradigma yang keliru inilah yang menyebabkan kebijakan pembangunan yang menyimpang. Dampaknya, gas alam lebih banyak dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor. Hampir 60 persen dari gas alam yang diproduksi pada tahun 2012, misalnya, diekspor ke luar negeri. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari ekspor gas tersebut tersebut hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pengolahan gas alam di dalam negeri untuk mendorong penggunaan gas alam sebagai bahan bakar utama pengganti BBM. Padahal, keuntungan dari hasil ekspor gas alam tidak seberapa dibanding kerugian bangsa ini yang disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap BBM.

Dari berbagai agenda ekonomi beberapa tahun kedepan, satu agenda yang semakin jelas ialah mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM. Dalam kerangka ini, gas alam harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Terlebih mengingat adanya prediksi beberapa ahli bahwa Indonesia berpotensi menjadi net importer gas alam pada tahun 2020. Sudah selayaknya kekayaan gas alam dapat dimanfaatkan sedini mungkin dan mempersiapkan ketahanan energi gas ketika harus menjadi negara net importer gas nantinya.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan: Pertama, melajutkan kembali renegosiasi kontrak-kontrak ekspor gas yang merugikan. Kedua, mengubah paradigma pemanfaatan gas alam yang bukan lagi sebagai komoditas ekonomi, tapi sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Ketiga, perlu ada insentif untuk mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur dan kendaraan berbahan bakar gas. Keempat, harus ada insentif untuk impor dan riset kendaraan BBG di dalam negeri, sehingga tumbuh industri otomotif berbahan bakar gas. Kelima, perlu memberikan peran yang lebih besar kepada BUMN yang ada dalam pengelolaan gas alam. Keenam, agar pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri tidak lebih merugikan dibanding ekspor, perlu ada penetapan kuota ekspor yang dibarengi dengan pemberian instrumen pengaturan harga jual di dalam negeri sedemikian rupa sehingga harga domestik tidak berbeda jauh dengan harga internasional yang dapat berakibat terjadinya penyelundupan gas secara ilegal ke luar negeri. Ketujuh, harus ada kebijaksanaan flow back, sehingga keuntungan hasil ekspor gas dapat di alokasikan dan dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur gas didalam negeri. Kedelapan, persoalan energi nasional harus dipandang bukan hanya semata persoalan manajemen ataupun anggaran, tapi harus ditempatkan lebih luas dalam kebijakan ekonomi yang terintegrasi dan komprehensif.


Terakhir, keseluruh alternatif kebijakan tersebut tidak akan terlaksana tanpa komitmen yang kuat dari pemerintahan berikutnya untuk bekerja keras dan memaksimalkan potensi gas alam di dalam negeri. Kita berharap keberhasilan pemerintahan sekarang dalam merenegosiasi kontrak ekspor gas alam tidak menjadi garis finish bagi usaha-usaha pemanfaatan gas untuk kemakmuran rakyat. Penulis sangat berharap, juru kemudi bangsa ini lima tahun kedepan dapat bergegas untuk memaksimalkan potensi kekayaan gas alam yang begitu besar.





*Tulisan ini pernah dimuat di portal berita http://satunegeri.com/ ,untuk mengaksesnya silahkan membuka halaman http://satunegeri.com/apa-setelah-renegosiasi-gas-tangguh/

Hari Raya dan Ketimpangan

Usai hari raya Idul Fitri, ibu kota DKI Jakarta kembali menjadi sasaran ribuan pendatang baru yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Megahnya pembangunan ibu kota dan harapan kehidupan yang lebih baik mendorong masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi usai lebaran. Terlebih bila masyarakat desa yang melihat sanak saudara atau kerabatnya yang mencari nafkah di Kota sekarang terlihat lebih sukses dengan memiliki kelebihan finansial. Sayang mereka tidak tahu, bahwa kelebihan finansial masyarakat kota (yang dipandang sukses) saat hari raya Idul Fitri juga disebabkan oleh adanya tunjangan hari raya dan perbedaan harga di kota dan desa.

Faktor pendorong laju urbanisasi pasca-lebaran ialah keterbatasan lapangan kerja di perdesaan dan pengharapan masyarakat desa akan lapangan pekerjaan di kota-kota besar seperti Jakarta demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Akibatnya kota-kota besar menjadi semakin sesak dan banyak menimbulkan eksternalitas negatif seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, kecemburuan sosial, dsb. Terlebih pada situasi nasional sekarang dimana pertumbuhan ekonomi tinggi namun pembukaan lapangan kerja per tahunnya semakin rendah. Hasilnya indeks ketimpangan (indeks gini) mencapai puncaknya pada tahun 2013 dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketimpangan konsumsi yang di ukur oleh indeks gini selaras dengan ketimpangan pada lapangan kerja. Adanya ketimpangan ketersediaan lapangan kerja di kota dan daerah ini disebabkan oleh ketimpangan investasi dan minimnya pembangunan infrastruktur dan energi yang menjadi faktor pendorong perekonomian.
Tercatat hingga triwulan II 2014, realisasi investasi masih berkutat di pulau Jawa yang mencapai hingga Rp 131,1 Trilliun. Sedangkan realisasi di luar pulau jawa hanya menyerap 41,3%  dari total investasi keseluruhan dengan nilai investasi sebesar Rp 91,7 Trilliun.

Ketimpangan investasi yang berkutat  pulau Jawa ini mematahkan adagium bahwa investasi (pembukaan lapangan kerja) akan mengalir ke daerah yang memiliki UMR rendah. Walau pun secara kasat mata UMR di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding di luar Pulau Jawa, namun Pulau Jawa masih menjadi daerah utama investasi di Indonesia.

Salah satu penyebab patahnya adagium tersebut ialah pembangunan infrastruktur dan energi. yang terbatas. Buruknya infrastruktur dan ketersediaan energi di luar Pulau Jawa menjadi pertimbangan dan kendala bagi para investor untuk tidak berinvestasi di luar Pulau Jawa. Bagaimana mungkin membangun pabrik bila pasokan energi tidak memadai? Atau bagaimana membangun areal pertanian bila tidak ada irigasi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang kemudian membuktikan bahwa walaupun beberapa daerah menawarkan UMR yang lebih kompetitif, investasi akan sulit datang ke daerah tersebut bila tidak ada dukungan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan energi.

Belajar dari Temuan Piketty
Thomas Piketty, ekonom asal Prancis, baru-baru ini menjadi buah bibir di kalangan akademisi, aktivis, maupun pengambil kebijakan di seluruh dunia. Bukunya berjudul “Capital in the 21st Century” mendadak booming, salah satunya karena ia membantah temuan ekonom Simon Kuznets (1901-1985) yang mengutarakan bahwa kesenjangan adalah wajar untuk negara yang sedang berkembang. Kesenjangan, menurut Kuznets, akan turun dengan sendirinya seperti pola huruf U terbalik (kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets).

Dalam bukunya, Piketty menyanggah pendapat Kuznest dan menunjukkan bahwa pada tahun 2012, tingkat kesenjangan di negara maju telah melebihi tingkat sebelum perang dunia pertama di mulai. Dalam arti lain bahwa penurunan tingkat kesenjangan tidak selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara maju.

Hal ini yang kemudian menarik untuk dipetik pelajarannya oleh kepimpinan nasional ke depan. Orientasi pembangunan tidak bisa lagi hanya sebatas mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pula harus berorientasi pada pembangunan faktor-faktor pendorong perekonomian (seperti infrastruktur dan ketersediaan energi) dan beroritentasi untuk mengubah struktur pembangunan nasional sehingga mampu menyerap tenaga kerja di perdesaan dan di luar pulau Jawa.

Tidak bisa lagi pertumbuhan ekonomi nasional tinggi tapi pembangunan teraglomerasikan di Pulau Jawa, sehingga menggiurkan penduduk diluar Pulau Jawa untuk bermigrasi ke Jawa yang kemudian justru menumpuk kemiskinan di Pulau Jawa. Pola ini tidak bisa lagi diteruskan, karena ketika kemiskinan bertumpuk di Pulau Jawa, maka kebijakan pengentasan kemiskinan pun berpotensi akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sehingga siklus pembangunan nasional semakin deras di Pulau Jawa dan kering di luar Pulau Jawa.

Perlu terobosan baru bagi kepemimpinan nasional ke depan, yang bukan hanya untuk mengatasi bottleneck pembangunan ekonomi, tapi pula untuk mengubah orientasi dan paradigma pembangunan. Niscaya, dengan kepemimpinan nasional yang memiliki perspektif baru, bukan tidak mungkin bila hal remeh temeh seperti pengeluaran saat mudik lebaran saja dapat beralih menjadi investasi bagi daerah untuk jangka panjang.

Menyoal Paradigma Ketahanan Energi

Persoalan klasik beberapa tahun terakhir yang terus-menerus menguras keringat Bangsa hingga hari ini ialah meningkatnya laju konsumsi minyak bumi yang tidak diimbangi dengan meningkatnya ketahanan energi nasional. Peningkatan laju konsumsi energi (terutama minyak bumi) sebenarnya adalah hal yang lazim untuk sebuah bangsa yang mengalami kemajuan dibidang ekonomi. Laju konsumsi minyak bumi di Indonesia meningkat dengan sangat cepat. Hingga pada tahun 2013, konsumsi minyak bumi nasional sudah mencapai 1,6 juta barrel per harinya dan telah menyerap hingga 2% konsumsi minyak bumi dunia.

Sumber gambar: http://www.americanprogress.org/cartoon/2010/01/19/13004/honk-if-you-want-energy-independence/

Tapi perlu diingat, peningkatan konsumsi minyak bumi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara  emerging market yang mengalami kemajuan peforma ekonomi. Semakin maju performa ekonomi suatu negara, semakin besar pula konsumsi energinya, terutama terhadap konsumsi minyak bumi selama belum ada energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara masif. Seperti misalnya China, India, Brazil, dan Korea Selatan yang sama-sama memulai pembangunan pada pertengahan tahun ‘60an. Pada tahun 2013, China telah mengkonsumsi minyak bumi setara dengan 12% konsumsi minyak bumi dunia, kemudian berturut-turut diikuti oleh India (4,2%), Brazil (3,2%), dan Korea Selatan (2,6%).

Namun, bila dibandingkan dengan Indonesia, negara-negara emerging market memiliki ketahanan energi yang relatif lebih kuat. Bahkan banyak pula negara yang memiliki ketahanan energi yang tinggi meskipun tidak memiliki cadangan energi primer yang besar. Salah satu faktornya dikarenakan negara-negara tersebut membangun infrastruktur energi yang memadai. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kapasitas kilang yang dimiliki oleh setiap negara. Pembangunan kilang minyak dapat menjamin tercukupinya kebutuhan BBM nasional dan sekaligus dapat menjamin kepastian pasokan BBM di masa mendatang.

Sayangnya dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan kilang minyak di Indonesia mengalami stagnansi, berbeda dengan negara-negara emerging market lainnya yang mengalami kenaikan signifikan. Pembangunan kilang minyak yang terakhir dilakukan adalah pembangunan kilang minyak di Balongan pada tahun 1994. Praktis setelah itu tidak ada lagi pembangunan kilang minyak di Indonesia. Dampaknya kapasitas kilang di Indonesia hari ini tidak lebih baik dibanding kapasitas kilang negara-negara yang ekonominya tumbuh seperti India, Korea Selatan, Brazil, dan Singapura ditahun 1993. Bahkan sekarang kapasitas kilang di Thailand, negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sekaliber Indonesia, sudah memiliki kapasitas kilang minyak yang lebih besar dibandingkan Indonesia.

Ubah Paradigma


Salah satu dampak yang dirasakan akibat ketidakcukupan kilang ialah ketersediaan/ketahanan energi nasional yang rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga. Persediaan stok minyak bumi nasional hanya mampu mencukupi kebutuhan minyak bumi selama 23 hari, kalah bila dibandingkan dengan Kamboja (30 hari), Thailand (36 hari), Singapore (90 hari), Malaysia (91 hari), Jepang (164 hari), dan bahkan Korea Selatan (174 hari).


Pangkal persoalan pokok yang perlu dibenahi adalah mengubah paradigma tata kelola energi nasional. Selama ini energi lebih banyak dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai daya dorong performa ekonomi. Akibatnya tidak banyak sumber daya alam yang mampu termanfaatkan secara optimal dan masih bergantung terhadap minyak bumi.

Sebagai contoh, sumber daya batubara. Dengan peringkat produksi batubara terbesar ke empat di dunia, pemanfaatan batubara untuk eletrifikasi di Indonesia hanya sebesar 44%. Berbeda dengan China, negara dengan tingkat produksi batubara terbesar di dunia ini mampu memanfaatkan batubara untuk elektrifikasi hingga 81%.

Kian terikatnya Indonesia dengan pasar global menjadikan harga didalam negeri bersaing dengan tingkat harga diluar negeri. Permasalahannya terjadi ketika harga di pasar global terus naik tapi permintaan dalam negeri stagnan.

Alhasil, sumber daya alam lebih banyak di ekspor keluar negeri karena harganya yang lebih menguntungkan. Disinilah butuh intervensi pemerintah untuk membuat regulasi pengaturan harga & kuota ekspor dan meningkatkan permintaan dalam negeri. Sehingga harga jual sumber daya alam di domestik dapat mengimbangi harga jual di pasar global.

Persoalan pokok lainnya ialah jangka waktu kepemimpinan nasional yang hanya lima tahun. Disisi lain, pengembangan energi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Sehingga diperlukan paradigma pembangunan energi yang berkelanjutan yang didasarkan pada pengambilan kebijakan yang berpijak pada paradigma berkelanjutan, bukan politik.

Karena itu, bangsa ini perlu belajar dari Jepang ataupun Korea Selatan. Kedua negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang besar dan memiliki ketergantungan impor energi pada negara lain. Tapi karena pembangunan energi dilakukan secara berkelanjutan, mereka memiliki ketahanan energi yang lebih baik.

Belajar dari kedua negara tersebut, Indonesia sebenarnya tidak hanya mampu memiliki ketahanan energi yang kuat, tetapi dapat pula mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi. Ketahanan energi bukan hanya sebatas ketahanan anggaran fiskal, tapi perlu perubahan paradigma pada tata kelola energi. Jangan sampai generasi hari ini menjadi generasi yang dicaci maki oleh generasi masa depan akibat kerakusan dan kesalahan tata kelola energi yang tidak menyisakan kebaikan di masa mendatang


.
*Artikel ini pernah dimuatdi Harian Cetak KONTAN pada 8 Juli 2014

Memperbaiki Penyusunan Asumsi APBN

Salah satu implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas tuntutan judicial review terhadap UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ialah Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dituntut untuk lebih kredibel dalam penyusunan APBN karena perannya yang menguat pasca pemotongan kewenangan Badan Anggaran (Banggar). Penguatan peranan pemerintah sebenarnya dapat menjadi peluang positif, karena Pemerintah akan menjadi lebih fleksibel dalam memilih kebijakan dan program yang sesuai target yang selama ini lebih banyak ditetapkan melalui keputusan politik.

Akan tetapi, kalau melihat sejarah penyusunan APBN dalam beberapa tahun terakhir, penguatan peranan Pemerintah dalam penyusunan APBN belum tentu menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena proyeksi dalam penyusunan asumsi APBN yang sering kali jauh dari kondisi teraktual. Contoh paling dekat terjadi pada tahun lalu ketika peranan Banggar masih cukup besar dalam penyusunan APBN. Yaitu penetapan asumsi kurs Rupiah pada APBN 2014 yang dipatok Rp10,500. Padahal sepanjang bulan September, di saat asumsi-asumsi tersebut dibahas oleh Pemerintah dan DPR, Rupiah telah bergerak dikisaran Rp11.000-11.600 per dollar AS akibat reaksi pasar terhadap kebijakan tapering off oleh the Fed. Ketidak-aktualan penyusunan asumsi APBN 2014 juga terjadi pada penetapan lifting minyak bumi yang dipatok 870 ribu barel perhari. Padahal realisasi lifting APBN 2013 hanya 825 ribu barel perhari, akibat rendahnya investasi dan terus menurunnya kapasitas produksi sumur-sumur minyak yang ada.

Ketidak-aktualan penyusunan asumsi APBN memang bisa jadi terjadi karena pola penyusunan APBN yang tidak tepat ketika tenggat waktu penetapan APBN. Karena sebagai mana yang telah diketahui, penyusunan asumsi APBN dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus dan ditetapkan pada bulan Oktober oleh DPR. Sehingga terjadi deviasi antara kajian yang telah disusun dari bulan Mei hingga Agustus dan waktu penetapannya pada bulan Oktober.

Tapi waktu/siklus penyusunan APBN tidak bisa menjadi alibi utama penyebab ketidak-aktualan asumsi-asumsi yang ada pada APBN. Karena  toh asumsi pada APBN memiliki fungsi sentral dalam penyusunan RAPBN maupun APBN itu sendiri dan sebagai benchmark bagi dunia usaha dan masyarakat untuk memperoleh gambaran kasar atas perekonomian nasional kedepan untuk perencanaan bisnisnya masing-masing.

Contoh paling pahit dalam penyusunan asumsi APBN terjadi pada krisis moneter 1998. Ketika itu, tanggal 15 Januari 1998, Pemerintah menandatangani letter of intent dengan IMF dan nilai rupiah sudah anjlok ke angka Rp 8.000,-. Padahal sepuluh hari sebelumnya, APBN untuk tahun anggaran 1 April 1998 hingga 31 Maret 1999 baru saja diumumkan dengan asumsi kurs rupiah Rp 4.000,-. Karena pasar melihat asumsi pada RAPBN 1998/1999 yang tidak realistis, permintaan akan dollar kembali naik hingga Rp 11.050,- hingga akhir bulan. Pelajaran sejarah ini berharga karena asumsi APBN bukan menghadirkan iklim perekonomian yang kondusif, tapi menjadi salah satu faktor yang memperkeruh iklim ekonomi nasional.

Momentum Perbaikan
Hasil keputusan MK harus dapat dioptimalkan sebagai momentum perubahan dalam proses penyusunan APBN. Setidaknya, dalam rangka mengurangi risiko ketidak-aktualan asumsi-asumsi dan memperkokoh kredibilitas APBN pada waktu penetapannya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, harus ada penyusunan standar baku peninjauan asumsi APBN dengan kondisi teraktual dan sebelum penetapan APBN. Hal ini dimaksudkan agar penetapan APBN bukan hanya meninjau kajian APBN dari bulan Mei-Agustus, tapi pula meninjau kondisi terkini pada bulan Agustus hingga Oktober. Hal ini mutlak diperlukan, terutama untuk menetapkan indikator nilai tukar rupiah yang paling sulit diprediksi dari 7 indikator asumsi APBN lainnya. Terlebih sejak 13 Agustus 1997, Indonesia tidak lagi menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali.

Kedua, berkurangnya kewenangan Banggar dalam penetapan APBN tidak boleh memperlemah sistem check & balance dalam penyusunan APBN. Perlu penguatan lembaga-lembaga pengawas keungan seperti Inspektorat Jendral, BPK, BPKP, dan Bappenas dalam rangka memperkokoh kredibilitas APBN.

Ketiga, selain daripada menfokuskan pada penyusunan asumsi makro, perlu pula memberi perhatian lebih untuk membenahi indikator-indikator yang tertera dalam APBN. Pelajaran bagus kembali datang dari jaman Orde Baru. Saat itu, terdapat hasil fisik bantuan pembangunan pada APBN. Perbaikan pada sisi indikator anggaran dapat sekaligus membantu menguraikan masalah penyerapan anggaran yang sudah sering sekali terjadi dan memaksimalkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tentu bukan barang mudah untuk memprediksi masa depan dan menyusun APBN. Akan tetapi kesulitan tersebut bukan menjadi penghalang untuk mengupayakan anggaran fiskal, mengingat banyak ekonom-ekonom top dengan segudang pengetahuan dan pengalaman yang ada ditubuh Pemerintah. Yang diperlukan hanyalah keinginan yang kuat untuk menyusun APBN yang lebih bermartabat dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran segenap rakyat Indonesia.

Semoga para kandidat Presiden baru kita sudah mulai memikirkan hal ini.



Sumber gambar: https://www.selasar.com/politik/memperbaiki-penyusunan-asumsi-apbn

Artikel ini dimuat di portal berita Selasar.com pada hari Senin 16 Juni 2014
https://www.selasar.com/politik/memperbaiki-penyusunan-asumsi-apbn 

Mempercepat Sertifikasi Nasional

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi industri mainan anak per 30 April 2014 adalah salah satu langkah pemerintah yang harus di apresiasi menjelang diberlakukannya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Langkah ini merupakan satu langkah maju dalam rangka memenangkan pertarungan pasar bebas ASEAN. Namun demikian, langkah tersebut sebenarnya cukup terlambat bila dibandingkan dengan Negara ASEAN lain, seperti misalnya Malaysia yang telah memulai standarisasi mainan anak dari tahun 2010 atau Singapura yang pada akhir tahun 2012 telah menguji lebih dari 600 produk anak untuk disertifikasi mulai dari retail besar hingga kecil sekalipun.

Keterlambatan penerapan SNI bagi industri mainan anak dibanding negara-negara tetangga sebenarnya adalah salah satu dampak dari tidak banyaknya perhatian terhadap sertifikasi nasional, terutama dalam upaya peningkatan daya saing nasional. Faktanya, dengan perannya yang strategis, jumlah anggaran untuk Badan Sertifikasi Nasional (BSN) tak pernah lebih dari Rp 100 Miliar atau hanya berada pada kisaran 0.02% dari total anggaran untuk kementrian. Sehingga, jangankan mendorong UKM untuk melakukan sertifikasi layaknya di Singapura yang telah membantu 117 ribu unit usaha dan memberikan pinjaman hingga US$ 1.3 miliar kepada UKM, UKM Nasional masih banyak mengeluh mengenai proses sertifikasi yang rumit, biaya yang cukup mahal (bila dibandingkan dengan skala keuntungan UKM) dan lamanya proses sertifikasi di Indonesia.

Kalau Indonesia bersungguh-sungguh mewujudkan daya saing melalui kualitas SDM dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seperti yang tertuang dalam skala prioritas utama RPJM ke-II dan ke-III, sertifikasi harusnya menjadi senjata utama dan mendapatkan perhatian lebih untuk mendorong penerapan inovasi dan IPTEK pada produk-produk domestik. Hal ini dikarenakan sertifikasi akan mampu mendorong produk nasional agar lebih unggul dan kompetitif di pasar global. Terlebih lagi, sertifikasi dapat menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk mengontrol pasar, melindungi segenap konsumen, dan membentengi produk nasional ditengah persaingan pasar bebas.

Negara-negara berkembang lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India telah banyak menekankan akan pentingnya standarisasi. Negara-negara tersebut telah berhasil membangun ekonominya melalui investasi pada pendidikan dan riset yang memperkuat kekuatan IPTEKnya dan dukungan strategi standarisasi. Sebagai contoh, di India yang mampu menggunakan standarisasi sebagai sarana untuk mengembangkan pendidikan dan kekuatan ekonominya. Begitu pula di Tiongkok yang menjadikan standarisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan kekuatan ekonominya. Hal ini bisa dilihat dari regulasi dan lembaga standariasi yang sangat kuat di tiap provinsi Tiongkok. Hasilnya bisa dilihat pada tahun 2013, dimana Tiongkok telah menerbitkan 14.651 macam produk berstandard nasional, tentu berbanding terbalik dengan Indonesia yang hingga bulan April 2014 ‘baru’ memberikan label SNI pada 9.817 total produk SNI.

Menyambut MEA 2015
Salah satu kekhawatiran yang berkembang dengan diberlakukannya MEA pada tahun 2015 ialah jika Indonesia tidak mampu memaksimalkan potensinya dan hanya dimanfaatkan sebagai pasar bagi komoditas barang dan jasa negara-negara ASEAN lainnya. Wacana ini tentunya bukan omong kosong bila melihat apa yang terjadi sejak diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Sejak Indonesia meratifikasi ACFTA tahun 2004, kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang sebelumnya mengalami surplus, semakin lama justru semakin buruk, dan bahkan mengalami defisit yang semakin dalam sejak tahun 2008. Kurangnya strategi peningkatan daya saing industri domestik untuk berhadapan dengan Tiongkok membuat produk-produk domestik kalah bersaing di pasar domestik dan internasional. Sehingga, walaupun konsumen termanjakan dengan produk yang lebih berkualitas, tapi sektor industri nasional semakin terpukul yang ditandai dengan semakin melemahnya daya saing industri nasional. Pengalaman ini tentunya harus benar-benar dihayati sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi MEA 2015.

Salah satu upaya yang dapat dengan cepat dilakukan ialah mempercepat dan memperluas standarisasi nasional sekaligus menambah daftar standar nasional. Terlebih lagi masih banyak produk-produk domestik yang belum memenuhi standar dan memiliki spesifikasi membahayakan konsumen. Dari sekitar 500 hari lagi yang tersisa sebelum diberlakukannya MEA 2015, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat standarisasi nasional.

Salah satunya ialah dengan mendorong peran stakeholder lain untuk mempercepat, memperluas, dan menambah daftar sertifikasi produk, seperti beberapa BUMN yang memiliki kompetensi untuk menguji produk dan pihak Universitas yang memiliki laboratorium dan tenaga ahli yang mendukung untuk bekerja sama mempercepat proses sertifikasi. Dengan memperluas keterlibatan banyak stakeholder, diharapkan terjadinya kerja sama dan gotong royong dalam memperluas jaringan dan mempercepat proses sertifikasi produk.

Di samping itu, langkah penting lain yang perlu dilakukan adalah dengan mempermudah dan mendorong UKM melakukan proses sertifikasi. Cara ini dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra sertifikasi di daerah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UKM mengenai sertifikasi sekaligus memberikan fasilitas kemudahan bagi UKM untuk mendapatkan sertifikasi produk tanpa mengabaikan kualitasnya.

Masih ada waktu tersisa sebelum lonceng pertarungan pasar bebas MEA 2015 di mulai. Semangat pewacanaan MEA 2015 harus mulai di alihkan pada kebijakan, strategi, dan aturan teknis yang mendukung seperti sertifikasi sebagai upaya memenangkan pertarungan. Kuncinya terletak pada konsentrasi, ketenangan, dan kecepatan dalam menggali kapasitas yang belum teroptimalkan didalam negeri dan menyelaraskan setiap langkah bersama yang tepat guna dalam mempersiapkan kemenangan.



*Artikel ini pernah dimuat di Harian cetak KONTAN pada 11 Juni 2014

Membongkar Imajinasi Century

Kasus Bank Century kembali mengemuka setelah dipanggilnya saksi kebijakan Bail out Bank Century, yakni Wakil Presiden Boediono (tahun 2008 menjabat sebagai Gubernur BI) dan Sri Mulyani Indrawati (tahun 2008 menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus ketua KKSK) dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Tapi publik masih terus memiliki pertanyaan: pantaskah menyelamatkan bank Century ditengah krisis ekonomi global? Dan benarkah bank Century berdampak sistemik?

Sumber gambar: yustisi.com

Eratnya konektivitas antar Negara di era globalisasi menyebabkan satu kepakan sayap kupu-kupu di dunia utara dapat menimbulkan badai di dunia selatan (butterfly effect). Jatuhnya lembaga usaha Lehman Brothers di Amerika Serikat pada tahun 2008 memang menjadi pemicu krisis ekonomi global. Tapi apakah krisis ekonomi global memiliki dampak yang besar bagi Indonesia sehingga mengharuskan pengambil kebijakan (decision maker) saat itu mengeluarkan kebijakan bail out kepada bank Century atau tidak masih merupakan perdebatan.

Kalau membaca opini yang diutarakan oleh beberapa tokoh maupun sekedar googling pemberitaan media, ekonomi Indonesia tahun 2008 ‘katanya’ mengalami krisis setelah menerima efek dari krisis ekonomi global. Sayangnya, opini beberapa tokoh dan berita-berita yang nge-trend di google tersebut ternyata terlalu berlebihan dan tidak didasarkan pada data yang akurat. Memang Indonesia menerima dampak dari krisis ekonomi global, tapi kondisinya tidak sampai harus dikatakan berada pada fase ‘akan memasuki krisis’ maupun sudah berada pada fase krisis. Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwa krisis ekonomi Indonesia tahun 2008 tidak lebih dari imajinasi publik! Apalagi kalau kondisi ekonomi Indonesia tahun 2008 di sama-kan kondisinya dengan krisis ekonomi Indonesia tahun 1998.

Secara nalar ekonomi, bila terjadi pengaruh krisis diluar negeri maka akan berdampak pada sisi investasi, perdagangan luar negeri, dan nilai tukar rupiah. Mulai dari sisi investasi, pada tahun 2008, investasi justru meningkat 11.7% dibanding tahun 2007 yang  9.1% pada PDB. Pada sisi ekspor, pertumbuhan ekspor 2008 juga tumbuh sebesar 9.5%, dibanding tahun 2007 yang sebesar 9%. Kalaupun terjadi penurunan ekspor dari Agustus 2008 hingga Januari 2009, itu pun terjadi karena Negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Bahkan, kalau pun dikatakan tahun 2008 mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998, faktanya sangat jauh karena tahun 1998 pertumbuhan ekonomi jatuh hingga -13.1%, sedangkan tahun 2008 ekonomi tumbuh 6.1%.

Begitu pula dengan beberapa indikator perbankan yang mengalami perbaikan pada tahun 2008, seperti, pertama indikator kredit macet (NPL), yang menurun secara tahunan (dari 4.1% pada tahun 2007 menjadi 3.2% pada tahun 2008). Walaupun NPL naik pada bulan Oktober 2008, kenaikannya hanya 0.02% dan kembali menurun hingga akhir tahun sehingga tidak memiliki arti yang signifikan. Kedua, indikator penyaluran kredit yang nilainya terus naik dari awal tahun hingga desember 2008. Dan ketiga, indikator rasio kecukupan modal (CAR). Walaupun CAR sempat menurun dari 19.3% (2007) hingga 16.8% (2008),tapi angkanya kembali lagi ke 18% pada bulan Februari 2009. Ketiga indikator ini menunjukkan walaupun terjadi perubahan, tapi dampaknya tidak besar bagi industri perbankan nasional.

Selain indikator-indikator makro dan perbankan sebelumnya, memang betul dari beberapa indikator makro terdapat indikator yang tertekan, seperti rontoknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Tapi kedua indikator tersebut tidak dapat dikatakan menjadi sinyal kondisi perekonomian yang kritis karena keduanya bergantung pada keseimbangan pasar yang berlangsung setiap waktu. Sebagai ilustrasi, dalam jangka waktu 2-3 hari saja IHSG dan nilai tukar rupiah dapat berubah posisinya setiap jam akibat permainan pasar.

Dari keseluruhan indikator yang dipaparkan, justru pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi global, data dan fakta menunjukkan bahwa Indonesia saat itu tidak terseret masuk jurang krisis.

Ukuran Bank Century & Dampak Sistemik

Walau data dan fakta tidak menunjukkan bahwa Indonesia berada pada fase krisis, bail out Bank Century terus dibenarkan karena kolapsnya bank Century akan berdampak sistemik. Padahal, kalau mau dilihat Bank Century lebih detail lagi, bank Century adalah bank yang memiliki size sangat kecil pada skala industri perbankan nasional. Diukur dari asset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit, bank Century hanya berkontribusi kurang dari 1% pada ketiga aspeknya pada industri perbankan nasional: Asset (0.72%), Kredit (0.42%), dan DPK (068%). Melihat data ini, pasti para akademisi dari kalangan manapun hingga masyarakat awam akan menilai bawah bank Century tidak dapat  menimbulkan dampak sistemik. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa bank Century too big to fail, too interconnected to fail.

Kalaupun terjadi masalah, sebenarnya LPS akan melindungi para nasabah dengan penjaminan simpanan maksimum senilai Rp 2 Milliar. Memang ada satu nasabah di bank Century yang simpanannya berada di atas Rp 2 Trilliun. Dan bila nasabah ini panik, bank langsung mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga sebenarnya wajar jika pemerintah saat itu mengkhawatirkan kesulitan likuiditas ini akan menyebar ke bank-bank yang satu kelas dengan bank Century (jumlah bank yang seperti ini ada sekitar 18 bank).

Kekhawatiran seperti itu bisa jadi benar tapi juga bisa salah. Persoalannya terdapat pada asumsi pemerintah yang menyamaratakan karakteristik bank Century sama dengan bank lainnya. Nasabah kelas kakap di bank Century pada umumnya hubungan personal dengan manajemen dan pemilik bank Century (di bank lain belum tentu seperti ini).

Ditambah lagi, permasalahan utama yang menyebabkan bank Century dinyatakan gagal adalah karena praktik kriminal penipuan perbankan sejak berdirinya bank Century. Sehingga dengan permasalahan bank Century yang berbeda dengan bank-bank lainnya, berarti tidak serta merta di artikan bahwa kegagalan bank Century dapat menimbulkan kepanikan bank lainnya.

Bahkan, kalau dampak sistemik bank Century diukur dari relasinya terhadap bank-bank lain, Bank Century juga tidak menimbulkan risiko kebangkrutan serial karena kewajiban antarbank-nya hanya sekitar Rp 750 miliar. Artinya, bank Century tidak memiliki potensi untuk menimbulkan kolapsnya sistem pembayaran. Lagi pula bank Century tidak memiliki jumlah cabang yang banyak seperti bank Mandiri, BNI, ataupun BRI. Efeknya terhadap kelancaran transaksi masyarakat relatif minimum.

Membongkar Imajinasi 

Polemik bank Century telah memasuki babak-babak terakhir. Beberapa persidangan telah dilewati, cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap dan keadilan akan berdiri kokoh. Tapi bukan berarti kecerobohan/kesalahpahaman/kejahatan di dunia perbankan nasional akan berakhir di masa depan. Kedepan, Bangsa ini harus tidak boleh lupa bahwa sisi penting dari sifat kenegarawanan pejabat publik ialah mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang ada demi kepentingan khalayak umum, bukan berdasarkan asumsi imajinatif semata yang mementingkat kepentingan kelompok. Seperti yang diutarakan oleh James Clarke (1854-1916),”A politician thinks of the next election; a statesman of the next generation”.

Artikel ini pernah dimuat di portal berita Selasar.com hari Senin 19 Mei 2014
https://www.selasar.com/politik/membongkar-imajinasi-century

Kebijakan dan Strategi Industri Nasional


Salah satu kabar baik dari triwulan pertama tahun 2014 ialah tumbuhnya industri manufaktur. Produksi industri besar dan sedang mengalami kenaikan sebesar 3.76% dibanding triwulan pertama 2013 year on year (yoy) begitu pula dengan industri mikro dan kecil yang tumbuh sebesar 4,41% (yoy). Ditengah arena persaingan ekonomi yang semakin ketat baik di pasar domestik maupun internasional, kenaikan produksi industri manufaktur yang terjadi sejak tahun 2008 memberikan harapan positif untuk terus dapat bersaing dengan Negara-negara lain.

Sayangnya, capaian produksi industri manufaktur musti dibayar dengan ketergantungan bahan baku impor yang cukup tinggi. Penurunan impor bahan baku dan barang modal selama bulan Januari hingga Maret 2014 sebesar 5,8% dan 6,5% ternyata memiliki dampak terhadap industri-industri yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Seperti contohnya subsektor industri makanan dan minuman dan subsektor industri tekstil yang menyerap tenaga paling banyak pada sektor industri.

Subsektor industri makanan dan subsektor industri minuman yang mengalami penurunan hingga 5% dan 6,4% dari triwulan sebelumnya (qoq). Padahal, subsektor industri makanan dan minuman menyerap tenaga kerja hingga 19% daripada total tenaga kerja di sektor industri. Lain lagi dengan subsektor tekstil yang memiliki predikat sebagai subsektor penyerap tenaga kerja terbanyak kedua disektor industri. Subsektor industri tekstil memiliki ketergantungan bahan baku serat impor hingga 66%. Ketika impor bahan baku dan barang modal mengalami penurunan, terbukti subsektor industri tekstil mengalami penurunan produksi hingga 6,6% (qoq) atau turun 5,9% (yoy).

Kenaikan produksi industri manufaktur dan penurunan laju impor sebenarnya  menjadi kabar baik ditengah ketergantungan impor dan defisit neraca perdagangan yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, penurunan laju impor tersebut ternyata berujung pada melemahnya kinerja sektor industri manufaktur yang memiliki ketergantungan impor tinggi.

Selama tidak  substitusi bahan baku produksi industri dari bahan baku impor menjadi bahan baku lokal, selamanya industri nasional rentan terhadap resiko perubahan ekonomi dunia.

Mimpi Negara Industri
Syarat utama untuk mampu menciptakan struktur industri nasional yang kokoh ialah adanya rencana pembangunan industri yang mampu menjawab tantangan jaman. Adanya industrial policy  and strategy mutlak diperlukan oleh bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang besar. sehingga pertumbuhan industri nasional ini mampu menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak bangsa dan mempercepat transformasi menjadi Negara maju.

Kesadaran pentingnya memajukan sektor industri sebenarnya telah lama dicetuskan oleh para founding fathers. Angan-angan industrialisasi pertama kali diterjemahkan oleh (alm) Prof.Sumitro Djojohadikusumo dalam dokumen Rencana Urgensi Perindustrian 1951-1952. Masterplan industri tersebut terbit pada Kabinet Natsir dan secara berangsur-angsur dilaksanakan dan diperbaiki dalam Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo (Djojohadikusumo, 2000).

Jauh panggang dari api, perkembangan pembangunan industri pada awal kemerdekaan Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan semula. Kegagalan industrialisasi pada awal kemerdekaan terjadi akibat tidak terintegrasinya komponen-komponen impor, kebutuhan devisa, dan pembangunan industri pada rancangan APBN di Kabinet Sukiman dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ditambah lagi pada saat itu belum berkembangnya penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Pada rezim orde baru, pelajaran ketidak-terintegrasinya rencana pembangunan dipahami dengan baik oleh para ekonom orde baru. Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) adalah jawaban untuk mengintegrasikan rencana pembangunan nasional. Sayangnya pembangunan  yang digalakkan oleh Orde Baru selama 32 tahun sangat bertumpu pada hutang luar negeri dan sangat kental diwarnai oleh praktik-praktik KKN. Kedua faktor tersebut akhirnya memukul telak bangsa Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1998.

Hari ini, pembangunan industri nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks: mulai dari kapasitas infrastruktur yang belum memadai, keterampilan tenaga kerja yang rendah, ketidakseimbangan kebutuhan buruh dan pengusaha, ancaman krisis pasokan energi, ketidakefisienan supply chain, kesenjangan teknologi dengan Negara maju, juga persaingan kualitas dan harga produk di arena perdagangan dunia yang semakin ketat.

Sayangnya, tantangan pembangunan industri yang semakin kompleks, justru dijawab dengan rencana pembangunan industri yang justru lebih kompleks. Pada puncaknya, terdapat RPJP sebagai acuan pembangunan yang kemudian diterjemahkan dalam RPJM lima tahunan. Sebagai pelengkap RPJM dalam bidang ekonomi, telah diterbitkan MP3EI melalui PerPres no.32/2011. Kehadiran RPJM dan MP3EI masih akan ditambah lagi oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU no.3/2014 tentang Perindustrian. Belum lagi bila kebijakan dan rencana pembangunan di tingkat nasional diintegrasikan ditambah dengan kebijakan pembangunan daerah yang sangat beragam.

Belajar dari pahit dan manisnya sejarah pembangunan masa lalu dan tantangan kedepan, kepemimpinan nasional kedepan harus mampu meramu solusi pembangunan industri yang lebih komperhensif, tegas, implementatif, dan mengintegrasikankan para stakeholder terkait untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian industri-industri anak bangsa besok mampu memanfaatkan segenap potensi nasional, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan mampu bersaing di arena internasional.



Artikel ini pernah dimuat di Harian Cetak KONTAN pada hari Jum'at, 9 Mei 2014

Akselerasi Sertifikasi Nasional

Sejak 1 Mei 2014 kemarin, Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian memberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 mengenai perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Imbasnya, seluruh produk mainan produksi domestik yang tidak memenuhi sertifikasi SNI akan dilarang beredar di pasar dan bagi yang sudah terlanjur beredar maka akan ditarik dari peredarannya. Begitu pula dengan produk mainan impor yang tidak memenuhi sertifikasi SNI maka akan dilarang masuk ke wilayah pabean Indonesia dan bagi yang sudah terlanjur masuk maka wajib dikirim ulang ke Negara asalnya atau dimusnahkan.

Kebijakan mewajibkan produk mainan memenuhi sertifikasi SNI adalah salah satu langkah maju bagi sektor industri nasional. Karena dengan adanya sertifikasi produk,maka produk domestik dapat terpacu dan memiliki keunggulan kompetitif ditengah persaingan produk pasar internasional.  Sebagai contoh, Republik Tiongkok yang telah menjadikan standardisasi sebagai strategi utama peningkatan kekuatan ekonominya melalui regulasi dan lembaga standardisasi yang sangat kuat ditiap provinsi Tiongkok, ternyata mampu menjadikan Tiongkok sebagai raksasa baru ekonomi dunia. Salah satu buktinya, dalam sektor industri mainan anak saja, 46% produk ekspor mainan anak diseluruh dunia berasal dari Tiongkok..
Selain sebagai upaya peningkatan daya saing, sertifikasi juga dapat menjadi salah satu non-tariff barrier. Terlebih, Indonesia termasuk negara yang paling mudah untuk dibanjiri produk manufaktur impor karena memiiki tariff impor produk manufaktur yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan data UNCTAD, pada tahun 2009, tariff impor produk manufaktur Indonesia sebesar 7%, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (8,3%), Thailand (8,9%), India dan Tiongkok (9,3%). Alhasil, dengan mudahnya produk manufaktur impor masuk ke Indonesia, produk manufaktur domestik semakin kalah bersaing dan memukul terus pertumbuhan Industri manufaktur nasional yang hingga hari ini yang pertumbuhannya selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Artinya, ditengah kebuntuan peningkatan daya saing dan longgarnya bea masuk produk manufaktur, kebijakan sertifikasi adalah salah satu solusi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Karena sertifikasi sejatinya akan mampu mengontrol pasar, melindungi segenap konsumen, dan membentengi produk nasional ditengah persaingan pasar global.

Sertifikasi IKM
Tapi jalan tak melulu mudah, masih terbentang pelbagai masalah dalam kebijakan sertifikasi. Permasalahan yang paling paling nampak terdapat sertifikasi bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pertama, permasalahan biaya, dimana untuk mendapatkan sertifikasi, diperlukan biaya berkisar Rp 5-10juta untuk setiap produk/model. Padahal untuk skala bisnis IKM, biaya tersebut terhitung cukup besar. Belum lagi jika IKM tersebut menginovasi produk untuk meningkatkan daya saingnya, maka akan diperlukan biaya sertifikasi untuk setiap inovasi modelnya. Kalau ini diterapkan secara linear, memungkinkan bila sertifikasi ternyata bukan akan meningkatkan inovasi dan daya saing, tapi justru membuat sektor IKM malas berinovasi dan melemahkan daya saing karena diperlukan biaya sertifikasi disetiap inovasi produknya.

Kedua, permasalahan sosialisasi sertifikasi bagi IKM yang masih minim. Walaupun telah dibantu oleh media massa, tapi beberapa IKM di Pulau Jawa masih saja mengalami kebingungan mengenai aturan sertifikasi. Kalau IKM yang terletak di pulau Jawa saja masih mengalami kebingungan, bagaimana kemudian nasib sepertempat IKM diseluruh Indonesia yang tersebar di luar pulau Jawa (?). Sosialisasi sertifikasi tidak boleh dipandang sebelah mata, karena sosialisasi sertifikasi seharusnya bukan hanya semata-mata memberitahukan aturan sertifikasi, tapi pula dipandang sebagai sarana menularkan semangat dan gairah peningkatan daya saing.

Ketiga, masih kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan IKM. Keharmonisan hubungan antara pemerintah dan IKM bukan hanya dipandang dari kehadiran pemerintah dan IKM dalam setiap pertemuannya, tetapi dari tertangkapnya aspirasi IKM dan tersedianya jalan bagi IKM dari pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya. Kalau hubungan keduanya harmonis, sebenarnya banyak langkah-langkah alternatif yang dapat diberikan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing IKM melalui sertifikasi. Seperti misalnya subsidi sertifikasi, adanya diskon biaya sertifikasi disetiap inovasi produk IKM, promosi produk IKM secara massif di pasar internasional, ataupun memperkuat industri hulu agar biaya bahan baku IKM menjadi lebih murah dan terjangkau.

***

Ibarat perlombaan reli, kebijakan sertifikasi Bangsa ini sebenarnya sudah tertinggal dibanding dengan negara-negara kompetitor terdekat. Sebagai contoh, kalau sertifikasi produk mainan anak baru di mulai di Indonesia di bulan Juni ini, sertifikasi produk industri mainan anak di Malaysia telah dimulai sejak tahun 2010 dan bahkan Singapura pada akhir tahun 2012 telah menguji lebih dari 600 produk mainan anak dari retail basar hingga kecil sekalipun. Tapi dalam keadaan tertinggal sekalipun, seorang pembalap tangguh tak akan pernah patah arang. Garis finish masih jauh dan didepan masih ada satu tikungan pasar bebas ASEAN 2015 yang semakin dekat. Satu langkah maju sertifikasi telah diberlakukan dan masih ada peluang menjadi Bangsa pemenang! Kalau ingin menyalip dan memimpin ditingkungan terdekat, kunci ialah mengencangkan sabuk ikatan antar stakeholder, mengonsentrasikan perhatian pada potensi IKM, dan mengakselerasi sertifikasi nasional,

Masih Banyak Peluang Rupiah Menguat



Menguatnya kurs nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada awal bulan Maret 2014 tentunya menjadi berita bahagia bagi beberapa sektor swasta dan pemerintah. Menyadur dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh tiga faktor, yakni perbaikan perekonomian Negara maju (khususnya AS), fundamental dalam negeri yang semakin stabil, dan keluarnya Indonesia secara perlahan dari Negara fragile five (9/4).

Tahun lalu, ekonomi Indonesia masuk kategori fragile five bersama Brazil, India, Afrika Selatan, dan Turki. Istilah fragile five mengacu pada lima Negara yang paling bergantung pada investasi asing sehingga rentan ambruk akibat gejolak ekonomi global.

Sekarang, membaiknya nilai tukar rupiah tetap tidak boleh membuat Bank Indonesia dan Pemerintah berleha-leha. Perlu diingat bahwa neraca pembayaran masih mengalami defisit. Walaupun telah terjadi kenaikan ekspor sepanjang tahun 2013 dan memperkecil jarak defisit pembayaran, kenaikan ekspor pada tahun lalu lebih didorong oleh penjualan komoditas mineral dan batubara. Peningkatan ekspor komoditas mineral dan batubara ini terjadi akibat diberlakukannya UU Minerba per 12 Januari 2014 yang dengan tegas melarang ekspor mineral mentah. Salah satu contohnya ialah komoditas bijih, kerak dan abu logam yang sebelumnya mengalami kenaikan ekspor sebesar 114% sepanjang tahun 2013, kemudian jatuh hingga -70% pada januari 2014.

Bayang-bayang defisit neraca pembayaran yang telah berlangsung sejak tahun 2011 masih menjadi momok bagi gejolak nilai tukar rupiah. Dalam rangka mengurai benang kusut neraca pembayaran dan semakin pendeknya sisa waktu kepemimpinan pemerintahan sekarang, sejatinya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek ini untuk terus memperbaiki dan memperkuat nilai tukar rupiah:

Pertama, dari target investasi pada tahun 2013 sebesar Rp 390 triliun, realisasi investasi tahun 2013 ternyata melebihi targetnya (Rp 398,6 triliun) dengan penanaman modal asing (PMA) memiliki porsi 68%. Raihan prestasi ini tentunya menggembirakan bagi ekonomi nasional. Sayangnya,laju realisasi investasi juga diikuti oleh laju repatriasi PMA. Tercatat terdapat US$ 17,8 miliar dan US$ 16,95 miliar miliar uang yang keluar pada tahun 2012 dan 2013. Lebih sedihnya lagi, laju reinvestasi PMA selalu berada dibawah laju repatriasi PMA sejak tahun 2008. Potensi meningkatnya laju repatriasi ini harus segera di antisipasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat nilai tukar rupiah. Harapannya, negeri ini tidak hanya jadi terminal bagi lalu lintas modal, tapi dapat menjadi stasiun terakhir yang membawa kesejahteraan bagi khalayak ramai.

Kedua, sejak tahun tahun 2012, hutang swasta telah melebihi hutang pemerintah. Kebutuhan akan pembiayaan untuk menjalankan bisnisnya telah memaksa pelaku swasta untuk berhutang. Tercatat pada  kuartal IV tahun 2013, hutang swasta telah mencapai US$ 140 triliun, melebihi hutang pemerintah sebesar US$ 123 triliun. Jumlah dan waktu pembayaran hutang swasta akan sangat mempengaruhi perubahan nilai tukar rupiah. Seyogyanya harus ada langkah-langkah antisipatif untuk meringankan beban hutang sektor swasta, seperti merevaluasi hutang, pengawasan terhadap hutang-hutang swasta, penjadwalan waktu pembayaran hutang agar tidak terjadi secara bersamaan, dan penurunan yield obligasi pemerintah sehingga obligasi swasta dapat bersaing dan menjadi sumber dana potensial kembali. Ingat, dampak paling buruknya bukan hanya sebatas melemahnya nilai tukar rupiah, tapi pula kebangkrutan sektor swasta yang akan menimbulkan bertambahnya jumlah pengangguran dalam sekejap.

Ketiga, dana hasil ekspor dan uang masyarakat yang masih ada berada di luar negeri nilainya cukup besar. diperkirakan jumlahnya sekitar US$ 200 miliar. Diperlukan insentif dan kebijaksanaan yang inovatif mendorong pelaku usaha ekspor dan masyarakat untuk membawa kembali uangnya ke Indonesia dan memutarkan siklus ekonomi. Seperti misalnya insentif tambahan bagi para penanam modal dalam negeri, pemotongan pajak dan bantuan promosi bagi para pelaku ekspor. Harapannya dapat memobilisasi sumber daya domestik untuk berperan dan berpartisipasi dalam menanggulangi masalah defisit perdagangan dan menambah cadangan devisa.

Keempat, peningkatan kebijakan restriktif dalam perdagangan global seharusnya memberikan kita sedikit hikmah. Harus ada perubahan perspektif dalam kebijaksanaan perdagangan luar negeri Indonesia. Sejatinya instrumen impor memang halal untuk diberlakukan ditengah ketidaktercukupan pasokan domestik. Namun kekurangan kebutuhan domestik, kualitas dan harga komoditas impor tidak boleh terus menjadi alasan ketergantungan impor. Di era globalisasi, setiap Negara bersaing menginvansi komoditasnya, sehingga semangat nasionalisme dalam perdagangan global harus ditunjukkan dengan mendorong produksi domestik dan mengurangi komoditas impor yang sebenarnya berpotensi untuk di produksi di dalam negeri.

Kemenangan-kemenangan besar selalu dimulai dari pertarungan-pertarungan kecil. Kita sangat berharap segala capaian prestasi pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebelumnya tidak ditutup dengan membengkaknya neraca pembayaran dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kalaupun sulit untuk mendorong produksi domestik, menambah infrastruktur dan memperbaiki fundamental ekonomi lainnya dalam waktu sekejap mata, pasti selalu ada langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi defisit akut dan bersaing ditengah globalisasi. Masih ada waktu!



*Artikel ini pernah dimuat di koran KONTAN cetak pada hari Rabu, 12 Maret 2014

Tan Malaka, Ancaman Kerentanan Industri dan Teknologi

“Ingatlah! Bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi”
-Tan Malaka

Walaupun akhir-akhir ini diskusi Tan Malaka dibubarkan dibeberapa kota dan dijaman orde baru bukunya dilarang untuk diterbitkan, tapi pemikiran beliau tak pernah lekang oleh jaman. Gaung pemikirannya masih terus menggema hingga hari ini dan esok hari. Satu hal yang mungkin dapat menjelaskan mengapa pemikiran Tan Malaka masih bisa ‘hidup’ hingga hari ini ialah relevansinya terhadap segala macam persoalan dan kondisi bangsa sekarang.

Sumber gambarL http://sunardian.blogspot.com/2014/02/tan-malaka-pejuang-kemerdekaan-yang.html

Ibrahim Datuk Tan Malaka memang bukan seorang scientist ataupun professor laksana Habibie yang mampu menciptakan pesawat terbang ataupun Prof.Sedyatmo yang mendesain konstruksi ceker ayam. Beliau hanyalah seseorang yang habiskan masa hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan ‘dihabiskan’ pula waktu hidupnya oleh tentara RI. Beliau adalah seorang intelektual yang habiskan waktu hidupnya untuk berpikir dan menulis untuk bangsanya, tapi hari ini justru ada bagian anak bangsa yang melarang pemikirannya dan membubarkan diskusi hasil-hasil tulisannya.

Miris mungkin melihat perjuangan hidupnya seakan tak berarti ditangan orang-orang bodoh yang cuma asal teriak “bubar-bubar:.  Tapi sebenarnya akan jauh lebih miris ketika melihat bangsa yang acuh terhadap nasehatnya, justru malah kalah berkompetisi dalam era globalisasi. Termasuk dalam hal industri dan teknologi.

Salah satu karya Tan Malaka yang paling menarik adalah tulisannya berjudul ‘Merdeka 100%’. Tulisan ini sejatinya adalah tulisan yang menggambarkan pemikiran Tan Malaka terhadap rencana ekonomi Indonesia, tetapi  dengan cerdiknya ia tulis dengan alunan sastra yang piawai dimana tulisannya berupa percakapan antara Mr.Apal (wakil kaum intelegensia), Si Toke (wakil pedagang kelas menengah), Si Pacul (wakil kaum tani), Denmas (wakil kaum ningrat), dan Si Godam (wakil buruh besi).

Saya catat ulang tulisan beliau seperti pada buku ‘Merdeka 100%’ yang diterbitkan oleh Marjin Kiri dan saya BOLD bagian yang menurut saya penting:

Hal.33 sampai hal. 36
SI TOKE : Jadinya kita tak perlu kapital-asing? Bukankah Indonesia tak cukup mempunyai mesin dan uang buat menggati mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan buat menambah mesin yang baru??
SI GODAM : Sebenarnya kita membutuhkan mesin, bahkan juga beberapa ahliMalah kita membutuhkan berlipat-ganda mesin dan para ahli asing buat mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Berapa puluh lokomotif, mesin kapal, dan kapal terbang yang kita butuhkan. Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai kita perlukan. Tetapi juga mesin yang membikin mesin. Kita perlukan mesin yang akan membikin mesinnya oto, membikin meriam, tank, bom-atom, dll, pendeknya “mesin-induk”.Berhubung dengan itu kita perlukan pula para ahli yang kita belum punya.
SI TOKE: Bingung aku mendengarnya. Tetapi di samping itu bukan main girang hatiku mengelamukan “Indonesia punya atas Mesin-Induk” itu, mempunyai “Industri Berat” itu. Tetapi uangnya??
SI GODAM : Uang tak perlu! Tetapi yang perlu ialah KEMERDEKAAN 100%. Sekali lagi! Uang sebagai kapital-asing tak perlu. Malah membahayakan dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju.
SI TOKE: Sekarang saya bertambah pusing Dam. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat yang kita tuju bagaimana?
SI GODAM: Membahayakan dan tiada menyampaikan maksud, seperti yang terjadi di Amerika Tengah dan Selatan, Kek. Sekarang Amerika Tengah dan Selatan tak bisa bikin mesin apapun lagi bikin mesin-induk. Pengaruh kapital-asing di Amerika Tengah dan Selatan tak membenarkan sekalian Republik Merdeka itu mempunyai dan menyelenggarakan sendiri Industri Berat. Sebab kapital-asing itu takut akan persaingan. Takut kalau-kalau kelak industri berat di Amerika Tengah dan Selatan menyaingi atau membutuh industri berat atau ringan Negara yang meminjamkan modal. Karena pemerintah Negara di Amerika Tengah dan selatan terikat oleh uang pinjaman dari Inggris-Amerika, dia tak bisa mengambil tindakan itu. yang tepat buat mendirikan Industri Berat Nasional.
SI TOKE: Baiklah kita tinggalkan dahulu Amerika Tengah dan Selatan itu. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Baik! Kita butuhkan Industri Berat. Tetapi uang dari mana kita ambil? Para ahli ke mana kita cari di antara bangsa Indonesia?
SI GODAM: Uang? Bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, alumunim kita, intan-emas kita, perak-mutiara kita semuanya uang??? Engkau ini seorang toke. Apakah kertas yang kau lipat-lipat itu yang dicetak oleh Jepang sampai 40.000.000.000 dalam 3 tahun itu uang??? Bukankah beras, intan berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu sebenarnya uang??? Kertas itu Cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi kusebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai Negara lain dan amat dibutuhkan Negara lain.
SI PACUL: Aku tahu maksudmu, Dam! Semua hasil dari dalam dan atas tanah Indonesia ditambah pula dengan hasil lautnya yang kaya raya itu akan kau kirimkan keluar negeri buat “ditukarkan” dengan mesin dan para ahli, dan kalau perlu juga dengan “uang asing”.
SI GODAM: Tepat, Cul! Para ahli itu tidak berada di Amerika saja. Atau di Inggris saja. Di Swedia, Swiss, atau Jerman juga ada. Mereka akan ingin bekerja-sama dengan Republik Indonesia Merdeka. Bukan seperti tuan besar, melainkan sebagai pegawai yang menerima perintah.
SI TOKE: Tetapi kalau engkau membikin industri baru seperti tambang besi, pabrik besi baja dan mesin industri muda, barangkali layu dan mati kalau kelak disaingi oleh barang besi-baja dan mesin dari Eropa dan Amerika. Mereka bermodal besar, tahan bersaing. Mereka berpengalaman. Barangnya murah dan baik!
SI GODAM: Itulah dia Kek! Bayi manusia, walaupun tegap-kokoh mesti dilindungi dahulu dalam beberapa tempo. Begitu pun tumbuhan dan hewan, Itu sudah hukum alam. Pun dalam ekonomi, undang-undang itu berlak. Dalam ilmu ekonomi namanya itu “perlindungan industri bayi” (protection on infant-industry). Amerika sendiri masih mempunyai cabang industri yang dilindungi.
SI TOKE: Bagaimana melindungi industri bayi kita itu?
SI GODAM: Mesin atau barang yang sedang kita bikin itu mesi kita batasi masuknya dari luar negeri atau kalau perlu kita batasi masuknya dari luar negeri atau kalau perlu larang sama sekali masuknya. Tentu pada permulaan kita belum bisa membikin semua mesin atau baja ang kita butuhkan. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar. Tetapi dibatasi banyaknya. Cuma buat menambah yang masih kurang saja. Supaya yang perlu dimasukkan itu jangan menjadi saingan buat industri bayi kita, maka mesin atau besi yang masuk itu mesti dipajaki sampai tak bisa merusakkan kemajuan industri kita. Kalau perlu dilarang sama sekali masuknya.
SI PACUL: Buat membatasi masuknya barang asing itu atau melarang masuknya sama sekali kita mesti 100% merdeka buat menguasai keluar-masuknya barang di Indonesia (ekspor dan impor).
SI GODAM: Tepat, Cul! Merdeka 100%! Kalau kita sudah merdeka 100% buat menguasai keluar masuknya barang asing itu barulah kita bisa merdeka 100% menentukan “ARAH” industrialisasi di Indonesia, yakni menuju ke INDUSTRI BERAT seperti kilat. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, baru kita bisa membikin sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan (seperti meriam, tank, kapal selam- terbang, dsb). Barulah pula bisa dijamin Kemerdekaan Indonesia. Selama Indonesia belum mempunyai industri berat, selama itu pula INDONESIA MERDEKA terancam Jiwa Kemerdekaannya.
SI TOKE: Rupanya engkau tak mengizinkan sama sekali masuknya kapital-asing dan barang asing?
SI GODAM: Barang asing bisa masuk dan akan tetap bisa masuk. Harapanku sampai hari kiamat kita makin makmur, makin membutuhkan barang asing hasil istimewa di Negara asing. Malah modal asing bisa ditanam disini buat membikin barang yang belum bisa kita bikin sendiri dan tak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan Kemerdekaan kita.

Payah, bukannya kita yang lakukan nasehat dan memanifestasikan pemikiran Tan Malaka, justru Negara-negara seperti Korea Selatan, China, dan Taiwan yang melaksanakannya. Sekarang Negara-negara tersebut justru yang punya industri berat (sekarang lebih akrab dengan nama industri hulu). Hari ini justru industri hulu kita yang terseok-seok. Bahkan lebih parahnya lagi, kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin turun dari tahun-ketahun. Bersama dengan sektor pertanian dan pertambangan, sektor industri adalah sektor yang tingkat pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional.

Begitu juga dengan impor alat dan mesin yang dimaksud oleh Tan Malaka. Kalau kita urut dengan klasifikasi impor sekarang (barang modal, barang konsumsi, dan bahan baku & penolong), Tahun 2012 kita paling banyak mengimpor bahan baku dan penolong (68%), bukan barang modal seperti yang dimaksud oleh Tan Malaka. Dan semakin tahun, porsi barang baku dan penolong justru semakin besar, dimana yang paling besar adalah barang pasokan untuk olahan industri (29%) dan bahan bakar dan pelumas (12%). Kita justru semakin jauh dari maksud Merdeka 100% -nya Tan Malaka untuk menggalakkan industri beratnya Indonesia karena industri dalam negeri tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik. Lebih mirisnya lagi, barang modal yang kita impor, selain hanya 13% dari total barang impor, sebagian besar adalah impor alat angkutan yang justru membuat kemacetan karena buruknya peforma logistik nasional (Data World Bank tahun 2012, peringkat peforma logistik Indonesia berada pada nomor 59 dari 155 negara).

Bangsa ini terlalu malas untuk merencanakan dan memproteksi industri dalam negeri. Kita bukannya memperkuat industri hulu nasional dan memproteksi industri dalam negeri, malah menambah saingan baru untuk industri domestik. Kita bukannya membangun ruang untuk ahli-ahli (engineer) untuk membangun industri nasional, malah membiarkan orang-orang terbaik negeri ini ditampung oleh multi-national company dan mencetak produk dengan hak paten mereka. Kita bukannya menjadikan impor sebagai ‘tambahan’ kebutuhan nasional, malah kita jadikan impor sebagai alat utama mencukup kebutuhan nasional dan menghajar produsen dalam negeri.


Akibatnya kita rasakan hari ini, seperti contoh kecil saat kita justru ‘ditipu’ halus oleh LCGC dan benar-benar ditipu oleh busway impor di DKI Jakarta. Dan sekarang kita benar-benar terpukau dengan produk industri China, Taiwan, dan Korea Selatan yang telah menjadi murid timur yang cerdas. Padahal Tan Malaka lah yang ajarkan kepada bangsa ini untuk belajar dari barat untuk jadi murid timur yang cerdas. Payah memang, pemikiran bapak bangsa yang benar malah kita tinggalkan dan dibubarkan diskursusnya, pemikiran yang bodoh justru kita lestarikan…. Hah Indonesia…..