Pemikiran dan Tuntutan Baru tentang Kewenangan dan Tugas Kelembagaan Manajemen Pembangunan

Dalam perkembangan zaman, mulai berkembanglah pemikiran tentang kewenangan pemerintah, seperti new public management (NPM), pemerintahan katalis, pemerintahan milik rakyat, pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan yang berorientasi hasil, pemerintahan yang berorientasi pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintahan yang berorientasi pasar, pemerintahan yang antisipatif, dan pemerintahan desentralisasi. Berikut akan dibahas beberapa model pemikiran terhadap pemerintahan.

Gambar :http://swapsushias.blogspot.com/2012/07/characteristics-of-new-public-management.html#.UtW0TtIW2iU

New Public Management (NPM)

Pemikiran pemerintahan model ini pertama kali digagas oleh Osborne dan Gaebler pada tahun 1992. Model pemerintahan ini adalah suatu bentuk pemerintahan dan administratif publik yang mampu bekerja sama secara efisien, yakni mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Tujuanya yakni merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa bersifat perusahaan. Administrasi publik yang dimaksud adalah sebagai penyedia jasa bagi warga. Pengendalian pada model pemerintahan ini berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberikan dana dan pihak pelaksana tugas, pemfokusan pada efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan tugas, pemisahan manajemen strategis dan manajemen operasional.

Pemerintahan Katalis

Model pada pemikiran pemerintahan ini lebih menitikberatkan pada mengarahkan ketimbang mengayuh. Sehingga pemerintahan ini menfokuskan untuk mengarahkan, secara aktif mereka membentuk masyarakat, negara dan bangsanya. Pemerintahan ini membuat lebuh banyak keputusan yang menjadi kebihakan, menggerakkan lebih banyak lembaga sosial dan ekonomi. Sebagian bahkan lebih banyak mengatur ketimbang merekrut lebih banyak pegawai negeri. Cara-cara pada model pemerintahan ini membiarkan pemerintah beroperasi sebagai seseorang pembeli yang terampil, mendongkrak berbagai produsen dengan cara yang dapat mencapai sasaran kebijakannya.

Pemerintahan Milik Masyarakat

Pemerintahan pada pemikiran ini mengalihkan kepemilikan dari birokrasi ke masyarakat merupakat suatu pelayanan yang profesional. Sehingga komunitas memiliki komitmen yang lebih besar terhadap para anggotanya ketimbang sistem penyampaian pelayanan klien; komunitas lebih memahami masalahnya sendiri ketimbang tenaga profesional di bidang pelayanan; kalangan profesional dan birokrasi memberikan pelayanan, sedangkan masyarakat memecahkan masalah; lembaga-lembaga dan para profesional menawarkan pelayanan, masyarakat menawarkan kepedulian; komunitas lebih fleksibel dan kreatif ketimbang birokrasi pelayanan yang besar; komunitas lebih murh ketimbang para profesional di bidang pelayanan; komunitas menegakkkan standar perilaku lebih efektif ketimbang birokrasi atau profesional bidang pelayanan; komunitas memfokuskan pada kapasitas, sistem pelayanan memfokuskan pada kekurangan. Pemerintahan milik masyarakat ini juga mengelola transisi dari pelayanan ke pemberian wewenang. Organisasi pemerintah dapat menciptakan suatu spektrum peluang yang dapat diraih oleh komunitasnya yang berbeda-beda begitu mereka telah siap. Dan ketika pemerintah mendorong kepemilikan dan kontrol ke dalam masyarakat, tanggung jawab mereka belum berakhir.

Pemerintahan yang Kompetitif

Pada dasarnya konpetisi tidak akan memecahkan semua masalah, namun kompetisi memegang kunci pembuka kisi-kisi birokrasi yang melumpuhkan begitu banyak lembaga pemerintah. Kompetisi antar organisasi dapat pula membangun semangat dan mendorong kreativitas. Beberapa jenis kompetisi yang dapat diterapkan adlah kompetisi publik melawan swasta, kompetisi swasta melawann swasta, dan kompetisi publik melawan publik. Begitu juga menciptakan kompetisi persaingan untuk pelayanan intern pemerintah sangat perlu untuk dilakukan. Kompetisi yang terjadi perlu dimanajemen segingga secara cermat dapat menghasilkan keberhasilan , namun jika tidak dimanajemen dengan baik, maka akan timbul ketidakadilan ditengah kompetisi.

Pemerintahan yang digerakkan oleh misi

Organisasi yang digerakkan oleh misi memberi kebebasan kepada para karyawannya dalam mencapai misi organisasi dengan metode paling efektif yang dapat mereka temukan. Membuat organisasi yang digerakkan oleh misi sangat penting bagi sebuah organisasi pemerintah. Lembaga pemerintah semakin mecari kejelasan dengan membuat berbagai pernyataan misi. Mengorganisir berdasarkan misi ketimbang berdasarkan daerah yang di klaim, misi tidak mengikuti daerah yang diklaim. Untuk mencapai misi sebuah organisasi pada para anggotanya, pemimpin membangun suatu kultur berdasarkan misi tersebut. Beberapa keunggulan pemerintah yang digerakkan berdasarkan misi adalah seperti effisiennya ketimbang organisasi yang digerakkan oleh peraturan, lebih inovatif dan fleksibel ketimbang digerakkan oleh peratruan, dan mempunyai semangat lebih tinggi ketimbang yang digerakkan oleh peraturan.

Pemerintahan yang berorientasi hasil

Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif. Para wirausahawan pemerintah tahu bahwa bila lembaga-lembaga dibiayai berdasarkan masukan, maka sedikit alasan untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Akan tetapi jika dibiayai berdasarkan keluaran mereka akan menjadi obsesif dengan prestasi. Karena tidak mengukur hasil pemerintahan-pemerintahan yang birokratis jarang sekali mencapai keberhasilan.

Pemerintahan berorientasi pelanggan

Badan pemerintah memperoleh sebagian besar dana dari badan legislatif dan sebagian besar pelanggan mereka bersifat captive, pelanggan ‘paksa’, singkatnya para pelanggan mempunyai sedikit alternatif terhadap jasa yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu para manager pemerintah menganggap bahwa pelanggan mereka adalah eksekutif dan legislatif, karena dari sana mereka memperoleh dana dan pada gilirannya lebih berorientasi pada pemilahnya, yaitu kelompok berkepentingan. Beberapa keunggulan dari sistem birokrasi ini adalah seperti adanya paksaan kepada pemberi jasa untuk dapat bertanggung jawab kepada pelanggannya, mendepolitasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi kesempatan kepada orang untuk memilih diantara berbagai macam pelayanan, pemborosan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan permintaan, mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan mendorong menjadi pelanggan yang berkomitmen, dan menciptakan peluang yang lebih besar kepada keadilan.

Pemerintahan wirausaha

Pada pemerintahan wirausaha ini, seorang manager berubah menjadi seorang wirausaha dan mengubah laba menjadi penggunaan publik. Menghasilkan uang melalui pembebanan biaya, lalu membelanjakannya untuk menabung, sehingga investasi mendapatkan hasil. Mencetak laba melaui perjanjian pembangunan merupaka salah satu metode yang agresif yang digunakan oleh pemerintahan wirausaha. Karakteristik lain dari model pemerintahan ini adalah suatu perspektif investasi, suatu kebiasaan menghitung laba dari pembelanjaan sebagaimana suatu investasi. Dan investasi yang dimaksud bukan hanya cara mendatangkan uang, namun pula cara menyimpan uang.

Pemerintahan berorientasi pasar

Pemerintahan pada model yang berorientasi pasar terbiasa membuat program yang cenderung membentuk sistem pemberian jasa yang terfragmantasi, program tidak swakoreksi, program jarang mati, program jarang mencapai skala kebutuhan untuk membuat dampak yang berarti, program biasanya menggunakan perintah bukan insentif. Namun pada beberapa kesulitan pemerintah, yaitu seperti program dikendalikan oleh parlemen, bukan oleh pelanggan, program digerakkan oleh politik, bukan oleh kebijakan, program menciptakan ‘bidang tanah’, yang kemudian dipertahankan oleh wakil pemerintahan.

Pemerintahan antisipatif

Pemerintahan ini adalah model tradisional yang birokratis memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Untuk mengahadapi masalah kesehatan, pemerintah mendanai pelayanan perawatan kesehatan. Dan untuk menghadapi kejahatan pemerintah mendanai lebih banyak polisi. Ada saatnya ketika pemerintah harus lebih memusatkan perhatian kepada pencegahan, semisal pembangunan sistem air dan pembuangan air kotor untuk mencegah penyakit, dan pengawasan terhadap makanan untuk mencegah penyakit. Biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan pastinya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan biaya untuk mengobati. Dan akan jauh lebih baik ketika pemerintah memiliki antisipasi masa depan, pemerintah dengan pandangan kedepan bukan sekedar mencegah masalah, namun juga bekerja untuk menghadapi dan mengantisipasi masa depan.

Pemerintahan desentralisasi

Pemerintahan ini membentuk hirarki menuju partisipasi dan tim kerja. Mendesentralisasi organisasi publik melalui manajemen partisipatif. Ada beberapa keunggulan dari lembaga yang terdesentralisasi, seperti lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi, lebih efektif dan inovatif, dan menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih besar produktivitasnya dibandingkan model pemerintahan yang tersentralisasi.